Benteng benteng Ahmadiyah

Mereka tak peduli Ahmadiyah merusak Islam, yang penting aliran sesat itu harus dilindungi oleh negara.

Masihkah Anda ingat dengan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan alias (AKKBB)? Mereka sempat mencuat tahun 2008 lalu untuk membela Ahmadiyah. Kini, suara mereka tak muncul lagi sebagai aliansi tapi orang-orangnya yang muncul ke permukaan. Mereka tetap dalam misi yang sama: membela Ahmadiyah.

Para liberalis ini seolah tak peduli atas penodaan dan penistaan yang dilakukan oleh kalangan Ahmadi —sebutan bagi para pengikut Ahmadiyah— terhadap Islam. Bagi liberalis, setiap manusia memiliki hak untuk hidup dengan keyakinannya tanpa boleh diganggu pihak lain. Patokannya adalah hak asasi manusia (HAM).

Ulil Abshar Abdalla, aktivis liberal yang kini menjadi pengu-rus Partai Demokrat (PD), tak setuju Ahmadiyah dikeluarkan dari Islam. Menurutnya, Ahmadiyah hanyalah berbeda dalam konsep kenabian sementara mereka tetap melaksanakan semua rukun Islam yang lima.

Di mata Ulil, Ahmadiyah hanyalah sebuah sekte dalam Islam. Keberadaannya tak perlu dipermasalahkan. Makanya, ia menganggap orang yang ingin mengeluarkan Ahmadiyah dari Islam sebagai kebodohan.

Hal serupa dikemukakan Direktur Eksekutif The Wahid Institute Yenny Wahid. Seperti halnya Ulil, menurut anak sulung Abdurrahman Wahid ini, penetapan Ahmadiyah sebagai agama baru tak menyelesaikan masalah tindak kekerasan terhadap pengikutnya. Ia berdalih urusan sesat menyesatkan bu-kan urusan manusia tapi urusan tuhan.

Setali tiga uang dengan Ulil dan Yenny, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyu-mardi Azra menyatakan, pembu-baran Ahmadiyah bertentangan dengan UUD 1945 yang menja-min kebebasan beragama, ber-serikat, dan berkumpul. Ia me-minta masyarakat tak alergi terhadap keberadaan jemaat Ah-madiyah. Azyumardi percaya, Ahmadiyah tak merusak agama Islam.

Dedengkot liberal Indone-sia, Johan Effendy, menilai ne-gara tak boleh terlibat dalam kontroversi keyakinan. Sesat-tak sesat adalah urusan yang ber-sangkutan dengan tuhan. ”Kami menolak negara ikut mengurusi hati dan keyakinan warganya," kata Johan.

Dari kalangan LSM, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indo-nesia (YLBHI) berada di garda terdepan pembelaan terhadap Ahmadiyah. Ketua YLBHI Erna Ratnaningsih mengatakan, sean-dainya pemerintah memutuskan membubarkan Ahmadiyah, ma-ka YLBHI sendiri akan menem-puh jalur hukum.

Lembaga yang didirikan oleh Adnan Buyung Nasution ini tak sepakat dengan isi SKB 3 Menteri tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. SKB dinilai membatasi masyarakat yang melakukan keyakinan aga-manya.

Secara konstitusi, menurut YLBHI, jemaat Ahmadiyah adalah organisasi keagamaan yang sah secara hukum sehingga mereka berhak untuk menjalankan kegi-atannya, salah satunya yaitu menjalankan keyakinan dan ber-ibadah menurut keyakinannya.

Politikus senior Partai Gol-kar Akbar Tanjung pun berada di belakang kalangan yang meno-lak pembubaran Ahmadiyah. "Kalau Ahmadiyah yang memiliki keyakinan tersendiri negara tidak bisa membubarkannya. Negara tidak boleh masuk dalam ranah keyakinan," ujar Akbar Tanjung di Kantor DPP Partai Golkar, Jl Anggrek Nely Murni, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (18/2).

Ia beralasan, Indonesia di-dirikan atas dasar kebhinekaan dan bukan merupakan negara Islam. Oleh sebab itu, negara tidak bisa bertindak atas dasar agama apa pun. "Itu karena negara kita bukan negara Islam, berbeda dengan Malaysia," kata Akbar.

Menurut Akbar, negara tidak bisa mengambil tindakan kepada seseorang atau pun organisasi atas apa yang diyaki-ninya. Namun, negara dapat ber-tindak jika seseorang atau orga-nisasi tersebut melakukan tin-dakan melawan hukum. "Kalau dia melanggar hukum, baik se-cara individu ataupun organisasi baru bisa diambil tindakan," kata mantan ketua umum Partai Golkar ini.

Partai-partai politik di DPR sendiri seolah tak mengerti persoalan Ahmadiyah. Padahal kasus Ahmadiyah telah melalui proses panjang. Tahun 2007, sudah ada dialog antara peme-rintah, umat Islam, dan Ahmadi-yah, sebanyak tujuh putaran. Pemerintah pun telah turun ta-ngan menyurvei kondisi lapangan. Hasilnya, Ahmadiyah tak berubah. Akhirnya keluarlah SKB tiga menteri. Lho kok DPR me-ngajak dialog kembali?

Sikap partai politik me-mang angin-anginan. Sempat Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengeluarkan pernyataan agar sekte Ahmadi-yah dilindungi. Hal tersebut di-utarakan Sekjen PKS Anis Matta kepada inilah.com, usai mem-buka acara Musyawarah Wilayah (Muswil) II DPW PKS Sulsel di Makassar, Sabtu (2/10/2010). Presiden PKS, Luthfi Hasan Is-haaq menegaskan bahwa Ahma-diyah bukanlah bagian dari Islam. Karena itu, Lutfi mengata-kan partai yang dipimpinnya mengharapkan agar Ahmadiyah untuk menyatakan diri sebagai sekte bukan bagian dari Islam. Namun tak ada desakan agar negara membubarkan penista Islam ini.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan Ahmadiyah adalah lembaga ke-percayaan yang sudah berskala internasional. "Jadi, tidak bisa dibubarkan karena juga skalanya internasional," kata Hamka Haq, Ketua Bidang Agama dan Kebu-dayaan Dewan Pimpinan Pusat PDIP, dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP Jalan Lenteng Agung, Jakarta, Jumat, 11 Februari 2011.

Partai terbesar di parlemen, Partai Demokrat, tak berani membubarkan Ahmadiyah. Me-reka khawatir pembubaran Ah-madiyah bisa digunakan lawan politik untuk menjatuhkan pe-merintahan SBY karena diang-gap melanggar hukum. Ini yang dikatakan Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Po-han kepada wartawan, Jumat (11/2).

Pemerintah sendiri seper-tinya tak akan membubarkan Ahmadiyah. Sikap pemerintah ini mendapat apresiasi anggota DPR Amerika Serikat (United States House of Representatives) saat bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Jakarta (23/2).

Ketua House Democracy Partnership (HDP) DPR AS David Dreier, mengatakan masalah Ah-madiyah berkaitan dengan persoalan toleransi beragama dan penegakan hukum. "Jelas aturan hukum sangat penting dan presiden mengatakan terus me-ningkatkan penegakan hukum," kata Dreier mengutip penjelasan SBY.[] humaidi

Amin Djamaluddin,

Pakar Aliran Sesat

Liberalis Lebih Sesat

Kaum liberalis selalu membela Ahmadiyah. Mereka, sekarang itu menggugat ratusan ayat Alquran dan dianggapnya salah. Jadi mereka itu bersatu untuk menghadapi kita ini. Jadi wajar mereka itu bersatu.

Ahmadiyah adalah kelompok sesat, dan lebih sesat lagi kaum liberal. Kalau Ahmadiyah mengacak-acak Alquran. Kalau kaum liberal itu menyalahkan Alquran.

Menurut kaum liberal, ayat yang berbunyi Inna diina indallahil Islam itu salah. Salah kata mereka, kata Ulil. Dalam tulisannya dalam majalahnya. Yang benarnya Inna diina indallahi hanafiyah. Itu yang benarnya kata mereka.

Ahmadiyah ini melakukan penodaan dan penistaan terhadap Islam. Mereka mengacak-acak Alquran. Ini bukan masalah toleransi atau hak asasi manusia. Mereka telah melanggar undang-undang penistaan agama.

Saya sudah jelaskan semua kepada umat. Ini makhluk liberal, ini makhluk Ahmadiyah. Ini sifatnya seperti ini. Begitu. Ahmadiyah sesat. Liberal lebih sesat lagi. Karena kalau mengatakan Alquran salah, sudah jelas sesat itu.[] sirad firdaus

http://www.mediaumat.com/media-utama/2618-54-benteng-benteng-ahmadiyah.html