'DIGARONG' PEMIKIRAN OLEH HTI ?
Oleh : Nasrudin Joha
"Kenapa sih HTI tidak boleh diskusi Publik apa takut digarong pemikiran ( Demokrasi sekuler) oleh HTI. Inilah sesungguh yang sangat berbahaya bagi Bangsa karena melarang diskusi untuk HTI."
[Sujiwo Tejo, ILC TVONE, 02/07/2019]
Bagi pencari kebenaran, proses memferifikasi nilai dan informasi melalui diskusi itu sungguh mengasyikkan. Saat melakukan konfrontasi nilai, dialektika fakta, ferifikasi informasi melalui diskusi, semua dilakukan hanya dalam rangka mencari kebenaran sejati.
Karenanya, tak jarang seorang pemburu kebenaran segera melepaskan pendapatnya manakala menyadari ada pendapat yang lebih sahih atas sejumlah definisi kebenaran yang selama ini diyakini. Adapula, seseorang tetap dalam keyakinan kebenarannya, namun ruang diskusi menjadikannya mendapat cakrawala yang lebih luas tentang terma kebenaran.
Pada kasus HTI, diskursus kebenaran itu tak lepas dari 3 (tiga) pokok bahasan utama :
Pertama, diskursus mengenai fakta, mengenai sejumlah persoalan bangsa, dimana segenap elemen anak bangsa mampu mengindera secara nyata, bagaimana kondisi bangsa saat ini. Jelas, dengan persepektif yang mungkin sedikit berbeda, banyak pihak yang sependapat bahwa negeri ini bermasalah, sebagaimana yang sering disampaikan HTI dalam berbagai forum diskusi, buklet, artikel, buku-buku dan masyiroh (unjuk rasa).
Hanya saja, HTI memiliki perspektif bahwa sebab utama berbagai problema yang mendera bangsa ini muaranya hanya pada satu sebab saja : yakni, tidak taatnya umat ini pada aturan Allah SWT, tidak diterapkannya syariah Islam, sehingga negeri ini dirundung duka dan banyak masalah.
Kedua, karena beda mengindera persoalan maka diskursus pemikiran HTI dengan berbagai pemikiran politik lainnya, adalah perbedaan solusi yang ditawarkan. HTI melihat, problem bangsa ini muaranya adalah maksiat politik, sehingga cara untuk menyelesaikan problem bangsa ini adalah dengan melakukan ketaatan secara total termasuk dalam aspek politik, hingga menerapkan Islam sebagai solusi untuk mengatasi persoalan politik.
Ide syariah dan khilafah, adalah agenda utama yang ditawarkan HTI untuk menyelesaikan sengkarut persoalan bangsa ini. Sementara, elemen anak bangsa lainnya menganggap persoalan ini adalah karena denokrasi yang tak berjalan secara subtantif, demokrasi hanya berjalan secara formal elektoral. Sehinga, sebagian anak bangsa masih menganggap demokrasi sebagai solusi.
Ketiga, tentang pikiran dan amaliyah praktis yang saat ini terindera menjadi ajang objek perdebatan. Semua pihak sepakat, meski dengan sedikit pandangan yang berbeda, negeri ini telah dan sedang menerapkan demokrasi sekuler. Yakni, sebuah pemerintahan dari rakyat yang menegasikan hukum Allah SWT untuk mengelola bangsa dan negara.
Fakta kerusakan ini, jelas berada pada kewenangan dan tanggungjawab rezim demokrasi. Karena itulah, HTI secara tegas menolak sistem politik denokrasi sekuler, karena telah menegasikan kedaulatan syara' (hukum Allah SWT) dan menggantinya dengan kedaulatan rakyat.
Meskipun pada faktanya, kedaulatan rakyat itu hanya jargon politik semata. Pada praktiknya, yang berdaulat adalah kapital, para pemodal, bukan rakyat. Kebijakan negeri ini didesain untuk melayani pemodal dengan berdalih untuk dan atas nama kepentingan rakyat.
Dialektika ini terus alami berinteraksi, hingga para pengusung demokrasi merasa kewalahan bertarung secara ide. Karena itu, pembungkaman HTI dengan cara mencabut BHP nya, adalah dalam konteks itu : yakni, kekalahan secara politik dan intelektual.
Fase selanjutnya, yang terjadi adalah diskusi searah dengan methode tudingan, labelisasi, alienasi, persekusi bahkan hingga kriminalisasi. Diskusi itu bukan sebesar diskusi tapi telah dibungkus melalui kebijakan politik, dimana negara telah disalahgunakan untuk mengkriminalisasi pemikiran.
Rezim karenanya khawatir, legitimasi kekuasaannya 'digarong' oleh pemikiran politik yang diusung HTI. Sementara, umat ini mudah saja untuk memilih kebenaran.
Jika benar demokrasi itu baik, umat ini mengindera seluruh kerusakan ini berada pada kendali rezim demokrasi. Tak bisa menyalahkan Islam dan syariatnya, karena faktanya syariat Islam belum mengatur negeri ini.
Umat juga mengindera, rezim yang mengklaim paling demokrasi ternyata curang, khianat, bahkan yang mengaku aku Pancasila ternyata tukang garong duit rakyat. Semua menjadi pasien KPK.
Pada saat yang sama, umat ini merasakan keberadaan HTI, tentang keikhlasan mereka, tentang ahlak mereka, tentang pemikiran mereka, tentang eksistensi perjuangan mereka, tentang keberadaan mereka yang selalu berada dibarisan umat dalam setiap isu-isu keumatan.
Pada isu penistaan agama misalnya, umat melihat HTI terjun membela umat, sementara rezim justru melindungi penista agama. Kedekatan itu alamiah, karena umat ini jelas hanya akan memberikan legitimasi kepada entitas politik yang melindungi dan mengurusi kepentingan mereka.
Jadi, menurut saya 'tidak ada penggarongan pemikiran' yang ada adalah HTI terus membina dan memahamkan umat. Tentang persoalannya, tentang agamanya, tentang solusi Islam mengenai hal itu, dan konsisten bersama umat untuk memperjuangkannya.
Saya kira, disaat rezim menaruh kawat berduri antara umat dan HTI, membuat jarak dan tembok tinggi dengan berbagai dalih dan tudingan, umat ini wajib berfikir lain. Umat ini, wajib menggali terowongan dan parit-parit, agar dapat bertemu dan bercengkrama dengan HTI. Jangan-jangan solusi HTI itu yang benar ? Bukankah umat ini juga sudah rindu ingin Islam kembali Jaya ? [].
Oleh : Nasrudin Joha
"Kenapa sih HTI tidak boleh diskusi Publik apa takut digarong pemikiran ( Demokrasi sekuler) oleh HTI. Inilah sesungguh yang sangat berbahaya bagi Bangsa karena melarang diskusi untuk HTI."
[Sujiwo Tejo, ILC TVONE, 02/07/2019]
Bagi pencari kebenaran, proses memferifikasi nilai dan informasi melalui diskusi itu sungguh mengasyikkan. Saat melakukan konfrontasi nilai, dialektika fakta, ferifikasi informasi melalui diskusi, semua dilakukan hanya dalam rangka mencari kebenaran sejati.
Karenanya, tak jarang seorang pemburu kebenaran segera melepaskan pendapatnya manakala menyadari ada pendapat yang lebih sahih atas sejumlah definisi kebenaran yang selama ini diyakini. Adapula, seseorang tetap dalam keyakinan kebenarannya, namun ruang diskusi menjadikannya mendapat cakrawala yang lebih luas tentang terma kebenaran.
Pada kasus HTI, diskursus kebenaran itu tak lepas dari 3 (tiga) pokok bahasan utama :
Pertama, diskursus mengenai fakta, mengenai sejumlah persoalan bangsa, dimana segenap elemen anak bangsa mampu mengindera secara nyata, bagaimana kondisi bangsa saat ini. Jelas, dengan persepektif yang mungkin sedikit berbeda, banyak pihak yang sependapat bahwa negeri ini bermasalah, sebagaimana yang sering disampaikan HTI dalam berbagai forum diskusi, buklet, artikel, buku-buku dan masyiroh (unjuk rasa).
Hanya saja, HTI memiliki perspektif bahwa sebab utama berbagai problema yang mendera bangsa ini muaranya hanya pada satu sebab saja : yakni, tidak taatnya umat ini pada aturan Allah SWT, tidak diterapkannya syariah Islam, sehingga negeri ini dirundung duka dan banyak masalah.
Kedua, karena beda mengindera persoalan maka diskursus pemikiran HTI dengan berbagai pemikiran politik lainnya, adalah perbedaan solusi yang ditawarkan. HTI melihat, problem bangsa ini muaranya adalah maksiat politik, sehingga cara untuk menyelesaikan problem bangsa ini adalah dengan melakukan ketaatan secara total termasuk dalam aspek politik, hingga menerapkan Islam sebagai solusi untuk mengatasi persoalan politik.
Ide syariah dan khilafah, adalah agenda utama yang ditawarkan HTI untuk menyelesaikan sengkarut persoalan bangsa ini. Sementara, elemen anak bangsa lainnya menganggap persoalan ini adalah karena denokrasi yang tak berjalan secara subtantif, demokrasi hanya berjalan secara formal elektoral. Sehinga, sebagian anak bangsa masih menganggap demokrasi sebagai solusi.
Ketiga, tentang pikiran dan amaliyah praktis yang saat ini terindera menjadi ajang objek perdebatan. Semua pihak sepakat, meski dengan sedikit pandangan yang berbeda, negeri ini telah dan sedang menerapkan demokrasi sekuler. Yakni, sebuah pemerintahan dari rakyat yang menegasikan hukum Allah SWT untuk mengelola bangsa dan negara.
Fakta kerusakan ini, jelas berada pada kewenangan dan tanggungjawab rezim demokrasi. Karena itulah, HTI secara tegas menolak sistem politik denokrasi sekuler, karena telah menegasikan kedaulatan syara' (hukum Allah SWT) dan menggantinya dengan kedaulatan rakyat.
Meskipun pada faktanya, kedaulatan rakyat itu hanya jargon politik semata. Pada praktiknya, yang berdaulat adalah kapital, para pemodal, bukan rakyat. Kebijakan negeri ini didesain untuk melayani pemodal dengan berdalih untuk dan atas nama kepentingan rakyat.
Dialektika ini terus alami berinteraksi, hingga para pengusung demokrasi merasa kewalahan bertarung secara ide. Karena itu, pembungkaman HTI dengan cara mencabut BHP nya, adalah dalam konteks itu : yakni, kekalahan secara politik dan intelektual.
Fase selanjutnya, yang terjadi adalah diskusi searah dengan methode tudingan, labelisasi, alienasi, persekusi bahkan hingga kriminalisasi. Diskusi itu bukan sebesar diskusi tapi telah dibungkus melalui kebijakan politik, dimana negara telah disalahgunakan untuk mengkriminalisasi pemikiran.
Rezim karenanya khawatir, legitimasi kekuasaannya 'digarong' oleh pemikiran politik yang diusung HTI. Sementara, umat ini mudah saja untuk memilih kebenaran.
Jika benar demokrasi itu baik, umat ini mengindera seluruh kerusakan ini berada pada kendali rezim demokrasi. Tak bisa menyalahkan Islam dan syariatnya, karena faktanya syariat Islam belum mengatur negeri ini.
Umat juga mengindera, rezim yang mengklaim paling demokrasi ternyata curang, khianat, bahkan yang mengaku aku Pancasila ternyata tukang garong duit rakyat. Semua menjadi pasien KPK.
Pada saat yang sama, umat ini merasakan keberadaan HTI, tentang keikhlasan mereka, tentang ahlak mereka, tentang pemikiran mereka, tentang eksistensi perjuangan mereka, tentang keberadaan mereka yang selalu berada dibarisan umat dalam setiap isu-isu keumatan.
Pada isu penistaan agama misalnya, umat melihat HTI terjun membela umat, sementara rezim justru melindungi penista agama. Kedekatan itu alamiah, karena umat ini jelas hanya akan memberikan legitimasi kepada entitas politik yang melindungi dan mengurusi kepentingan mereka.
Jadi, menurut saya 'tidak ada penggarongan pemikiran' yang ada adalah HTI terus membina dan memahamkan umat. Tentang persoalannya, tentang agamanya, tentang solusi Islam mengenai hal itu, dan konsisten bersama umat untuk memperjuangkannya.
Saya kira, disaat rezim menaruh kawat berduri antara umat dan HTI, membuat jarak dan tembok tinggi dengan berbagai dalih dan tudingan, umat ini wajib berfikir lain. Umat ini, wajib menggali terowongan dan parit-parit, agar dapat bertemu dan bercengkrama dengan HTI. Jangan-jangan solusi HTI itu yang benar ? Bukankah umat ini juga sudah rindu ingin Islam kembali Jaya ? [].
Comments