WIRANTO : SUKA-SUKA PEMERINTAH UMUMKAN KORBAN RUSUH PAPUA ATAU TIDAK ?
Oleh : Nasrudin Joha
"Ya terserah kitalah mau umumkan (jumlah korban) atau tidak. Kalau diumumkan perlu diumumkan, kalau tidak, tidak,"
[Wiranto, 30/8]
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menolak mengungkapkan jumlah korban masyarakat sipil yang tewas akibat kerusuhan dan kontak senjata di Papua. Alasannya, terserah kepada Pemerintah mau umumkan atau tidak, jika perlu diumumkan jika tidak perlu tidak diumumkan.
Padahal, selain Pemerintah masyarakat juga memerlukan informasi yang real tentang Papua. Selain masyarakat memiliki hak atas informasi publik, Pemerintah juga berkewajiban membuka informasi yang bersifat publik.
Informasi ini penting selain digunakan untuk melakukan sejumlah tindakan juga dalam rangka untuk melakukan serangkaian pencegahan. Baik pencegahan yang dikoordinasi langsung oleh aparat Pemerintah atau yang secara mandiri dikakukan oleh warga masyarakat.
Informasi titik yang masih rawan kerusuhan, titik yang masih bergolak, misalnya penting untuk diketahui publik agar piblik menghindari tempat-tempat atau lokasi yang masih dalam keadaan konflik. Informasi jumlah korban, jenis kerusakan, tingkat eskalasi kerusuhan, juga penting diketahui untuk mengukur dampak kerusuhan sebagai pertimbangan untuk mengambil sejumlah langkah tegas yang diambil negara dan dibenarkan hukum.
Bagi keluarga, informasi tentang korban dan kerusakan juga penting untuk mengetahui nasib keluarga mereka yang berada didaerah endemik kerusuhan. Informasi terkait korban baik luka atau meninggal, kerugian harta, benda, fasilitas dan layanan publik juga penting untuk dijadikan sarana mitigasi kasus.
Tetapi luar biasa ajaib pernyataan Wiranto, dia menyebut suka suka dia mau diumumkan atau tidak. Suka suka dia mau dijelaskan apa tidak. Memang, negara ini milik Wiranto ?
Saat sejumlah pihak mengusulkan agar Jokowi sementara berkantor di Papua, memantau langsung penyelesaian permasalahah, agar rakyat Papua merasa presidennya hadir ditengah-tengah mereka, Wiranto juga komentar ajaib. Presiden tidak perlu didorong dorong ke Papua, katanya. Katanya, ada waktu yang tepat kapan Presiden harus ke Papua.
Jadi, saat ini Presiden yang tepat nonton wayang kulitan ? Ketawa terpingkal pingkal bersama Kirun, padahal rakyatnya jatuh menjadi korban ? Asyik bersepeda bersama istri, padahal para prajurit TNI berpisah dengan istri dan keluarga untuk bertugas di Papua. Apa sikap Presiden seperti ini hasil arahan Wiranto?
Atau, Presiden hanya datang ke Papua untuk meresmikan pemisahan Papua ? Ini bernegara macam apa ? Presiden indonesia itu siapa ? Seharusnya, Presiden itu hadir dan merasakan langsung penderitaan rakyatnya. Bukan hanya ke Papua sekedar untuk pencitraan !
Coba saja kelau pelaku itu diduga umat Islam, pendeta cuma kena gores sedikit saja seperti kasus ciketing Bekasi pada medio 2009 dibahas sampai tujuh hari tujuh malam. Penyerangan gereja di jogja, panglima TNI hingga ketua DPR RI turun gunung ke jogja.
Ini pelaku OPM, korbannya luar biasa masif, bukan hanya harta benda tapi juga nyawa, eh menteri bidang politik hukum dan keamanan tak mau umumkan jumlah korban. Malah mengutarakan ujaran jumawa, suka suka kalian lah ! Memang kami ini jadi warga jelas dua di negeri ini. Winarto dan Banser 11 12, tidak beda jauh. Sama-sama lembek terhadap OPM, dan beringas terhadap umat Islam. [].
Oleh : Nasrudin Joha
"Ya terserah kitalah mau umumkan (jumlah korban) atau tidak. Kalau diumumkan perlu diumumkan, kalau tidak, tidak,"
[Wiranto, 30/8]
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menolak mengungkapkan jumlah korban masyarakat sipil yang tewas akibat kerusuhan dan kontak senjata di Papua. Alasannya, terserah kepada Pemerintah mau umumkan atau tidak, jika perlu diumumkan jika tidak perlu tidak diumumkan.
Padahal, selain Pemerintah masyarakat juga memerlukan informasi yang real tentang Papua. Selain masyarakat memiliki hak atas informasi publik, Pemerintah juga berkewajiban membuka informasi yang bersifat publik.
Informasi ini penting selain digunakan untuk melakukan sejumlah tindakan juga dalam rangka untuk melakukan serangkaian pencegahan. Baik pencegahan yang dikoordinasi langsung oleh aparat Pemerintah atau yang secara mandiri dikakukan oleh warga masyarakat.
Informasi titik yang masih rawan kerusuhan, titik yang masih bergolak, misalnya penting untuk diketahui publik agar piblik menghindari tempat-tempat atau lokasi yang masih dalam keadaan konflik. Informasi jumlah korban, jenis kerusakan, tingkat eskalasi kerusuhan, juga penting diketahui untuk mengukur dampak kerusuhan sebagai pertimbangan untuk mengambil sejumlah langkah tegas yang diambil negara dan dibenarkan hukum.
Bagi keluarga, informasi tentang korban dan kerusakan juga penting untuk mengetahui nasib keluarga mereka yang berada didaerah endemik kerusuhan. Informasi terkait korban baik luka atau meninggal, kerugian harta, benda, fasilitas dan layanan publik juga penting untuk dijadikan sarana mitigasi kasus.
Tetapi luar biasa ajaib pernyataan Wiranto, dia menyebut suka suka dia mau diumumkan atau tidak. Suka suka dia mau dijelaskan apa tidak. Memang, negara ini milik Wiranto ?
Saat sejumlah pihak mengusulkan agar Jokowi sementara berkantor di Papua, memantau langsung penyelesaian permasalahah, agar rakyat Papua merasa presidennya hadir ditengah-tengah mereka, Wiranto juga komentar ajaib. Presiden tidak perlu didorong dorong ke Papua, katanya. Katanya, ada waktu yang tepat kapan Presiden harus ke Papua.
Jadi, saat ini Presiden yang tepat nonton wayang kulitan ? Ketawa terpingkal pingkal bersama Kirun, padahal rakyatnya jatuh menjadi korban ? Asyik bersepeda bersama istri, padahal para prajurit TNI berpisah dengan istri dan keluarga untuk bertugas di Papua. Apa sikap Presiden seperti ini hasil arahan Wiranto?
Atau, Presiden hanya datang ke Papua untuk meresmikan pemisahan Papua ? Ini bernegara macam apa ? Presiden indonesia itu siapa ? Seharusnya, Presiden itu hadir dan merasakan langsung penderitaan rakyatnya. Bukan hanya ke Papua sekedar untuk pencitraan !
Coba saja kelau pelaku itu diduga umat Islam, pendeta cuma kena gores sedikit saja seperti kasus ciketing Bekasi pada medio 2009 dibahas sampai tujuh hari tujuh malam. Penyerangan gereja di jogja, panglima TNI hingga ketua DPR RI turun gunung ke jogja.
Ini pelaku OPM, korbannya luar biasa masif, bukan hanya harta benda tapi juga nyawa, eh menteri bidang politik hukum dan keamanan tak mau umumkan jumlah korban. Malah mengutarakan ujaran jumawa, suka suka kalian lah ! Memang kami ini jadi warga jelas dua di negeri ini. Winarto dan Banser 11 12, tidak beda jauh. Sama-sama lembek terhadap OPM, dan beringas terhadap umat Islam. [].
Comments