𝐌𝐄𝐍𝐆𝐊𝐑𝐈𝐓𝐈𝐊 𝐃𝐄𝐌𝐎𝐊𝐑𝐀𝐒𝐈, 𝐌𝐄𝐍𝐆𝐀𝐏𝐀 𝐃𝐈𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐀𝐋𝐊𝐀𝐍?
.
.
Demokrasi kerap diperlakukan seolah-olah tidak boleh dikritik. Padahal, di balik sistem ini terdapat prinsip kedaulatan rakyat yang memberikan kewenangan kepada manusia untuk menetapkan hukum. Prinsip tersebut justru berbenturan dengan akidah Islam yang menegaskan bahwa hak menetapkan hukum hanyalah milik Allah. Lantas, mengapa kritik terhadap demokrasi justru dipersoalkan?
.
Sayangnya, perbedaan prinsip tersebut tidak selalu dijawab dengan membahas substansinya. Kritik terhadap demokrasi justru terkadang dialihkan menjadi tuduhan bahwa pengkritiknya selalu menyalahkan pemerintah dan merasa kelompoknya sendiri paling benar. Gambaran seperti inilah yang muncul dalam status Nuim Hidayat di akun Facebook-nya pada 13 November 2026:
.
"Repot emang lawan kelompok anti demokrasi. Semua yg dilakukan pemerintah salah dan kelompoknya sendiri saja yg benar. Tobat tobat."
.
Pernyataan tersebut mencampuradukkan dua persoalan yang berbeda: kritik terhadap sistem pemerintahan dan kritik terhadap kebijakan penguasa. Orang yang menolak demokrasi tidak otomatis menolak semua kebijakan pemerintah. Begitu pula, mengkritik kebijakan penguasa tidak berarti menganggap kelompok sendiri selalu benar.
.
𝐒𝐢𝐚𝐩𝐚 𝐔𝐤𝐮𝐫𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐛𝐞𝐧𝐚𝐫𝐚𝐧?
.
Dalam Islam, ukuran benar dan salah bukanlah pemerintah, oposisi, ataupun kelompok tertentu. Ukurannya adalah syariat Allah. Kebijakan pemerintah harus dikritisi jika bertentangan dengan syariat, sekalipun dibuat oleh penguasa Muslim. Sebaliknya, kebijakan yang sesuai syariat tetap harus diakui kebenarannya, siapa pun yang melaksanakannya.
.
Di sinilah benturan demokrasi dengan Islam menjadi sangat mendasar. Demokrasi menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Melalui mekanisme perwakilan dan parlemen, manusia diberi kewenangan membuat undang-undang. Akibatnya, hukum dapat berubah mengikuti kehendak dan kesepakatan manusia, bahkan ketika bertentangan dengan ketentuan Allah.
.
Islam tidak menyerahkan hak menetapkan hukum kepada manusia. Hak itu sepenuhnya milik Allah SWT. Allah SWT berfirman:
.
"Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah" (QS Yusuf: 40).
.
Artinya, manusia tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum yang menyalahi ketentuan Allah. Penguasa pun tidak boleh menjadikan kehendak manusia sebagai sumber hukum yang mengalahkan syariat.
.
Karena itu, kritik terhadap demokrasi bukan persoalan suka atau tidak suka kepada pemerintah. Ini persoalan akidah dan pandangan hidup: apakah hukum kehidupan manusia diserahkan kepada kehendak manusia atau tunduk kepada ketetapan Allah?
.
Menyamakan penolakan terhadap demokrasi dengan sikap selalu menyalahkan pemerintah jelas mengaburkan persoalan. Kritik terhadap sebuah sistem tidak bisa dijawab hanya dengan menuding karakter atau motif kelompok yang mengkritiknya.
.
Perbedaan pandangan semestinya dinilai berdasarkan substansi pemikiran dan argumentasinya. Sebab, yang sedang dipersoalkan bukan siapa yang paling benar di antara kelompok-kelompok politik, melainkan prinsip apa yang seharusnya menjadi landasan penyelenggaraan kehidupan dan negara.[]
.
Depok, 3 Jumadil Awal 1448 M | 13 November 2026 M
— 𝐉𝐨𝐤𝐨 𝐏𝐫𝐚𝐬𝐞𝐭𝐲𝐨 | 𝐉𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬
Comments