Wednesday, February 15, 2023

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) TERTOLAK SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

 PIAGAM PBB BISA MENJADI SUMBER HUKUM ISLAM?


by _KH. Muhammad Shiddiq Al-Jawi S.Si, M.Si_


https://abulwafaromli.blogspot.com/2023/02/piagam-pbb-bisa-menjadi-sumber-hukum.html?m=1


Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) TERTOLAK SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM, berdasarkan 4 (empat) alasan sebagai berikut : 


 *Pertama,* tertolak secara normatif, yaitu tertolak berdasarkan ilmu Ushul Fiqih. 


 *Kedua*, tertolak secara historis, yaitu tertolak berdasarkan sejarah bahwa cikal bakal PBB adalah aliansi negara-negara Kristen Eropa untuk menghadapi futuhat Khilafah Utsmaniyah. 


 *Ketiga*, tertolak secara empiris, yaitu tertolak berdasarkan fakta empiris bahwa PBB telah gagal mewujudkan perdamaian dan mencegah perang. 


 *Keempat*, tertolak secara politis, yaitu tertolak karena PBB adalah instrumen politik negara-negara kafir penjajah. 


BERIKUT URAIAN MASING-MASING ALASAN : 


• Pertama, Piagam PBB tertolak secara normatif, yaitu tertolak sebagai sumber hukum Islam, berdasarkan ilmu Ushul Fiqih. Imam Syafi’i, radhiyallāhu ‘anhu, menyatakan bahwa sumber hukum Islam (mashādirul ahkām), haruslah bersumber dari wahyu dari langit, yaitu Al-Qur`an dan As-Sunnah : “Suatu pendapat tidaklah menjadi keharusan (berlaku mengikat) dalam setiap-tiap kasus, kecuali berdasarkan Kitabullah atau Sunnah Rasul-Nya SAW, dan apa saja selain keduanya [haruslah] mengikuti keduanya (Kitabullah atau Sunnah Rasul-Nya).” (Imam Syafi’i, Jimā’ al-’Ilmi, Juz VII, hlm. 285). 

Imam Syafi’i, radhiyāllahu ‘anhu, menjelaskan pula, dari Al-Qur`an dan As-Sunnah itulah, para ulama kemudian mengistinbath sumber-sumber hukum Islam lainnya, yaitu Ijma’ dan Qiyas : “Tidaklah pantas sama sekali seseorang berkata mengenai sesuatu, bahwa sesuatu itu halal atau haram, kecuali berdasarkan ilmu. Dan dasar ilmu yang dimaksud, adalah berita [dalil] dari al-Kitab, atau dari As-Sunnah, atau dari Ijma’ , atau dari Qiyas.” (Imam Syafi’i, Al-Risālah, pentahqiq Muhammad Syakir, hlm. 39).


Berdasarkan penjelasan tersebut, jelaslah bahwa Piagam PBB sama sekali tertolak dan tidak dapat menjadi sumber hukum Islam,  Alasannya karena Piagam PBB tidaklah bersumber dari wahyu (Al-Qur’an dan As-Sunnah, atau derivat dari keduanya), melainkan bersumber dari kesepakatan sejumlah manusia yang menandatangani Piagam PBB : “The UN Charter was signed on 26 June 1945 by representatives of the 50 countries attending the United Nations Conference on International Organization in San Francisco.”  Sumber : https://www.un.org/en/about-us/history-of-the-un/preparatory-years 


Hukum yang bersumber dari manusia itu, yaitu hukum yang tidak bersumber dari Al-Qur`an dan As-Sunnah, dalam istilah Al-Qur`an disebut dengan istilah hukum thaghut atau hukum jahiliyah. 

Allah SWT berfirman : “Tidakkah engkau (Muhammad) memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu? Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada thaghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari thaghut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) kesesatan yang sejauh-jauhnya.” (QS An-Nisa` : 60). 

Allah SWT berfirman : “Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?” (QS Al-Ma`idah : 50). 


Syekh Nāshir ‘Abduh Al-Lahbiy, seorang ulama yang mukhlis, dalam majalah Al-Waie, terbitan Beirut, Lebanon, edisi 230, Rabi’ul Awal 1427 H (April 2006 M) mengkritik PBB dan Piagam PBB dengan kalimat yang tajam sbb:  “Sesungguhnya PBB adalah organisasi yang didirikan oleh negara kafir dan Piagamnya menyimpang dari agama Islam. Dalam Piagam PBB tersebut tidak terdapat pemikiran Islam apa pun. Maka berhukum kepada PBB dan Piagam PBB adalah berhukum kepada thaghut dan sekaligus merupakan ajakan untuk berhukum kepada syariah kufur di muka bumi.”  

Sumber : https://www.al-waie.org/archives/article/3035 


• Kedua, tertolak secara historis, yaitu Piagam PBB tertolak sebagai sumber hukum islam berdasarkan sejarah bahwa cikal bakal PBB adalah aliansi negara-negara Kristen Eropa untuk menghadapi futūḥāt Khilafah Utsmaniyah. Berdirinya PBB, termasuk landasannya berupa Piagam PBB, latar belakang historisnya sebenarnya cukup panjang, tidak bisa disederhanakan hanya berlatar belakang pendek seputar Perang Dunia I (1914-1918) dan Perang Dunia II (1939-1945).  Cikal bakal PBB menjulur jauh ke belakang sejak adanya aliansi negara-negara Kristen Eropa untuk menghadapi futūḥāt Khilafah Utsmaniyah abad ke-16 M. Futūḥāt Khilafah Utsmaniyah itu terjadi akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16 Masehi, yang berhasil menaklukkan negeri-negeri Kristen Eropa, seperti Yunani, Romania, Albania, Yugoslavia dan Hungaria. Futūḥāt berhenti tahun 1529 di pintu gerbang kota Wina, Austria. Inilah yang mendorong negara-negara Kristen Eropa membentuk aliansi guna menghadapi futūḥāt Khilafah Utsmaniyyah. Aliansi itu awalnya terdiri dari negara-negara Kristen Eropa saja, tapi dalam perkembangannya menerima keanggotaan negara Kristen dari luar Eropa, dan akhirnya menerima keanggotaan semua negara baik Kristen maupun non Kristen, dari Eropa dan non Eropa. Di abad ke-20, aliansi itu bertransformasi pada tahun 1920 menjadi LBB (Liga Bangsa-Bangsa), lalu pada tahun 1945 menjadi PBB. (Perserikatan Bangsa-Bangsa). (Taqiyuddin An-Nabhani, Mafāhīm Siyāsiyyah, hlm. 160-163). 


Berdasarkan penjelasan historis tersebut, sungguh tidak pantas sebuah negeri muslim bergabung dengan PBB atau menjadikan Piagam PBB sebagai acuan dasar untuk membangun peradaban. Hal itu dikarenakan cikal bakal PBB justru adalah aliansi negara-negara kafir dari Eropa untuk menghadapi futūḥāt Khilafah Utsmaniyah. Itu artinya, negeri muslim yang bergabung atau mendukung PBB sesungguhnya telah memposisikan dirinya menjadi bagian dari aliansi dari negara-negara kafir, untuk berhadap-hadapan dengan Khalifah dan negara Khilafah yang justru merupakan representasi pemimpin umat Islam global dan sistem pemerintahan Islam yang ada saat itu. 


Mendukung PBB artinya adalah mendukung dan mengikuti negara-negara kafir, sesuatu yang sebenarnya sudah dilarang dengan tegas oleh Rasulullah SAW : Dari Abu Sa'id RA,”Bahwa Nabi SAW bersabda, ’Kalian sungguh akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, hingga seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak kalian pasti akan tetap mengikuti mereka.’ Kami bertanya, ’Wahai Rasulullah, (apakah yang baginda maksud itu) orang-orang Yahudi dan Nashrani?” Beliau menjawab, ”Siapa lagi (kalau bukan mereka)?” (HR Bukhari, no. 3917). 


• Ketiga, tertolak secara empiris, yaitu Piagam PBB tertolak sebagai sumber hukum Islam berdasarkan fakta empiris bahwa PBB telah gagal mewujudkan perdamaian dan mencegah perang.  Mereka yang mencermati secara kritis peran PBB dalam menyelesaikan berbagai konflik dan perang di berbagai kawasan dunia, akan menyimpulkan bahwa PBB adalah lembaga yang “impoten” , lembaga yang gagal (failure), serta lembaga “un-faedah” (tak berguna/useless) dalam mengatasi konflik atau perang di berbagai kawasan dunia. 

Bukti nyata, apa peran PBB dalam menghentikan perang Ukraina dan Rusia sejak Februari 2022 hingga Februari 2023 saat ini ?  Berhasilkah PBB mencegah atau menghentikan perang Ukraina dan Rusia tersebut? Jadi, kalau ada yang bilang PBB merupakan lembaga internasional yang bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dan harmonisasi dunia, bla bla bla, maka buktinya adalah zonk, alias tidak ada ! Itu hanya omongan dusta, tak ada buktinya. Berikut ini contoh-contoh penilaian kritis terhadap kinerja PBB akhir-akhir ini dalam perang Ukraina dan Rusia. 


PBB adalah lembaga yang tak bisa berbuat lebih banyak (doing more) dalam menyetop perang Ukraina dan Rusia.

PBB adalah lembaga yang gagal (failure) memediasi Ukraina dan Rusia yang berperang sejak Februari 2022  Sumber : https://www.ijr.org.za/2022/09/30/un-security-council-failure-to-mediatein-the-russia-ukraine-conflict/ 

PBB adalah lembaga un-faedah (useless) dalam perang Ukraina dan Rusia sejak Februari 2022 hingga Februari 2023 saat ini.  Sumber : https://warontherocks.com/2022/07/the-united-nations-hasnt-beenuseless-on-ukraine/


Dari berbagai penilaian kritis tersebut, jelaslah bahwa PBB adalah lembaga yang terbukti un-faedah, lemah dan gagal dalam menghentikan perang Ukraina dan Rusia.  Lalu bagaimana mungkin kita umat Islam menjadikan PBB dan piagam PBB sebagai dasar untuk membangun fiqih peradaban yang baru?  Fiqih Peradaban macam apakah yang akan dapat dibangun atas dasar dukungan kepada PBB dan piagamnya, jika PBB adalah lembaga yang terbukti unfaedah, lemah dan gagal dalam menghentikan perang? 


• Keempat, tertolak secara politis, yaitu Piagam PBB tertolak sebagai sumber hukum Islam berdasarkan alasan karena PBB adalah instrumen politik negaranegara kafir penjajah. 


Mereka yang mempunyai kesadaran politik global, akan memahami bagaimana hubungan PBB dengan negaranegara kafir imperialis seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, yakni PBB sebenarnya sekedar alat (tool) bagi kepentingan negara-negara kafir penjajah itu untuk terus mendominasi dan menghisap kekayaan alam dunia. (Taqiyuddin An-Nabhani, Mafāhīm Siyāsiyyah, hlm. 169- 170). 

Penilaian kritis dari kelompok sosialis AS tahun 1946 terhadap PBB : “UNO Is U.S. Tool” (PBB adalah alat Amerika Serikat). Sumber ://www.ebay.com/itm/37362665981


Dengan demikian, pertanyaan kritisnya, bagaimana mungkin kita umat Islam memihak dan mendukung PBB, bahkan Piagam PBB-nya mau dijadikan sumber hukum Islam, padahal PBB hanyalah kepanjangan tangan dari kepentingan politik Amerika Serikat dan negara-negara imperialis lainnya? 


_*Kesimpulannya*_, berdasarkan kritik di atas, yaitu kritik dari segi normatif, historis, empiris, dan politis, sungguh tidak pantas kita umat Islam mendukung PBB atau menjadikan Piagam PBB sebagai sumber hukum Islam. Wallāhu a’lam. (USAJ).


اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَأَشْغِلِ الظَّالِمِينَ بِالظَّالِمِينَ، وَأَخْرِجْنَا مِنْ بَيْنِهِمْ سَالِمِينَ وَعلَى الِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِين


#istiqomahdijalandakwah

#janganpalsukankhilafah


#KhilafahAjaranIslam #IslamRahmatanLilAlamin

#DemokrasiSistemKufur

#DemokrasiWarisanPenjajah


#tintasiyasi

https://t.me/abulwafaromli

abulwafaromli.blogspot.com

Friday, February 10, 2023

PBB: Kendaraan Politik AS

 PBB: Kendaraan Politik AS


Oleh M. Anwar Iman


“Pada lima belas tahun pertama berdirinya, PBB tak lebih dari perpanjangan tangan Departemen Luar Negeri AS,” demikian pernyataan Profesor Yash Tandon dari The University of Dar es-Salam, Kairo.


Pernyataan ini tidaklah berlebihan, bahkan realitas PBB sebagai kendaraan politik AS, tetap dan terus berlangsung hingga kini. Sikap bungkam PBB terhadap kebiadaban Zionis Israel akhir-akhir ini merupakan salah satu bukti. Pasalnya, AS memang meridhai tindakan brutal tersebut.


 PBB: Antara Konsep dan Realitas


Kecerdikan dan kelicikan negara-negara kafir Barat, khususnya Amerika, tampaknya telah berhasil me-make up Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menjadi sebuah organisasi yang tampil bagaikan pahlawan internasional. Buktinya, negara-negara di dunia, tak terkecuali negeri-negeri Islam, masih memberikan loyalitas dan kepercayaan kepada organisasi ini. Bahkan, keberadaannya pun dianggap sebagai suatu keniscayaan. Padahal, PBB terbukti telah gagal dalam menyelesaikan berbagai masalah internasional.


Jauh panggang dari api, itulah pepatah yang tepat bagi PBB. Organisasi internasional terbesar yang sebelumnya bernama Liga Bangsa Bangsa ini, konon didirikan di atas asas persamaan kedaulatan bagi semua anggota; dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, dan keadilan. Akan tetapi, semua itu tidak lebih dari sekadar retorika belaka. Pasalnya, pemberiaan hak istimewa (previllege) kepada segelintir negara yang tergabung ke dalam anggota tetap Dewan Keamanan jelas bertolak belakang dengan konsep persamaan dan kesetaraan bagi semua anggota, sebagaimana yang didengungkan. Hak istimewa yang dikenal dengan hak veto ini merupakan hak khusus yang hanya dimiliki oleh lima negara: Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina. Dengan hak vetonya, kelima negara tersebut dapat melarang atau menolak suatu keputusan. Padahal, sejak awal pendiriannya, lembaga ini telah memiliki 51 anggota asli, yaitu negara-negara yang ikut menandatangani Piagam PBB dalam Konferensi San Fransisco tahun 1945. Anehnya, ke-51 negara tersebut tidak memiliki kesetaraan hak. Inilah cacat bawaan terbesar PBB dari sejak kelahirannya.


Awal Dominasi AS di PBB


Sebelum PBB berdiri, Presiden AS Woodrow Wilson telah terlebih dahulu merintis organisasi internasional yang bernama Liga Bangsa Bangsa (League of Nations). Gagasan pendirian organisasi ini dicetuskan tahun 1918, sebelum Perang Dunia I berakhir. Dalam pidatonya di depan Konggres, tanggal 8 Januari 1918, Wilson mengungkapkan beberapa syarat untuk mewujudkan perdamaian. Syarat-syarat itu terdiri dari 14 pasal, yang selanjutnya dikenal dengan Fourteen Points. Pasal ke-14 dari syarat-syarat itu menyebutkan perlunya pembentukan suatu perserikatan negara-negara yang akan memberi jaminan keamanan kepada semua negara tanpa membeda-bedakan apakah negara itu besar atau kecil.1 Perserikatan negara-negara yang disebutkan dalam pasal ini akhirnya terwujud dengan terbentuknya Liga Bangsa Bangsa tahun 1919. Sejak itu, AS mulai menanamkan pengaruhnya dalam organisasi internasional ini, yang selanjutnya berubah menjadi United Nation (UN) atau Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), pada akhir Perang Dunia II, tahun 1945.


Ditetapkannya Lake Succes New York sebagai markas PBB bukanlah suatu kebetulan. Semua itu tidak lepas dari upaya AS untuk menjadikan PBB sebagai underbouw-nya. Hal ini tidak terlalu sulit bagi Amerika, apalagi AS merupakan penopang sebagian besar anggaran belanja PBB melalui iuran anggotanya.


Saat itu, AS memang merupakan negara yang memiliki kekuatan militer dan ekonomi terbesar. Dalam tahun 1943, produksi persenjataan AS tiga kali lebih besar dari persenjataan Jerman, Inggris, ataupun Uni Soviet.2 GNP Amerika maju pesat sebesar 50 persen, Eropa Barat kehilangan seperempat ekonomi mereka, sementara pertumbuhan ekonomi Uni Soviet tertahan selama satu dasawarsa.3


Pada akhir tahun 1950, ekonomi AS besarnya tiga kali ekonomi Uni Soviet, lima kali ekonomi Inggris, dan sepuluh kali ekonomi Jepang.4 Dengan perimbangan kekuatan yang demikian, sangat mudah bagi AS untuk menanamkan dominasinya atas PBB. Sebaliknya, sangat sulit bagi PBB untuk tidak “berbaik hati” kepada negeri Paman Sam ini. Oleh karena itu, jadilah PBB sebagai alat legitimasi AS untuk memaksakan berbagai kebijakannya dalam konstelasi politik dunia. Dengan memanfaatkan organisasi internasional ini, AS dapat memperkokoh kedudukannya sebagai negara adidaya nomor satu.


Sebagai sebuah negara yang tegak di atas suatu ideologi, yaitu kapitalisme, wajar jika AS mempunyai ambisi untuk menjadikan ideologinya dianut oleh seluruh bangsa dan negara. AS meyakini bahwa ideologi yang dimilikinya adalah ideologi terbaik yang layak diberlakukan bagi setiap negara. Oleh karena itu, dengan menggunakan berbagai sarana dan cara, termasuk cara paksa, AS selalu berusaha menggapai ambisinya tersebut. Sikap semacam ini diakui sendiri oleh salah seorang warga AS pemenang Hadiah Nobel bidang sastra. Pengakuan yang dikutip oleh Douglas K. Steveson, dalam bukunya, American Life and Institution, 1987, menyebutkan, “Kita yakin bahwa pemerintahan kita adalah lemah, bodoh, suka memaksa, tidak jujur, dan tidak efisien. Meski demikian, pada saat yang sama, kita pun sangat yakin bahwa sistem kita merupakan sistem pemerintahan terbaik di dunia, dan kita pun ingin memberlakukannya pada setiap negara.”


 Cikal-Bakal PBB dan Kiprahnya Pasca Keruntuhan Daulah Islam


Meskipun PBB baru berdiri pada tahun 1945, “embrio” organisasi ini sesungguhnya telah ada jauh sebelum kelahirannya. Pada akhir abad ke-16 M, Negara-negara Kristen Eropa membentuk apa yang mereka sebut sebagai Keluarga Eropa. Organisasi inilah yang menjadi “embrio” PBB. Jadi, PBB, setidaknya embrionya, telah hadir dalam pentas politik internasional sejak saat itu.


Terbentuknya Keluarga Kristen Internasional (KKI) ini lebih dilatarbelakangi oleh kekhawatiran Negara-negara Kristen Eropa terhadap kekuatan Negara Islam. Daulah Utsmaniyah, sebagai Negara Islam ketika itu, benar-benar mampu menggentarkan mereka. Penaklukan wilayah Eropa berhasil dilakukan satu demi satu; mulai dari Yunani, Rumania, Albania, Yugoslavia, Hungaria, Austria, sampai berhenti di gerbang kota Wina.5


Hingga pertengahan abad ke-17 M, kekuatan KKI ini tampaknya belum cukup efektif untuk menghadapi Negara Islam. Pada tahun 1648, Negara-negara Kristen Eropa mengadakan Konferensi Westphalia, dan menetapkan berbagai aturan untuk mengatur hubungan antar mereka. Sejak saat itu, muncullah Komunitas Internasional. Komunitas ini terdiri dari berbagai negara Kristen tanpa membedakan bentuk negara (kerajaan maupun republik) ataupun agama negara (Katolik maupun Protestan). Pada mulanya, komunitas ini dikhususkan bagi negara-negara Eropa Barat, tetapi kemudian diikuti oleh negara-negara Kristen di luar Eropa. Sementara itu, Negara Islam tidak diperkenankan bergabung sampai pada paruh kedua abad ke-19 M.


Ketika Negara Islam mulai melemah, yang dikenal dengan sebuatan “Orang Sakit dari Eropa” (The Sick Man of Europe), ia mulai mengajukan diri untuk menjadi anggota Komunitas Internasional itu. Hanya saja, usulan tersebut ditolak. Keanggotaan Negara Islam dalam Komunitas Internasional baru diterima pada tahun 1856, yaitu setelah Negara Islam bersedia memenuhi persyaratan yang amat berat. Persyaratan itu adalah kesediaan Negara Islam untuk meninggalkan Islam sebagai dasar hubungan internasional, dan meggantinya dnegan sejumlah hukum Eropa.6 Inilah sukses awal Komunitas Internasional—yang menjadi “embrio” PBB— dalam kriprahnya menghadapi kekuatan Negara Islam.


Setelah Daulah Islam hancur tahun 1924, semakin mudah bagai Komunitas Internasional untuk mengokohkan kedudukannya. Saat itu, Komunitas Internasional telah berubah wujud menjadi Liga Bangsa Bangsa (LBB). Pada tahun 1945, setelah berakhirnya PD II, LBB berubah lagi menjadi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Ditinjau dari percaturan politik internasional secara umum, AS-lah yang akhirnya unggul dalam kurun waktu itu. Oleh karena itu, AS pula yang selanjutnya mendominasi kendali organisasi internasional tersebut.


Keanggotaan PBB, pada awalnya, terbatas bagi negara-negara yang menjadi musuh Jerman, yakni negara Kristen dan negara-negara yang mengikuti mereka. Akan tetapi kemudian, dalam rangka memperkokoh hegemoninya, AS memperluas keanggotaan PBB sehingga menjadi terbuka untuk seluruh negara di dunia. Meskipun begitu, AS dan negara Kristen Eropa lainnya, tetap tidak mentoleleransi peraturan apa pun yang akan disusupkan ke dalam peraturan PBB dan Hukum Internasional. Peraturan yang lahir dari ideologi kapitalis kufurlah yang menjadi satu-satunya sumber peraturan PBB dan Hukum Internasional.


 Strategi PBB Mengokohkan Kapitalisme


Strategi PBB dalam mengokohkan peranannya di pentas politik internasional sesungguhnya lebih mencerminkan strategi AS dalam memanfaatkan organisasi ini. Dominasi AS di PBB telah menjadikan organisasi bangsa-bangsa ini sarana yang efektif bagi negara adidaya tersebut untuk memposisikan dirinya sebagai pemain tunggal dalam percaturan politik dunia. Oleh karena itu, wajar jika kiprah PBB lebih banyak diwarnai oleh ambisi-ambisi AS.


Ada beberapa strategi yang digunakan AS untuk memanfaatkan PBB bagi kepentingan dirinya. Di antaranya:


1. Mengokohkan kedudukan PBB sebagai organisasi internasional yang berwenang menyelesaikan masalah-masalah dunia yang dihadapi berbagai bangsa dan negara.


Strategi ini dilakukan dengan cara membangun opini dunia bahwa PBB merupakan organisasi yang bersifat internasional, meskipun tidak seluruh negara yang ada masuk menjadi anggota. Dengan sifat internasional ini, PBB menjadi satu-satunya pihak yang berwenang dan dapat dipercaya untuk membahas masalah-masalah internasional. Selain itu, negara-negara yang dilibatkan dalam percaturan politik internasional dibatasi hanya bagi mereka yang bergabung menjadi anggota PBB saja. Hal ini menjadikan negara-negara yang tidak menjadi anggota atau menolak menjadi anggota tersingkir dan tidak mampu memberikan pengaruh terhadap percaturan politik internasional. Fenomena semacam ini pernah dialami Rusia pasca Perang Dunia I dan Spayol pasca Perang Dunia II.7


2. Mengokohkan kedudukan PBB sebagai organisasi internasional yang mempunyai legitimasi untuk merumuskan aturan-aturan yang menjadi sumber hukum internasional.


Dengan mengeksploitasi sifat keinternasionalannya, PBB dan sejumlah badan perlengkapannya—seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi, dan lain-lain—dapat memposisikan dirinya sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengeluarkan aturan, perundang-undangan, keputusan, piagam, resolusi, atau apa pun namanya yang berlaku bagi masyarakat internasional. Prof. Frans E. Likadja, S.H., dalam bukunya, Desain Intruksional Dasar Hukum Internasional, menyebutkan, sulit disangkal bahwa keputusan Majelis Umum PBB mempunyai kekuatan dan pengaruh yang besar sekali bagi perundang-undangan nasional masing-masing negara dan turut berpengaruh terhadap pembentukan kaidah-kaidah hukum internasional.8 Yang perlu digarisbawahi, bahwa aturan, hukum, perundang-undangan, ataupun piagam yang dihasilkan tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat universal, sebagaimana yang mereka propagandakan. Akan tetapi, semua produk peraturan tersebut semata-mata berasal dari ideologi kapitalis. PBB bahkan tidak metoleransi masuknya aturan lain, selain yang dikehendakinya, meskipun anggotanya heterogen.


3. Memperbanyak lembaga-lembaga atau institusi yang menjadi underbouw PBB.


Dengan memperbanyak lembaga-lembaga yang menjadi underbouw PBB sekaligus memperkuat dominasinya atas lembaga tersebut, AS dapat memperluas pengaruhnya dalam berbagai sektor. Keberadaan IMF sebagai lembaga keuangan internasional, misalnya, jelas telah menjadi alat bagi Amerika untuk menjerat negara-negara debitur (pengutang) dan memaksakan kebijakan-kebijakannya atas negara tersebut. Ketika sebuah bangsa telah melakukan kontrak bantuan (baca: utang), maka ia benar-benar tidak mungkin meraih kembali posisi menentukan nasib sendiri.9 Berkenaan dengan bahaya utang ini, Phillip A. Benson, Presiden Asosiasi bangkir Amerika (1939) mengatakan, “Tidak ada jalan yang lebih langsung untuk memperoleh kontrol atas sebuah bangsa dibandingkan melalui sistem kreditnya.”10


Bagaimana Amerika dapat mendominasi kebijakan IMF? Jawabannya, AS-lah penopang modal terbesar di IMF, sementara besarnya persentase modal itulah yang menentukan kekuatan suara dalam lembaga keuangan ini. Sebanyak 20 negara industri menguasai 59 persen suara di IMF, dan 19 persen suara di antaranya dikuasai oleh Amerika.11


4. Memberikan kewenangan yang luas kepada Dewan Keamanan (Security Council).


Dewan yang bertugas menjaga agar jangan sampai timbul peperangan antar negara ini berwenang memberikan putusan—bahkan mengambil tindakan—apa pun terhadap suatu negara yang menurutnya layak mendapatkan sanksi. Melalui dominasinya dalam Dewan Keamanan ini, AS dapat memaksakan keinginannya dan mengambil segala tindakan atas negara-negara yang dianggap membahayakan kepentingannya. Contohnya adalah aneksasi Kuwait oleh Irak tahun 1990. Atas peristiwa ini, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 678 yang isinya memberikan legitimasi kepada Amerika dan sekutunya untuk menggunakan segala cara, jika sampai tanggal 5 Januari 1991, Irak tidak mundur dari Kuwait.12 Akhirnya, terjadilah penggempuran besar-besaran terhadap Irak oleh pasukan multinasional pimpinan AS. Namun anehnya, sikap serupa tidak dilakukan oleh AS terhadap Israel yang jelas-jelas telah merampas tanah kaum Muslim dengan membunuh dan mengusir mereka dari tempat tinggalnya. Apa yang terjadi? PBB justru mengeluarkan resolusi No. 242 dan 381 yang mengakui berdirinya negara Zionis Israel.


5. Membuka kesempatan lebar-lebar bagi negara-negara untuk masuk menjadi anggota.


Dengan semakin banyaknya negara yang menjadi anggota PBB, kedudukan organisasi ini mejadi semakin kokoh di mata internasional. Hal ini akan memperkuat kewibawaan dan pengaruh PBB dalam pentas politik internasional.


6. Menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dalam berbagai bidang.


Atas nama PBB, AS mensponsori berbagai KTT untuk mensosialisasikan ide-ide dan pemikiran kufurnya di dunia. Sebagai contoh, tahun 1994, di Cairo, Mesir, diselenggarakan Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan atau ICPD (International Conference on Population and Development). KTT yang diselenggarakan oleh PBB ini, dengan biaya yang hampir seluruhnya ditanggung AS, bertujuan untuk mendapatkan konsensus internasional bagi program aksi untuk 20 tahun mendatang guna mengerem jumlah penduduk dunia. Dalam draft action plan-nya setebal 113 halaman, terdapat beberapa usulan untuk mencegah ledakan penduduk, di antaranya: aborsi, homoseksual, dan hubungan seks di luar nikah. Usulan semacam ini jelas usulan yang sarat dengan nilai-nilai barat yang kufur itu.‘


Demikianlah beberapa strategi Amerika dalam memanfaatkan PBB sebagai alat untuk mengotrol dan mengendalikan percaturan politik Internasional. Semua strategi tersebut digunakan semata-mata untuk mengokohkan ideologi kapitalismenya dan membendung munculnya kekuatan lawan, yaitu Islam dan komunis-sosialis. Sebaliknya, terhadap sejumlah negara yang berhaluan sama, seperti Inggris, Prancis, dan sebagainya, AS berusaha untuk menciptakan ketertergantungan mereka kepadanya; juga mencegah hal-hal yang dapat menggeser posisinya sebagai negara adidaya nomor satu.


Kekuatan Islam jelas merupakan ancaman nomor satu bagi AS, khususnya setelah Uni Soviet runtuh. Meskipun kekuatan Islam secara real, dalam bentuk sebuah Negara Khilafah, saat ini tidak ada, Amerika tetap cemas terhadap kemungkinan munculnya kekuatan tersebut. Oleh karena itu, dengan standar gandanya, Amerika selalu memanfaatkan PBB untuk menjegal munculnya kekuatan Islam.


 PBB Harus Diapakan?


Bagaimana sesungguhnya keberadaan PBB dan hukum bergabung ke dalamnya menurut pandangan Islam? Perkara ini penting diketahui oleh kaum Muslim, agar mereka dapat bersikap dengan benar, sesuai ketentuan Islam; tidak sekadar ikut-ikutan dan larut dalam arus opini yang muncul di tengah masyarakat.


Ditinjau dari segi asasnya, jelas PBB berdiri di atas asas yang bertentangan dengan hukum Islam. Organisasi ini didirikan di atas ideologi kufur Barat. Ideologi inilah yang dijadikan sebagai asas dalam pembentukan berbagai aturan, yang selanjutnya, secara dusta, dinamai sebagai Hukum Internasional. Hukum ini kemudian digunakan untuk mengatur hubungan antar bangsa-bangsa di dunia.


Ideologi kufur Barat ini pula yang dijadikan sebagai landasan dalam menyusun berbagai piagam atau deklarasi. Apa yang dinamakan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM), misalnya, jelas merupakan representasi nilai-nilai kekufuran tersebut.


Atas dasar ini, keberadaan PBB adalah haram. Bergabung menjadi anggotanya juga haram. Allah Swt. mewajibkan kaum Muslim untuk berhukum hanya pada syariat-Nya semata, dan mengharamkan mereka untuk berhukum kepada thâghût. Allah Swt. berfirman:


Apakah kalian tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada kalian dan apa yang diturunkan sebelum kalian? Mereka hendak berhukum kepada thâghût, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari thâghût itu. Setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. (QS an-Nisa’ [4]: 60).


Selain itu, ditinjau dari segi peranannya, PBB dan badan-badan perlengkapannya tidak lebih dari sekadar sarana bagi negara kafir, khususnya AS, untuk mengokohkan imperialismenya, terutama atas negeri-negeri Islam. Organisasi-organisasi ini terbukti telah menjadi sarana yang efektif bagi orang-orang kafir untuk menguasai kaum Muslim. Atas dasar ini, bergabung dengan organisasi-organisasi tersebut telah membuka jalan dan kesempatan bagi orang-orang kafir untuk menguasai kaum Muslim. Tindakan semacam ini adalah haram. Allah Swt. berfirman:


Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman. (QS an-Nisa’ [4]: 141).


Jelaslah, ditinjau dari sisi mana pun, keberadaan PBB adalah haram, dan bergabung dengan organisasi tersebut juga haram. Adalah kemunkaran yang amat besar jika para penguasa kaum Muslim bergabung dan berhukum pada PBB.


Organisasi inilah yang telah menimpakan berbagai musibah dan bencana tanpa henti-hentinya atas kaum Muslim. Hancurnya Khilafah Islam; terpecah-belahnya negeri-negeri Islam, munculnya krisis Palestina, Somalia, Bosnia, Perang Teluk; dan sederetan bencana lainnya tiada lain merupakan “buah karya” organisasi ini. Sejak berdirinya, PBB telah berperan “menyelesaikan” tidak kurang dari 150 pertikaian regional maupun internasional, dan untuk itu lebih dari 20 juta nyawa telah melayang. Inilah antara lain “prestasi” PBB.


Dengan melihat semua itu, bagi negeri-negeri Muslim, hanya ada satu tindakan yang dibenarkan syariat terhadap PBB, yaitu keluar dari organisasi ini dan membubarkannya. Satu-satunya wadah yang wajib dijadikan kaum Muslim untuk mengikat dan mempersatukan negeri-negeri mereka adalah Negara Khilafah; bukan organisasi seperti PBB dan yang serupa. Persatuan negeri-negeri Muslim dalam wadah Negara Khilafah inilah yang dapat membebaskan mereka dari berbagai krisis yang menimpa mereka.


M. Anwar Iman, aktivis Hizbut Tahrir, tinggal di Bogor.


Catatan Kaki:

1 W. Surya Endra, Kamus Politik, Study Group, Surabaya, 1979, hlm. 169.

2 Paul Kennedy, The Rise and Fall of Great Power: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, New York: Random House, 1987, hlm. 355.

3 Ibid, hlm. 368, 363.

4 Ibid, hlm. 369.

5 Abdul Qadim Zallum, Pemikiran Politik Islam, Al-Izzah, Bangil, 2001, hlm. 53.

6 Ibid, hlm. 56.

7 Hizb at-Tahrir, Mafahim Siyasiyah li Hizb at-Tahrir, 1969, Cet. ke-3, hlm. .

8 Frans E. Likadja dan Daniel frans Bessie, Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 147.

9 Abdur-Razzaq Lubis et al, Jerat Utang IMF, Mizan, Bandung, 1998, hlm. 159.

10 Ibid, hlm. 159.

11 Rudolf H. Strahm, Kemiskinan Dunia Ketiga: Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang, PT. Pustaka CIDESINDO, Jakarta, 1999, hlm. 97.

12 Global, Jurnal Politik Internasional 2, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 33.


Sumber tulisan: https://www.angelfire.com/journal2/alhidayah/Artikel/PBB_kendaraan_politik_AS.htm

Sunday, February 5, 2023

Benarkah Khilafah Bukan Satu-satunya Sistem Pemerintahan Dalam Islam?

 Benarkah Khilafah Bukan Satu-satunya Sistem Pemerintahan Dalam Islam? 


Soal:


Benarkah khilafah bukan satu-satunya sistem pemerintahan dalam Islam? Jika benar, apa dasarnya? Apakah, penerapan sistem Monarchi, Republik dan sejenisnya pasca runtuhnya Khilafah Islam bisa dijadikan sebagai dalil, bahwa di dalam Islam, ada sistem lain?


Jawab:


Untuk menilai, apakah Khilafah adalah satu-satunya sistem pemerintahan dalam Islam atau tidak: Pertama, harus merujuk pada nas syariah; al-Quran dan as-Sunnah serta dalil syariah yang lain, khususnya Ijmak Sahabat. Mengapa? Karena hanya al-Quran dan as-Sunnahlah yang menjadi representasi Islam. Adapun Ijmak Sahabat, karena merupakan kesepakatan Sahabat, bisa menyibak adanya dalil dari wahyu yang menyatakan apa yang mereka sepakati itu.


Kedua, memeriksa dan memastikan apakah ada di dalam nas-nas syariah tersebut sistem pemerintahan lain selain Khilafah, yang dinyatakan sebagai sistem Islam? Jika tidak ada, apakah sistem lain selain Khilafah itu bertentangan atau tidak dengan sistem Khilafah?


Dalam nas-nash syariah kita tidak menemukan sistem lain, selain Khilafah. Pemangkunya disebut Khalifah. Allah SWT berfirman:


وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةٗۖ ٣٠

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat, “Sungguh Aku menjadikan khalifah di muka bumi.” (QS al-Baqarah [2]: 30).

Imam al-Qurthubi [w. 671 H] menyatakan:


Ayat ini merupakan asal (dasar) dalam pengangkatan Imam dan Khalifah yang wajib didengarkan dan ditaati titahnya. Dengan itu suara kaum Muslim menyatu. Dengan itu pula hukum-hukum tentang Khalifah bisa diterapkan. Tidak ada perbedaan di antara umat dan para imam mazhab mengenai kewajiban tersebut, kecuali apa yang diriwayatkan dari al-‘Asham, yang memang tuli tentang syariah.


Dalam konteks Nabi Muhammad saw., Allah SWT berfirman:


وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ ٤٩

Hendaklah kamu [Muhammad] menerapkan hukum di antara mereka mengikuti apa yang Allah turunkan dan janganlah Engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah terhadap  tipudaya mereka yang bisa memalingkan kamu dari sebagian apa yang Allah turunkan kepadamu (QS al-Maidah [5]: 49).

Ayat ini jelas berisi perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw. agar beliau memerintah umat manusia berdasarkan wahyu-Nya, sekaligus larangan untuk mengikuti hawa nafsu mereka karena bisa memalingkan dan meninggalkan sebagian ataupun keseluruhan wahyu yang telah Allah turunkan.


Dalam melaksanakan titah-Nya, Nabi saw. kemudian mendirikan negara di Madinah. Nabi sendiri yang menjadi kepala negaranya, Abu Bakar dan ‘Umar ra. sebagai wazir (pembantu)-nya. Negaranya disebut Daulah Nubuwwah karena yang memimpin adalah Nabi. Nabi saw. bersabda:


تَكُوْنُ النُّبُوَّة فِيْكُمْ مَا شَاءَ الله أَنْ تَكُوْنَ، ثمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا

Ada era Kenabian  di tengah-tengah kalian. Dengan kehendak Allah, ia tetap ada. Kemudian Dia akan mencabutnya jika Dia berkehandak untuk mencabutnya (HR Ahmad).

Mengenai Abu Bakar dan ‘Umar ra. jelas dinyatakan oleh Nabi saw.:


وَأَمَّا وَزِيْرَايَّ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ فَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ

Dua pembantuku dari penduduk bumi adalah Abu Bakar dan ‘Umar (HR at-Tirmidzi). 1

Nabi saw. tidak hanya menunjuk Abu Bakar dan ‘Umar sebagai pembantu, tetapi juga para sahabat yang lain. Ada yang menjadi anggota Majelis Syura, Wali, Qadhi, Panglima Perang, Penulis Wahyu, Pemungut Zakat, dan sebagainya. Nabi saw. telah memerintah Daulah Nubuwwah ini selama 10 tahun di Madinah. Islam pun tegak sebagai peradaban dan sistem kehidupan secara kaffah. Menebar rahmat ke seluruh penjuru dunia. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuannya, dalam sepuluh tahun, Nabi saw. telah berperang 28 kali, yang langsung beliau pimpin sendiri.2 Ditambah 70 kali pengiriman detasemen militer semasa hidup beliau, yang dipimpin oleh para Sahabat. Persia dan Romawi pun tidak berkutik. Seluruh Jazirah Arab tunduk di bawah kekuasaan Islam. Wilayahnya ketika itu meliputi Saudi Arabiyah, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman dan Yaman.


Sebelum wafat, Nabi saw. bersabda:


كَانَتْ بَنُوْ إِسْرَاِئيْلَ تَسُوْسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِي خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَ بَعْدِيْ وَسَتَكُوْنُ خَلَفَاءُ فَتَكْثِرُ

Dulu Bani Israil telah diperintah oleh para nabi. Ketika seorang nabi wafat, ia digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada lagi nabi setelahku. Yang ada adalah para khalifah. Jumlah mereka banyak (HR Muslim).

Nabi saw. dengan jelas tidak menyebut penggantinya dengan sebutan yang lain, selain Khalifah, bentuk jamaknya, Khulafa’. Institusi yang menggantikan Daulah Nubuwwah ini disebut oleh Nabi saw. sendiri dengan istilah, Khilafah ‘ala Minhaj an-Nubuwwah.


Tidak hanya menyebut pemangku dan institusinya. Nabi saw. pun berpesan untuk memegang teguh “tuntunan” tersebut dan tidak melepaskannya. Beliau bersabda:


عَلَيْكُمْ بِسُنَّتي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمُهْدِيِّين مِنْ بَعْدِيْ، عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

Kalian wajib menggenggam Sunnahku dan sunah para Khalifah Rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Gigitlah ia (Sunnahku dan Sunnah mereka) dengan gigi geraham (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi).

Karena itu, begitu Nabi saw. wafat, para Sahabat sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Mengangkat khalifah sebagai pengganti Nabi saw. (sebagai kepala negara, red.). Karena itu mereka mengadakan musyawarah di Saqifah Bani Sa’idah. Akhirnya, disepakatilah, Abu Bakar as-Shiddiq ra. sebagai khalifah. Beliau menggantikan Nabi saw. dalam mengurus urusan agama dan dunia.3


Sejak Abu Bakar memerintah, kemudian ‘Umar, ‘Utsman, ‘Ali dan al-Hasan ra. mereka disebut Khulafa’ Rasyidun. Institusinya disebut Khilafah Rasyidah. Istilah Khilafah terus digunakan meski kadang mengalami kesalahan dalam penerapannya. Sebut saja Khilafah Umawiyah, ‘Abbasiyah dan ‘Utsmaniyah. Dasarnya adalah hadits Muslim di atas.4 Meski ada juga yang mensyaratkan, harus dari kalangan Quraisy, baru layak disebut Khalifah, dan Khilafah.


Karena itu, baik Imam an-Nawawi maupun Ibn Khaldun, sepakat bahwa Khalifah, Imam dan Amirul Mukminin, atau Imamah dan Khilafah, adalah sinonim; kata yang berbeda dengan konotasi yang sama.5


Dari semua nas syariah, baik al-Quran maupun as-Sunnah, maupun dalil syariah, yaitu Ijmak Sahabat, juga penjelasan para ulama mu’tabar, jelas bahwa tidak ada sistem pemerintahan lain di dalam Islam, kecuali Khilafah.


Dalam praktiknya memang ada penyimpangan. Pada era Khilafah Umawiyah, ‘Abbasiyah hingga ‘Utsmaniyah, misalnya, suksesi kepemimpinan dilakukan dengan sistem waris, sebagaimana yang dipraktikkan dalam sistem Monarchi. Ini merupakan kesalahan dalam menerapkan sistem Khilafah. Bukan berarti tidak lagi menggunakan sistem Khilafah.


Adapun penerapan sistem Monarchi, Republik, Demokrasi dan sebagainya, pasca runtuhnya Khilafah, hingga saat ini baru terjadi setelah era penjajahan negara-negara Barat di negeri kaum Muslim. Itu pun setelah mendapatkan justifikasi dan legalisasi dari para intelektual yang telah mengenyam pendidikan Barat. Mereka menyatakan bahwa Islam tidak bertentangan dengan Monarchi, Republik, Demokrasi.


Padahal faktanya tidak demikian. Faktanya, Monarchi, Republik dan Demokrasi tidak bersumber dari Islam, bahkan bertentangan dengan Islam. Karena itu tidak ada satu nas dan dalil syariah pun yang bisa digunakan untuk membuktikan keberadaan sistem tersebut di dalam Islam.


WalLahu a’lam. [KH. Hafidz Abdurrahman]


Catatan kaki:


1        Al-Imam al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman bin ‘Abdurrahim al-Mubarakfuri, Tuhfatu al-Ahwadhi fi Syarh Sunan at-Tirmidzi, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, t.t., Juz X/113.


2        Az-Za’im ar-Rukn Syit Mahmud Khatthab, ar-Rasul al-Qaid, Mansyurat Dar Maktabah al-Hayat, Beirut, Cetakan II, t.t., hal. 286-292.


3        Ibn Hisyam, as-Sirah an-Nabawiyyah, Juz IV/664; Al-Imam al-‘Allamah al-Hafidz as-Suyuthi, Tarikh al-Khulafa’, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, Cetakan I, 1408 H/1988 M,  hal. 52-53; as-Shun’ani, Subul as-Salam, Juz II/111.


4        ‘Abdullah bin ‘Umar bin Sulaiman ad-Dumaiji, al-Imamah al-‘Udhma ‘Inda Ahli as-Sunnah wa al-Jama’ah, Mu’assah Thabah li al-I’lam, Mesir, Cetakan III, 1434  H/2013 M,  hal. 40-41.


5        ‘Abdullah bin ‘Umar bin Sulaiman ad-Dumaiji, al-Imamah al-‘Udhma ‘Inda Ahli as-Sunnah wa al-Jama’ah, Mu’assah Thabah li al-I’lam, Mesir, Cetakan III, 1434  H/2013 M,  hal. 32; Imam an-Nawawi, Raudhatu at-Thalibin, Juz X/49; Ibn Khaldun, Muqaddimah, hal. 190.


#minang #minangtaatsyariah #minangbertauhid #bukittinggibertauhid #kotapadang #padang #sumbar #sumaterabarat #solok #kotasolok #solokselatan #padangpanjang #bukittinggi #pariaman #kotapariaman #payakumbuh #maninjau #agam #sawahlunto #dharmasraya #batusangkar #lubukbasung #lubukalung #minangkabau #Lenteraminang #Lenteraminang #adatbasandisyaraksyarakbasandikitabullah #katamutiara #muhammadsaw #islam #hijrah # #syarakid

Friday, February 3, 2023

ASAL NAMA KERAN AIR : AL HANAFIYAH

 ASAL NAMA KERAN AIR : AL HANAFIYAH


Oleh : Ahmad Syahrin Thoriq 


Dalam bahasa arab keran air disebut dengan istilah Hanafiyah. Namanya sama dengan sebutan salah satu dari empat madzhab fiqih ahlusunnah wal jama'ah, yakni madzhab Hanafiyah.


Apakah ada hubungannya ? Iya ternyata ada hubungan antara madzhab Hanafi dengan sebab penamaan keran air dengan nama al Hanafiyah ini.


Di masa lalu, termasuk di negeri Mesir, sarana berwudhu di masjid-masjid adalah menggunakan sumur atau juga kolam buatan. Di mana jama'ah yang bersuci menggunakan gayung untuk menciduk air atau bahkan langsung memasukkan anggota tubuh yang dibasuhnya ke dalam kolam buatan tersebut.


Karena cara bersuci yang demikian, di mana banyak orang yang mengambil air dengan kedua telapak tangannya serta mencelupkan langsung kakinya saat membasuh kaki, sehingga air bekas bersuci itu otomatis kembali ke dalam kolam.


Akhirnya timbul bencana kesehatan di beberapa daerah, di mana orang berpenyakit menular juga berwudhu di tempat sama, sehingga menularkan berbagai penyakit. Air menjadi tercemar. 


Akhirnya beberapa masjid berinisiatif membuat aliran air lewat pipa dan memberikan keran sebagai sarana berwudhu. Yang paling terkenal adalah masjid yang dibangun Ali Pasha pada tahun  1448 M yang banyak disebut sebagai sebab munculnya kontroversi penggunaan keran untuk berwudhu.


Kala itu mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah tegas menyatakan bahwa penggunaan keran untuk berwudhu adalah bentuk dari perbuatan bid'ah yang tercela. Sebab dipandang sebagai perbuatan muhdats (baru) yang masuk dalam ibadah ritual, yakni berwudhu.


Satu-satunya madzhab yang bersuara menyatakan bahwa keran air bukan perkara bid'ah pada saat itu adalah ulama dari kalangan madzhab Hanafiyah. Karena itulah kemudian uniknya, keran air dalam bahasa arab ikut disebut dengan nama madzhab ini : Hanafiyah.


Setelah berlalu sekian waktu, madzhab lain akhirnya bisa menerima kehadiran "Hanafiyah" untuk di jadikan sarana berwudhu. Tak terkecuali masjid- masjid di Indonesia yang masyarakatnya bermadzhab Syafi'iyah.


Dahulu di era tahun 80 an masih banyak kita jumpai masjid dengan kolam wudhunya (jeding). Tapi sekarang, nyaris sudah tidak ada. Semua masjid telah menggunakan keran air. Kalau toh masih ada masjid dengan kolam di halamannya, biasanya itu hanya untuk memperindah taman  dan halaman masjid saja, tidak difungsikan sebagai sarana untuk bersuci.


Dari sini kita belajar bahwa fatwa dan hukum itu bisa mengalami pergeseran. Boleh jadi di suatu masa sesuatu itu nyaris dihukumi bid'ah, tapi begitu di masa berikutnya bisa jadi para ulama akan menganggap itu sebagai perkara yang mubah saja. 


Dan kasus-kasus serupa banyak kita jumpai juga di zaman kita ini. Contohnya, pada awal mula maraknya penggunaan alat rekam video dan foto, nyaris ulama-ulama di negara tertentu seperti yang ada di Arab Saudi mengharamkannya, karena dianggap hukumnya sama dengan melukis makhluk hidup yang ada larangannya dalam agama.


Begitu ada ulama seperti syaikh Yusuf al Qaradhawi menfatwakan bahwa foto hukumnya boleh dan tidak sama dengan hukum menggambar, banyak pihak terutama para bocil yang membully dan menuduh beliau dengan tuduhan sesat.


Namun dengan berjalannya waktu, banyak pihak yang tadinya mengharamkan, sudah mulai bisa menerima fatwa kebolehan media rekaman visual. 


Ada yang masih membolehkan video tapi tidak membolehkan foto, ada yang membolehkan foto tapi seperlunya. Meski tetap ada saja yang keukeuh dengan fatwa lamanya. Pokoknya haram. Ketika mereka yang mengharamkan ternyata punya jejak digital video dan foto, katanya itu karena darurat....


Ya nggak masalah. Paling tidak suara sudah tidak bulat lagi dalam mengharamkan dan menuduh yang membolehkan potografi dengan vonis bid'ah dan sesat. 


Saya dulu tahun 90 an punya teman yang paling keras mengharamkan foto. Saya ingat betul, dia pernah marah dan sesudahnya saya tidak ditegur sampai sekian lama, sebabnya karena masuk ke majelisnya dan saat itu saya menenteng kamera.


Sampai era instagram dan facebook masuk, eh ternyata keadaan sudah berubah. Malah dia keranjingan posting foto selfi dan upload video pendek aktivitas sehari-harinya.


Saya pun bisa tersenyum, meski sempat bingung, mau mengucap apa setelahnya : Alhamdulillah atau innalillah ?

Friday, January 13, 2023

RAPBN 2023: Pemerintah dan DPR Kejamnya Lebihi Penjajah Belanda

 *RAPBN 2023: Pemerintah dan DPR Kejamnya Lebihi Penjajah Belanda*

 https://energyworld.co.id/2022/12/23/rapbn-2023-pemerintah-dan-dpr-kejamnya-lebihi-penjajah-belanda/


*RAPBN 2023: Pemerintah dan DPR Kejamnya Lebihi Penjajah Belanda*


By Redaksi- December 23, 20220252


OLEH 

Dr Memet Hakim

Pengamat Sosial & Keuangan

Ketua APIB


_Alhamdulillah RAPBN 2023 telah dirilis oleh Kemenkeu, apakah RAPBN ini sudah ideal ?_


*Melihat besaran pajak sebesar 70% dari total penerimaan Negara, berarti Pemerintah bersama DPR kejamnya melebihi penjajah Belanda*


Penerimaan berupa dari Dividen BUMN hanya 37 T (1.5 %) dari total. penerimaan Negara, padahal assetnya tercatat sekitar 9.000 T.


Jika dipatok 5% saja dividennya, maka BUMN dapat menyumbang sebesar 450 T. 


*Ini menggambarkan di BUMN ada masalah serius dalam manajemennya, harus diaudit oleh tim independen.* Bisa juga disebut gagal menterinya.


*Pendapatan non pajak sekitar 18%, termasuk dari Bumn juga. Pendapatan Bea & Cukai sekitar 12%. Hal ini menggambarkan bahwa penggalian dana dari SDA sangat minim. Pemerintah terbiasa dan tidak mau berpikir dan berusaha lebih kuat buat rakyatnya.*


_*Bayangkan Negeri Belanda selama 350 tahun hidupnya ditopang oleh VOC dari perdagangan rempah2 & hasil perkebunan. Sekarang kita punya selain Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Perikanan, Minyak, Gas dan Tambang yg bukan main besarnya. Entah apa yg terjadi dengan pemerintah dan DPR yg selalu menghitung APBN ini. Seolah SDA itu tidak dianggap penting.*_


*Negara Timur Tengah bisa membebaskan rakyatnya dari Pajak, Listrik, Kesehatan, Pendidikan karena pengelolaan SDA nya benar-benar untuk rakyat. Kenapa di negara kita tidak bisa ?*


Postur APBN Tahun Anggaran 2023 (miliar rupiah)


*Uraian RAPBN APBN*


*A. PEND. NEGARA 2.463.024,9*

I. Penerimaan Perpajakan 2.021.223,7

1. Penerimaan Pajak 1.718.032,8

2. Pend. bea & Cukai 303.190,9

II. Penerimaan Non Pajak 441.391,8

III. Hibah 409,4


*B. BELANJA NEGARA 3.061.176,3*

I. Belanja Pem. Pusat 2.246.457,9

1. Belanja K/L 1.000.844,7

2. Belanja Non-K/L 1.245.613,1

II.Transfer Ke Daerah 814.718,5


*C. KES. PRIMER (156.751,4)*


*D. DEF. ANGGARAN (A-B) (598.151,4)*

Defisit Anggaran thd PDB (2,84%)


*E. PEMB. ANGGARAN 598.151,4*

Pembiayaan Utang 696.317,6

Pembiayaan Investasi. (175.955,3)

Pemberian Pinjaman. 5.284,7

Kewajiban Penjaminan. (330,5)

Pembiayaan Lainnya 72.834,9


*Sumber : KemenKeu 2022*


_Yang lebih aneh lagi, pendapatan cuma 2.463.024,9 T, mau belanja sebesar 3.061.176,3 T. Lebih besar pasak dari pada tiang. 


Besaran bayar utang sebesar 696.317,6 T sebesar 28 % dari pendapatan negara, ini besar sekali, tidak wajar. Artinya secara riil uang yg bisa dibelanjakan cuma 72 % dari pendapatan megara._


*BUMN yang diandalkan untuk setor cuma Bank dan telkom. Bidang lainnya tidak dilirik. Bayangkan perbankan itu perusahaan jasa yang dianggap riba, malah dijadikan andalan. Ini jelas tidak benar. Seluruh perusahaan jasa seperti Bank, listrik, Kereta Api, dll tidak layak ambil untung besar. Kedepan bunga pinjaman termasuk jasa keuangan, listrik, angkutan umum harus diturunkan.*


_*Yang harus digenjot adalah produksi dan pendapatan Minyak, Gas, Batubara, Nikel, Emas dan hasil perkebunan, Kehutanan, Perikanan, dll. Minyak bumi misalnya dari asumsi 666.000 barrel, menurut ahlinya bisa ditingkatkan ke level 1.000 barrel/hari. Tambang Batubara, Nikel, Alumunium, Logam mulia dll.*_


*Production Sharing contract* yang biasa dilakukan oleh SKK Migas, dapat dicontoh untuk diterapkan pada perusahaan asing diberbagai bidang yang menggunakan SDA. 


Sektor ini diprediksi bisa menghasilkan ribuan Trilyun.


_Pendapatan lainnya seperti pajak orang asing termasuk Pph, Visa, fiskal, Bea Masuk harus didongkrak. Konon kabarnya tka cina yang jumlahnya sudah diatas 30 jutaan kalo pajak penghasilannya x 1 juta saja = 30 Tx12 = 360 T, belum dari visa, fiskal dll._


Semua upaya non pajak tersebut di atas dapat mendukung penerimaan negara, selanjutnya tentu bisa mengurangi dan membebaskan pajak Bumi dan Bangunan misalnya.


Sekedar perbandingan GDP atau PDB merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kondisi perekonomian suatu negara. GDP per capita di Indonesia tahun 2021 adalah US$ 4.700/tahun dan di Singapura $ 61.000. 


Pendapatan bulanan 2022 di Singapura adalah 4,146 USD, sedang di Indonesia cuma 270 USD. 


Jika pendapatan bulanan seperti di Singapura wajar saja pajaknya besar, *lha di Indonesia cuma 170 USD.masih mau diperas lagi ? Rasanya kejam sekali.*


Sudah saatnya Menkeu dan jajaran serta DPR bepikir ulang tentang struktur Penerimaan dan Belanja Negara ini, jangan sampai lebih kejam dari penjajah Belanda.


Dari segi pemerataan belanja 814.718,5 T dikirim ke daerah, sisanya 1.648.306,4 T dibelanjakan oleh Pemerintah Pusat. 


Pola ini mencerminkan tidak adanya kepercayaan pemerintah pusat pada pemerintah daerah. 


*Sekitar 66 % uang berputar di Jakarta yg penduduknya 11 juta dan 33 % untuk daerah yang memiliki penduduk 265 juta jiwa. Akibatnya korupsi akan bertambah subur di Jakarta.*


Bandung, 22 Desember 2022

Tuesday, January 10, 2023

ISLAM ITU RAHMATAN LIL ALAMIN, JANGAN BENTURKAN UMMAT ISLAM DENGAN NARASI PANCASILA DAN NKRI

 #PeringatanBuatAktivisIslamPhobiaLiberal


ISLAM ITU RAHMATAN LIL ALAMIN, JANGAN BENTURKAN UMMAT ISLAM DENGAN NARASI PANCASILA DAN NKRI


Akhir-akhir ini kita masih menyimak ada narasi yang ingin membenturkan Umat Islam di Indonesia dengan Pancasila dan NKRI. 


Seolah-olah pilihan hidup menjadi muslim yang taat kepada ajarannya bertentangan dengan konsensus di atas, dianggap tidak nasionalis dan pancasilais. 


Ini adalah pandangan yang sangat keliru dan perlu kita koreksi atau luruskan. Bahwa para pendiri bangsa dahulu tidak pernah menjadikan Pancasila sebagai alat politik untuk menyerang kehidupan beragama. Namun fakta sebaliknya, orang-orang yang mengaku-aku pancasilaislah yang gemar menyudutkan kaum beragama, kemudian sibuk membangun polarisasi di tengah masyarakat.


Seyogyanya para Intelektual Malpraktek “Aktifis Islam Liberal" dan "Islamophobia" bertaubat walaupun Islam liberal di Indonesia pernah mempunyai sepak terjang. Berbagai kampanye berjargon liberalisme; feminisme; kebebasan pendapat; pro LGBT; Miras; hingga hak-hak asasi. Kini mulai luntur. Gerakan yang banyak mendapat counter umat islam. Ada perubahan fase semenjak era Pilkada DKI, dimana jargon liberalisme itu akhirnya luntur karena mereka terjun menjadi buzzer politik mendukung salah satu calon. Tidak ada lagi literasi, tidak ada lagi didengar mengenai suara tentang studi islam versi liberal. Karena memang pada dasarnya mereka intelektual malpraktek yang menunggangi islam sebagai eksistensi.


Kepayahan mereka dalam mengolah konten buzz juga itu-itu saja. Tidak jauh dari hal berbau SARA, karena mereka hanya bisa mengolah konten itu dengan basic skill mereka lakukan propaganda liberalisme. Itulah mengapa mereka tidak memahami branding, bahkan isu SARA dengan kombinasi framing media menjadi andalan. Modal spin dan framing headline media, mereka bisa menjadi apa saja sekarang. Mulai dari ahli anggaran, ahli kolam, ahli transportasi, ahli perda, tapi lucunya selalu menampar wajah sendiri. 


Kualitas aktifis yang bermetamorfosa menjadi buzzer politik. Mengandalkan headline dan selalu gagal dengan narasi karen kerap fakta yang disodorkan selalu bertolak belakang dengan apa yang merek sajikan di lini masa. Itulah mengapa mereka disebut “intelektual malpraktek” bahkan plagiat pemikiran.


Jangankan pada saat ini, saat mereka menjadi buzzer politik atau remah oligarkian. Saat mereka jadi aktifis islam liberal saja mereka hanya lakukan plagiasi atau menjadi plagiat pemikiran dengan studi mereka mengenai islam. Plagiat pemikiran karena benar-benar menjiplak pemikiran kalangan orientalis barat, dan lawas. Mereka menganggap diri mereka modern namun menyadur pemikiran usang orientalis barat? Wajar jika gelar “intelektual malpraktek” disematkan. Menjadi buzzer politik saja mereka gagal apalagi bicara intelektualitas dalam studi islam melalui tafsir liberalisme.


Kaum Liberal Indonesia dengan gegap gempita menggembar-gemborkan penerapan Hermeneutika dalam Studi Al-Qur’an. Nyatanya, jauh sebelum kaum Liberal Indonesia menggaungkan hal tersebut, adalah Pendeta Alphonse Mingana (1881-1937) seorang Kristen Iraq yang juga Dosen Theologi di Birmingham University – Inggris, dalam buku “Syriac Influence on The Style of The Kur’an” yang diterbitkan pada tahun 1927, menyatakan : “Sudah tiba masanya untuk melakukan kritik teks terhadap Al-Qur’an, sebagaimana telah kita lakukan terhadap Bibel Yahudi yang berbahasa Ibrani-Aramik dan kitab suci Kristen yang berbahasa Yunani.”


Kaum Liberal Indonesia dgn super semangat mengkampanyekan tentang perlunya membuat Tafsir Al-Qur’an edisi kritis. Nyatanya, jauh sebelum kaum Liberal Indonesia kampanyekan hal tersebut, adalah Arthur Jeffery (1893-1959) seorang tokoh Kristen Methodist dari Australia, dalam buku “The Qur’an as Scripture” yang diterbitkan pada tahun 1952, menyatakan : “Apa yang kita butuhkan, bagaimana pun, adalah Tafsir Kritis yang mencontohi karya yang telah dilakukan Orientalis Modern sekaligus menggunakan metode-metode penelitian kritis modern untuk Tafsir Al-Qur’an.”


Selain itu, masih ada Abraham Geiger (1810-1874) yang melakukan kajian Al-Qur’an dari konteks ajaran Yahudi, dan Gustav Weil (1808-1889) yang melakukan kajian Al-Qur’an secara kronologis, serta Theodor Noldeke (1836-1930) yang melakukan kajian kritis asal muasal Al-Qur’an, juga Pdt. Edward Sell (1839-1932) yang menggunakan metodologi “Higher Criticism” terhadap Al-Qur’an, lalu Ignaz Golziher seorang Yahudi asal Hungaria yang pernah menjadi mahasiswa di Universitas Al-Azhar – Mesir dan sahabat baik Christian Snouck Hugronye.


Kaum Liberal Indonesia dengan sangat agresif mendorong penyatuan semua agama dengan konsep pluralisme, inklusivisme dan multikulturalisme. Nyatanya, para Theolog dari kalangan Protestan seperti John Hick dan Paul F. Knitter, mau pun dari kalangan Katholik seperti Raimundo Panikkar, sudah lebih dulu menyuarakannya. Sampai akhirnya, Paus Yohannes Paulus II turun tangan pada tahun 2000 dengan mengeluarkan “Dekrit Dominus Yesus” untuk menghadapi serbuan pluralisme di kalangan umat Kristiani. 


Di kalangan umat Hindu ada nama Ram Mohan Roy (1772-1833) yang mencampur aduk-kan ajaran semua agama, yg kemudian ajarannya dilanjutkan oleh Debendranath Tagore dan Kashub Chandra Sen. Kemudian gerakan ini semakin kuat diusung di kalangan Hindu oleh Ramakrishna (1836-1886) dan Vivekananda (1863-1902).


Kaum Liberal Indonesia menggelorakan semangat perkawinan sejenis. Nyatanya, jauh sebelum kaum Liberal Indonesia meneriakkan legalisasi Homoseksual dan Lesbianisme, adalad Eric James, seorang pejabat gereja Inggris melalui bukunya “Homosexuality and a Pastoral Church” telah menghimbau gereja agar toleransi kehidupan Homoseksual dan Lesbianisme serta izinkan perkawinan sejenis. 


Bahkan pada November 2003, para pastor Gereja Anglikan di New Hampshire AS sepakat mengangkat Uskup Homoseks bernama Gene Robinson. Karenanya, di banyak negara Barat, Homosex dan Lesbi tidak dianggap sebagai kejahatan selama masyarakat menerimanya. Bahkan edannya, pada media Juni 2011, Dewan Hak Asasi Manusia – Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM-PBB), dengan dukungan suara 23 negara melawan 19 negara yang menolak, sedang 3 negara abstain, mengeluarkan “Resolusi Persamaan Hak bagi semua orang tanpa memandang Orientasi Seksual”, yang isinya mengakui dan menjamin Homosex dan Lesbi sebagai Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga pelarangan Homosex dan Lesbi di negara mana pun akan dianggap sebagai pelanggaran HAM.


Aneka Hujatan Kaum Liberal Indonesia terhadap Al-Qur’an, seperti tuduhan keji bahwa Al-Qur’an sebagai produk budaya, produk bahasa dan produk sejarah, serta tuduhan jahat bahwa Al-Qur’an provokatif, diskriminatif, tidak autentik dan tidak suci, termasuk fitnah biadab bahwa Al-Qur’an hanya merupakan hasil kongkalikong antara Muhammad dengan para Shahabatnya, ternyata semuanya hanya “jiplakan” dari berbagai fitnah dan tuduhan yang pernah dilontarkan para Orientalis Barat sejak zaman Leo III (717-741) yang pernah berpolemik dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz RA melalui surat, hingga kini. 


Sepanjang sejarah Orientalis telah melahirkan manusia-manusia penghujat Islam antara lain : Johannes Damascus (652-750) yang memfitnah Nabi SAW sebagai hypersex, dan Abdul Masih Al-Kindi (sekitar Th.873) yang risalahnya dijadikan “rujukan” untuk menghujat Islam, Petrus Veberabilis (1094-1156) yang dipuja kalangan Orientalis sebagai “Bapak Penaklukan Pemikiran”, dan Ricoldo da Monte Crice (1243-1320) yang menyatakan bahwa Islam dan Al-Qur’an adalah buatan setan, serta Martin Luther (1493-1546) yang mencela Al-Qur’an sebagai takhayyul dan ketololan.


Masih banyak lagi aneka pemikiran Orientalis Barat yang “dijiplak” oleh kaum Liberal Indonesia. Jika kita paparkan disini satu per satu, maka akan memakan ratusan bahkan ribuan halaman. Hal ini menjadi bukti autentik bahwa kaum Liberal Indonesia tidak punya keberanian untuk berfikir, dan tidak memiliki sikap kritis sejati, serta sama sekali tidak produktif. Kaum Liberal Indonesia hanya “plagiat pemikiran” yang menjiplak sana sini dari aneka pemikiran Orientalis yang sesat dan menyesatkan.


Kesimpulannya, banyak klaim prematur bahwa gagasan atau pemikiran Islam liberal adalah gerakan pembaharuan islam dengan topeng berlabel moderat. Dan selalu menunjuk pengkritiknya dengan istilah konservatif. Padahal mereka adalah club #inkarsunnah, plagiat gagasan orientalis barat klasik. Alur pemikiran mereka adalah produk daur ulang


Sekian.

Monday, January 9, 2023

Baiat...

 *Tiga Model Pemilihan Khalifah Rasyidin*


Hingga wafatnya, Nabi Muhammad SAW tidak mewasiatkan siapa penggantinya.Karena itu, pemilihan pengganti Nabi sebagai kepala negara (khalifah ar-rasul) dilakukan melalui musyawarah diantara para sahabat Nabi. Secara umum ada tiga model pemilihan yang diterapkan di era khilafah rasyidah atau kha lifah yang adil dan bijaksana. Berikut faktanya:


*PEMILIHAN ABUBAKAR ASH SHIDDIQ (MODEL PERTAMA)*


Khalifah dipilih lewat musyawarah wakil wakil dari kalangan Muhajirin dan Anshar secara terbatas (bai’at in’iqad) pada hari pertama Nabi wafat bertempat di Tsaqifah Bani Sai’dah (kediaman Sa’ad bin Ubadah di Madinah), kemudian dilanjutkan dengan bai’at ta’at di Masjid Nabawi pada hari kedua Nabi wafat. Kronologinya sebagai berikut:


*TAHAP I*


Saat Nabi wafat, terjadi kegoncangan. Mulai muncul tanda-tanda perpecahan kepemimpinan politik. Antara lain munculnya pendapat bahwa kalangan Anshar mengangkat khalifah sendiri, begitu pun dengan kalangan muhajirin yang juga mengangkat khalifah sendiri. Sementara itu, di sebagian kawasan di jazirah Arab mulai memperlihatkan tanda-tanda memisahkan diri, bahkan muncul sejumlah orang yang mengaku sebagai nabi.


Pada hari wafatnya Nabi, Umar bersama Abubakar serta kaum Muhajirin lainnya menuju tempat kaum Anshar berkumpul di Tsaqifah Bani Sa’idah. Saat tiba disana, berdiri juru bicara dari kalangan Anshar yang menyatakan muncul tanda-tanda kaum Muhajirin akan men dominasi mereka di tempat tinggal mereka (Madinah), dan mengambil kekuasaan dari kaum Anshar. Saat itu dari kalangan Anshar juga muncul usulan agar kaum Anshar memilih khalifah sendiri dan orang-orang Quraisy (Muhajirin) juga memilih khalifah sendiri, yang disampaikan dengan ungkapan "ana juzailuha al-muhakkak wauzaiquha almurajjab," yang berarti akulah pemimpin yang tertingi. Konon yang berkata demikian adalah Al Hubab bin al Munzir.


Sebuah riwayat menyatakan Abubakar saat itu menyampaikan, "Kalian mengetahui bah wa Rasulullah pernah bersabda,’‘Andai saja manusía menempuh jalan di satu lembah semen tara kaum Anshar menempuh satu jalan, maka pastí akan kutempuh jalan kaum Anshar’. Dan engkau telah mengetahui wahai Sa’ad (Sa’ad bin Ubadah) bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda —saat itu engkau sedang duduk- ‘Sesungguhnya kaum Quraisy-lah yang paling berhak menjadi pemimpin. Kebaikan manusia akan mengikuti kebaikan yang ada pada mereka dan kejelekan manusia akan pula mengikuti kejelakan yang ada pada mereka’. Maka Sa’ad berkata, ‘Engkau benar, kami hanyalah menjadi wazir dan kalianlah yang menjadi Amir’."


Riwayat lain menyebutkan saat itu Abubakar juga mengatakan dia rela jika urusan khalifah diserahkan kepada satu dari dua orang (Umar dan Abu Ubaidah bin al-Jarrah). Saat itu, muncul keributan. Untuk mencegah perselisihan, Umar kemudian berkata kepada Abu bakar, "Berikan tanganmu wahai Abubakar". Maka Abubakar memberikan tangannya dan Umar segera membaiatnya, diikuti seluruh kaum Muhajirin, kemudian kaum Anshar.


Riwayat lain menyatakan Umar berkata ke pada yang hadir di Tsaqifah Bani Sa’idah, "Yang paling berhak menggantikan Rasulullah SAW adalah sahabatnya yang menyertainya dalam gua (Gua Hira, saat permulaan Hijrah –Red). Dialah Abubakar yang selalu terdepan dan paling di utamakan. Kemudian segera kutarik tangannya dan ternyata ada seorang Anshar (sebuah riwayat menyatakan dia adalah Basyir bin Sa’ad, ayah an-Nukman bin Basyir) yang lebih dahulu menariknya dan membai’atnya sebelum aku sempat meraih tangannya. Setelah itu baru aku membaiatnya dengan tanganku yang kemudian diikuti oleh orang ramai."


Kitab Fathur ar-Rabbani menyatakan soal bai’at itu Abubakar mengatakan menerima pembai’atan itu karena takut fitnah akan datang yaitu murtadnya orang-orang Arab setelah wafatnya Nabi.


Beberapa saat sebelum wafatnya, Umar menjelaskan hal ihwal bai’at kepada Abubakar itu di Masjid Nabawi. "Demi Allah, kami tidak pernah menemui perkara yang lebih besar dari perkara bai’at terhadap Abubakar. Kami sangat takut jika kami tinggalkan mereka tanpa ada yang dibai’at, maka mereka (Anshar) kembali membuat bai’at. Jika seperti itu kondisinya kami harus memilih antara mematuhi bai’at mereka padahal kami tidak merelakannya, atau menentang bai’at mereka yang pasti akan menimbulkan kehancuran. Maka, barang siapa membai’at Amir tanpa musyawarah lebih dahulu, bai’atnya dianggap tidak sah. Dan tidak ada bai’at terhadap orang yang mengangkat bai’at terhadapnya, keduanya harus dibunuh."


*TAHAP II*


Setelah pembai’atan di Tsaqifah Bani Sa’idah, keesokan harinya Abubakar dibai’at secara umum (bai’at ta’at) di masjid. Para sahabat yang sebelumnya hadir di Tsaqifah juga hadir di masjid.


Usai bai’at umum itulah Abubakar menyampaikan pidatonya yang terkenal: *"…sesung guhnya aku telah dipilih sebagai pimpinan atas kalian, dan bukanlah aku yang terbaik. Maka jika aku berbuat kebaikan bantulah aku, dan jika aku bertindak keliru maka luruskanlah aku. Kejujuran adalah amanah, sementara dusta adalah suatu pengkhinatan*. Orang yang lemah di antara kalian sesungguhnya kuat di sisiku hingga aku dapat mengembalikan haknya kepadanya Insya Allah. Sebaliknya siapa yang kuat di antara kalian maka dialah yang lemah disisiku hingga aku akan mengambil darinya hak milik orang lain yang diambilnya. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad di jalan Allah kecuali Allah akan timpakan kepada mereka kehinaan, dan tidaklah suatu kekejian tersebar di tengah suatu kaum kecuali adzab Allah akan di timpakan kepada seluruh kaum tersebut. *Patuhilah aku selama aku mematuhi Allah dan RasulNya. Tetapi jika aku tidak mematuhi keduanya maka tiada kewajiban taat atas kalian terhadapku* Sekarang berdirilah kalian untuk melaksanakan shalat semoga Allah merahmati kalian."


Catatan:


Soal tidak hadirnya Ali Bin Abi Thalib, Zubair bin Awwam, dan lain-lain di Tsaqifah Bani Saidah, ada yang menyebutnya sebagai pemboikotan pemilihan Abubabakar. Namun, belakangan isu pemboikotan itu terbantahkan.


Saat pembai’atan terjadi, Ali, Zubair, dan lain-lain berada di rumah Fathimah. Zubair menuturkan ‘Kami tidak merasa marah kecuali karena kami tidak diikutkan dalam musyawarah pemilihan kalian, tetapi kami tetap berpandangan bahwa Abubakar lah yang paling pantas menjadi pemimpin. Dialah orang yang menemani Rasulullah bersembunyi di dalam gua. Kita telah mengetahui kemuliaan dan kebaikannya. Dialah yang diperintahkan Rasulullah untuk menjadi imam shalat manusia ketika Rasulullah hidup.


Saat Abubakar dibai’at di masjid, Abubakar me merintahkan mencari Ali dan Zubair, yang kemudian keduanya datang dan membai’at Abubakar. Ali tidak pernah memisahkan diri dari Abubakar, dan selalu shalat di belakangnya.


Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i meriwayatkan bahwa Ali memperbaharui bai’at-nya kepada Abubakar setelah wafatnya Fathimah, enam bulan setelah Rasul wafat.


*PEMILIHAN UMAR BIN KHATTAB (MODEL KEDUA)*


Pergantian khalifah lewat surat wasiat yang dibacakan kehadapan kaum Muslimin, kemudian kaum Muslim memberikan bai’at. Berikut kronologinya:


Menjelang wafatnya, Abubakar mewasiatkan jabatan khalifah kepada Umar. Yang menuliskan wasiat itu adalah Utsman Bin Affan. Setelah itu wasiat tersebut dibacakan kehadapan kaum Muslimin dan mereka meng akuinya serta tunduk dan mematuhi wasiat tersebut.


Umar adalah yang pertama bergelar amirul mukminin. Konon yang pertama memanggilnya demikian adalah Al-Mughirah bin Syu’bah.


Imam Bukhari menulis bahwa saat Umar terbaring menjelang wafat, usai ditikam oleh Abu Lu’luah, ada yang menyatakan kepada Umar, "Tidakkah engkau menunjuk penggantimu wahai amirul mukminin". Umar menjawab, "Jika aku memilih penggantiku sebagai khalifah maka sesungguhnya hal itu telah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku, yaitu Abubakar. Dan jika aku tidak menunjuk pengganti, maka hal itu telah dilakukan juga oleh orang yang lebih baik dariku, yaitu Rasulullah."


Umar menyatakan, "Aku tidak mendapati ada orang yang lebih berhak memegang urusan ini (menjadi khalifah) selain dari enam orang yang Rasulullah rela atas mereka ketika wafatnya." _*Keenam orang itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awwam, Sa’ad bin Abi Waqqash, dan Abdurrahman bin ‘Auf.*_ Mereka inilah yang menjadi *anggota majelis syura untuk memilih khalifah.*


Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa’l Nihayah menyatakan dengan cara Umar menggabungkan apa yang dilakukan Rasulullah yaitu tidak menjatuhkan pilihan dan cara Abubakar yang mewasiatkan penggantinya, dan menyerahkan perkara pengangkatan khalifah kepada *sebuah majelis syura.*


Umar tidak menunjuk Sa’id bin Zaid sebagai anggota majelis syura, sebab dia berasal dari kabilah umar dan dikhawatirkan dia kelak terpilih disebabkan kekerabatannya, namun *menyatakan dia menjadi saksi atas proses yang dilakukan panitia enam tersebut*. Sa’id bin Zaid adalah satu dari sepuluh orang yang dijamin Rasulullah masuk surga (sembilan lainnya adalah Abubakar, Umar, Utsman, Ali, Sa’ad bin Abi Waqqash, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Abdullah, dan Abu Ubaidillah bin Jarrah).


Sebuah riwayat menyebutkan Umar juga mengecualikan anaknya, Abdullah bin Umar, dari hak terpilih sebagai khalifah, karena khawatir jabatan khalifah menjadi jabatan turun-temurun.


*PEMILIHAN UTSMAN BIN AFFAN (MODEL KETIGA)*


*TAHAP I*


*Pergantian khalifah melalui sebuah majelis syura beranggotakan enam orang.* Berikut prosesnya:


Umar menunjuk Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awwam, Sa’ad bin Abi Waqqash, dan Abdur rah man bin ‘Auf, untuk bermusyawarah.


Dalam musyawarah, nama kandidat mengerucut menjadi tiga yaitu Utsman, Ali, dan Abdurrahman bin Auf. Itu terjadi setelah tiga anggota formatur memilih tiga lainnya. Zubair memilih Ali, Thalhah memilih Utsman, sedangkan Sa’ad memilih Abdurrahman bin Auf.


Selanjutnya, nama calon mengerucut lagi menjadi dua, setelah Abdurrahman bin Auf melepaskan haknya untuk dipilih. Meski demikian, Abdurrahman lah yang menentukan siapa khalifah terpilih. "Aku akan berusaha untuk me nyerahkan jabatan tersebut kepada salah seorang diantara kalian berdua dengan cara yang benar," kata Abdurrahman kepada Utsman dan Ali.


Selanjutnya, di hadapan Abdurrahman, Utsman dan Ali menyampaikan khutbah (se macam kampanye –Red) tentang keistimewaannya masing-masing dan berjanji jika mendapat jabatan tersebut tidak akan menyimpang, dan jika ternyata tidak mendapatkannya maka ia akan mendengar dan menaati orang yang dipilih.


Tiga hari sejak pertemuan itu, Abdurrahman dikabarkan banyak shalat malam dan berdoa, serta menanyakan pendapat sejumlah kalangan tentang kedua kandidat (semacam survei –Red).


Di hari keempat, Abdurrahman me minta keponakannya, Al-Miswar bin Makhramah memanggil Utsman dan Ali. Miswar bertanya, siapa yang harus dipanggil terlebih dahulu. Abdurrahman menjawab, "Terserah padamu."


Miswar lalu menemui Ali. Ali bertanya, "Apakah ia juga memanggil yang lain selainku?" Miswar menjawab, "Benar". Ali bertanya lagi, "Siapa yang ia panggil pertama kali?" Miswar menjawab, "Ia katakan terserah padamu dan akhirnya aku mendatangimu."


Miswar dan Ali kemudian ke rumah Uts man. Miswar masuk ke dalam rumah, sedangkan Ali duduk menunggu. Saat itu menjelang fajar, dan Utsman sedang shalat witir. Kepada Miswar, Utsman juga menanyakan pertanyaan yang sama seperti yang ditanyakan Ali.


Saat Utsman dan Ali datang, Abdurrahman mengatakan,"Sesungguhnya aku telah bertanya kepada masyarakat tentang kalian berdua dan tidak seorang pun dari mereka yang lebih mengistimewa kan [satu di antara] kalian berdua."


*TAHAP II*


Abdurrahman kemudian membawa Utsman dan Ali ke Masjid Nabawi. Di masjid, kaum Muhajirin dan Anshar telah berkumpul untuk shalat subuh. Masjid penuh sesak.


Usai shalat, Abdurrahman naik mimbar dan berpidato, "Wahai sekalian manusia! Aku telah menanyakan keinginan kalian baik secara pribadi maupun didepan umum, namun aku tidak dapati seorang pun yang condong kepada salah seorang dari mereka berdua baik Ali maupun Utsman. "


Kemudian, Abdurrahman memanggil Ali, dan memegang tangannya sambil ber kata, "Apakah engkau mau dibai’at un tuk tetap setia menjalankan alquran, Sunnah NabiNya dan apa yang telah dilakukan oleh Abubakar dan Umar?" Ali menjawab, "Tidak, akan tetapi akan aku jalankan sesuai dengan kemampuanku."


Mendengar jawaban Ali, Abdurrahman melepaskan pegangan tangannya, lalu memanggil Utsman dan bertanya, "Apakah engkau mau dibai’at untuk tetap setia menjalankan al-Qur’an, Sunnah NabiNya dan apa yang telah dilakukan oleh Abubakar dan Umar?" Utsman menjawab, "Ya!"


Mendengar jawaban Utsman, Abdurrahman menengadahkan kepalanya keatap masjid sambil memegang tangan Utsman dan berkata,"Ya Allah de ngarkanlah dan saksikanlah, ya Allah dengarkanlah dan saksikanlah, ya Allah dengarkanlah dan saksikanlah, ya Allah sesungguhnya aku telah alihkan beban yang ada dipundakku kepundak Utsman bin Affan".


Maka, orang-orang pun berdesak desakan untuk membai’at Utsman di bawah mimbar. Ada riwayat yang menyatakan Ali adalah orang yang pertama membai’at Utsman, riwayat lainnya menyebutkan Ali adalah orang yang terakhir membai’at Utsman.


*PEMILIHAN ALI BIN ABI THALIB*


Pergantian khalifah kembali ke model pertama. Sebab, Utsman yang terbunuh, tidak menyampaikan wasiat seperti Abubakar, juga tidak menunjuk formatur seperti Umar. Berikut prosesnya:


Setelah Utsman terbunuh, kaum muslimin mendatangi Ali untuk membai’at nya. Ali menolak bai’at tersebut dan menghindar ke rumah milik Bani Amru bin Mabdzul, seorang Anshar. Beliau menutup pintu rumah.


Kaum Muslimin kemudian membawa serta Thalhah dan Zubair. Mereka ber kata,"Sesungguhnya daulah ini tidak akan bertahan tanpa amir." Mereka terus mendesak hingga akhirnya Ali bersedia menerimanya.


Sebuah riwayat menyebut orang yang pertama membai’atnya adalah Thalhah dengan tangan kanannya yang cacat sewaktu melindungi Rasulullah SAW pada peperangan Uhud.


Ali kemudian keluar menuju masjid lalu naik ke atas mimbar dengan mengenakan kain sarung dan sorban sambil menenteng sandal dan bertelekan pada busur. Kemudian, segenap Muslimin yang hadir membai’at beliau.


Riwayat lain dari Al- Waqidi menye butkan "Orang-orang di Madinah mem bai’at Ali. Namun tujuh orang menarik diri dan tidak ikut berbai’at. Mereka adalah Abdullah bin Umar, Sa’ad bin Abi Waqqash, Shuheib, Zaid bin Tsabit, Muhammad bin Maslamah, Salamah bin Salaamah bin Waqsy dan Usamah bin Zaid. Dan tidak ada seorang sahabat Ansharpun yang tertinggal, mereka semua ikut berbai’at sejauh pengetahuan kami."


Riwayat lain dari Saif bin Umar men ceritakan dari sejumlah gurunya bahwa mereka berkata, "Selama lima hari setelah terbunuhnya Utsman kota Ma dinah dipimpin sementara oleh al-Ghafiqi bin Harb, mereka mencari orang yang ber sedia memimpin. Penduduk Mesir [yang semula datang ke Madinah untuk mengepung Utsman] mendesak Ali, sedang beliau menghindar dari mereka kesebuah rumah. Penduduk Kufah mencari az-Zubair tapi mereka tidak menemukannya. Penduduk Bashrah meminta Thalhah, tapi ia tidak bersedia. Maka merekapun ber kata, ‘Kami tidak akan mengangkat salah satu dari tiga orang ini.’ Mereka menemui Sa’ad bin Abi Waqqash. Mereka berkata, ‘Sesungguh nya engkau termasuk salah seorang anggota Majelis Syura’. Namun Sa’ad tidak memenuhi permintaan mereka. Kemudian mereka menemui Abdullah bin Umar, tapi beliaupun menolak tawaran mereka. Merekapun bingung, lantas me reka berkata, ‘Jika kita pulang kedaerah ma sing-masing dengan mem bawa kabar ter bunuhnya Utsman tanpa ada yang menggantikan posisinya, manusia akan berselisih tentang uru san ini dan kita tidak akan selamat. Mereka kem bali menemui Ali dan memaksanya di bai’at.


Al-Asytar an-Nak ha’i meraih tangan Ali dan mem bai’atnya kemudian orang orangpun ikut membai’at beliau. Penduduk Kufah mengatakan bahwasanya yang pertama kali membai’at Ali adalah al-Asytar an-Nakha’i. Peristiwa itu terjadi pada hari Kamis 24 Dzul hijjah. Itu terjadi setelah orang-orang terus mendesak beliau. Mereka semua berkata, "Tidak ada yang pantas meme gangnya kecuali Ali." Keesokan harinya pada hari Jum’at, Ali naik ke atas mimbar. Orangorang yang belum membai’at beliau kemarin berbon dong-bondong mem bai’at beliau. Orang pertama yang mem bai’at beliau saat itu adalah Thalhah ke mudian az-Zubair. Bai’at ini terjadi pada hari Jum’at 25 Dzhulhijjah tahun 35 H.


Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Muhammad bin al-Hanafiyah, ia berkata, "Aku bersama Ali saat Utsman dikepung, lalu datanglah seorang lelaki dan berkata, ‘Sesungguhnya Amirul Mukminin telah terbunuh.’ Kemudian datang lagi lelaki lain dan berkata, ‘Sesungguhnya Amirul Mukminin baru saja terbunuh.’ Ali segera bangkit namun aku cepat menengahinya karena khawatir akan keselamatan beliau. Beliau berkata, ‘Ce laka kamu ini!’ Ali segera menuju kediaman Utsman dan ternyata beliau telah terbunuh. Beliau pulang kerumah lalu mengunci pintu. Orang-orang mendatangi beliau sambil menggedorgedor pintu lalu menerobos masuk menemui beliau. Mereka berkata, ‘Lelaki ini (Utsman) telah terbunuh.


Sedang orang-orang harus punya khalifah. Dan kami tidak tahu ada orang yang lebih berhak daripada dirimu.’ Ali berkata, ‘Tidak, kalian tidak menghendaki diriku, menjadi wazir bagi kalian lebih aku sukai daripada menjadi amir.’ Mereka tetap berkata, ‘Tidak, demi Allah kami tidak tahu ada orang lain yang lebih berhak daripada dirimu.’ Ali berkata, ‘Jika kalian tetap ber sikeras, maka bai’atku bukanlah bai’at yang rahasia. Akan tetapi aku akan pergi ke masjid, barangsiapa ingin membai’at ku maka silakan ia membai’atku.’ Ali pun pergi ke masjid dan orang-orang pun membai’at beliau."


Nash-nash yang dinukil oleh al-Imam Ibnu Katsir dari ath-Thabari dan seja rawan lainnya menegaskan keabsahan bai’at khalifah rasyid yang ke-empat Ali bin Abi Thalib ra . Pembai’atan beliau berlangsung atas dasar persetujuan anggota ahlul halli wal aqdi di Madinah. Kemudian wilayah wilayah Islam lainnya turut Membai’at beliau kecuali penduduk Syam (yang gubernurnya saat itu Muawiyah), yang menahan bai’at hingga dilakukannya qishash terhadap pembunuh Utsman.


Peristiwa terbunuhnya Utsman ini merupakan fitnah pertama bagi kaum Muslimin, sebab membuat terjadinya perang saudara yang tragis di antara para sahabat Nabi, seperti Perang Unta dan Perang Shiffin ketika Ali terpaksa mengerahkan pasukan ke Syam untuk menundukkan Muawiyah.


Dalam Perang Shiffin, sebuah wilayah antara Kufah dan Syam, pasukan Ali hampir saja mengalahkan pasukan Muawiyah, namun kemudian pasukan Muawiyah mengangkat mushaf Al- Qur’an di atas lembing, dan mengajak untuk bertahkim. Pasukan Ali pun terpecah melihat tawaran ini, sebagian menerima, sebagian menolak. Akhir nya tahkim diterima.


Pada peristiwa tahkim di Daumatul Jandal, berlangsung diplomasi yang di menangkan kubu Muawiyah yang diwakili Amr bin Ash. Sebab, utusan Ali, yaitu Abu Musa al-Asy’ari, mengaku telah bersepakat bersama Amr bi Ash untuk memecat Ali maupun Muawiyah sebagai khalifah, untuk kemudian me nyerahkan kepada umat untuk memilih khalifah yang baru. Tapi, Amr bin Ash kemudian menyatakan menerima pemecatan Ali seperti yang di katakan Abu Musa, lalu menetapkan Mu’awiyah meng gantikan Ali sebagai khalifah. Proses tahkim yang pada awal nya semata untuk urusan pembu nuhan Usman, kemudian menjadi proses politik pengambilalihan kekuasaan.


Ali saat itu pulang ke Kufah, dan me ngatakan jika dia menyerahkan kepe mimpinan kepada rivalnya di Daumatul Jandal, maka mereka akan memperlakukan kaum Muslimin sebagaimana Heraclius (Kaisar Romawi) dan Kisra. Dan, Ali pun berpidato untuk mem bangkitkan semangat rakyat untuk menyerang Syam, namun saat itu tidak mendapat sambutan, dan terjadi fitnah Khawarij yang membuat situasi kian sulit, hingga berujung wafatnya Ali.


*PEMILIHAN HASAN BIN ALI*


Pergantian khalifah seperti model pertama sebab Ali yang menjelang wafat —setelah ditikam oleh Ibnu Muljam— enggam membuat wasiat untuk memilihpenggantinya seperti yang dilaku kan Abubakar, maupun membuat panitia seperti halnya Umar. Berikut prosesnya:


Ketika Ali sedang terbaring menjelang ajal, ada yang meminta Ali membuat wasiat orang yang akan mengganti kannya, namun Ali berkata, "Tidak! Aku akan membiarkan kalian sebagaimana Rasulullah SAW meninggalkan kalian. Apabila Allah SWT menghendaki kebaikan atas kalian maka Allah SWT. akan menyatukan kalian di bawah kepemimpinan orang yang terbaik dari kalian sebagaimana Dia telah menyatukan kalian di bawah ke pemimpinan orang yang terbaik dari kalian sepeninggal Rasulullah SAW."


Selanjutnya, kaum Muslimin membai’at Hasan. Yang pertama membai’atnya adalah Qais bin Sa’ad. Qais berkata kepadanya, "Ulurkanlah tanganmu, aku akan membai’atmu atas dasar Kita bullah dan Sunnah nabiNya." Hasan hanya diam. Qais membai’atnya lalu diikuti oleh orang banyak sesudahnya. Peristiwa itu terjadi pada hari wafatnya Ali bin Abi Thalib ra. Qais yang saat itu merupakan amir Azerbaijan mem bawahi 40 ribu tentara, dan mendorong Hasan memerangi Syam yang menolak tunduk pada khalifah.


Hasan sempat mengerahkan pasukan dalam jumlah besar menuju Syam, namun pasukannya kemudian tercerai berai, dan Hasan sempat hampir terbunuh. Kemudian, Hasan menulis surat kapada Muawiyah –yang saat itu sudah berangkat dengan pasukan dari Syam— untuk berdamai. 


Selanjutnya, agar tidak lagi terjadi perang saudara antarsesama Muslim, Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah dengan sejumlah syarat yang kemudian dipenuhi. Saat itu, tahun 41 Hijriyah, kemudian dinamakan sebagai Tahun Jamaah, karena suara kaum Muslimin akhirnya bulat untuk Muawiyah dan diapun menjadi khalifah berkedudukan di Damaskus.


*PERIODE KERAJAAN*


Menjelang akhir hayatnya, Muawiyah berkeliling ke Irak, Syam, dan berbagai kawasan lainnya mengumpulkan bai’at untuk puteranya, Yazid, sebagai khalifah penggantinya. Mu’awiyah juga men datangi Madinah dan Makkah, tempat di mana para sahabat Nabi. Di Madinah, Muawiyah mendapat tanggapan dingin, kemudian dia menuju Makkah.


Di Makkah, menanggapi permintaan Muawiyah, Abdullah bin Zubair menyo dorkan tiga pilihan. 

*Pertama,* Muawiyah _*tidak perlu menunjuk pengganti seperti yang dilakukan Nabi, sehingga kemudian akan dipilih khalifah sebagaimana Abubakar.*_


 *Kedua,* meniru cara Abu bakar _*dengan membuat wasiat menunjuk khalifa yang bukan dari kerabat nya.*_


*Ketiga,* meniru Umar dengan _*membentuk panitia enam*_ untuk me musyawarahkan siapa yang akan men jadi khalifah.


Saat Muawiyah menanyakan kepada para sahabat lainnya, mereka semua sepakat dengan yang dikatakan Abdullah bin Zubair. Namun, Muawiyah kemudian justru menyandera mereka, lalu me masuki masjid dan meng umum kan bahwa dalam musyawarah dengan para pemuka kaum Muslimin, mereka telah rela membai’at Yazid. Dan, karena tak ada ruang bagi protes, maka saat itu berlangsunglah bai’at atas Yazid. 


*Bai’at yang dilakukan tanpa kebebasan ber bicara dan kebebasan memilih itu kemudian mengakhiri sistem khilafah rasyidah, berganti dengan kerajaan turun temurun (dinasti), meskpun tetap sistem kekuasannya tetap mereka namakan sebagai khilafah.*


Sumber: 


Al Bidayah wa’l Nihayah/Khilafah Bukan Kerajaan, diolah Harun Husein


Republika

Monday, January 2, 2023

Keadilan sistem integrasi pap

Syariah Islam akan menjaga keamanan dan menjamin kesejahteraan rakyat tanpa pandang bulu; tidak melihat suku, bangsa, warna kulit maupun agama. Kebijakan politik ekonomi Islam berlaku sama untuk menjamin pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan setiap individu rakyat; juga menjamin pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat.
+++
.
KEADILAN ISLAM MENGINTEGRASIKAN PAPUA
(Yahya Abdurrahman, pengamat politik)
.
.
Organisasi Papua Merdeka terus meningkatkan eksistensinya. Jika dulu mereka bergerak di luar negeri, kini mereka berani secara terang-terangan membuka kantor di dalam negeri. Sayangnya, reaksi pemerintah tak memadai.
.
Seberapa seriuskah OPM? Mengapa mereka begitu berani? Untuk mengungkapkanya wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo mewawancarai pengamat politik Yahya Abdurrahman. Berikut petikannya.
.
.
BAGAIMANA TANGGAPAN ANDA DENGAN PEMBUKAAN KANTOR UNITED LIBERATION MOVEMENT FOR WEST PAPUA (ULMWP) DI PAPUA?
.
Itu setidaknya mengindikasikan empat hal. Pertama, itu menunjukkan bahwa aksi separatisme Papua masih terus berlanjut dan makin nyata.
.
Kedua, tampaknya intelijen, TNI dan pihak keamanan lagi-lagi kecolongan. Mestinya, upaya peresmian itu bisa diendus sebelum terjadi dan bisa dicegah. Lolosnya kejadian itu adalah buktinya.
.
Ketiga, dalam kejadian kembali terlihat sikap pemerintah yang lunak. Kegiatan itu jelas merupakan makar, tetapi pelakunya tidak ditindak tegas.
Tindakan makar itu bahkan sudah nyata tidak hanya terduga.
Tapi tindakan pemerintah terkesan lunak, berbeda dengan kasus teroris, baru terduga saja, belum nyata, sudah dibunuh. Atau mungkin karena pelakunya bukan Muslim dan mendapat dukungan pihak luar?
.
Keempat, kejadian itu mengungkap masih lemah atau belum berhasilnya integrasi Papua.
.
.
SELAIN ITU, AKSI MAKAR APA LAGI YANG DILAKUKAN KELOMPOK SEPARATIS PAPUA TERSEBUT?
.
Kejadian itu hanya bagian dari strategi umum pemisahan Papua. Secara umum strategi pemisahan Papua itu ada tiga: Pertama, terus melakukan perlawanan di dalam negeri melalui sayap militer OPM. Dalam hal ini sudah banyak terjadi serangan dan penembakan. Korbannya juga saudah banyak, baik warga sipil maupun aparat TNI dan Polri.
.
.
BISAKAH OPM DIKATAKAN TERORIS?
.
Itu sebenarnya adalah tindakan teror, dan memenuhi unsur definisi terorisme sebab teror itu dilakukan dengan tujuan politik. Tapi anehnya, selama ini tidak pernah pemerintah menilainya sebagai terorisme dan diberantas layaknya memberantas terorisme.
.
Perlawanan dalam negeri itu juga dilakukan melalui aksi-aksi non kekerasan semisal demonstrasi termasuk oleh mahasiswa yang jelas menyuarakan kemerdekaan Papua. Ada beberapa LSM dan organisasi yang menyuarakan itu.
.
Kedua, melalui jalur politik dengan jalan internasionalisasi isu Papua. Di antaranya dilakukan dengan membuka kantor organisasi separatis Papua di luar negeri. Dan peresmian kantor ULMWP di Wamena itu juga dimaksudkan sebagai bagian dari internasnionalisasi isu Papua.
.
.
APA YANG ULMWP KAMPANYEKAN?
.
Kampanye yang selalu diangkat adalah pelanggaran HAM, penindasan dan ketidakadilan yang diderita rakyat Papua. Mereka juga terus menyuarakan bahwa integrasi Papua ke Indonesia tidak sah.
.
Ketiga, terus mendesakkan referendum penentuan nasib sendiri untuk rakyat Papua. Internasionalis
asi isu Papua adalah upaya untuk mendesakkan referendum ini. Strategi referendum Papua melalui Dewan PBB itu sama seperti strategi pemisahan Timor Timur dari Indonesia.
.
.
APAKAH ANDA JUGA MELIHAT ADA CAMPUR TANGAN GEREJA DI BALIK UPAYA MELEPASKAN PAPUA DARI INDONESIA?
.
Campur tangan gereja sangat kentara.
.
.
INDIKASINYA?
.
Hasil sidang sinode GKI (Gereja Kristen Indonesia) Oktober 2011 mengeluarkan pesan mendorong “Hak Menentukan Nasib Sendiri” orang Papua. Pesan ini sejalan dengan rekomendasi Aliansi Gereja-gereja Reformasi se-Dunia (World Alliance of Reformed Churches) tahun 2004.
.
Juga ada beberapa tokoh gereja yang secara terang-terangan mendukung disintegrasi Papua dari Indonesia. Tentu hal itu tidak bisa diaggap enteng, sebab dari pengalaman disintegrasi Timor Timur, gereja bekerja sama dengan kekuatan imperialis asing dan LSM komprador untuk memuluskan disintegrasi.
.
.
BAGAIMANA DENGAN ASING?
.
Campur tangan asing juga terlihat jelas. Pihak asing itu bisa dikelompokkan menjadi dua, elemen diplomatik jaringan Inggris dan elemen diplomatik jaringan AS.
.
Yang melibatkan elemen diplomatik jaringan Inggris misalnya, dibentuk ILWP (International Lawyer for West Papua) dan IPWP (International Parliament for West Papua). Keduanya bermarkas di Inggris dan diinisiasi serta dimotori oleh organisasi yang dipimpin oleh Beny Wenda, yaitu FWPC (Free West Papua Campaign).
.
ILWP dan IPWP inilah yang diklaim diberi mandat TPN/OPM dan didukung oleh KNPB (Komite Nasional Papua Barat) untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua melalui internasionalisasi masalah Papua dan mendorong PBB untuk membahasnya baik dalam Majelis Umum atau dalam Komite Kolonialisasi.
.
Pada April 2013, organisasi Free West Papua pimpinan Benny Wenda membuka kantor di Oxfort Inggris. Pembukaan kantor itu mendapat dukungan dari Andrew Smith anggota parlemen Inggris dan Niaz Abbasi walikota Oxfort. Lalu kantor Free West Papua juga dibuka di Australia, Belanda dan negara Melanesia.
.
Lalu kantor United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) dibuka di Port Vila, ibu kota Vanuatu, dan di Honiara, Kepulauan Solomon. Dan paling akhir, ULMWP mengklaim telah meresmikan kantor di Wamena pada 15 Februari lalu.
.
Semua itu terjadi di antaranya karena dukungan dari Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasye Sogavare yang menjadi pimpinan organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG) atau perkumpulan negara di kawasan Melanesia. Vanuatu dan Solomon Island termasuk dalam British Commonwealth. Jadi masih masuk dalam elemen diplomatik jaringan Inggris.
.
Sedangkan elemen diplomatik jaringan AS, di antaranya adanya dukungan terhadap distintegrasi Papua oleh beberapa politisi AS bahkan senator atau mantan senator.
.
.
ADAKAH DOKUMEN YANG MENUNJUKKAN ASING INGIN MELEPAS PAPUA?
.
Pada 1998 muncul rekomendasi dari Rand Corporation, lembaga kajian strategis yang sering memberikan rekomendasi kepada Dephan AS Pentagon, bahwa Indonesia harus dibagi dalam 8 wilayah. Salah satu prioritas adalah memerdekakan Papua.
.
Hal itu diugkap oleh Hendrajit dkk dalam buku “Tangan-Tangan Amerika (Operasi Siluman AS di Pelbagai Belahan Dunia)”, terbitan Global Future Institute pada 2010.
.
Rekomendasi skenario “balkanisasi” Indonesia yang dikeluarkan saat Bill Clinton berkuasa itu tampaknya dijalankan meski dengan detail proses yang dimodifikasi.
.
.
APA YANG DIINGINKAN INGGRIS DAN AMERIKA DARI PAPUA?
.
Bagi Inggris atau AS yang penting kepentingan imperialisme mereka terjamin. Jika itu lebih terjamin dengan Papua tetap jadi bagian Indonesia, maka mereka belum akan melepaskan Papua. Tapi jika kepentingan mereka tidak lagi terjamin, maka mereka akan memicu disintegrasi Papua.
.
Kepentingan AS di antaranya tampak dengan eksistensi Freeport yang menyedot emas dan mineral berharga lainnya, sementara Inggris tampak dengan eksistensi British Petroleum yang menyedot minyak.
.
.
APA PULA YANG DIINGINI GEREJA?
.
Ada dua faktor. Pertama, gereja tidak bisa lepaskan dari kepentingan Barat.
.
Kedua, tentu gereja ingin Papua sepenuhnya didominasi Kristen. Dan keinginan itu berulang kali tampak. Misalnya, dengan usulan adanya perda Injil, dan lainnya.
.
Gereja beranggapan jika Papua lepas akan lebih mudah bagi gereja mendominasi dan mengkristenkan seluruh Papua. Berbeda jika Papua masih tetapi jadi bagian Indonesia. Dominasi kristen dan kristenisasi Papua mereka anggap akan lebih lambat.
.
.
APAKAH SIKAP DAN TINDAKAN PEMERINTAH SELAMA INI SUDAH MEMADAI DALAM MENANGANI MASALAH INI?
.
Tidak memadai sama sekali.
.
.
INDIKASINYA?
.
Sikap pemerintah malah cenderung lunak dan terbuka. Saat FWP buka kantor di Oxfort, Pemerintah hanya meminta penjelasan, dan setelah diberi penjelasan oleh pemerintah Inggris masalahnya dianggap selesai. Begitu juga dengan Belanda, Asutralia yang di sana juga ada kantor FWP.
.
Negara-negara itu mengatakan sikap negaranya tetap menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia. Tapi negara itu membiarkan saja FWP bukan kantor di sana dan melakukan aksi-aksi separatisme dari sana. Pemerintah tetap memelihara hubungan dan kerja sama dengan negara-negara imperialis itu, bahkan makin mempererat hubungan dan kerja sama.
.
.
KALAU TERKAIT PERESMIAN KANTOR ULMWP DI WAMENA KEMARIN?
.
Pemerintah malah berusaha menutupinya dengan mengatakan tidak ada pembukaan kantor OPM. Pemerintah juga tidak bersikap tegas kepada negar Vanuatu dan Solomon. Malah seperti yang dikemukakan Menko Polhukam, ke depan pemerintah akan membuka hubungan dengan negara-negara Melanesia dan meningkatkan hubungan yang sudah ada.
.
Para pelaku aksi makar itu juga tidak ditindak secara tegas. Mereka tidak ditindak layaknya pelaku makar. Pemeritah sekarang malah membebaskan tahanan politik kasus separatis Papua. Padahal tapol yang dibebaskan tetap mengusung separatisme Papua.
.
Pemerintah sekarang juga lebih terbuka dan lunak kepada media asing untuk masuk ke Papua. Padahal semua tahu, media asing itu banyak yang membawa agenda dan mendukung disintegrasi Papua.
.
.
LANTAS BAGAIMANA ISLAM MEMBERIKAN SOLUSI TERKAIT MASALAH DISINTEGRASI PAPUA INI?
.
Penyelesaian tuntas masalah Papua hanya bisa dilakukan melalui penerapan syariah Islam secara total dan menyeluruh.
.
.
TERKAIT PERBEDAAN SUKU, RAS, AGAMA DAN ANTAR GOLONGAN DI TENGAH MASYARAKAT?
.
Islam akan mengintegrasikan atau melebur masyarakat menjadi satu kesatuan dengan integrasi ideologis berdasarkan ideologi Islam.
.
Sejarah penerapan Islam di bawah khilafah telah membuktikan bisa melebur dan mengintegrasikan semua warganya, dari warna kulit, suku, asal keturunan, ras, budaya, asal daerah, tempat kelahiran dan latar belakang yang berbeda. Semua dilebur dan diintegrasikan menjadi satu yakni masyarakat Islam.
.
.
MENGAPA SEMUA BISA TERINTEGRASI?
.
Integrasi itu sangat dipengaruhi oleh penerapan syariah Islam secara menyeluruh dan konsisten. Sebab penerapan syariah Islam seperti itu akan bisa memberikan keadilan, pemerataan kemakmuran dan kehidupan perekonomian, pemerataan kemajuan dan peradaban.
.
Syariah Islam akan menjaga keamanan dan menjamin kesejahteraan rakyat tanpa pandang bulu; tidak melihat suku, bangsa, warna kulit maupun agama. Kebijakan politik ekonomi Islam berlaku sama untuk menjamin pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan setiap individu rakyat; juga menjamin pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat.
.
.
TERKAIT EMAS DAN MINYAK PAPUA?
.
Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, Islam menetapkan kekayaan alam yang besar seperti emas dan minyak Papua sebagai milik umum, milik bersama seluruh rakyat, haram dikonsesikan kepada swasta apalagi asing.
.
Kekayaan alam itu harus dikelola negara mewakili rakyat. Hasil pengelolaan kekayaan alam itu ditambah sumber-sumber pemasukan lainnya akan dihimpun di kas negara dan didistribusikan untuk membiayai kepentingan pembangunan dan pelayanan kepada rakyat.
.
.
BAGAIMANA DENGAN KESENJANGAN KEKAYAAN?
.
Patokan dalam pendistribusian kekayaan dan keuangan negara adalah setiap daerah diberi dana sesuai kebutuhannya tanpa memandang berapa besar pemasukan dari daerah itu.
.
Penetapan besaran kebutuhan itu berpatokan pada kebutuhan riil mulai dari yang pokok lalu ke yang pelengkap dan seterusnya, dengan memperhatikan pemerataan dan kemajuan semua daerah.
.
Sebab Islam mewajibkan negara untuk menjaga keseimbangan perekonomian dan pemerataan kekayaan di antara rakyat dan antar daerah. Kesenjangan dan ketimpangan antar individu dan antar daerah akan segera bisa diatasi dengan penerapan syariah Islam secara total dan menyeluruh itu.
.
Jadi intinya, penyelesaian masalah Papua, juga daerah lain sebab masalah itu secara relatif juga dialami daerah lain, adalah melalui penerapan syariah Islam secara total dan menyeluruh. Hanya dengan begitu, masalah-masalah itu bisa diselesaikan dengan tuntas.
.
.
APA PULA PERAN UMAT ISLAM DALAM MEREALISASIKAN SOLUSI ISLAM TERSEBUT?
.
Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Yang terpenting diantaranya: Pertama, terus menerus membongkar makar dan tipu daya negara-negara kafir imperialis untuk memisahkan Papua. Termasuk membongkar niat busuk di baliknya untuk lebih mengeksploitasi Papua.
.
Kedua, menjelaskan kepada semua pihak khususnya rakyat Papua, bahwa memisahkan diri bukan solusi dan tidak akan menyelesaikan masalah rakyat Papua.
.
Justru memisahkan diri itu akan menjadi bunuh diri politik. Ketika lepas, itu akan makin melemahkan Papua. Imperialis akan lebih mudah dan leluasa untuk mengeruk kekayaan Papua. Rakyat akan tetap dan terus menderita.
.
Ketiga, melakukan muhasabah al-hukkam, mengoreksi penguasa atas segala tindakan dan kebijakan yang buruk bagi rakyat Papua dan juga rakyat daerah lain. Berbagai kebijakan buruk itu berpangkal pada penerapan ideologi sekulerisme demokrasi kapitalisme diperparah lagi dengan ketundukan dan kelemahan terhadap intervensi asing, kafir imperialis.
.
Keempat, terus menerus dengan berbagai cara dan sarana menjelaskan tentang ideologi Islam, menjelaskan penerapan syariah Islam secara total dan menyeluruh, satu-satunya yang bisa menjadi solusi tuntas bagi berbagai masalah yang ada.
.
Memberikan penjelasan semua itu untuk membangun opini publik dan kesadaran masyarakat bagi penerapan syariah Islam secara total dan menyeluruh, di bawah sistem khilafah rasyidah. Wallah a’lam bi ash-shawab.[]
.
Joko Prasetyo
.
Dimuat pada rubrik WAWANCARA II Tabloid Media Umat edisi 169
Awal Maret 2016