mediaumatyg bacaan masa kini

 Kenapa Harus Khilafah? Bukannya Pancasila Udah Cukup? ​ Saya paham banget kegelisahan di balik pertanyaan atau ungkapan seperti ini. Kamu ingin harmoni. Saya pun sama. Kita semua pastinya ingin menjaga kedamaian di tanah ini. Niat menjaga persatuan itu bukan cuma mulia, itu wajib. Kita ingin menjaga apa yang sudah diperjuangkan para pendiri bangsa, kan? Ini adalah niat yang sangat mulia. Tapi, izinkan saya mengajak kamu mendudukkan persoalan ini dengan sudut pandang yang sedikit berbeda, lebih jernih dan logis. Pertama, Izinkan saya bertanya terlebih dahulu, Sebagai seorang Muslim, siapa yang paling berhak membuat aturan untuk mengatur hidup kita? Manusia, atau Sang Pencipta manusia? Pertanyaan ini penting. Sebab dari sinilah sebenarnya arah pembahasan kita ditentukan dan kita dudukkan tanpa perlu sentilan emosional. ​Nah, untuk menjawab ini, kita perlu membedah dulu sebuah istilah agar tidak salah kaprah. Dalam literatur pemikiran Islam, ada tiga istilah yang harus kenal: Ideolog...

 Aturan Islam Tentang Mata Uang     Berbeda dengan Sistem Ekonomi Kapitalis yang berbasis sektor non-real (moneter) yang terbukti menimbulkan kekacauan, Sistem Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi real, dalam arti, jauh dari kegiatan-kegiatan ekonomi non-real. Dalam hal ini, Islam telah menetapkan sejumlah hukum/aturan dalam bidang ekonomi. Di antaranya adalah hukum-hukum tentang mata uang.    Islam menetapkan mata uang dalam negara Khilafah berupa emas dan perak, atau mata uang dengan asas emas dan perak, baik dalam bentuk mata uang logamnya atau mata uang kertas yang di-back up dengan emas dan perak senilai uang kertas yang dikeluarkan (uang kertas substitusi). Uang kertas tersebut bisa dipertukarkan dengan emas dan perak secara langsung setiap saat tanpa pengurangan sedikitpun.      Sistem ini akan mewujudkan kestabilan nilai mata uang karena nilainya bersandar pada nilai intrinsik. Berbeda dengan mata uang flat money yang nilainya hanya dijamin...

 Saya mendukung Khilafah, tapi bukan versi Hizbut Tahrir, tapi versi Imam Mahdi. Sebenarnya saya paham betul ya arah pernyataan atau ungkapan seperti ini, namun menurutku nggak ada masalah sih. Saya pikir itu malah bagus. Artinya apa? Artinya kita sama-sama sepakat kalau Khilafah itu memang janji Allah, Taajul Furud (mahkota kewajiban), Nubuwat Nabi dan bagian dari masa depan umat Islam. Kita nggak anti, kita nggak alergi sama syariat.  Tapi...mari kita dudukkan persoalan ini dari sudut pandang yang sedikit berbeda ya.  Menurut keyakinan saya, memang betul, Khilafah di akhir zaman itu bakal dipimpin Imam Mahdi, itu haditsnya jelas, nggak ada perbedaan di situ. Tapi masalahnya, sejak kapan "menunggu" itu jadi alasan untuk "menggugurkan" kewajiban? Kita semua sepakat shalat itu wajib. Tapi apa iya, kita harus nunggu imam shalat dari luar daerah datang dulu, baru kita mau mendirikan shalat? Kan nggak begitu logikanya. Satu hal yang saya tahu dan pahami bahwa Hizbut Tah...

 Politik Luar Negeri Dalam Islam Politik luar negeri dalam Islam dibahas sebagai bagian dari ri’âyah syu’ûn al-ummah (pengaturan urusan umat) dalam hubungan dengan negara dan bangsa lain. 1. Definisi Politik Luar Negeri Dalam kitab Ad-Daulah al-Islamiyah dijelaskan: “Politik luar negeri adalah hubungan negara dengan negara, bangsa, dan umat lain. Hubungan ini merupakan pengaturan urusan umat secara eksternal.”  Di dalam Masyru’ Dustur Daulah Khilafah disebutkan: “Politik adalah pengaturan urusan umat di dalam dan luar negeri, dilakukan oleh negara dan umat.”  Artinya: • Politik luar negeri bukan sekadar diplomasi.  • Tetapi cara negara Islam membawa risalah Islam ke dunia dan mengatur hubungan internasional berdasarkan syariat.  Dasar Politik Luar Negeri Islam Kitab Daulah Islamiyah menjelaskan bahwa politik luar negeri Islam dibangun di atas satu asas tetap: “Asas tetap itu adalah menyebarkan Islam ke seluruh dunia, kepada setiap umat dan bangsa.” Dalam Masyru’...

 Beberapa artikel di situs Hizb ut Tahrir / Ar-Rayah yang mengkritisi Sovereign Wealth Fund (SWF), terutama dari sisi: dana umat, ketergantungan ekonomi, dukungan pada ekonomi kapitalis Barat, dan pengelolaan kekayaan publik. 1. Saudi Sovereign Fund: Tidak akan melindungi Saudi dari keruntuhan ekonomi Link: https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/alraiah-newspaper/36571.html Artikel ini cukup langsung mengkritisi SWF Saudi. Poin pentingnya: Saudi disebut memiliki salah satu dana kekayaan negara terbesar, tetapi dana-dana semacam ini justru sering dipakai untuk menopang ekonomi negara-negara besar/kapitalis yang membutuhkan modal besar. Artikel ini menyebut bahwa dana yang disebut “sovereign funds” milik negara kaya sering digunakan untuk mendukung ekonomi negara-negara besar.  2. Saudi Sovereign Fund Berencana Investasi Bioskop. Link: https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/radio-broadcast/news-comment/48328.html Artikel ini membahas rencana Public Investment Fund (P...

 𝗛𝗨𝗞𝗨𝗠 𝗕𝗔𝗥𝗔𝗡𝗚 𝗧𝗘𝗠𝗨𝗔𝗡 Izin bertanya ustadz tentang uang temuan di jalan itu halal atau harus dikemanakan uang tersebut ustadz ? 𝗝𝗮𝘄𝗮𝗯𝗮𝗻 Oleh: KH. Ahmad Syahrin Thoriq  Islam adalah agama kasih sayang  dan keadilan,  melarang segala bentuk  kedzaliman dalam segala hal, sampai masalah harta.  Diwasiatkan dalam sebuah hadits: إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ، “Tidak halal harta seorang muslim (buat orang lain) kecuali dengan kerelaan hatinya.’’ (HR. Ahmad) Hak kepemilikan harta seseorang dijamin dalam Islam meskipun sempat lenyap dari tangannya dan ditemukan oleh orang lain, yang dalam syariat dikenal dengan istilah hukum luqathah atau barang temuan. Mari kita simak pembahasannya. 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗲𝗿𝘁𝗶𝗮𝗻 Luqathah (اللقطة) berasal dari kata luqath ( (لقط) yang artinya memungut. Sedangkan secara istilah adalah setiap harta yang lepas dari pemiliknya dan ditemukan oleh orang lain.[1] 𝗛𝘂𝗸𝘂𝗺 𝗺𝗲𝗺𝘂𝗻𝗴𝘂𝘁 𝗹...