Hak Beribadah non-Muslim dalam Negara Khilafah
Negara Khilafah, meski merupakan negara kaum Muslim di seluruh dunia, tidak
berarti rakyatnya harus semuanya Muslim. Karena itu, keislaman bukanlah syarat
mutlak diterimanya seseorang sebagai warga Negara Khilafah. Seseorang bisa
menjadi rakyat Negara Khilafah menetap di wilayah Khilafah, serta loyal pada
negara dan sistemnya. Seorang Muslim yang tinggal di luar wilayah Islam tidak
dianggap sebagai warga negara Khilafah. Sebaliknya, orang non-Muslim yang
tinggal di wilayah Islam dan tunduk pada hukum Islam (kafir dzimmi) dianggap
sebagai warga Negara Khilafah.1
Non-Muslim yang menjadi warga Negara Khilafah akan mendapatkan perlakuan yang
sama dengan kaum Muslim. Terhadap mereka diberlakukan hukum Islam sama dengan
kaum Muslim. Sebab, hukum Islam pada dasarnya ditujukan kepada seluruh umat
manusia, bukan hanya untuk kaum Muslim saja. Dalam QS Sabaรข€™ (34) ayat 28
dijelaskan bahwa orang kafir juga diseru untuk terikat dengan hukum Islam, baik
dalam perkara ushul, seperti seruan untuk beriman kepada Allah, sebagaimana
dijelaskan dalam banyak ayat yang lain, ataupun dalam masalah furuรข€™, yaitu
dengan melaksanakan syariah Islam. Dalam al-Quran dijelaskan pula bahwa kelak
orang kafir, ketika di dalam neraka, ditanya:
ร…รลฝร§ ร³รลฝร„รลฝรฦรลฝรฦรร…ร’ รรรล ร³รลฝร‚รลฝร±รลฝรล ร‚รลฝร§ร„รรหร§ ร„รลฝร…ร’
ร†รลฝรฦร ร…รร†รลฝ ร§ร„ร’ร…รรยตรลฝร„รร‘รล ร†รลฝรล รหรลฝร„รลฝร…ร’ ร†รลฝรฦร
ร†รร·ร’ร¹รร…ร ร§ร„ร’ร…รร³ร’รฦรรล ร†รลฝ
Apa gerangan yang membuat kalian terjerumus ke Neraka Saqar? Mereka menjawab,
รข€ลKami (ketika di dunia) tidak pernah melakukan shalat, juga tidak memberi
makan orang miskin.รข€ (QS al-Mudatstsir [74]: 42-44).
Allah SWT juga dengan keras mengancam mereka yang meninggalkan hukum Islam,
termasuk dalam aspek furuรข€™ tersebut, sebagaimana firman-Nya:
รหรลฝรหรลฝรล ร’ร„รล ร„รร„ร’ร…รร´ร’ร±รรฦรรล ร†รลฝรล ร§ร„ร‘รลฝร°รรล ร†รลฝ ร„ร§
รล รร¤ร’รยชรรหร†รลฝ ร§ร„ร²ร‘รลฝรฦรลฝร§ร©รลฝ รหรลฝร‡รร…ร’ ร¨รร§ร„ร¢ร®รร±รลฝร©ร
ร‡รร…ร’ รฦรลฝร§รรร±รรหร†รลฝ
Kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (yaitu)
orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka mengingkari (kehidupan)
akhirat (QS Fushilat [41]: 6-7).
Jika dalam perkara furuรข€™ tersebut tidak ada kewajiban bagi mereka, tentu hal
itu tidak akan menyebabkan mereka masuk neraka, dan tidak menjadi alasan bagi
Allah mengecam mereka. Karena itu, ini menjadi dalil, bahwa kaum kafir pun
diseru dalam perkara furuรข€™.2 Ini dari aspek khithab (seruan) atau taklif
(beban hukum).
Adapun dalam aspek penerapan hukum Islam oleh negara, maka Islam telah
membedakannya menjadi dua. Pertama: hukum Islam yang dalam pelaksanaannya
membutuhkan syarat harus Muslim. Dalam hal ini, orang non-Muslim tidak boleh
melaksanakannya. Bahkan mereka harus dicegah dan dilarang. Misal: shalat, puasa,
zakat, haji, membaca al-Quran, dan sejenisnya. Orang kafir tidak boleh
melaksanakannya. Ini seperti kasus kaum Ahmadi, yang jelas murtad; mereka harus
dicegah untuk mengerjakan shalat, puasa, haji dan membaca al-Quran. Sebab, untuk
melakukan semua itu disyaratkan harus Muslim.
Kedua: hukum Islam yang dalam pelaksanaannya tidak membutuhkan syarat harus
Muslim. Dalam hal ini, orang non-Muslim dibolehkan melaksanakannya, seperti
jihad, misalnya; bahkan adakalanya wajib, seperti sistem ekonomi, pendidikan,
sanksi hukum, pemerintahan, politik luar negeri, dan sebagainya. Karena itu,
mereka pun wajib menerapkan hukum Islam.3 Allah SWT berfirman:
รรลฝร§รร’รฦรร…ร’ ร¨รลฝรล ร’ร†รลฝร‡รร…ร’ ร¨รร…รลฝร§ ร£รลฝร†ร’ร²รลฝร„รลฝ
ร§ร„ร„ร‘รลฝร‡ร รหรลฝร„ร§ รยชรลฝรยชร‘รลฝร¨รร¹ร’ ร£รลฝร‡ร’รหรลฝร§ร¡รลฝร‡รร…ร’
ร¹รลฝร…ร‘รลฝร§ ร¬รลฝร§ร¡รลฝรฦรลฝ ร…รร†รลฝ ร§ร„ร’รรลฝร‚รร‘
Hukumilah mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti
hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu (QS
al-Maidah [5]: 48).
รหรลฝร£รลฝร†ร ร§รร’รฦรร…ร’ ร¨รลฝรล ร’ร†รลฝร‡รร…ร’ ร¨รร…รลฝร§ ร£รลฝร†ร’ร²รลฝร„รลฝ
ร§ร„ร„ร‘รลฝร‡ร รหรลฝร„ร§ รยชรลฝรยชร‘รลฝร¨รร¹ร’ ร£รลฝร‡ร’รหรลฝร§ร¡รลฝร‡รร…ร’
Hukumilah perkara di antara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka (QS al-Maidah [5]: 49).
Kata ganti (dhamir) hum pada frasa fahkum baynahum terkait dengan orang Yahudi
yang menjadi warga Negara Islam yang ketika itu terikat perjanjian dengan
Rasalullah saw. Ketentuan ini berlaku umum bagi seluruh warga negara non-Muslim
yang tinggal di wilayah Negara Islam. Kendati demikian keumuman perintah bagi
Rasulullah saw, yang juga berlaku bagi setiap kepala Negara Islam untuk
menerapkan hukum Islam tersebut di-takhsish dengan perkara-perkara yang
menyangkut akidah dan hukum yang mereka anggap sebagai akidah. Ini termasuk
pengecualian yang ditetapkan oleh Rasulullah saw. sendiri. Takhsis itu merupakan
hak yang diberikan kepada mereka oleh negara.
Hak Beribadah dan Berakidah
Meskipun kaum kafir menjadi obyek seruan (al-mukhathab) seruan Islam, baik dalam
perkara ushul maupun furuรข€™, dalam implementasinya tidak demikian. Mereka,
misalnya, tidak boleh dipaksa untuk memeluk Islam, dan tetap dibiarkan memeluk
agama serta keyakinan mereka (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 256). Sebaliknya, mereka
akan mendapatkan jaminan untuk tetap memeluk agama dan akidah mereka, termasuk
kebebasan dan jaminan untuk melaksanakan ritual agama mereka tanpa ada
intimidasi, paksaan maupun yang lain.
Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Abu Ubaid dalam kitabnya, Al-Amwal, melalui
jalur Urwah, Rasulullah saw. bersabda:
ร¥รร†ร‘รลฝร‡ร ร…รลฝร†ร’ รฦรลฝร§ร†รลฝ ร¹รลฝร„รลฝร‰ รล รลฝร‡รรหร¯รรล ร‘รลฝร©ร ร£รลฝรหร’
ร†รลฝรยตร’ร±รลฝร§ร†รรล ร‘รลฝร©ร รรลฝร¥รร†ร‘รลฝร‡ร ร„ร§รลฝ รล รรร’รยชรลฝร†ร
ร¹รลฝร†ร’ร‡รลฝร§ รล รหรลฝร¹รลฝร„รลฝรล ร’ร‡ร ร§ร„ร’ร¬รร²ร’รล รลฝร©ร
Siapapun yang beragama Yahudi atau Nasrani (berkedudukan sebagai dzimmi), maka
dia tidak diganggu untuk melaksankan ajaran agamanya. Mereka dikenakan jizyah.4
Karena itu, setiap perkara yang terkait dengan akidah, walaupun bagi kita bukan,
harus dibiarkan dan mereka tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya. Begitu
juga dalam perkara yang ditetapkan Rasulallah saw. seperti kebolehan meminum
khamr dalam lingkungan khusus mereka, termasuk melaksanakan tatacara pernikahan
sesuai dengan ajaran mereka. Hanya saja, ini berlaku jika keduanya non-Muslim.
Jika pengantin prianya Muslim dan perempuannya non-Muslim, maka pernikahan atau
penceraian mereka dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.
Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, seluruh warga negara yang
non-Muslim, baik kafir dzimmi, muรข€™ahad (kafir yang terikat perjanjian) ataupun
mustaรข€™min (kafir yang tinggal di Negara Khilafah dengan visa khusus), wajib
terikat dengan hukum Islam; kecuali hukum shalat, zakat, puasa, haji dan hukum
lain yang pelaksanaannya mengharuskan syarat harus Muslim. Mereka tidak dituntun
untuk berjihad, tetapi dibolehkan ikut.
Hak Memiliki Rumah Ibadah
Hak memeluk akidah dan menjalankan ibadah bagi warga non-Muslim mencakup di
dalamnya hak untuk memiliki rumah ibadah. Karena itu, rumah ibadah ini merupakan
harta mereka yang harus dijaga. Selain itu, ketentuan ini juga didasarkan pada
larangan menghancurkan rumah ibadah, sebagaimana dinyatakan dalam fiman Allah
SWT:
รหรลฝร„รลฝรหร’ร„ร§ ร¯รลฝรร’ร¹ร ร§ร„ร„ร‘รลฝร‡ร ร§ร„ร†ร‘รลฝร§ร³รลฝ
ร¨รลฝร¹ร’ร¶รลฝร‡รร…ร’ ร¨รร¨รลฝร¹ร’ร¶ร ร„รลฝร‡รร¯รร‘ร…รลฝรยชร’ รยตรลฝรหรลฝร§ร…รร¹ร
รหรลฝร¨รรล รลฝร¹รล รหรลฝรยตรลฝร„รลฝรหรลฝร§รยชรล รหรลฝร…รลฝร³รลฝร§ร¬รร¯ร รล รร°ร’รฦรลฝร±ร
รรรล ร‡รลฝร§ ร§ร³ร’ร…ร ร§ร„ร„ร‘รลฝร‡ร รฦรลฝร«รรล ร±ร‹ร§
Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia atas sebagian yang
lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah
ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama
Allah (QS al-Hajj [22]: 40).
Imam al-Qurtubi memaknai ayat ini, bahwa sekiranya Allah SWT tidak memerintahkan
para nabi untuk memerangi musuh-musuh mereka, niscaya orang musyrik akan dengan
mudah menguasai dan menghancurkan rumah-rumah ibadah itu. Beliau menambahkan,
bahwa kewajiban jihad ini merupakan kewajiban yang juga dibebankan kepada para
nabi terdahulu. Selanjutnya, mengutip pendapat Ibn Huwaiz, beliau menyatakan,
ayat ini berisi larangan menghancurkan tempat-tempat ibadah Ahli Dzimmah, tetapi
mereka tidak boleh dibiarkan membuat tempat ibadah baru (selain yang mereka
miliki saat perjanjian), dilarang pula memperluas dan meninggikannya.5
Larangan untuk membangun rumah ibadah yang baru juga merupakan kesepakatan para
fukaha. Sebab, hal itu bisa menampakkan dan meninggikan simbol-simbol kekufuran.
Rasulullah saw., sebagaimana dituturkan Ibn รข€˜Adi dari รข€˜Umar bin al-Khatthab,
juga bersabda:
ร„ร§รลฝ รยชรร¨ร’ร†รลฝร‰ รฦรลฝร†รรล ร’ร³รลฝร©รล รรรล ร§ร„ร¥ร³ร’ร„ร§รลฝร…ร
รหรลฝร„ร§รลฝ รล รร¬รลฝร¯ร‘รลฝร¯ร ร…ร§รลฝ ร®รร±รร¨รลฝ ร…รร†ร’ร‡รลฝร§
Tidak boleh membangun gereja (dalam wilayah Negara Islam) dan tidak pula
memperbarui yang sudah runtuh.
Para fukaha memahami konteks hadis ini adalah untuk wilayah yang ditaklukkan
oleh kaum Muslim dengan pengerahan kekuatan (รข€˜anwah), sehingga tanahnya
menjadi hak kaum Muslim, baik raqabah (zat)-nya ataupun manfaรข€™ah
(kegunaan)-nya. Namun, jika berada di wilayah yang dibuka dengan sulh
(perjanjian), maka diserahkan kepada Khalifah. Khalifah Umar Ibn al-Khaththab,
ketika melakaukan sulh dengan kaum Nasrani Syam, menulis surat yang berisi
larangan membangun tempat ibadah baru di tempat mereka.6
Hadis di atas juga menjadi dalil atas larangan membangun kembali bangunan gereja
yang telah hancur. Adapun merenovasi gereja dibolehkan, karena tidak termasuk
ihdast (membuat baru), tetapi hanya istidamah (menjaga keberadaanya). Perincian
hal ini telah banyak dibahas oleh para fukaha dalam kitab-kitab fikih mereka.
Penyebaran Agama Lain
Warga negara non-Muslim dilarang menyebarkan ajaran agama mereka di wilayah
Negara Khilafah. Sebab, hal itu termasuk perkara yang membatalkan status dzimmah
mereka (naqidhan lil รข€˜ahd), yaitu dengan menimbulkan fitnah di tengah-tengan
kaum Muslim. Keluar dari ajaran Islam (murtad) merupakan umm al-jaraรข€™im (induk
kriminal). Pelakunya harus segara diajak kembali kepada Islam. Jika menolak, ia
dikenakan had al-qatl (sanksi hukuman mati).
Karena itu, upaya mengajak seseorang untuk murtad dari Islam merupakan
pelanggaran besar. Jika itu dilakukan oleh Ahli Dzimmah, perjanjian mereka batal
demi hukum. Demikian kesepakatan para fukaha.7
Jaminan Keamanan bagi Ahli Dzimmah
Orang non-Muslim yang hidup dan menjadi warga Negara Khilafah mendapatkan
perlakukan dan hak yang sama dengan kaum Muslim. Harta dan darah mereka terjaga
sebagaimana darah dan harta kaum Muslim. Diriwayatkan al-Khathib dari Ibn
Masรข€™ud, bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:
ร…รลฝร†ร’ ร¢ร°รลฝร‰ ร°รร…ร‘รรล ร‘ร‹ร§ รรลฝร£ร†รลฝร§ ร®รลฝรยตร’ร…รร‡ร รหรลฝร…รลฝร†ร’
รฦรร†ร’รยชร ร®รลฝรยตร’ร…รลฝร‡ร ร®รลฝรยตรลฝร…ร’รยชรร‡ร รล รลฝรหร’ร…รลฝ
ร§ร„ร’ร‚รรล รลฝร§ร…รลฝร©ร
Barangsiapa menyakiti dzimmi, maka aku berperkara dengannya, dan barangsiapa
berperkara dengan aku, maka aku akan memperkarakannya pada Hari Kiamat (HR
as-Suyuthi, al-Jamiรข€™ as-Shaghir).
Hadis ini menjadi dalil atas larangan menyakiti warga non-Muslim, baik terhadap
diri, kehormatan, ataupun harta mereka. Siapapun yang mencederai orang
non-Muslim akan terkena diyat, sebagaimana yang dikenakan ketika mereka
melakukankannya terhadap kaum Muslim. Siapa saja yang membunuh salah seorang di
antara mereka akan dikenai had qishash. Jika hartanya dicuri, maka pencurinya
dikenai hukum potong tangan. Demikian seterusnya.
Praktik seperti ini telah berlangsung sepanjang sejarah Islam, terutama ketika
kaum Muslim berada di puncak kejayaan dan kekuatannya. WalLahu aรข€™lam. []
Catatan kaki:
1 Muqaddimatu ad-Dustur aw al-Asbab al-Mujibah lahu al-Qism al-Awwal, Min
Mansyurat Hizb at-Tahrir, Dar al-Ummah, Beirut, cet. II, 2009, hlm. 23-28. Lihat
juga: Dr. Kamal Saรข€™id Habib, Kaum Minoritas dan Politik Negara Islam, Pustaka
Thariqul Izzah, Bogor, cet. I, 2007, hlm. 88.
2 Muqaddimatu ad-Dustur aw al-Asbab al-Mujibah lahu al-Qism al-Awwal, Min
Mansyurat Hizb at-Tahrir, Dar al-Ummah, Beirut, cet. II, 2009, hlm. 29-36.
3 Al-รข€˜Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, as-Syakhshiyyah al-Islamiyyah
al-Juzรข€™ at-Tsalits, Dar al-Ummah, Beirut, cet. III, 2005, hlm. 30-32.
4 Abu รข€˜Ubaid, Al-Amwal, Dar al-Ummah, Beirut, cet. II, 2009, hal. ; Ibn Hajar
al-Asqalani, Talhish al-Habir fi Ahadits ar-Rafiรข€™i al-Kabir, Madinah
al-Munawwarah, 1964, IV/122.
5 Al-Qurthubi, Al-Jamiรข€™ li Ahkam al-Qurรข€™an, Dar al-Kutub al-รข€˜Ilmiyyah,
Beirut, XII/68.
6 Ibn Qudamah, Al-Mughni, VIII/524; al-Baihaqi, as-Sunan al-Kubra, IX/202; Dr.
Rawwas Qalรข€™ah Jie, Mawsuรข€™ah Fiqh รข€˜Umar bin al-Khatthab, Dar an-Nafais,
Beirut, cet. V, 1997, hlm. 408-409.
7 Dr. Rawwas Qalรข€™ah Jie, Mawsuรข€™ah Fiqh รข€˜Umar bin al-Khatthab, Dar
an-Nafais, Beirut, cet. V, 1997, hlm. 417.
http://hizbut-tahrir.or.id/2011/04/09/hak-beribadah-non-muslim-dalam-negara-khil\
afah/
Negara Khilafah, meski merupakan negara kaum Muslim di seluruh dunia, tidak
berarti rakyatnya harus semuanya Muslim. Karena itu, keislaman bukanlah syarat
mutlak diterimanya seseorang sebagai warga Negara Khilafah. Seseorang bisa
menjadi rakyat Negara Khilafah menetap di wilayah Khilafah, serta loyal pada
negara dan sistemnya. Seorang Muslim yang tinggal di luar wilayah Islam tidak
dianggap sebagai warga negara Khilafah. Sebaliknya, orang non-Muslim yang
tinggal di wilayah Islam dan tunduk pada hukum Islam (kafir dzimmi) dianggap
sebagai warga Negara Khilafah.1
Non-Muslim yang menjadi warga Negara Khilafah akan mendapatkan perlakuan yang
sama dengan kaum Muslim. Terhadap mereka diberlakukan hukum Islam sama dengan
kaum Muslim. Sebab, hukum Islam pada dasarnya ditujukan kepada seluruh umat
manusia, bukan hanya untuk kaum Muslim saja. Dalam QS Sabaรข€™ (34) ayat 28
dijelaskan bahwa orang kafir juga diseru untuk terikat dengan hukum Islam, baik
dalam perkara ushul, seperti seruan untuk beriman kepada Allah, sebagaimana
dijelaskan dalam banyak ayat yang lain, ataupun dalam masalah furuรข€™, yaitu
dengan melaksanakan syariah Islam. Dalam al-Quran dijelaskan pula bahwa kelak
orang kafir, ketika di dalam neraka, ditanya:
ร…รลฝร§ ร³รลฝร„รลฝรฦรลฝรฦรร…ร’ รรรล ร³รลฝร‚รลฝร±รลฝรล ร‚รลฝร§ร„รรหร§ ร„รลฝร…ร’
ร†รลฝรฦร ร…รร†รลฝ ร§ร„ร’ร…รรยตรลฝร„รร‘รล ร†รลฝรล รหรลฝร„รลฝร…ร’ ร†รลฝรฦร
ร†รร·ร’ร¹รร…ร ร§ร„ร’ร…รร³ร’รฦรรล ร†รลฝ
Apa gerangan yang membuat kalian terjerumus ke Neraka Saqar? Mereka menjawab,
รข€ลKami (ketika di dunia) tidak pernah melakukan shalat, juga tidak memberi
makan orang miskin.รข€ (QS al-Mudatstsir [74]: 42-44).
Allah SWT juga dengan keras mengancam mereka yang meninggalkan hukum Islam,
termasuk dalam aspek furuรข€™ tersebut, sebagaimana firman-Nya:
รหรลฝรหรลฝรล ร’ร„รล ร„รร„ร’ร…รร´ร’ร±รรฦรรล ร†รลฝรล ร§ร„ร‘รลฝร°รรล ร†รลฝ ร„ร§
รล รร¤ร’รยชรรหร†รลฝ ร§ร„ร²ร‘รลฝรฦรลฝร§ร©รลฝ รหรลฝร‡รร…ร’ ร¨รร§ร„ร¢ร®รร±รลฝร©ร
ร‡รร…ร’ รฦรลฝร§รรร±รรหร†รลฝ
Kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (yaitu)
orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka mengingkari (kehidupan)
akhirat (QS Fushilat [41]: 6-7).
Jika dalam perkara furuรข€™ tersebut tidak ada kewajiban bagi mereka, tentu hal
itu tidak akan menyebabkan mereka masuk neraka, dan tidak menjadi alasan bagi
Allah mengecam mereka. Karena itu, ini menjadi dalil, bahwa kaum kafir pun
diseru dalam perkara furuรข€™.2 Ini dari aspek khithab (seruan) atau taklif
(beban hukum).
Adapun dalam aspek penerapan hukum Islam oleh negara, maka Islam telah
membedakannya menjadi dua. Pertama: hukum Islam yang dalam pelaksanaannya
membutuhkan syarat harus Muslim. Dalam hal ini, orang non-Muslim tidak boleh
melaksanakannya. Bahkan mereka harus dicegah dan dilarang. Misal: shalat, puasa,
zakat, haji, membaca al-Quran, dan sejenisnya. Orang kafir tidak boleh
melaksanakannya. Ini seperti kasus kaum Ahmadi, yang jelas murtad; mereka harus
dicegah untuk mengerjakan shalat, puasa, haji dan membaca al-Quran. Sebab, untuk
melakukan semua itu disyaratkan harus Muslim.
Kedua: hukum Islam yang dalam pelaksanaannya tidak membutuhkan syarat harus
Muslim. Dalam hal ini, orang non-Muslim dibolehkan melaksanakannya, seperti
jihad, misalnya; bahkan adakalanya wajib, seperti sistem ekonomi, pendidikan,
sanksi hukum, pemerintahan, politik luar negeri, dan sebagainya. Karena itu,
mereka pun wajib menerapkan hukum Islam.3 Allah SWT berfirman:
รรลฝร§รร’รฦรร…ร’ ร¨รลฝรล ร’ร†รลฝร‡รร…ร’ ร¨รร…รลฝร§ ร£รลฝร†ร’ร²รลฝร„รลฝ
ร§ร„ร„ร‘รลฝร‡ร รหรลฝร„ร§ รยชรลฝรยชร‘รลฝร¨รร¹ร’ ร£รลฝร‡ร’รหรลฝร§ร¡รลฝร‡รร…ร’
ร¹รลฝร…ร‘รลฝร§ ร¬รลฝร§ร¡รลฝรฦรลฝ ร…รร†รลฝ ร§ร„ร’รรลฝร‚รร‘
Hukumilah mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti
hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu (QS
al-Maidah [5]: 48).
รหรลฝร£รลฝร†ร ร§รร’รฦรร…ร’ ร¨รลฝรล ร’ร†รลฝร‡รร…ร’ ร¨รร…รลฝร§ ร£รลฝร†ร’ร²รลฝร„รลฝ
ร§ร„ร„ร‘รลฝร‡ร รหรลฝร„ร§ รยชรลฝรยชร‘รลฝร¨รร¹ร’ ร£รลฝร‡ร’รหรลฝร§ร¡รลฝร‡รร…ร’
Hukumilah perkara di antara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka (QS al-Maidah [5]: 49).
Kata ganti (dhamir) hum pada frasa fahkum baynahum terkait dengan orang Yahudi
yang menjadi warga Negara Islam yang ketika itu terikat perjanjian dengan
Rasalullah saw. Ketentuan ini berlaku umum bagi seluruh warga negara non-Muslim
yang tinggal di wilayah Negara Islam. Kendati demikian keumuman perintah bagi
Rasulullah saw, yang juga berlaku bagi setiap kepala Negara Islam untuk
menerapkan hukum Islam tersebut di-takhsish dengan perkara-perkara yang
menyangkut akidah dan hukum yang mereka anggap sebagai akidah. Ini termasuk
pengecualian yang ditetapkan oleh Rasulullah saw. sendiri. Takhsis itu merupakan
hak yang diberikan kepada mereka oleh negara.
Hak Beribadah dan Berakidah
Meskipun kaum kafir menjadi obyek seruan (al-mukhathab) seruan Islam, baik dalam
perkara ushul maupun furuรข€™, dalam implementasinya tidak demikian. Mereka,
misalnya, tidak boleh dipaksa untuk memeluk Islam, dan tetap dibiarkan memeluk
agama serta keyakinan mereka (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 256). Sebaliknya, mereka
akan mendapatkan jaminan untuk tetap memeluk agama dan akidah mereka, termasuk
kebebasan dan jaminan untuk melaksanakan ritual agama mereka tanpa ada
intimidasi, paksaan maupun yang lain.
Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Abu Ubaid dalam kitabnya, Al-Amwal, melalui
jalur Urwah, Rasulullah saw. bersabda:
ร¥รร†ร‘รลฝร‡ร ร…รลฝร†ร’ รฦรลฝร§ร†รลฝ ร¹รลฝร„รลฝร‰ รล รลฝร‡รรหร¯รรล ร‘รลฝร©ร ร£รลฝรหร’
ร†รลฝรยตร’ร±รลฝร§ร†รรล ร‘รลฝร©ร รรลฝร¥รร†ร‘รลฝร‡ร ร„ร§รลฝ รล รรร’รยชรลฝร†ร
ร¹รลฝร†ร’ร‡รลฝร§ รล รหรลฝร¹รลฝร„รลฝรล ร’ร‡ร ร§ร„ร’ร¬รร²ร’รล รลฝร©ร
Siapapun yang beragama Yahudi atau Nasrani (berkedudukan sebagai dzimmi), maka
dia tidak diganggu untuk melaksankan ajaran agamanya. Mereka dikenakan jizyah.4
Karena itu, setiap perkara yang terkait dengan akidah, walaupun bagi kita bukan,
harus dibiarkan dan mereka tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya. Begitu
juga dalam perkara yang ditetapkan Rasulallah saw. seperti kebolehan meminum
khamr dalam lingkungan khusus mereka, termasuk melaksanakan tatacara pernikahan
sesuai dengan ajaran mereka. Hanya saja, ini berlaku jika keduanya non-Muslim.
Jika pengantin prianya Muslim dan perempuannya non-Muslim, maka pernikahan atau
penceraian mereka dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.
Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, seluruh warga negara yang
non-Muslim, baik kafir dzimmi, muรข€™ahad (kafir yang terikat perjanjian) ataupun
mustaรข€™min (kafir yang tinggal di Negara Khilafah dengan visa khusus), wajib
terikat dengan hukum Islam; kecuali hukum shalat, zakat, puasa, haji dan hukum
lain yang pelaksanaannya mengharuskan syarat harus Muslim. Mereka tidak dituntun
untuk berjihad, tetapi dibolehkan ikut.
Hak Memiliki Rumah Ibadah
Hak memeluk akidah dan menjalankan ibadah bagi warga non-Muslim mencakup di
dalamnya hak untuk memiliki rumah ibadah. Karena itu, rumah ibadah ini merupakan
harta mereka yang harus dijaga. Selain itu, ketentuan ini juga didasarkan pada
larangan menghancurkan rumah ibadah, sebagaimana dinyatakan dalam fiman Allah
SWT:
รหรลฝร„รลฝรหร’ร„ร§ ร¯รลฝรร’ร¹ร ร§ร„ร„ร‘รลฝร‡ร ร§ร„ร†ร‘รลฝร§ร³รลฝ
ร¨รลฝร¹ร’ร¶รลฝร‡รร…ร’ ร¨รร¨รลฝร¹ร’ร¶ร ร„รลฝร‡รร¯รร‘ร…รลฝรยชร’ รยตรลฝรหรลฝร§ร…รร¹ร
รหรลฝร¨รรล รลฝร¹รล รหรลฝรยตรลฝร„รลฝรหรลฝร§รยชรล รหรลฝร…รลฝร³รลฝร§ร¬รร¯ร รล รร°ร’รฦรลฝร±ร
รรรล ร‡รลฝร§ ร§ร³ร’ร…ร ร§ร„ร„ร‘รลฝร‡ร รฦรลฝร«รรล ร±ร‹ร§
Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia atas sebagian yang
lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah
ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama
Allah (QS al-Hajj [22]: 40).
Imam al-Qurtubi memaknai ayat ini, bahwa sekiranya Allah SWT tidak memerintahkan
para nabi untuk memerangi musuh-musuh mereka, niscaya orang musyrik akan dengan
mudah menguasai dan menghancurkan rumah-rumah ibadah itu. Beliau menambahkan,
bahwa kewajiban jihad ini merupakan kewajiban yang juga dibebankan kepada para
nabi terdahulu. Selanjutnya, mengutip pendapat Ibn Huwaiz, beliau menyatakan,
ayat ini berisi larangan menghancurkan tempat-tempat ibadah Ahli Dzimmah, tetapi
mereka tidak boleh dibiarkan membuat tempat ibadah baru (selain yang mereka
miliki saat perjanjian), dilarang pula memperluas dan meninggikannya.5
Larangan untuk membangun rumah ibadah yang baru juga merupakan kesepakatan para
fukaha. Sebab, hal itu bisa menampakkan dan meninggikan simbol-simbol kekufuran.
Rasulullah saw., sebagaimana dituturkan Ibn รข€˜Adi dari รข€˜Umar bin al-Khatthab,
juga bersabda:
ร„ร§รลฝ รยชรร¨ร’ร†รลฝร‰ รฦรลฝร†รรล ร’ร³รลฝร©รล รรรล ร§ร„ร¥ร³ร’ร„ร§รลฝร…ร
รหรลฝร„ร§รลฝ รล รร¬รลฝร¯ร‘รลฝร¯ร ร…ร§รลฝ ร®รร±รร¨รลฝ ร…รร†ร’ร‡รลฝร§
Tidak boleh membangun gereja (dalam wilayah Negara Islam) dan tidak pula
memperbarui yang sudah runtuh.
Para fukaha memahami konteks hadis ini adalah untuk wilayah yang ditaklukkan
oleh kaum Muslim dengan pengerahan kekuatan (รข€˜anwah), sehingga tanahnya
menjadi hak kaum Muslim, baik raqabah (zat)-nya ataupun manfaรข€™ah
(kegunaan)-nya. Namun, jika berada di wilayah yang dibuka dengan sulh
(perjanjian), maka diserahkan kepada Khalifah. Khalifah Umar Ibn al-Khaththab,
ketika melakaukan sulh dengan kaum Nasrani Syam, menulis surat yang berisi
larangan membangun tempat ibadah baru di tempat mereka.6
Hadis di atas juga menjadi dalil atas larangan membangun kembali bangunan gereja
yang telah hancur. Adapun merenovasi gereja dibolehkan, karena tidak termasuk
ihdast (membuat baru), tetapi hanya istidamah (menjaga keberadaanya). Perincian
hal ini telah banyak dibahas oleh para fukaha dalam kitab-kitab fikih mereka.
Penyebaran Agama Lain
Warga negara non-Muslim dilarang menyebarkan ajaran agama mereka di wilayah
Negara Khilafah. Sebab, hal itu termasuk perkara yang membatalkan status dzimmah
mereka (naqidhan lil รข€˜ahd), yaitu dengan menimbulkan fitnah di tengah-tengan
kaum Muslim. Keluar dari ajaran Islam (murtad) merupakan umm al-jaraรข€™im (induk
kriminal). Pelakunya harus segara diajak kembali kepada Islam. Jika menolak, ia
dikenakan had al-qatl (sanksi hukuman mati).
Karena itu, upaya mengajak seseorang untuk murtad dari Islam merupakan
pelanggaran besar. Jika itu dilakukan oleh Ahli Dzimmah, perjanjian mereka batal
demi hukum. Demikian kesepakatan para fukaha.7
Jaminan Keamanan bagi Ahli Dzimmah
Orang non-Muslim yang hidup dan menjadi warga Negara Khilafah mendapatkan
perlakukan dan hak yang sama dengan kaum Muslim. Harta dan darah mereka terjaga
sebagaimana darah dan harta kaum Muslim. Diriwayatkan al-Khathib dari Ibn
Masรข€™ud, bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:
ร…รลฝร†ร’ ร¢ร°รลฝร‰ ร°รร…ร‘รรล ร‘ร‹ร§ รรลฝร£ร†รลฝร§ ร®รลฝรยตร’ร…รร‡ร รหรลฝร…รลฝร†ร’
รฦรร†ร’รยชร ร®รลฝรยตร’ร…รลฝร‡ร ร®รลฝรยตรลฝร…ร’รยชรร‡ร รล รลฝรหร’ร…รลฝ
ร§ร„ร’ร‚รรล รลฝร§ร…รลฝร©ร
Barangsiapa menyakiti dzimmi, maka aku berperkara dengannya, dan barangsiapa
berperkara dengan aku, maka aku akan memperkarakannya pada Hari Kiamat (HR
as-Suyuthi, al-Jamiรข€™ as-Shaghir).
Hadis ini menjadi dalil atas larangan menyakiti warga non-Muslim, baik terhadap
diri, kehormatan, ataupun harta mereka. Siapapun yang mencederai orang
non-Muslim akan terkena diyat, sebagaimana yang dikenakan ketika mereka
melakukankannya terhadap kaum Muslim. Siapa saja yang membunuh salah seorang di
antara mereka akan dikenai had qishash. Jika hartanya dicuri, maka pencurinya
dikenai hukum potong tangan. Demikian seterusnya.
Praktik seperti ini telah berlangsung sepanjang sejarah Islam, terutama ketika
kaum Muslim berada di puncak kejayaan dan kekuatannya. WalLahu aรข€™lam. []
Catatan kaki:
1 Muqaddimatu ad-Dustur aw al-Asbab al-Mujibah lahu al-Qism al-Awwal, Min
Mansyurat Hizb at-Tahrir, Dar al-Ummah, Beirut, cet. II, 2009, hlm. 23-28. Lihat
juga: Dr. Kamal Saรข€™id Habib, Kaum Minoritas dan Politik Negara Islam, Pustaka
Thariqul Izzah, Bogor, cet. I, 2007, hlm. 88.
2 Muqaddimatu ad-Dustur aw al-Asbab al-Mujibah lahu al-Qism al-Awwal, Min
Mansyurat Hizb at-Tahrir, Dar al-Ummah, Beirut, cet. II, 2009, hlm. 29-36.
3 Al-รข€˜Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, as-Syakhshiyyah al-Islamiyyah
al-Juzรข€™ at-Tsalits, Dar al-Ummah, Beirut, cet. III, 2005, hlm. 30-32.
4 Abu รข€˜Ubaid, Al-Amwal, Dar al-Ummah, Beirut, cet. II, 2009, hal. ; Ibn Hajar
al-Asqalani, Talhish al-Habir fi Ahadits ar-Rafiรข€™i al-Kabir, Madinah
al-Munawwarah, 1964, IV/122.
5 Al-Qurthubi, Al-Jamiรข€™ li Ahkam al-Qurรข€™an, Dar al-Kutub al-รข€˜Ilmiyyah,
Beirut, XII/68.
6 Ibn Qudamah, Al-Mughni, VIII/524; al-Baihaqi, as-Sunan al-Kubra, IX/202; Dr.
Rawwas Qalรข€™ah Jie, Mawsuรข€™ah Fiqh รข€˜Umar bin al-Khatthab, Dar an-Nafais,
Beirut, cet. V, 1997, hlm. 408-409.
7 Dr. Rawwas Qalรข€™ah Jie, Mawsuรข€™ah Fiqh รข€˜Umar bin al-Khatthab, Dar
an-Nafais, Beirut, cet. V, 1997, hlm. 417.
http://hizbut-tahrir.or.id/2011/04/09/hak-beribadah-non-muslim-dalam-negara-khil\
afah/
Comments