Syariah Islam akan menjaga keamanan dan menjamin kesejahteraan rakyat tanpa pandang bulu; tidak melihat suku, bangsa, warna kulit maupun agama. Kebijakan politik ekonomi Islam berlaku sama untuk menjamin pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan setiap individu rakyat; juga menjamin pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat.
+++
.
KEADILAN ISLAM MENGINTEGRASIKAN PAPUA
(Yahya Abdurrahman, pengamat politik)
.
.
Organisasi Papua Merdeka terus meningkatkan eksistensinya. Jika dulu mereka bergerak di luar negeri, kini mereka berani secara terang-terangan membuka kantor di dalam negeri. Sayangnya, reaksi pemerintah tak memadai.
.
Seberapa seriuskah OPM? Mengapa mereka begitu berani? Untuk mengungkapkanya wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo mewawancarai pengamat politik Yahya Abdurrahman. Berikut petikannya.
.
.
BAGAIMANA TANGGAPAN ANDA DENGAN PEMBUKAAN KANTOR UNITED LIBERATION MOVEMENT FOR WEST PAPUA (ULMWP) DI PAPUA?
.
Itu setidaknya mengindikasikan empat hal. Pertama, itu menunjukkan bahwa aksi separatisme Papua masih terus berlanjut dan makin nyata.
.
Kedua, tampaknya intelijen, TNI dan pihak keamanan lagi-lagi kecolongan. Mestinya, upaya peresmian itu bisa diendus sebelum terjadi dan bisa dicegah. Lolosnya kejadian itu adalah buktinya.
.
Ketiga, dalam kejadian kembali terlihat sikap pemerintah yang lunak. Kegiatan itu jelas merupakan makar, tetapi pelakunya tidak ditindak tegas.
Tindakan makar itu bahkan sudah nyata tidak hanya terduga.
Tapi tindakan pemerintah terkesan lunak, berbeda dengan kasus teroris, baru terduga saja, belum nyata, sudah dibunuh. Atau mungkin karena pelakunya bukan Muslim dan mendapat dukungan pihak luar?
.
Keempat, kejadian itu mengungkap masih lemah atau belum berhasilnya integrasi Papua.
.
.
SELAIN ITU, AKSI MAKAR APA LAGI YANG DILAKUKAN KELOMPOK SEPARATIS PAPUA TERSEBUT?
.
Kejadian itu hanya bagian dari strategi umum pemisahan Papua. Secara umum strategi pemisahan Papua itu ada tiga: Pertama, terus melakukan perlawanan di dalam negeri melalui sayap militer OPM. Dalam hal ini sudah banyak terjadi serangan dan penembakan. Korbannya juga saudah banyak, baik warga sipil maupun aparat TNI dan Polri.
.
.
BISAKAH OPM DIKATAKAN TERORIS?
.
Itu sebenarnya adalah tindakan teror, dan memenuhi unsur definisi terorisme sebab teror itu dilakukan dengan tujuan politik. Tapi anehnya, selama ini tidak pernah pemerintah menilainya sebagai terorisme dan diberantas layaknya memberantas terorisme.
.
Perlawanan dalam negeri itu juga dilakukan melalui aksi-aksi non kekerasan semisal demonstrasi termasuk oleh mahasiswa yang jelas menyuarakan kemerdekaan Papua. Ada beberapa LSM dan organisasi yang menyuarakan itu.
.
Kedua, melalui jalur politik dengan jalan internasionalisasi isu Papua. Di antaranya dilakukan dengan membuka kantor organisasi separatis Papua di luar negeri. Dan peresmian kantor ULMWP di Wamena itu juga dimaksudkan sebagai bagian dari internasnionalisasi isu Papua.
.
.
APA YANG ULMWP KAMPANYEKAN?
.
Kampanye yang selalu diangkat adalah pelanggaran HAM, penindasan dan ketidakadilan yang diderita rakyat Papua. Mereka juga terus menyuarakan bahwa integrasi Papua ke Indonesia tidak sah.
.
Ketiga, terus mendesakkan referendum penentuan nasib sendiri untuk rakyat Papua. Internasionalis
asi isu Papua adalah upaya untuk mendesakkan referendum ini. Strategi referendum Papua melalui Dewan PBB itu sama seperti strategi pemisahan Timor Timur dari Indonesia.
.
.
APAKAH ANDA JUGA MELIHAT ADA CAMPUR TANGAN GEREJA DI BALIK UPAYA MELEPASKAN PAPUA DARI INDONESIA?
.
Campur tangan gereja sangat kentara.
.
.
INDIKASINYA?
.
Hasil sidang sinode GKI (Gereja Kristen Indonesia) Oktober 2011 mengeluarkan pesan mendorong “Hak Menentukan Nasib Sendiri” orang Papua. Pesan ini sejalan dengan rekomendasi Aliansi Gereja-gereja Reformasi se-Dunia (World Alliance of Reformed Churches) tahun 2004.
.
Juga ada beberapa tokoh gereja yang secara terang-terangan mendukung disintegrasi Papua dari Indonesia. Tentu hal itu tidak bisa diaggap enteng, sebab dari pengalaman disintegrasi Timor Timur, gereja bekerja sama dengan kekuatan imperialis asing dan LSM komprador untuk memuluskan disintegrasi.
.
.
BAGAIMANA DENGAN ASING?
.
Campur tangan asing juga terlihat jelas. Pihak asing itu bisa dikelompokkan menjadi dua, elemen diplomatik jaringan Inggris dan elemen diplomatik jaringan AS.
.
Yang melibatkan elemen diplomatik jaringan Inggris misalnya, dibentuk ILWP (International Lawyer for West Papua) dan IPWP (International Parliament for West Papua). Keduanya bermarkas di Inggris dan diinisiasi serta dimotori oleh organisasi yang dipimpin oleh Beny Wenda, yaitu FWPC (Free West Papua Campaign).
.
ILWP dan IPWP inilah yang diklaim diberi mandat TPN/OPM dan didukung oleh KNPB (Komite Nasional Papua Barat) untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua melalui internasionalisasi masalah Papua dan mendorong PBB untuk membahasnya baik dalam Majelis Umum atau dalam Komite Kolonialisasi.
.
Pada April 2013, organisasi Free West Papua pimpinan Benny Wenda membuka kantor di Oxfort Inggris. Pembukaan kantor itu mendapat dukungan dari Andrew Smith anggota parlemen Inggris dan Niaz Abbasi walikota Oxfort. Lalu kantor Free West Papua juga dibuka di Australia, Belanda dan negara Melanesia.
.
Lalu kantor United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) dibuka di Port Vila, ibu kota Vanuatu, dan di Honiara, Kepulauan Solomon. Dan paling akhir, ULMWP mengklaim telah meresmikan kantor di Wamena pada 15 Februari lalu.
.
Semua itu terjadi di antaranya karena dukungan dari Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasye Sogavare yang menjadi pimpinan organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG) atau perkumpulan negara di kawasan Melanesia. Vanuatu dan Solomon Island termasuk dalam British Commonwealth. Jadi masih masuk dalam elemen diplomatik jaringan Inggris.
.
Sedangkan elemen diplomatik jaringan AS, di antaranya adanya dukungan terhadap distintegrasi Papua oleh beberapa politisi AS bahkan senator atau mantan senator.
.
.
ADAKAH DOKUMEN YANG MENUNJUKKAN ASING INGIN MELEPAS PAPUA?
.
Pada 1998 muncul rekomendasi dari Rand Corporation, lembaga kajian strategis yang sering memberikan rekomendasi kepada Dephan AS Pentagon, bahwa Indonesia harus dibagi dalam 8 wilayah. Salah satu prioritas adalah memerdekakan Papua.
.
Hal itu diugkap oleh Hendrajit dkk dalam buku “Tangan-Tangan Amerika (Operasi Siluman AS di Pelbagai Belahan Dunia)”, terbitan Global Future Institute pada 2010.
.
Rekomendasi skenario “balkanisasi” Indonesia yang dikeluarkan saat Bill Clinton berkuasa itu tampaknya dijalankan meski dengan detail proses yang dimodifikasi.
.
.
APA YANG DIINGINKAN INGGRIS DAN AMERIKA DARI PAPUA?
.
Bagi Inggris atau AS yang penting kepentingan imperialisme mereka terjamin. Jika itu lebih terjamin dengan Papua tetap jadi bagian Indonesia, maka mereka belum akan melepaskan Papua. Tapi jika kepentingan mereka tidak lagi terjamin, maka mereka akan memicu disintegrasi Papua.
.
Kepentingan AS di antaranya tampak dengan eksistensi Freeport yang menyedot emas dan mineral berharga lainnya, sementara Inggris tampak dengan eksistensi British Petroleum yang menyedot minyak.
.
.
APA PULA YANG DIINGINI GEREJA?
.
Ada dua faktor. Pertama, gereja tidak bisa lepaskan dari kepentingan Barat.
.
Kedua, tentu gereja ingin Papua sepenuhnya didominasi Kristen. Dan keinginan itu berulang kali tampak. Misalnya, dengan usulan adanya perda Injil, dan lainnya.
.
Gereja beranggapan jika Papua lepas akan lebih mudah bagi gereja mendominasi dan mengkristenkan seluruh Papua. Berbeda jika Papua masih tetapi jadi bagian Indonesia. Dominasi kristen dan kristenisasi Papua mereka anggap akan lebih lambat.
.
.
APAKAH SIKAP DAN TINDAKAN PEMERINTAH SELAMA INI SUDAH MEMADAI DALAM MENANGANI MASALAH INI?
.
Tidak memadai sama sekali.
.
.
INDIKASINYA?
.
Sikap pemerintah malah cenderung lunak dan terbuka. Saat FWP buka kantor di Oxfort, Pemerintah hanya meminta penjelasan, dan setelah diberi penjelasan oleh pemerintah Inggris masalahnya dianggap selesai. Begitu juga dengan Belanda, Asutralia yang di sana juga ada kantor FWP.
.
Negara-negara itu mengatakan sikap negaranya tetap menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia. Tapi negara itu membiarkan saja FWP bukan kantor di sana dan melakukan aksi-aksi separatisme dari sana. Pemerintah tetap memelihara hubungan dan kerja sama dengan negara-negara imperialis itu, bahkan makin mempererat hubungan dan kerja sama.
.
.
KALAU TERKAIT PERESMIAN KANTOR ULMWP DI WAMENA KEMARIN?
.
Pemerintah malah berusaha menutupinya dengan mengatakan tidak ada pembukaan kantor OPM. Pemerintah juga tidak bersikap tegas kepada negar Vanuatu dan Solomon. Malah seperti yang dikemukakan Menko Polhukam, ke depan pemerintah akan membuka hubungan dengan negara-negara Melanesia dan meningkatkan hubungan yang sudah ada.
.
Para pelaku aksi makar itu juga tidak ditindak secara tegas. Mereka tidak ditindak layaknya pelaku makar. Pemeritah sekarang malah membebaskan tahanan politik kasus separatis Papua. Padahal tapol yang dibebaskan tetap mengusung separatisme Papua.
.
Pemerintah sekarang juga lebih terbuka dan lunak kepada media asing untuk masuk ke Papua. Padahal semua tahu, media asing itu banyak yang membawa agenda dan mendukung disintegrasi Papua.
.
.
LANTAS BAGAIMANA ISLAM MEMBERIKAN SOLUSI TERKAIT MASALAH DISINTEGRASI PAPUA INI?
.
Penyelesaian tuntas masalah Papua hanya bisa dilakukan melalui penerapan syariah Islam secara total dan menyeluruh.
.
.
TERKAIT PERBEDAAN SUKU, RAS, AGAMA DAN ANTAR GOLONGAN DI TENGAH MASYARAKAT?
.
Islam akan mengintegrasikan atau melebur masyarakat menjadi satu kesatuan dengan integrasi ideologis berdasarkan ideologi Islam.
.
Sejarah penerapan Islam di bawah khilafah telah membuktikan bisa melebur dan mengintegrasikan semua warganya, dari warna kulit, suku, asal keturunan, ras, budaya, asal daerah, tempat kelahiran dan latar belakang yang berbeda. Semua dilebur dan diintegrasikan menjadi satu yakni masyarakat Islam.
.
.
MENGAPA SEMUA BISA TERINTEGRASI?
.
Integrasi itu sangat dipengaruhi oleh penerapan syariah Islam secara menyeluruh dan konsisten. Sebab penerapan syariah Islam seperti itu akan bisa memberikan keadilan, pemerataan kemakmuran dan kehidupan perekonomian, pemerataan kemajuan dan peradaban.
.
Syariah Islam akan menjaga keamanan dan menjamin kesejahteraan rakyat tanpa pandang bulu; tidak melihat suku, bangsa, warna kulit maupun agama. Kebijakan politik ekonomi Islam berlaku sama untuk menjamin pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan setiap individu rakyat; juga menjamin pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat.
.
.
TERKAIT EMAS DAN MINYAK PAPUA?
.
Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, Islam menetapkan kekayaan alam yang besar seperti emas dan minyak Papua sebagai milik umum, milik bersama seluruh rakyat, haram dikonsesikan kepada swasta apalagi asing.
.
Kekayaan alam itu harus dikelola negara mewakili rakyat. Hasil pengelolaan kekayaan alam itu ditambah sumber-sumber pemasukan lainnya akan dihimpun di kas negara dan didistribusikan untuk membiayai kepentingan pembangunan dan pelayanan kepada rakyat.
.
.
BAGAIMANA DENGAN KESENJANGAN KEKAYAAN?
.
Patokan dalam pendistribusian kekayaan dan keuangan negara adalah setiap daerah diberi dana sesuai kebutuhannya tanpa memandang berapa besar pemasukan dari daerah itu.
.
Penetapan besaran kebutuhan itu berpatokan pada kebutuhan riil mulai dari yang pokok lalu ke yang pelengkap dan seterusnya, dengan memperhatikan pemerataan dan kemajuan semua daerah.
.
Sebab Islam mewajibkan negara untuk menjaga keseimbangan perekonomian dan pemerataan kekayaan di antara rakyat dan antar daerah. Kesenjangan dan ketimpangan antar individu dan antar daerah akan segera bisa diatasi dengan penerapan syariah Islam secara total dan menyeluruh itu.
.
Jadi intinya, penyelesaian masalah Papua, juga daerah lain sebab masalah itu secara relatif juga dialami daerah lain, adalah melalui penerapan syariah Islam secara total dan menyeluruh. Hanya dengan begitu, masalah-masalah itu bisa diselesaikan dengan tuntas.
.
.
APA PULA PERAN UMAT ISLAM DALAM MEREALISASIKAN SOLUSI ISLAM TERSEBUT?
.
Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Yang terpenting diantaranya: Pertama, terus menerus membongkar makar dan tipu daya negara-negara kafir imperialis untuk memisahkan Papua. Termasuk membongkar niat busuk di baliknya untuk lebih mengeksploitasi Papua.
.
Kedua, menjelaskan kepada semua pihak khususnya rakyat Papua, bahwa memisahkan diri bukan solusi dan tidak akan menyelesaikan masalah rakyat Papua.
.
Justru memisahkan diri itu akan menjadi bunuh diri politik. Ketika lepas, itu akan makin melemahkan Papua. Imperialis akan lebih mudah dan leluasa untuk mengeruk kekayaan Papua. Rakyat akan tetap dan terus menderita.
.
Ketiga, melakukan muhasabah al-hukkam, mengoreksi penguasa atas segala tindakan dan kebijakan yang buruk bagi rakyat Papua dan juga rakyat daerah lain. Berbagai kebijakan buruk itu berpangkal pada penerapan ideologi sekulerisme demokrasi kapitalisme diperparah lagi dengan ketundukan dan kelemahan terhadap intervensi asing, kafir imperialis.
.
Keempat, terus menerus dengan berbagai cara dan sarana menjelaskan tentang ideologi Islam, menjelaskan penerapan syariah Islam secara total dan menyeluruh, satu-satunya yang bisa menjadi solusi tuntas bagi berbagai masalah yang ada.
.
Memberikan penjelasan semua itu untuk membangun opini publik dan kesadaran masyarakat bagi penerapan syariah Islam secara total dan menyeluruh, di bawah sistem khilafah rasyidah. Wallah a’lam bi ash-shawab.[]
.
Joko Prasetyo
.
Dimuat pada rubrik WAWANCARA II Tabloid Media Umat edisi 169
Awal Maret 2016
+++
.
KEADILAN ISLAM MENGINTEGRASIKAN PAPUA
(Yahya Abdurrahman, pengamat politik)
.
.
Organisasi Papua Merdeka terus meningkatkan eksistensinya. Jika dulu mereka bergerak di luar negeri, kini mereka berani secara terang-terangan membuka kantor di dalam negeri. Sayangnya, reaksi pemerintah tak memadai.
.
Seberapa seriuskah OPM? Mengapa mereka begitu berani? Untuk mengungkapkanya wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo mewawancarai pengamat politik Yahya Abdurrahman. Berikut petikannya.
.
.
BAGAIMANA TANGGAPAN ANDA DENGAN PEMBUKAAN KANTOR UNITED LIBERATION MOVEMENT FOR WEST PAPUA (ULMWP) DI PAPUA?
.
Itu setidaknya mengindikasikan empat hal. Pertama, itu menunjukkan bahwa aksi separatisme Papua masih terus berlanjut dan makin nyata.
.
Kedua, tampaknya intelijen, TNI dan pihak keamanan lagi-lagi kecolongan. Mestinya, upaya peresmian itu bisa diendus sebelum terjadi dan bisa dicegah. Lolosnya kejadian itu adalah buktinya.
.
Ketiga, dalam kejadian kembali terlihat sikap pemerintah yang lunak. Kegiatan itu jelas merupakan makar, tetapi pelakunya tidak ditindak tegas.
Tindakan makar itu bahkan sudah nyata tidak hanya terduga.
Tapi tindakan pemerintah terkesan lunak, berbeda dengan kasus teroris, baru terduga saja, belum nyata, sudah dibunuh. Atau mungkin karena pelakunya bukan Muslim dan mendapat dukungan pihak luar?
.
Keempat, kejadian itu mengungkap masih lemah atau belum berhasilnya integrasi Papua.
.
.
SELAIN ITU, AKSI MAKAR APA LAGI YANG DILAKUKAN KELOMPOK SEPARATIS PAPUA TERSEBUT?
.
Kejadian itu hanya bagian dari strategi umum pemisahan Papua. Secara umum strategi pemisahan Papua itu ada tiga: Pertama, terus melakukan perlawanan di dalam negeri melalui sayap militer OPM. Dalam hal ini sudah banyak terjadi serangan dan penembakan. Korbannya juga saudah banyak, baik warga sipil maupun aparat TNI dan Polri.
.
.
BISAKAH OPM DIKATAKAN TERORIS?
.
Itu sebenarnya adalah tindakan teror, dan memenuhi unsur definisi terorisme sebab teror itu dilakukan dengan tujuan politik. Tapi anehnya, selama ini tidak pernah pemerintah menilainya sebagai terorisme dan diberantas layaknya memberantas terorisme.
.
Perlawanan dalam negeri itu juga dilakukan melalui aksi-aksi non kekerasan semisal demonstrasi termasuk oleh mahasiswa yang jelas menyuarakan kemerdekaan Papua. Ada beberapa LSM dan organisasi yang menyuarakan itu.
.
Kedua, melalui jalur politik dengan jalan internasionalisasi isu Papua. Di antaranya dilakukan dengan membuka kantor organisasi separatis Papua di luar negeri. Dan peresmian kantor ULMWP di Wamena itu juga dimaksudkan sebagai bagian dari internasnionalisasi isu Papua.
.
.
APA YANG ULMWP KAMPANYEKAN?
.
Kampanye yang selalu diangkat adalah pelanggaran HAM, penindasan dan ketidakadilan yang diderita rakyat Papua. Mereka juga terus menyuarakan bahwa integrasi Papua ke Indonesia tidak sah.
.
Ketiga, terus mendesakkan referendum penentuan nasib sendiri untuk rakyat Papua. Internasionalis
asi isu Papua adalah upaya untuk mendesakkan referendum ini. Strategi referendum Papua melalui Dewan PBB itu sama seperti strategi pemisahan Timor Timur dari Indonesia.
.
.
APAKAH ANDA JUGA MELIHAT ADA CAMPUR TANGAN GEREJA DI BALIK UPAYA MELEPASKAN PAPUA DARI INDONESIA?
.
Campur tangan gereja sangat kentara.
.
.
INDIKASINYA?
.
Hasil sidang sinode GKI (Gereja Kristen Indonesia) Oktober 2011 mengeluarkan pesan mendorong “Hak Menentukan Nasib Sendiri” orang Papua. Pesan ini sejalan dengan rekomendasi Aliansi Gereja-gereja Reformasi se-Dunia (World Alliance of Reformed Churches) tahun 2004.
.
Juga ada beberapa tokoh gereja yang secara terang-terangan mendukung disintegrasi Papua dari Indonesia. Tentu hal itu tidak bisa diaggap enteng, sebab dari pengalaman disintegrasi Timor Timur, gereja bekerja sama dengan kekuatan imperialis asing dan LSM komprador untuk memuluskan disintegrasi.
.
.
BAGAIMANA DENGAN ASING?
.
Campur tangan asing juga terlihat jelas. Pihak asing itu bisa dikelompokkan menjadi dua, elemen diplomatik jaringan Inggris dan elemen diplomatik jaringan AS.
.
Yang melibatkan elemen diplomatik jaringan Inggris misalnya, dibentuk ILWP (International Lawyer for West Papua) dan IPWP (International Parliament for West Papua). Keduanya bermarkas di Inggris dan diinisiasi serta dimotori oleh organisasi yang dipimpin oleh Beny Wenda, yaitu FWPC (Free West Papua Campaign).
.
ILWP dan IPWP inilah yang diklaim diberi mandat TPN/OPM dan didukung oleh KNPB (Komite Nasional Papua Barat) untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua melalui internasionalisasi masalah Papua dan mendorong PBB untuk membahasnya baik dalam Majelis Umum atau dalam Komite Kolonialisasi.
.
Pada April 2013, organisasi Free West Papua pimpinan Benny Wenda membuka kantor di Oxfort Inggris. Pembukaan kantor itu mendapat dukungan dari Andrew Smith anggota parlemen Inggris dan Niaz Abbasi walikota Oxfort. Lalu kantor Free West Papua juga dibuka di Australia, Belanda dan negara Melanesia.
.
Lalu kantor United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) dibuka di Port Vila, ibu kota Vanuatu, dan di Honiara, Kepulauan Solomon. Dan paling akhir, ULMWP mengklaim telah meresmikan kantor di Wamena pada 15 Februari lalu.
.
Semua itu terjadi di antaranya karena dukungan dari Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasye Sogavare yang menjadi pimpinan organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG) atau perkumpulan negara di kawasan Melanesia. Vanuatu dan Solomon Island termasuk dalam British Commonwealth. Jadi masih masuk dalam elemen diplomatik jaringan Inggris.
.
Sedangkan elemen diplomatik jaringan AS, di antaranya adanya dukungan terhadap distintegrasi Papua oleh beberapa politisi AS bahkan senator atau mantan senator.
.
.
ADAKAH DOKUMEN YANG MENUNJUKKAN ASING INGIN MELEPAS PAPUA?
.
Pada 1998 muncul rekomendasi dari Rand Corporation, lembaga kajian strategis yang sering memberikan rekomendasi kepada Dephan AS Pentagon, bahwa Indonesia harus dibagi dalam 8 wilayah. Salah satu prioritas adalah memerdekakan Papua.
.
Hal itu diugkap oleh Hendrajit dkk dalam buku “Tangan-Tangan Amerika (Operasi Siluman AS di Pelbagai Belahan Dunia)”, terbitan Global Future Institute pada 2010.
.
Rekomendasi skenario “balkanisasi” Indonesia yang dikeluarkan saat Bill Clinton berkuasa itu tampaknya dijalankan meski dengan detail proses yang dimodifikasi.
.
.
APA YANG DIINGINKAN INGGRIS DAN AMERIKA DARI PAPUA?
.
Bagi Inggris atau AS yang penting kepentingan imperialisme mereka terjamin. Jika itu lebih terjamin dengan Papua tetap jadi bagian Indonesia, maka mereka belum akan melepaskan Papua. Tapi jika kepentingan mereka tidak lagi terjamin, maka mereka akan memicu disintegrasi Papua.
.
Kepentingan AS di antaranya tampak dengan eksistensi Freeport yang menyedot emas dan mineral berharga lainnya, sementara Inggris tampak dengan eksistensi British Petroleum yang menyedot minyak.
.
.
APA PULA YANG DIINGINI GEREJA?
.
Ada dua faktor. Pertama, gereja tidak bisa lepaskan dari kepentingan Barat.
.
Kedua, tentu gereja ingin Papua sepenuhnya didominasi Kristen. Dan keinginan itu berulang kali tampak. Misalnya, dengan usulan adanya perda Injil, dan lainnya.
.
Gereja beranggapan jika Papua lepas akan lebih mudah bagi gereja mendominasi dan mengkristenkan seluruh Papua. Berbeda jika Papua masih tetapi jadi bagian Indonesia. Dominasi kristen dan kristenisasi Papua mereka anggap akan lebih lambat.
.
.
APAKAH SIKAP DAN TINDAKAN PEMERINTAH SELAMA INI SUDAH MEMADAI DALAM MENANGANI MASALAH INI?
.
Tidak memadai sama sekali.
.
.
INDIKASINYA?
.
Sikap pemerintah malah cenderung lunak dan terbuka. Saat FWP buka kantor di Oxfort, Pemerintah hanya meminta penjelasan, dan setelah diberi penjelasan oleh pemerintah Inggris masalahnya dianggap selesai. Begitu juga dengan Belanda, Asutralia yang di sana juga ada kantor FWP.
.
Negara-negara itu mengatakan sikap negaranya tetap menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia. Tapi negara itu membiarkan saja FWP bukan kantor di sana dan melakukan aksi-aksi separatisme dari sana. Pemerintah tetap memelihara hubungan dan kerja sama dengan negara-negara imperialis itu, bahkan makin mempererat hubungan dan kerja sama.
.
.
KALAU TERKAIT PERESMIAN KANTOR ULMWP DI WAMENA KEMARIN?
.
Pemerintah malah berusaha menutupinya dengan mengatakan tidak ada pembukaan kantor OPM. Pemerintah juga tidak bersikap tegas kepada negar Vanuatu dan Solomon. Malah seperti yang dikemukakan Menko Polhukam, ke depan pemerintah akan membuka hubungan dengan negara-negara Melanesia dan meningkatkan hubungan yang sudah ada.
.
Para pelaku aksi makar itu juga tidak ditindak secara tegas. Mereka tidak ditindak layaknya pelaku makar. Pemeritah sekarang malah membebaskan tahanan politik kasus separatis Papua. Padahal tapol yang dibebaskan tetap mengusung separatisme Papua.
.
Pemerintah sekarang juga lebih terbuka dan lunak kepada media asing untuk masuk ke Papua. Padahal semua tahu, media asing itu banyak yang membawa agenda dan mendukung disintegrasi Papua.
.
.
LANTAS BAGAIMANA ISLAM MEMBERIKAN SOLUSI TERKAIT MASALAH DISINTEGRASI PAPUA INI?
.
Penyelesaian tuntas masalah Papua hanya bisa dilakukan melalui penerapan syariah Islam secara total dan menyeluruh.
.
.
TERKAIT PERBEDAAN SUKU, RAS, AGAMA DAN ANTAR GOLONGAN DI TENGAH MASYARAKAT?
.
Islam akan mengintegrasikan atau melebur masyarakat menjadi satu kesatuan dengan integrasi ideologis berdasarkan ideologi Islam.
.
Sejarah penerapan Islam di bawah khilafah telah membuktikan bisa melebur dan mengintegrasikan semua warganya, dari warna kulit, suku, asal keturunan, ras, budaya, asal daerah, tempat kelahiran dan latar belakang yang berbeda. Semua dilebur dan diintegrasikan menjadi satu yakni masyarakat Islam.
.
.
MENGAPA SEMUA BISA TERINTEGRASI?
.
Integrasi itu sangat dipengaruhi oleh penerapan syariah Islam secara menyeluruh dan konsisten. Sebab penerapan syariah Islam seperti itu akan bisa memberikan keadilan, pemerataan kemakmuran dan kehidupan perekonomian, pemerataan kemajuan dan peradaban.
.
Syariah Islam akan menjaga keamanan dan menjamin kesejahteraan rakyat tanpa pandang bulu; tidak melihat suku, bangsa, warna kulit maupun agama. Kebijakan politik ekonomi Islam berlaku sama untuk menjamin pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan setiap individu rakyat; juga menjamin pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat.
.
.
TERKAIT EMAS DAN MINYAK PAPUA?
.
Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, Islam menetapkan kekayaan alam yang besar seperti emas dan minyak Papua sebagai milik umum, milik bersama seluruh rakyat, haram dikonsesikan kepada swasta apalagi asing.
.
Kekayaan alam itu harus dikelola negara mewakili rakyat. Hasil pengelolaan kekayaan alam itu ditambah sumber-sumber pemasukan lainnya akan dihimpun di kas negara dan didistribusikan untuk membiayai kepentingan pembangunan dan pelayanan kepada rakyat.
.
.
BAGAIMANA DENGAN KESENJANGAN KEKAYAAN?
.
Patokan dalam pendistribusian kekayaan dan keuangan negara adalah setiap daerah diberi dana sesuai kebutuhannya tanpa memandang berapa besar pemasukan dari daerah itu.
.
Penetapan besaran kebutuhan itu berpatokan pada kebutuhan riil mulai dari yang pokok lalu ke yang pelengkap dan seterusnya, dengan memperhatikan pemerataan dan kemajuan semua daerah.
.
Sebab Islam mewajibkan negara untuk menjaga keseimbangan perekonomian dan pemerataan kekayaan di antara rakyat dan antar daerah. Kesenjangan dan ketimpangan antar individu dan antar daerah akan segera bisa diatasi dengan penerapan syariah Islam secara total dan menyeluruh itu.
.
Jadi intinya, penyelesaian masalah Papua, juga daerah lain sebab masalah itu secara relatif juga dialami daerah lain, adalah melalui penerapan syariah Islam secara total dan menyeluruh. Hanya dengan begitu, masalah-masalah itu bisa diselesaikan dengan tuntas.
.
.
APA PULA PERAN UMAT ISLAM DALAM MEREALISASIKAN SOLUSI ISLAM TERSEBUT?
.
Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Yang terpenting diantaranya: Pertama, terus menerus membongkar makar dan tipu daya negara-negara kafir imperialis untuk memisahkan Papua. Termasuk membongkar niat busuk di baliknya untuk lebih mengeksploitasi Papua.
.
Kedua, menjelaskan kepada semua pihak khususnya rakyat Papua, bahwa memisahkan diri bukan solusi dan tidak akan menyelesaikan masalah rakyat Papua.
.
Justru memisahkan diri itu akan menjadi bunuh diri politik. Ketika lepas, itu akan makin melemahkan Papua. Imperialis akan lebih mudah dan leluasa untuk mengeruk kekayaan Papua. Rakyat akan tetap dan terus menderita.
.
Ketiga, melakukan muhasabah al-hukkam, mengoreksi penguasa atas segala tindakan dan kebijakan yang buruk bagi rakyat Papua dan juga rakyat daerah lain. Berbagai kebijakan buruk itu berpangkal pada penerapan ideologi sekulerisme demokrasi kapitalisme diperparah lagi dengan ketundukan dan kelemahan terhadap intervensi asing, kafir imperialis.
.
Keempat, terus menerus dengan berbagai cara dan sarana menjelaskan tentang ideologi Islam, menjelaskan penerapan syariah Islam secara total dan menyeluruh, satu-satunya yang bisa menjadi solusi tuntas bagi berbagai masalah yang ada.
.
Memberikan penjelasan semua itu untuk membangun opini publik dan kesadaran masyarakat bagi penerapan syariah Islam secara total dan menyeluruh, di bawah sistem khilafah rasyidah. Wallah a’lam bi ash-shawab.[]
.
Joko Prasetyo
.
Dimuat pada rubrik WAWANCARA II Tabloid Media Umat edisi 169
Awal Maret 2016
No comments:
Post a Comment