mediaumatyg bacaan masa kini

 Saya mendukung Khilafah, tapi bukan versi Hizbut Tahrir, tapi versi Imam Mahdi. Sebenarnya saya paham betul ya arah pernyataan atau ungkapan seperti ini, namun menurutku nggak ada masalah sih. Saya pikir itu malah bagus. Artinya apa? Artinya kita sama-sama sepakat kalau Khilafah itu memang janji Allah, Taajul Furud (mahkota kewajiban), Nubuwat Nabi dan bagian dari masa depan umat Islam. Kita nggak anti, kita nggak alergi sama syariat.  Tapi...mari kita dudukkan persoalan ini dari sudut pandang yang sedikit berbeda ya.  Menurut keyakinan saya, memang betul, Khilafah di akhir zaman itu bakal dipimpin Imam Mahdi, itu haditsnya jelas, nggak ada perbedaan di situ. Tapi masalahnya, sejak kapan "menunggu" itu jadi alasan untuk "menggugurkan" kewajiban? Kita semua sepakat shalat itu wajib. Tapi apa iya, kita harus nunggu imam shalat dari luar daerah datang dulu, baru kita mau mendirikan shalat? Kan nggak begitu logikanya. Satu hal yang saya tahu dan pahami bahwa Hizbut Tah...

 Politik Luar Negeri Dalam Islam Politik luar negeri dalam Islam dibahas sebagai bagian dari ri’âyah syu’ûn al-ummah (pengaturan urusan umat) dalam hubungan dengan negara dan bangsa lain. 1. Definisi Politik Luar Negeri Dalam kitab Ad-Daulah al-Islamiyah dijelaskan: “Politik luar negeri adalah hubungan negara dengan negara, bangsa, dan umat lain. Hubungan ini merupakan pengaturan urusan umat secara eksternal.”  Di dalam Masyru’ Dustur Daulah Khilafah disebutkan: “Politik adalah pengaturan urusan umat di dalam dan luar negeri, dilakukan oleh negara dan umat.”  Artinya: • Politik luar negeri bukan sekadar diplomasi.  • Tetapi cara negara Islam membawa risalah Islam ke dunia dan mengatur hubungan internasional berdasarkan syariat.  Dasar Politik Luar Negeri Islam Kitab Daulah Islamiyah menjelaskan bahwa politik luar negeri Islam dibangun di atas satu asas tetap: “Asas tetap itu adalah menyebarkan Islam ke seluruh dunia, kepada setiap umat dan bangsa.” Dalam Masyru’...

 Beberapa artikel di situs Hizb ut Tahrir / Ar-Rayah yang mengkritisi Sovereign Wealth Fund (SWF), terutama dari sisi: dana umat, ketergantungan ekonomi, dukungan pada ekonomi kapitalis Barat, dan pengelolaan kekayaan publik. 1. Saudi Sovereign Fund: Tidak akan melindungi Saudi dari keruntuhan ekonomi Link: https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/alraiah-newspaper/36571.html Artikel ini cukup langsung mengkritisi SWF Saudi. Poin pentingnya: Saudi disebut memiliki salah satu dana kekayaan negara terbesar, tetapi dana-dana semacam ini justru sering dipakai untuk menopang ekonomi negara-negara besar/kapitalis yang membutuhkan modal besar. Artikel ini menyebut bahwa dana yang disebut “sovereign funds” milik negara kaya sering digunakan untuk mendukung ekonomi negara-negara besar.  2. Saudi Sovereign Fund Berencana Investasi Bioskop. Link: https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/radio-broadcast/news-comment/48328.html Artikel ini membahas rencana Public Investment Fund (P...

 𝗛𝗨𝗞𝗨𝗠 𝗕𝗔𝗥𝗔𝗡𝗚 𝗧𝗘𝗠𝗨𝗔𝗡 Izin bertanya ustadz tentang uang temuan di jalan itu halal atau harus dikemanakan uang tersebut ustadz ? 𝗝𝗮𝘄𝗮𝗯𝗮𝗻 Oleh: KH. Ahmad Syahrin Thoriq  Islam adalah agama kasih sayang  dan keadilan,  melarang segala bentuk  kedzaliman dalam segala hal, sampai masalah harta.  Diwasiatkan dalam sebuah hadits: إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ، “Tidak halal harta seorang muslim (buat orang lain) kecuali dengan kerelaan hatinya.’’ (HR. Ahmad) Hak kepemilikan harta seseorang dijamin dalam Islam meskipun sempat lenyap dari tangannya dan ditemukan oleh orang lain, yang dalam syariat dikenal dengan istilah hukum luqathah atau barang temuan. Mari kita simak pembahasannya. 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗲𝗿𝘁𝗶𝗮𝗻 Luqathah (اللقطة) berasal dari kata luqath ( (لقط) yang artinya memungut. Sedangkan secara istilah adalah setiap harta yang lepas dari pemiliknya dan ditemukan oleh orang lain.[1] 𝗛𝘂𝗸𝘂𝗺 𝗺𝗲𝗺𝘂𝗻𝗴𝘂𝘁 𝗹...

 Keraguan Di Balik Tembok Teluk: Mengapa Perlindungan AS Menjadi Ancaman  Laporan terbaru dari Bloomberg dan Reuters mengguncang koridor-koridor kekuasaan. Sebuah fakta menarik terungkap, negara-negara Teluk yang selama puluhan tahun menjadi mitra setia Amerika Serikat mulai mempertanyakan segalanya. Di tengah konflik yang membara dengan Iran, mereka menyuarakan keraguan. Bukan di panggung publik, tapi di ruang-ruang tertutup. Apa yang mereka pertanyakan? Kredibilitas jaminan keamanan Washington. Mereka bertanya-tanya, di mana strategi jelas Donald Trump yang dulu berapi-api? Apakah Amerika masih sanggup melindungi? Atau justru pangkalan-pangkalan militer AS di tanah mereka kini menjadi magnet yang akan menarik peluru dan rudal ke wilayah mereka sendiri? Inilah kegelisahan kelas penguasa Teluk. Mereka berada di atas pagar yang tajam, di satu sisi bergantung pada dukungan militer AS, di sisi lain mulai merasakan bahwa “pelindung” itu mungkin akan meninggalkan mereka dalam kobar...

 𝗕𝗲𝗻𝗮𝗿𝗸𝗮𝗵 ’𝗔𝗾𝗶𝗱𝗮𝗵 𝗛𝗶𝘇𝗯𝘂𝘁 𝗧𝗮𝗵𝗿𝗶𝗿 𝗧𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗦𝗮𝗺𝗮 𝗗𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗔𝗾𝗶𝗱𝗮𝗵 𝗔𝗵𝗹𝘂𝘀 𝗦𝘂𝗻𝗻𝗮𝗵 𝘄𝗮𝗹 𝗝𝗮𝗺𝗮'𝗮𝗵 𝗞𝗮𝗿𝗲𝗻𝗮 𝗧𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗠𝗲𝗻𝗴𝗶𝗸𝘂𝘁𝗶 𝗜𝗺𝗮𝗺 𝗔𝘀𝘆'𝗮𝗿𝗶 𝗱𝗮𝗻 𝗠𝗮𝘁𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝘆? (𝗟𝗶𝗵𝗮𝘁  𝗡𝗮𝘀𝗲𝗵𝗮𝘁 𝗜𝗺𝗮𝗺 𝗚𝗵𝗮𝘇𝗮𝗹𝗶 𝗞𝗲𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗶𝗸𝘂𝘁 𝗙𝗮𝗻𝗮𝘁𝗶𝗸 𝗜𝗺𝗮𝗺 𝗔𝘀𝘆'𝗮𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝗕𝗮𝗴𝗶𝗮𝗻 𝗔𝗸𝗵𝗶𝗿 𝗧𝘂𝗹𝗶𝘀𝗮𝗻) 𝗦𝘆𝘂𝗯𝗵𝗮𝘁: Sebagian penebar syubhat dan muqallid fanatik menyatakan bahwa ’aqidah Hizbut Tahrir tidak sama dengan ’aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah, karena tidak ada statement tegas dari Hizbut Tahrir bahwa ia mengikuti Imam Asy’ari dan Maturidiy dalam masalah ’aqidah, khususnya terkait dengan persoalan Sifat dan Dzat Allah swt, dan perbuatan manusia.    Mereka menyatakan bahwasanya seseorang baru absah disebut ahlus sunnah wal jama’ah jika dalam bidang ’aqidah mengikuti paham Asy’ariyah dan Maturidiyah, sedangkan dalam bidang fikih mengadopsi salah satu dari Imam...

 𝗜𝗦𝗟𝗔𝗠 𝗧𝗜𝗗𝗔𝗞 𝗣𝗘𝗥𝗡𝗔𝗛 𝗠𝗘𝗟𝗘𝗚𝗔𝗟𝗞𝗔𝗡 𝗣𝗘𝗡𝗝𝗔𝗝𝗔𝗛𝗔𝗡 𝗦𝗗𝗔 Masalahnya Bukan Islam — Tapi Partai yang Mengatasnamakannya Islam memiliki konsep pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang jelas, tegas, dan operasional. Dalam Islam, SDA strategis seperti tambang, energi, air, dan hutan bukan milik negara, apalagi milik swasta. Ia adalah milik umum (milkiyyah ‘ammah). Negara hanya pengelola, bukan pemilik. Karena itu, privatisasi SDA adalah haram, dan hasilnya wajib kembali kepada rakyat, bukan kepada elit, korporasi, atau asing. Ini bukan soal etika atau simbol agama. Ini struktur hukum ekonomi Islam. DALIL SYAR‘I TENTANG SDA MILIK UMUM Rasulullah ﷺ bersabda: “Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud) Para ulama menjelaskan bahwa “air, padang rumput, dan api” mencakup seluruh kebutuhan publik dan sumber daya vital—energi, tambang, dan sarana hidup bersama—yang haram dimonopoli dan haram diprivatisasi. Negara mengel...