ANTARA PELAYAN UMAT DAN PETUGAS PARTAI DALAM MENGEMBAN AMANAH KEPEMIMPINAN.
(Kritik atas kenaikan iuran BPJS dan TDL 900 VA)
Oleh : Joyo Pentol
.
Di era sekarang ini, dimana negara menerapkan sistim kapitalisme, peran pemimpin tidak lebih dari petugas partai yang melayani para sponsor mereka ketika perebutan kekuasaan di ajang pemilu. Jadi tidaklah mengherankan ketika petugas partai tidak akan bisa merasakan kesulitan dan penderitaan rakyat. Disaat ekonomi kian sulit, bisa- bisanya keluar kebijakan menaikkan premi BPJS dan TDL 900 VA, jauh dari janji kampanyenya yang dicitrakan merakyat. Disisi lain mengambur-hamburkan uang negara untuk para pembantunya dengan mobil dinas dengan harga 1 milyard lebih.
.
Ekonom Neo Liberal, pembantunya yang berada di pos menteri keuangan memberikan usulan sangsi sadis bagi para peserta BPJS yang tak bayar iuran, yakni tidak dapat mendaftarkan anaknya sekolah dan tidak bisa mengurus perpanjangan SIM.
Cukup bengis bukan ?,sudah abai terhadap hak asasi rakyat terhadap masalah kesehatan, ini malah merangsek masuk kedalam ranah hak asasi yang lain, dalam hal ini adalah masalah pendidikan dan urusan publik.
.
Memang kita hidup dijaman ketika Syariah Islam tidak diemban oleh negara. Kita hidup dimasa penguasa Ruwaibidhoh yang tidak becus mengatur urusan publik.
.
Ya !, kita hidup dibawah arahan ideologi Kapitalisme dengan sistem pemerintahan Demokrasi Liberal yang memisahkan agama dengan kehidupan (asas sekulerisme). Jadilah watak pemimpinnya hanya berkutat pada petugas partai, wayang yang didalangi para cukong dan pengabdi setia kepentingan asing.
.
Berbeda dengan Sistem Islam, pemimpin dalam hal ini adalah Kholifah dalam sistem negara Khilafah memposisikan dirinya sebagai PELAYAN UMAT(bertanggung jawab atas urusan publik) termasuk urusan hak asasi atas kesehatan, pendidikan, penerangan (listrik), keamanan, sandang, pangan dan papan. Begitu juga sarana dan prasarana / infrastruktur yang memudahkan umat untuk beraktifitas.
.
Negara khilafah dengan Sistem Ekonomi Islamnya akan memaksimalkan sumber daya alam milik umat (milkiyyah ammah) antara lain tambang minyak, batubara, emas, tembaga, nikel, bauksit dst untuk dikelola oleh negara dan haram diberikan pengelolaannya kepada swasta apalagi asing.
.
Hasilnya akan dikembalikan kepada umat/rakyat melalui layanan publik diantaranya pelayanan kesehatan, pendidikan, jalan umum (infrstruktur) dan lain sebagainya. Fungsi pelayan umat atau penggembala yang dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya benar-benar direalisasikan.
.
Kepemimpinan adalah amanat untuk mengurus orang-orang atau rakyat yang dipimpin. Rasulullah saw. mengumpamakan pemimpin laksana penggembala (ra’in). Dalam sebuah hadits diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda :
.
“Imam itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya)” (HR. Imam Al Bukhari dan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar r.a.)
Pemimpin negara akan dimintai pertanggungjawaban nanti di yaumil akhir atas kepengurusannya terhadap rakyat yang ia telah diberi amanah untuk mengatur urusannya.
.
Bandingkan dalam kepemimpinan sistem Demokrasi kapitalis, untuk urusan rakyat semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar termasuk urusan kesehatan.
Pos-pos pemasukan negara yang sedianya milik umat dan untuk kepentingan/kesejahteraan umat (sumber daya alam/ tambang) malah dipersilahkan untuk dirampok oleh asing atas nama undang-undang privatisasi.
.
Fungsi negara bukan pelayan rakyat, melainkan sebagai regulator (penghubung) dan fasilitator untuk diserahkan kepada korporasi (perusahaaan asuransi jaminan kesehatan). Komersialisasi ala kapitalisme ini mengharuskan kita membiayai sendiri/wajib bayar untuk sebuah hak rakyat (asasi) yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
.
Hasilnya DHUAAAAR.....!, secara tidak langsung kita telah ngasih makan para pejabat dan jadi ladang "bancakan" (korupsi) mereka. Bayangkan miris sekali, berita CNN tanggal 18 Agustus 2019. Disebutkan, dalam kondisi BPJS yang mengalami defisit keuangan, eh malah jajaran direksi dan pengawas BPJS mendapatkan gaji dan bonus setara dengan DUA RATUS JUTA PERBULAN.
.
Mereka tidak akan mungkin amanah untuk dipercaya diserahi uang milyaran, tersebab mereka menjunjung tinggi asas sistemnya yang memisahkan agama dari kehidupan (sekuler) walaupun mereka orang-orang yang beragama. Karena tidak mungkin mencetak orang-orang yang amanah diluar sistem Islam. Standard mereka bukan halal haram apalagi merasa diawasi oleh Sang Pencipta.
.
Hak-hak rakyat dalam urusan publik : kesehatan, pendidikan, sandang pangan papan dan lain sebagainya memerlukan sebuah sistem yang benar-benar berfungsi sebagai pelaksana Syariah dengan pempinnya seorang Kholifah yang menempatkan dirinya sebagai pelayan umat.
.
Hal ini pernah terealisasi dijaman Rosullullah SAW, dilanjutkan para Khulafaur Rosyidin dan Para Kholifah setelahnya. Untuk pengaturan urusan publik yang bersifat hak asasi bagi umat sudah ada contohnya dalam bentangan peradaban emas Khilafah Islam.
.
Jadi, tambatkanlah pilihan dan dukunganmu, kalau bisa jadilah bagian dari perjuangannya untuk menghadirkan pemimpin yang benar-benar berfungsi sebagai pelayan umat, bukan pemimpin petugas partai atau PENGUASAHA dengan karakter dan orientasi komersial yang mengejar profit/ keuntungan.
Wallahu 'alam bi showab.
(Kritik atas kenaikan iuran BPJS dan TDL 900 VA)
Oleh : Joyo Pentol
.
Di era sekarang ini, dimana negara menerapkan sistim kapitalisme, peran pemimpin tidak lebih dari petugas partai yang melayani para sponsor mereka ketika perebutan kekuasaan di ajang pemilu. Jadi tidaklah mengherankan ketika petugas partai tidak akan bisa merasakan kesulitan dan penderitaan rakyat. Disaat ekonomi kian sulit, bisa- bisanya keluar kebijakan menaikkan premi BPJS dan TDL 900 VA, jauh dari janji kampanyenya yang dicitrakan merakyat. Disisi lain mengambur-hamburkan uang negara untuk para pembantunya dengan mobil dinas dengan harga 1 milyard lebih.
.
Ekonom Neo Liberal, pembantunya yang berada di pos menteri keuangan memberikan usulan sangsi sadis bagi para peserta BPJS yang tak bayar iuran, yakni tidak dapat mendaftarkan anaknya sekolah dan tidak bisa mengurus perpanjangan SIM.
Cukup bengis bukan ?,sudah abai terhadap hak asasi rakyat terhadap masalah kesehatan, ini malah merangsek masuk kedalam ranah hak asasi yang lain, dalam hal ini adalah masalah pendidikan dan urusan publik.
.
Memang kita hidup dijaman ketika Syariah Islam tidak diemban oleh negara. Kita hidup dimasa penguasa Ruwaibidhoh yang tidak becus mengatur urusan publik.
.
Ya !, kita hidup dibawah arahan ideologi Kapitalisme dengan sistem pemerintahan Demokrasi Liberal yang memisahkan agama dengan kehidupan (asas sekulerisme). Jadilah watak pemimpinnya hanya berkutat pada petugas partai, wayang yang didalangi para cukong dan pengabdi setia kepentingan asing.
.
Berbeda dengan Sistem Islam, pemimpin dalam hal ini adalah Kholifah dalam sistem negara Khilafah memposisikan dirinya sebagai PELAYAN UMAT(bertanggung jawab atas urusan publik) termasuk urusan hak asasi atas kesehatan, pendidikan, penerangan (listrik), keamanan, sandang, pangan dan papan. Begitu juga sarana dan prasarana / infrastruktur yang memudahkan umat untuk beraktifitas.
.
Negara khilafah dengan Sistem Ekonomi Islamnya akan memaksimalkan sumber daya alam milik umat (milkiyyah ammah) antara lain tambang minyak, batubara, emas, tembaga, nikel, bauksit dst untuk dikelola oleh negara dan haram diberikan pengelolaannya kepada swasta apalagi asing.
.
Hasilnya akan dikembalikan kepada umat/rakyat melalui layanan publik diantaranya pelayanan kesehatan, pendidikan, jalan umum (infrstruktur) dan lain sebagainya. Fungsi pelayan umat atau penggembala yang dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya benar-benar direalisasikan.
.
Kepemimpinan adalah amanat untuk mengurus orang-orang atau rakyat yang dipimpin. Rasulullah saw. mengumpamakan pemimpin laksana penggembala (ra’in). Dalam sebuah hadits diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda :
.
“Imam itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya)” (HR. Imam Al Bukhari dan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar r.a.)
Pemimpin negara akan dimintai pertanggungjawaban nanti di yaumil akhir atas kepengurusannya terhadap rakyat yang ia telah diberi amanah untuk mengatur urusannya.
.
Bandingkan dalam kepemimpinan sistem Demokrasi kapitalis, untuk urusan rakyat semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar termasuk urusan kesehatan.
Pos-pos pemasukan negara yang sedianya milik umat dan untuk kepentingan/kesejahteraan umat (sumber daya alam/ tambang) malah dipersilahkan untuk dirampok oleh asing atas nama undang-undang privatisasi.
.
Fungsi negara bukan pelayan rakyat, melainkan sebagai regulator (penghubung) dan fasilitator untuk diserahkan kepada korporasi (perusahaaan asuransi jaminan kesehatan). Komersialisasi ala kapitalisme ini mengharuskan kita membiayai sendiri/wajib bayar untuk sebuah hak rakyat (asasi) yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
.
Hasilnya DHUAAAAR.....!, secara tidak langsung kita telah ngasih makan para pejabat dan jadi ladang "bancakan" (korupsi) mereka. Bayangkan miris sekali, berita CNN tanggal 18 Agustus 2019. Disebutkan, dalam kondisi BPJS yang mengalami defisit keuangan, eh malah jajaran direksi dan pengawas BPJS mendapatkan gaji dan bonus setara dengan DUA RATUS JUTA PERBULAN.
.
Mereka tidak akan mungkin amanah untuk dipercaya diserahi uang milyaran, tersebab mereka menjunjung tinggi asas sistemnya yang memisahkan agama dari kehidupan (sekuler) walaupun mereka orang-orang yang beragama. Karena tidak mungkin mencetak orang-orang yang amanah diluar sistem Islam. Standard mereka bukan halal haram apalagi merasa diawasi oleh Sang Pencipta.
.
Hak-hak rakyat dalam urusan publik : kesehatan, pendidikan, sandang pangan papan dan lain sebagainya memerlukan sebuah sistem yang benar-benar berfungsi sebagai pelaksana Syariah dengan pempinnya seorang Kholifah yang menempatkan dirinya sebagai pelayan umat.
.
Hal ini pernah terealisasi dijaman Rosullullah SAW, dilanjutkan para Khulafaur Rosyidin dan Para Kholifah setelahnya. Untuk pengaturan urusan publik yang bersifat hak asasi bagi umat sudah ada contohnya dalam bentangan peradaban emas Khilafah Islam.
.
Jadi, tambatkanlah pilihan dan dukunganmu, kalau bisa jadilah bagian dari perjuangannya untuk menghadirkan pemimpin yang benar-benar berfungsi sebagai pelayan umat, bukan pemimpin petugas partai atau PENGUASAHA dengan karakter dan orientasi komersial yang mengejar profit/ keuntungan.
Wallahu 'alam bi showab.
No comments:
Post a Comment