MENGAPA ADA "REZIM INKOMPETEN DAN NEGARA KATERING

 MENGAPA ADA "REZIM INKOMPETEN DAN NEGARA KATERING"?

Sebuah pernyataan yang mungkin membuat sebagian orang gelisah dan sebagian lain merasa "Akhirnya ada yang bicara."

Tio Ardianto, Ketua BEM KM Universitas Gadjah Mada, tidak main-main dengan diksi. Ia menyebut pemerintahan saat ini, di bawah komando Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak hanya keliru, tetapi sistemik dalam ketidakmampuannya.

Dalam podcast YouTube Forum Keadilan TV, Tio menyoroti tiga hal utama. Yang pertama mungkin yang paling menggelitik sekaligus memprihatinkan adalah ihwal rekrutmen menteri dan pejabat.

"Mekanisme perekrutan menteri dan kepala lembaga lebih mengedepankan  akomodasi politik ketimbang kompetensi," tegasnya. Ini bukan soal salah pilih orang, tapi soal sistem yang sejak awal sudah cacat.

Proses pembentukan kabinet selalu jadi ajang dagang sapi politik. Kursi menteri adalah hadiah untuk loyalitas. Tapi Tio bilang, kali ini lebih parah, yang diutamakan adalah orang-orang yang pandai "menyenangkan hati Presiden," bukan mereka yang bisa bekerja untuk rakyat.

Logika sederhananya, Bayangkan Anda sakit. Anda datang ke rumah sakit, tapi yang menangani bukan dokter, melainkan seseorang yang ahli merangkai bunga karena dia dekat dengan direktur rumah sakit. Kira-kira, sembuh atau makin parah?

Poin kedua inilah yang paling viral di media sosial. Soal Badan Gizi Nasional.

Program makan siang gratis yang katanya untuk mencerdaskan anak bangsa ternyata dipimpin oleh ahli serangga. Tio dengan nada satir melontarkan pertanyaan tajam, "Bagaimana mungkin lembaga sebesar Badan Gizi Nasional justru dipimpin oleh seseorang yang latar belakangnya ahli serangga, bukan ahli gizi? Kita punya ribuan ahli gizi kompeten yang justru tidak diberi peran."

Ini sama sekali bukan upaya merendahkan profesi entomolog. Tapi logika sederhananya, Jika Anda ingin membangun jembatan, apakah Anda memanggil ahli tata kota atau ahli geologi? Mereka sama-sama penting. Tapi tidak di situ tempatnya.

Tio menyebut ini bentuk penghinaan terhadap ilmu pengetahuan. Dan ketika sebuah rezim tidak menghargai ilmu, yang terjadi adalah kebijakan yang amburadul. Ketika kompetensi dikalahkan oleh kedekatan, maka yang berkuasa adalah mereka yang pandai mencari muka, bukan mereka yang pandai bekerja.

Tapi tunggu, masih ada lagi. Tio juga menyoroti keterlibatan aparat kepolisian dalam program ini secara masif. Lebih dari 1.700 Satuan Pelayanan Program Gizi atau SPPG disiapkan. Polisi yang seharusnya sibuk menangani begal, mafia tanah dan kejahatan jalanan, kini sibuk mengurusi katering.

Dan inilah kutipannya "Jangan sampai ini berubah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi Negara Katering Republik Indonesia."

Keras? Iya. Tapi coba kita lihat realitasnya. Apakah ini bukan potret ironi? Di satu sisi, angka kriminalitas masih tinggi, penegakan hukum masih timpang, aparat kewalahan menghadapi kejahatan siber dan narkoba. Tapi di sisi lain, aparat dikerahkan untuk membagi-bagi nasi kotak.

Pertanyaan Tio menggantung, "Apakah tugas menangani kriminalitas, begal dan kejahatan sudah selesai sehingga polisi harus sibuk mengurusi katering?"

Sekarang, poin ketiga. Ini soal anggaran pendidikan. Tio menyebut pemerintah melakukan kesalahan fatal dengan memasukkan anggaran program makan gratis sebesar Rp223 triliun ke dalam pos anggaran pendidikan.

Padahal, konstitusi mewajibkan 20 persen APBN untuk pendidikan. Ini adalah amanat yang tidak bisa ditawar. Langkah memasukkan program katering ke pos pendidikan dianggap melanggar mandatory spending yang sudah diatur konstitusi.

"Ini adalah bentuk ketidakmampuan berpikir sistematis. Anggaran yang harusnya untuk merenovasi sekolah dan menyejahterakan guru, justru diambil untuk program katering yang tata kelolanya sangat rawan disalahgunakan," tambahnya.

Logikanya demikian, Anggaran yang seharusnya untuk merenovasi sekolah yang hampir roboh, untuk menyejahterakan guru honorer yang gajinya di bawah UMR, untuk membeli buku dan alat peraga, disunat dan dialihkan untuk program yang secara teknis adalah program pangan.

Ini bukan soal pro atau kontra terhadap makan siang gratis. Ini soal kejujuran administrasi negara. Ini soal tata kelola. Kalau dari hulu saja sudah amburadur, bagaimana mungkin kita berharap hilirnya jernih?

Tapi ada satu perspektif yang perlu kita garis bawahi. Sistem demokrasi dengan segala mahar politiknya, dengan biaya kampanye yang selangit, memang melahirkan konsekuensi logis. Ketika seseorang sudah mengeluarkan uang banyak untuk "membeli" kursi, maka ia akan mencari cara untuk mengembalikan modalnya. Baik lewat proyek, lewat jabatan atau lewat balas jasa kepada para donatur.

Inilah yang disebut sebagai demokrasi kapitalistik. Di mana suara rakyat terwakili, tapi hanya untuk mereka yang punya uang. Di mana pejabat terpilih, tapi lebih sibuk melayani "investor politik" ketimbang konstituennya. Di mana pemilihan pejabat lebih mementingkan faktor politik sebagai balas jasa, bukan kompetensi untuk melayani rakyat.

Maka, ketika Tio bicara tentang "rezim inkompeten", ia sebenarnya sedang menyentuh akar masalahnya yaitu Sistem yang salah melahirkan orang-orang yang salah di tempat yang salah.

Pemerintahan yang dibangun di atas keangkuhan dan ketidakmampuan hanya akan membawa negara pada proses "pembusukan" dari dalam.

Karena negara sebesar Indonesia tidak bisa dikelola dengan trial and error. Tidak bisa dijalankan dengan "yang penting loyal". Tidak bisa dibangun di atas punggung para yes man.

Rakyat butuh pemimpin yang cerdas. Rakyat butuh pejabat yang kompeten. Dan rakyat butuh sistem yang memastikan itu terjadi, bukan hanya slogan. Dan itu hanya akan didapat dari sistem yang lahir dari Sang Pencipta Alam Semesta, yaitu sistem Islam. (fjn)

Editorial Rumah Tsaqofah dari berbagai sumber | Dirancang untuk: Kesadaran Umat