mediaumatyg bacaan masa kini

 NU BENCI KHILAFAH BUTA SEJARAH Ruangan ini merupakan tempat yg biasanya digunakan untuk meyambut dan menjamu tamu penting di ponpes Tebuireng, Jombang, Jatim yg didirkan Kh. Hasym Asy'ari  Ruangan ini sangat bersejarah. Salah satu tempat penting Kh. Hasym Asy'ari melahirkan gagasan pendirian NU pada 1926 lalu.  Di sini susananya tenang. Jauh dari hiruk-pikuk aktivitas politik praktis sebagaimana yg ditampilkan oleh oknum PBNU dan PCNU di wilayah lain.  Dari sini saya dapat banyak cerita orisinil tentang sejarah pendirian NU di masa lalu.  Pendirian NU, tidak terlepas dari pembentukan Komite Hijaz di tahun yg sama. Sementara pendirian Komite Hijaz tidak terlepas dari upaya Kh. Hasym Ashari dan muridnya Kh. Wahab Chasbullah (kelompok Islam tradisionil) mendukung upaya HOS Tjokroaminoto dan Kh. Mas Mansur merespon kejatuhan Khilafah Utsmaniyyah di Turki.  Dalam setiap pembabakan Sejarah Indonesia, didapati Khilafah Islam memiliki pengaruh politik-keagamaan yg...

 KEBENARAN TAZKIYAH SYAIKH MUTAWALLI ASY SYA'RAWI ATAS SYAIKH TAQIYUDDIN AN NABHANI رحمهما الله تعالى  "صحابي أخر لغير زمانه ..." "Bagaikan seorang sahabat Nabi yang dimunculkan belakangan." Asy Syaikh Muhammad an-Nadiy, mengkonfirmasi sebagaimana berikut. أما العبارة التي قالها الشيخ محمد متولي الشعراوي بحق الشيخ تقي الدين النبهاني من أنه "صحابي أخر لغير زمانه ..." فهي عبارة صحيحة نقلها عنه الدكتور عبد الحليم الرمحي الذي كان يدرس مع كل من الشيخين: الشيخ تقي الدين النهاني والشيخ محمد متولى الشعراوي في جامعة الأزهر الشريف في مصر.  والدكتور عبد الحليم الرمحي لا زال حيا يرزق قد قارب التسعين عاما وكان أستاذ الشريعة في الجامعة الأردنية. لعل إجابتي واضحة ومفهومة. "Adapun kalimat yang diucapkan oleh Syaikh Muhammad Mutawalli asy Sya'rawi berkenaan dengan pribadi Syaikh Taqiyuddin an Nabhani, bahwa beliau "bagaikan seorang sahabat Nabi yang dimunculkan belakangan... dst." Maka itu ungkapan benar (valid) yang dinukil langsung dari Beliau oleh...

 PIAGAM PBB BISA MENJADI SUMBER HUKUM ISLAM? by _KH. Muhammad Shiddiq Al-Jawi S.Si, M.Si_ https://abulwafaromli.blogspot.com/2023/02/piagam-pbb-bisa-menjadi-sumber-hukum.html?m=1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) TERTOLAK SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM, berdasarkan 4 (empat) alasan sebagai berikut :   *Pertama,* tertolak secara normatif, yaitu tertolak berdasarkan ilmu Ushul Fiqih.   *Kedua*, tertolak secara historis, yaitu tertolak berdasarkan sejarah bahwa cikal bakal PBB adalah aliansi negara-negara Kristen Eropa untuk menghadapi futuhat Khilafah Utsmaniyah.   *Ketiga*, tertolak secara empiris, yaitu tertolak berdasarkan fakta empiris bahwa PBB telah gagal mewujudkan perdamaian dan mencegah perang.   *Keempat*, tertolak secara politis, yaitu tertolak karena PBB adalah instrumen politik negara-negara kafir penjajah.  BERIKUT URAIAN MASING-MASING ALASAN :  • Pertama, Piagam PBB tertolak secara normatif, yaitu tertolak sebagai sumber hukum Islam,...

 PBB: Kendaraan Politik AS Oleh M. Anwar Iman “Pada lima belas tahun pertama berdirinya, PBB tak lebih dari perpanjangan tangan Departemen Luar Negeri AS,” demikian pernyataan Profesor Yash Tandon dari The University of Dar es-Salam, Kairo. Pernyataan ini tidaklah berlebihan, bahkan realitas PBB sebagai kendaraan politik AS, tetap dan terus berlangsung hingga kini. Sikap bungkam PBB terhadap kebiadaban Zionis Israel akhir-akhir ini merupakan salah satu bukti. Pasalnya, AS memang meridhai tindakan brutal tersebut.  PBB: Antara Konsep dan Realitas Kecerdikan dan kelicikan negara-negara kafir Barat, khususnya Amerika, tampaknya telah berhasil me-make up Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menjadi sebuah organisasi yang tampil bagaikan pahlawan internasional. Buktinya, negara-negara di dunia, tak terkecuali negeri-negeri Islam, masih memberikan loyalitas dan kepercayaan kepada organisasi ini. Bahkan, keberadaannya pun dianggap sebagai suatu keniscayaan. Padahal, PBB terbukti telah ga...

 Benarkah Khilafah Bukan Satu-satunya Sistem Pemerintahan Dalam Islam?  Soal: Benarkah khilafah bukan satu-satunya sistem pemerintahan dalam Islam? Jika benar, apa dasarnya? Apakah, penerapan sistem Monarchi, Republik dan sejenisnya pasca runtuhnya Khilafah Islam bisa dijadikan sebagai dalil, bahwa di dalam Islam, ada sistem lain? Jawab: Untuk menilai, apakah Khilafah adalah satu-satunya sistem pemerintahan dalam Islam atau tidak: Pertama, harus merujuk pada nas syariah; al-Quran dan as-Sunnah serta dalil syariah yang lain, khususnya Ijmak Sahabat. Mengapa? Karena hanya al-Quran dan as-Sunnahlah yang menjadi representasi Islam. Adapun Ijmak Sahabat, karena merupakan kesepakatan Sahabat, bisa menyibak adanya dalil dari wahyu yang menyatakan apa yang mereka sepakati itu. Kedua, memeriksa dan memastikan apakah ada di dalam nas-nas syariah tersebut sistem pemerintahan lain selain Khilafah, yang dinyatakan sebagai sistem Islam? Jika tidak ada, apakah sistem lain selain Khilafah itu...

 ASAL NAMA KERAN AIR : AL HANAFIYAH Oleh : Ahmad Syahrin Thoriq  Dalam bahasa arab keran air disebut dengan istilah Hanafiyah. Namanya sama dengan sebutan salah satu dari empat madzhab fiqih ahlusunnah wal jama'ah, yakni madzhab Hanafiyah. Apakah ada hubungannya ? Iya ternyata ada hubungan antara madzhab Hanafi dengan sebab penamaan keran air dengan nama al Hanafiyah ini. Di masa lalu, termasuk di negeri Mesir, sarana berwudhu di masjid-masjid adalah menggunakan sumur atau juga kolam buatan. Di mana jama'ah yang bersuci menggunakan gayung untuk menciduk air atau bahkan langsung memasukkan anggota tubuh yang dibasuhnya ke dalam kolam buatan tersebut. Karena cara bersuci yang demikian, di mana banyak orang yang mengambil air dengan kedua telapak tangannya serta mencelupkan langsung kakinya saat membasuh kaki, sehingga air bekas bersuci itu otomatis kembali ke dalam kolam. Akhirnya timbul bencana kesehatan di beberapa daerah, di mana orang berpenyakit menular juga berwudhu di tem...

 *RAPBN 2023: Pemerintah dan DPR Kejamnya Lebihi Penjajah Belanda*  https://energyworld.co.id/2022/12/23/rapbn-2023-pemerintah-dan-dpr-kejamnya-lebihi-penjajah-belanda/ *RAPBN 2023: Pemerintah dan DPR Kejamnya Lebihi Penjajah Belanda* By Redaksi- December 23, 20220252 OLEH  Dr Memet Hakim Pengamat Sosial & Keuangan Ketua APIB _Alhamdulillah RAPBN 2023 telah dirilis oleh Kemenkeu, apakah RAPBN ini sudah ideal ?_ *Melihat besaran pajak sebesar 70% dari total penerimaan Negara, berarti Pemerintah bersama DPR kejamnya melebihi penjajah Belanda* Penerimaan berupa dari Dividen BUMN hanya 37 T (1.5 %) dari total. penerimaan Negara, padahal assetnya tercatat sekitar 9.000 T. Jika dipatok 5% saja dividennya, maka BUMN dapat menyumbang sebesar 450 T.  *Ini menggambarkan di BUMN ada masalah serius dalam manajemennya, harus diaudit oleh tim independen.* Bisa juga disebut gagal menterinya. *Pendapatan non pajak sekitar 18%, termasuk dari Bumn juga. Pendapatan Bea & Cukai ...