Skip to main content

𝐌𝐄𝐍𝐆𝐊𝐑𝐈𝐓𝐈𝐊 𝐃𝐄𝐌𝐎𝐊𝐑𝐀𝐒𝐈, 𝐌𝐄𝐍𝐆𝐀𝐏𝐀 𝐃𝐈𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐀𝐋𝐊𝐀𝐍? .

 𝐌𝐄𝐍𝐆𝐊𝐑𝐈𝐓𝐈𝐊 𝐃𝐄𝐌𝐎𝐊𝐑𝐀𝐒𝐈, 𝐌𝐄𝐍𝐆𝐀𝐏𝐀 𝐃𝐈𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐀𝐋𝐊𝐀𝐍?

.

.

Demokrasi kerap diperlakukan seolah-olah tidak boleh dikritik. Padahal, di balik sistem ini terdapat prinsip kedaulatan rakyat yang memberikan kewenangan kepada manusia untuk menetapkan hukum. Prinsip tersebut justru berbenturan dengan akidah Islam yang menegaskan bahwa hak menetapkan hukum hanyalah milik Allah. Lantas, mengapa kritik terhadap demokrasi justru dipersoalkan?

.

Sayangnya, perbedaan prinsip tersebut tidak selalu dijawab dengan membahas substansinya. Kritik terhadap demokrasi justru terkadang dialihkan menjadi tuduhan bahwa pengkritiknya selalu menyalahkan pemerintah dan merasa kelompoknya sendiri paling benar. Gambaran seperti inilah yang muncul dalam status Nuim Hidayat di akun Facebook-nya pada 13 November 2026:

.

"Repot emang lawan kelompok anti demokrasi. Semua yg dilakukan pemerintah salah dan kelompoknya sendiri saja yg benar. Tobat tobat."

.

Pernyataan tersebut mencampuradukkan dua persoalan yang berbeda: kritik terhadap sistem pemerintahan dan kritik terhadap kebijakan penguasa. Orang yang menolak demokrasi tidak otomatis menolak semua kebijakan pemerintah. Begitu pula, mengkritik kebijakan penguasa tidak berarti menganggap kelompok sendiri selalu benar.

.

𝐒𝐢𝐚𝐩𝐚 𝐔𝐤𝐮𝐫𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐛𝐞𝐧𝐚𝐫𝐚𝐧?

.

Dalam Islam, ukuran benar dan salah bukanlah pemerintah, oposisi, ataupun kelompok tertentu. Ukurannya adalah syariat Allah. Kebijakan pemerintah harus dikritisi jika bertentangan dengan syariat, sekalipun dibuat oleh penguasa Muslim. Sebaliknya, kebijakan yang sesuai syariat tetap harus diakui kebenarannya, siapa pun yang melaksanakannya.

.

Di sinilah benturan demokrasi dengan Islam menjadi sangat mendasar. Demokrasi menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Melalui mekanisme perwakilan dan parlemen, manusia diberi kewenangan membuat undang-undang. Akibatnya, hukum dapat berubah mengikuti kehendak dan kesepakatan manusia, bahkan ketika bertentangan dengan ketentuan Allah.

.

Islam tidak menyerahkan hak menetapkan hukum kepada manusia. Hak itu sepenuhnya milik Allah SWT. Allah SWT berfirman:

.

"Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah" (QS Yusuf: 40).

.

Artinya, manusia tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum yang menyalahi ketentuan Allah. Penguasa pun tidak boleh menjadikan kehendak manusia sebagai sumber hukum yang mengalahkan syariat.

.

Karena itu, kritik terhadap demokrasi bukan persoalan suka atau tidak suka kepada pemerintah. Ini persoalan akidah dan pandangan hidup: apakah hukum kehidupan manusia diserahkan kepada kehendak manusia atau tunduk kepada ketetapan Allah?

.

Menyamakan penolakan terhadap demokrasi dengan sikap selalu menyalahkan pemerintah jelas mengaburkan persoalan. Kritik terhadap sebuah sistem tidak bisa dijawab hanya dengan menuding karakter atau motif kelompok yang mengkritiknya.

.

Perbedaan pandangan semestinya dinilai berdasarkan substansi pemikiran dan argumentasinya. Sebab, yang sedang dipersoalkan bukan siapa yang paling benar di antara kelompok-kelompok politik, melainkan prinsip apa yang seharusnya menjadi landasan penyelenggaraan kehidupan dan negara.[]

.

Depok, 3 Jumadil Awal 1448 M | 13 November 2026 M

— 𝐉𝐨𝐤𝐨 𝐏𝐫𝐚𝐬𝐞𝐭𝐲𝐨 | 𝐉𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬

Comments

Popular posts from this blog

𝐓𝐀𝐓𝐊𝐀𝐋𝐀 𝐃𝐀𝐋𝐈𝐇-𝐃𝐀𝐋𝐈𝐇 𝐏𝐄𝐌𝐄𝐑𝐈𝐍𝐓𝐀𝐇 𝐔𝐍𝐓𝐔𝐊 𝐌𝐄𝐌𝐁𝐔𝐁𝐀𝐑𝐊𝐀𝐍 𝐇𝐓𝐈 𝐓𝐄𝐑𝐏𝐀𝐓𝐀𝐇𝐊𝐀𝐍

 𝐓𝐀𝐓𝐊𝐀𝐋𝐀 𝐃𝐀𝐋𝐈𝐇-𝐃𝐀𝐋𝐈𝐇 𝐏𝐄𝐌𝐄𝐑𝐈𝐍𝐓𝐀𝐇 𝐔𝐍𝐓𝐔𝐊 𝐌𝐄𝐌𝐁𝐔𝐁𝐀𝐑𝐊𝐀𝐍 𝐇𝐓𝐈 𝐓𝐄𝐑𝐏𝐀𝐓𝐀𝐇𝐊𝐀𝐍 https://www.facebook.com/joko.prasetyo.457609/posts/pfbid02qjxJndqbLy1EpcAYSitShA3dEcmucHZZEdJwKAbXKHv264jz4oDxxhkF5KVQiEgwl . Sesaat setelah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengumumkan rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia, sontak saja HTI langsung menjadi ℎ𝑒𝑎𝑑𝑙𝑖𝑛𝑒 di berbagai media massa baik televisi, cetak, radio maupun portal berita daring dan menjadi buah bibir berbagai kalangan masyarakat baik pro maupun kontra.  . “Pemerintah perlu mengambil langkah–langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI," ujar Wiranto saat jumpa pers, Senin, 8 Mei 2017 di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat. Saat membacakan keputusan tersebut, Wiranto memaparkan tiga alasan pembubaran. .  Ketiga alasan pembubaran tersebut dinilai Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto tidak memiliki dasar sama sekali.  . “...

Memaknai Hadis Kembalinya Khilafah

 Memaknai Hadis Kembalinya Khilafah Penulis: Ustaz Yuana Ryan Tresna Muslimah News, SYARAH HADIS — Hadis yang mengabarkan berita gembira tentang kembalinya Khilafah sangatlah banyak. Tidak benar bahwa hadis bisyarah nabawiyyah (kabar gembira kenabian) akan datangnya Khilafah hanya didasarkan pada hadis riwayat Imam Ahmad. Masih banyak hadis lain yang secara makna sejalan dengan hadis tersebut. Misalnya hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Ibnu Hibban tentang khalifah di akhir zaman yang akan “menumpahkan” harta yang tidak terhitung jumlahnya; hadis tentang akan datangnya Khilafah di Baitulmaqdis (HR Abu Dawud, Ahmad, ath-Thabarani, al-Baihaqi); juga hadis tentang kekuasaan umat Nabi Muhammad yang akan melingkupi dari timur hingga barat (HR Muslim, at-Tirmidzi, Abu Dawud). Hadis-hadis ini didukung banyak hadis lain dengan makna yang sama, seperti masuknya Islam ke setiap rumah, al-waraq al-mu’allaq, hijrah setelah hijrah, penaklukan Kota Roma, dan seterusnya. Makna hadis kembalinya Khil...

Perbedaan Masiroh dan Demonstrasi

 Perbedaan Masiroh dan Demonstrasi (Muzhaharah) Aktivitas masirah sering digelar oleh beberapa komponen umat Islam dalam menjalankan fungsi mengoreksi penguasa. Sebagian pihak menyamakan masirah ini dengan demonstrasi, dimana demonstrasi ini merupakan salah satu cara Yahudi menurut mereka. Sebenarnya, seperti apakah perbedaan masiroh itu dengen demonstrasi. Berikut ini penjelasan singkatnya. Soal: 1. Mohon dijelaskan perbedaan antara aktivitas demonstrasi dengan masiroh, karena sangat gamblang terlihat bahwa tidak ada perbedaan antara kedua aktivitas. Mohon pencerahannya. 2. Pada suatu artikel saya membaca kritikan terhadap aktivitas masiroh yang melibatkan wanita. Sebenarnya bagaimana mendudukan masalah ini, atau apa batasan-batasan bagi kaum akhwat dalam hal ini. Jawab: Pada dasarnya, uslub (cara) untuk mendakwahkan gagasan-gagasan Islam, atau menyampaikan kritik (koreksi) bisa dilakukan dengan cara apapun, selama uslub tersebut tidak bertentangan dengan syariat, dan masih dalam ...