Penguasa Terlaknat

Penguasa Terlaknat


Imam Muslim telah menuturkan riwayat dari Auf bin Malik, bahwa Rasulullah
saw. pernah bersabda, “Sebaik-baik pemimpin kalian ialah mereka yang
kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian; mereka mendoakan kalian dan
kalian pun mendoakan mereka. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah mereka
yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian; kalian melaknat mereka
dan mereka pun melaknat kalian.” (HR Muslim).


Bagaimana dengan pemimpin umat Islam sekarang? Tanpa ragu kita mengatakan
hampir sebagian besar pemimpin negeri Islam sekarang ini masuk dalam
kategori seburuk-buruk pemimpin. Sebagian besar pemimpin negeri Islam
justru membenci dan melaknat rakyatnya sendiri. Sebaliknya, rakyatnya pun
demikian. Mengapa rakyat membenci dan melaknat pemimpin mereka sendiri?


Pertama: sebagian besar pemimpin negeri Islam telah melalaikan hak-hak
utama rakyat yang menjadi tanggung jawab pemimpin. Lihatlah, sebagian
besar negeri Islam, meskipun kaya-raya, rakyatnya miskin. Mereka tidak
mendapat makanan, pakaian dan tempat tinggal yang layak. Padahal semua itu
merupakakan kebutuhan pokok manusia. Pendidikan pun sebagian besar mahal
dan tidak berkualitas. Di sisi lain tidak sedikit rakyat yang terlantar
menahan sakit keras hingga ajal menjemput karena biaya kesehatan yang
mahal.


Alih-alih memperhatikan rakyat, para penguasa itu beserta keluarga dan
kroni-kroni pendukung kekuasaannya justru memperkaya diri. Mereka tanpa
malu, di depan rakyat yang menderita, mempertontonkan kekayaaan hasil
kejahatan mereka; merampas kekayaan alam negara dan merampas hak rakyat
dengan cara korupsi, manipulasi dan kolusi.


Kedua: para penguasa zalim di negeri Islam telah menjadi penguasa pemalak
rakyat (jibayah) dan perampok kekayaan negara. Mereka membuat kebijakan
kapitalistik yang memperberat beban rakyat yang sudah berat. Mereka
megutip berbagai pajak dari rakyat. Mereka mengurangi dan mencabut apa
yang mereka klaim sebagai subsidi terhadap rakyat (meskipun hal itu
sebenarnya merupakan hak rakyat). Mereka melepaskan diri dari tanggung
jawab untuk mengurus rakyat, membiarkan rakyat mengurus diri mereka
sendiri. Ironisnya, semua ini mereka lakukan dengan cara menipu.


Di Indonesia hal yang nyata tampak dari UU UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Kebijakan yang memalak rakyat atas
nama jaminan sosial. Hizbut Tahrir Indonesia dalam pernyataan persnya
dengan tegas mengkritik UU yang menipu rakyat ini. Hizbut Tahrir Indonesia
menilai, UU ini secara fundamental telah mengubah kewajiban negara dalam
memberikan jaminan sosial menjadi kewajiban rakyat serta mengubah jaminan
sosial menjadi asuransi sosial.


UU ini juga telah memposisikan hak sosial rakyat menjadi komoditas bisnis.
Bahkan dengan sengaja UU ini akan menciptakan eksploitasi atas rakyat
sendiri demi keuntungan pengelola asuransi. Ini tentu sangat berbahaya
karena berarti negara telah mempertaruhkan nasib jutaan rakyatnya kepada
kuasa pasar yang rakus.


Ketiga: para pemimpin diktator ini telah memberikan jalan yang
seluas-luasnya bagi asing untuk merampok kekayaan alam negeri Islam.
Penguasa lalim itu lebih memilih tunduk pada kebijakan ekonomi dan politik
negara imperialis lewat organ-organ penjajahan mereka seperti IMF dan Bank
Dunia. Kekayaan alam negeri Islam dirampok atas nama pasar bebas,
kebebasan berinvestasi, privatisasi, hutang luar negeri untuk membangun
dan istilah-istilah muluk lainnya.


Ironisnya, semua itu dilegalkan oleh undang-undang negara. Padahal
kekayaan alam negeri Islam, kalaulah digunakan untuk kepentingan rakyat,
tentu lebih dari cukup. Namun, semua itu memang tidak akan pernah cukup
bagi bagi negara-negara rakus yang didukung oleh pemimpin negeri Islam
yang serakah.


Keempat: Sebagian besar pemimpin negeri-negeri Islam adalah diktator yang
represif. Kekuasaan mereka, mereka gunakan secara keji dan brutal untuk
menindas rakyat, membungkam aspirasi rakyat. Penguasa ini menangkap,
menyiksa, membunuh, mengadili secara lalim siapapun dari rakyatnya yang
dianggap mengancam dan berlawanan dengan kepentingan politiknya.


Para pemimpin diktator dan refresif ini bersikap keji, karena mereka telah
menjadi kaki tangan dan boneka negara-negara imperialis. Tuan-tuan mereka
ini telah memberikan tugas khusus kepada mereka: membungkam aspirasi
rakyat dan perjuangan rakyat untuk menegakkan syariah Islam dan Khilafah.
Sebab, penegakan syariah Islam mengancam kepentingan penjajahan Barat di
negeri negeri Islam.


Para penguasa lalim ini pun memberikan label jahat kepada rakyatnya
sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan membenarkan pembunuhan terhadap
rakyatnya. Umat Islam yang memperjuangkan syariah Islam dan Khilafah
dituduh radikal, teroris, garis keras, ekstremis, militan mengancam negara
dan lain-lain. Kaum Muslim Palestina, Afganistan, Pakistan dan Irak, yang
berjuang membebaskan negeri Islam dari penjajah kafir Amerika dan
sekutunya dicap teroris.


Pemerintah boneka Pakistan dan Afganistan, atas nama perang melawan
militan dan teroris, membiarkan pesawat-pesawat tempur Amerika dan
sekutunya untuk membombardir rakyatnya sendiri.
Di Irak, penguasa boneka, untuk membela kepentingan Amerika, atas nama
membangun negara demokrasi, memberikan jalan kepada tentara-tentara asing
untuk dengan seenaknya membunuh hampir satu juta rakyat Irak. Tanah kaum
Muslim juga diberikan oleh penguasa boneka Saudi dan Turki untuk menjadi
pangkalan militer negara-negara imperialis. Dari sana pesawat Amerika dan
tentara-tentaranya membunuh umat Islam.


Menghadapi para penguasa lalim ini tentu umat Islam tidak boleh diam.
Penguasa lalim ini harus diberikan pilihan jelas: menerapkan syariah Islam
sehingga mereka dicintai dan didoakan oleh rakyat atau pilihan diturunkan.
Namun, perubahan yang harus dilakukan umat Islam tidak boleh berhenti
sekadar mengganti rezim (penguasa) yang lalim ini. Perubahan sekaligus
harus menyentuh sistem yang lalim yang memberikan legitimasi kepada
mereka. Caranya adalah dengan mengganti sistem Kapitalisme jahiliah dengan
sistem Islam di bawah naungan Khilafah ‘ala Minhaj an-Nubuwwah. []
Tweet

sumber : dari mbah google

http://hizbut-tahrir.or.id/2011/08/04/penguasa-terlaknat/