TANGGAPAN TERHADAP NADIRSYAH HOSEN TERKAIT HADITS PANJI RASULULLAH

 ADA LAGI OKNUM YANG LANCANG SEBAR FITNAH TENTANG BENDERA TAUHID ALIAS PANJI RASULULLAH SHALALLAHU ALAIHI WA SALLAM  ALIAS LIWA DAN RAYAH.

SAYA SHARE ULANG TULISAN USTADZ YRT TENTANG TANGGAPAN BELIAU TERHADAP ORANG YANG SEMODEL DENGAN YBS. KARENA INTI PERKARANYA SAMA.

 

*TANGGAPAN TERHADAP NADIRSYAH HOSEN TERKAIT HADITS PANJI RASULULLAH

TANGGAPAN TERHADAP NADIRSYAH HOSEN TERKAIT HADITS PANJI RASULULLAH*

Oleh: Yuana Ryan Tresna

Membaca kultwit Nadirsyah Hosen (selanjutnya disingkat NH) terkait panji dan bendera Rasulullah sungguh sangat disayangkan karena hal tersebut lagi-lagi keluar dari seorang profesor, sebagai seorang pemilik strata tertinggi dalam lingkungan akademik. Ini bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya Nadirsyah Hosen juga membuat banyak komentar yang tergesa-gesa seperti masalah hadits kabar gembira khilafah, soal aksi bela Islam, dan kebolehan pemimpin kafir. Terakhir NH bicara soal panji dan bendera Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam.

Kultwit NH selengkapnya di link berikut: https://chirpstory.com/li/352072

Mencermati gagasan dan komentar-komentar NH selama ini, telah mengantarkan saya pada suatu kesimpulan kalau NH tidaklah ahli-ahli bangetdalam soal agama, seperti dalam bidang hadits, tafsir dan ushul fiqih.

Berikut adalah beberapa catatan untuk NH:

Pertama, terdapat banyak hadits shahih atau minimal hasan yang menyebutkan bahwa rayah (panji) Rasul berwarna hitam dan liwa (bendera)nya berwarna putih, seperti,

Hadits riwayat Imam Tirmidzi,

عن ابن عباس قال كانت راية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سوداء ولواؤه أبيض

عن جابر أن النبى -صلى الله عليه وسلم- دخل مكة ولواؤه أبيض

Hadits riwayat Imam Nasa’i dengan redaksi yang berbeda,

عن جابر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل مكة ولواؤه أبيض

Hadits di atas selain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nasa’i dari Jabir, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Baihaqi, Thabarani, Ibnu Abi Syaibah, dan Abu Ya’la. Hadits ini shahih. Secara jelas dikatakan bahwa warna rayah adalah hitam dan liwa adalah putih. Dalam hal ini Imam Tirmidzi memberikan catatan untuk hadits yang ia riwayatkan,

هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس

Hadits-hadits tersebut diriwayatkan oleh banyak kitab hadits, dimana semuanya berujung pada rawi shahabat Jabir dan Ibnu Abbas ra.

Mengatakan bahwa panji dan bendera Rasulullah yang dikampanyekan oleh HTI adalah rekaan semata, adalah bentuk kelancangan kepada Rasulullah dan para ulama yang sudah membahas hal ini ketika mereka semua menjelaskan hadits-hadits diatas dalam kitab syarah dan takhrijnya. Sebut saja seperti shahib Kanz al-Ummal, Majma’ al-Zawa’id, Fath al-Bari li Ibni Hajar, Tuhfah al-Ahwadzi, Umdah al-Qari, Faidh al-Qadir, dll.

Belum lagi ada banyak hadits shahih lain yang berbicara terkait rayah dan liwa,

قال النبي صلى الله عليه و سلم يوم خيبر ( لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله )

Hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tentu saja dengan status shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hiban, Baihaqi, Abu Dawud Thayalisi, Abu Ya’la, Nasa’i, Thabarani, dll.

Saya tidak perlu menjelaskan keshahihan hadits-hadits di atas, karena perkaranya sudah jelas. Saya hanya akan menjelaskan beberapa hadits yang disebut dha’if saja oleh NH.

Kedua, memang ada beberapa hadits yang berbicara rayah dan liwa dengan status hadits yang dipersoalkan oleh para ulama, seperti hadits riwayat Imam Ahmad berikut,

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَسَّانَ الْبَكْرِىِّ قَالَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى الْمِنْبَرِ وَبِلاَلٌ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَقَلِّدٌ السَّيْفَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَإِذَا رَايَاتٌ سُودٌ وَسَأَلْتُ مَا هَذِهِ الرَّايَاتُ فَقَالُوا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ

Dalam hal ini Syaikh Syu’aib al-Arnauth dalam ta’liqnya memberikan catatan sebagai berikut,

إسناده ضعيف لانقطاعه عاصم بن أبي النجود لم يدرك الحارث بن حسان بينهما أبو وائل شقيق بن سلمة

Demikian juga dengan hadits riwayat Imam Thabarani berikut,

عن ابن عباس قال : « كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض ، مكتوب عليه : لا إله إلا الله محمد رسول الله »

Disana ada rawi bernama أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد بن مفلح بن هلال yang disebut sebagai tertuduh dusta متهم بالوضع. Rawi inilah yang disoal oleh NH.

Ketiga, apakah hadits مكتوب عليه : لا إله إلا الله محمد رسول الله semuanya dha’if? Nanti dulu, dan tidak boleh tergesa-gesa. Kita harus kaji dari semua jalur periwayatan.

Dalam sebuah hadits yang dikeluarkan oleh Abu Syaikh al-Ashbahaniy dalam Akhlaq al-Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam dari Ibnu Abbas statusnya shahih. Adapun jalur lain dari Abu Hurairah dha’if (ada rawi Muhammad bin Abi Humaid yang munkar oleh Imam Bukhari, tidak tsiqah oleh Imam Nasa’i, dan tidak ditulis haditsnya menurut Ibnu Ma’in). Adapun dari jalur Ibnu Abbas, semua rawinya dapat diterima:

 أحمد بن زنجوية بن مسى : قال الخطيب كان ثقة وقال الذهبي كان موثقا معروفا

 محمد بن أبي السري العسقلاني : قال ابن معين ثقة وقال الذهبي ثقة

 عباس بن طالب البصري : قال ابن عدي صدوق وذكره ابن حبان في “الثقات” وقال ابن حجر بصري صدوق

 حيان بن عبيد الله بن حيان : قال أبو حاتم صدوق وذكره ابن حبان في “الثقات” وقال أبو بكر البزار ليس به باس

 أبو مجلز لاحق بن حميد: تابعي ثقة

Dari semua rawi tersebut yang diperdebatkan adalah Hayyan bin Ubaidillah. Sebagian mengatakan dha’if karena tafarrud (seperti pendapat Ibnu Ady), tetapi Ibnu Hibban menempatkan dalam “al-Tsiqqat’, Abu Hatim mengatakan shaduq, Abu Bakar al-Bazar mengatakan masyhur dan “laisa bihi ba’sa”. Tafarrudnya Hayyan bin Ubaidillah tidak memadharatkan hadits karena keadaannya tsiqah atau shaduq (lihat Muqaddimah Ibn Shalah). Demikian juga ikhtilath nama antara Hayyan bin Ubaidillah (حيان) dan Haban bin Yassar (حبان) sudah dijelaskan oleh para ulama, semisal dalam Tarikh al-Kabir, Tahdzib al-kamal, al-Kamil fi al-Dhu’afa, Mizan al-I’tidal, dll. Penjelasan terkait dengan tafarrud dan ikhtilath Hayyan bin Ubaidillah bisa dijelaskan dalam tulisan khusus. Tulisan ini cukup untuk membantah tuduhan NH saja. Kesimpulannya, hadits dari Abu Syaikh dari jalur Ibnu Abbas selamat.

Terlebih lagi lafazh “لا إله إلا الله محمد رسول الله” merupakan ‘alamah atau ciri khusus dalam Islam. Ciri keagungan Islam kalau bukan kalimat tauhid, lantas apa lagi? Karena misi Islam dalam dakwah dan jihad adalah dalam rangka meninggikan kalimat Allah Azza Wa Jalla.

Jadi ungkapan NH dalam twiternya, “Secara umum hadits-hadits yg menjelaskan warna bendera Rasul dan isi tulisannya itu tidka berkualotas shahih” adalah ungkapan yang tidak bertanggung jawab dan “kurang piknik” pada kitab-kitab hadits.

Keempat, soal warna, hadits-hadits shahih menyebutkan bahwa warna rayah adalah hitam dan liwa’nya adalah putih. Adapun hadits-hadits yang menyebutkan warna lain seperti kuning dan merah, memang ada, tetapi kualitasnya dha’if dan ada yang sifatnya sementara

Hadits riwayat Imam Abu Dawud, yang juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Ibnu Adi, menyebutkan bahwa rayah Nabi adalah kuning.

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ الشَّعِيرِىُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ عَنْ آخَرَ مِنْهُمْ قَالَ رَأَيْتُ رَايَةَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَفْرَاءَ.

Menurut shahib al-Badr al-Munir, dalam isnadnya majhul.

Demikian juga hadits yang diriwayatkan oleh Imam Thabarani dan Abu Nu’aim al-Ashbahani,

عن جدته مزيدة العصرية ، « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد رايات الأنصار وجعلهن صفراء »

Hadits ini dha’if karena ada rawi bernama Hudu bin Abdullah bin Sa’d yang dinyatakan tidak tsiqah oleh Ibnu Hibban dan nyaris tidak dikenal menurut al-Dzahabi.

Demikian juga hadits dalam riwayat Thabarani menyebutkan bahwa warna rayah Nabi adalah merah,

“أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَدَ رَايَةً لِبَنِي سُلَيْمٍ حَمْرَاءَ”.

 

Hadits ini dha’if karena ada rawi yang tidak dikenal menurut al-Haitsami dan Ibnu Hajar.

Terakhir, hadits riwayat Imam Ibnu Hibban, Ahmad, dan Abu Ya’la yang juga menyebutkan rayah berwarna merah daan statusnya shahih, kasusnya sementara di awal-awal urusan ini ketika di masa jahiliyah juga awalnya menggunakan rayah warna hitam,

وكان أمام هوازن رجل ضخم ، على جمل أحمر ، في يده راية سوداء ، إذا أدرك طعن بها ، وإذا فاته شيء بين يديه ، دفعها من خلفه ، فرصد له علي بن أبي طالب رضوان الله عليه ، ورجل من الأنصار كلاهما يريده

Kelima, apakah fungsinya hanya untuk perang? Memang awalnya begitu,rayah adalah panji-panji perang, dan liwa simbol kepemimpinan umum. Hal ini bertolak dari fakta bahwa liwa` dan rayah itu selalu dibawa oleh komandan perang di jaman Rasulullah dan para Khulafa` Rasyidin. Misalnya pada saat Perang Khaibar. Demikian juga, rayah dan liwa sebagai pemersatu umat Islam. Imam Abdul Hayyi Al-Kattani menjelaskan rahasia (sirr) tertentu yang ada di balik suatu bendera, yaitu jika suatu kaum berhimpun di bawah satu bendera, artinya bendera itu menjadi tanda persamaan pendapat kaum tersebut (ijtima’i kalimatihim) dan juga tanda persatuan hati mereka (ittihadi quluubihim).

Keenam, terkait tulisan dan khat, dan ukuran itu hanyalah perkara teknis, yang dalam sejarahnya hal tersebut tidak diatur secara rinci. Tentu saja tidak bijak kalau persoalan teknis ini dijadikan argumetasi untuk menggugurkan syariat terkait rayah dan liwa’.

Ketujuh, adapun penamaan al-rayah dengan sebutan al-uqab, terdapat beberapa hadits sebagai berikut:

Hadits riwayat Baihaqi

عن عائشة ، قالت : « كان لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أبيض ورايته سوداء ، قطعة مرط مرجل ، وكانت الراية تسمى العقاب

Hadits riwayat Ibnu Abi Syaibah

عن الحسن قال كانت راية النبي صلى الله عليه و سلم سوداء تسمى العقاب

Hadits riwayat Ibnu Adiy

عن أبي هريرة كانت راية رسول الله صلى الله عليه و سلم سوداء تسمى العقاب

Dan masih banyak hadits lainnya. Dari semua hadits tersebut derajatnya dha’if karena berbagai sebab (mudallas, matruk, tidak tsiqah, majhul, dll). Terlalu panjang kalau dijabarkan disini. Meski demikian, nama al-uqab sangat masyhur di kalangan para ahli sirah/sejarah, maghazi, fiqih, dan hadits untuk menyebut bendera Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam.

Kedelapan, menggandengkan nama HTI dengan ISIS sebagai simbol pembawa rayah dan liwa’ sangat tidak fair. Tercium aroma untuk mengelompokkan HTI semisal dengan ISIS yang sudah dicitrakan buruk. HTI dan ISIS tentu saja sangat berbeda, baik pemikiran maupun metode dakwahnya. Terlebih lagi, rayah dan liwa adalah simbol umat Islam, dan sudah menjadi milik semua kelompok, bukan hanya HT.

Terakhir, NH rupanya hanya kritik dalil (hadits) panji dan bendera Rasululah, tetapi tidak menggugat dalil bendera negara bangsa yang tidak punya dalil sedikitpun, walau hanya atsar yang dha’if. Maka bersikap adil-lah wahai professor. NH lebih nyaman di bawah bendera ashabiyyah daripada di bawah panji tauhid. Cukuplah hadits riwayat Imam Muslim berikut sebagai pengingat,

من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية

Wallahu a’lam. []

*  Pengasuh Majelis Kajian Hadits Khadimus Sunnah Bandung.

Keunggulan Majelis Umat

 REFLEKSI 100 TAHUN DUNIA TANPA KHILAFAH#12.

Keunggulan Majelis Umat

Majelis Umat dalam sistem Khilafah jauh berbeda dengan parlemen dalam sistem demokrasi. Fungsi legislasi tidak ada pada Majelis Umat, sementara parlemen dalam sistem demokrasi adalah sebuah badan legislatif.

Dalam sistem Khilafah, hukum yang dipakai adalah hukum syariah, bukan hukum yang dibuat oleh Majelis Umat. Pasalnya, kedaulatan ada di tangan Allah, hanya Dialah Yang berhak membuat hukum. Allah SWT berfirman:

إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ

Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah (QS al-An‘am [6]: 57).

Saat ada perbedaan pendapat dalam memahami hukum syariah atas suatu masalah, kepala negara (khalifah)-lah yang berwenang untuk membuat keputusan, apakah masalah tersebut akan disatukan hukum syariahnya ataukah dibiarkan tetap berbeda di tengah-tengah umat. Majelis Umat hanya memiliki hak syura’ (musyawarah) sekaligus memiliki kewajiban untuk melakukan muhâsabah terhadap penguasa.1

Musyawarah dalam sistem Khilafah jauh berbeda dengan musyawarah dalam sistem demokrasi. Suara mayoritas anggota Majelis Umat, permufakatan mereka, bahkan suara mayoritas rakyat tidak menjadi penentu pemberlakuan suatu aturan atau tidak.

Dalam masalah-masalah tasyri’ (legalisasi hukum syariah), pijakannya hanyalah kekuatan dalil. Kaum Muslim yang menjadi anggota Majelis Umat memiliki hak mendiskusikan itu dan menjelaskan pandangan yang benar dan yang salah dalam masalah tersebut. Namun demikian, pandangan mereka tidak mengikat.

Rasulullah saw. memberikan contoh yang jelas dalam masalah ini. Saat kaum Muslim tidak sepakat dengan isi Perjanjian Hudaibiyah, bahkan Umar bin al-Khaththab ra. terang-terangan menyampaikan keberatannya, keputusan Nabi tidak berubah, beliau berkata:

إِنيِّ رَسُولُ الله وَلَسْتُ أَعْصِيهِ وَهُوَ نَاصِرِي

Sesungguhnya aku ini utusan Allah. Aku takkan bermaksiat kepada Dia. Dialah Penolongku (HR al-Bukhari).

Begitu pula perkara-perkara pemikiran yang memerlukan pengkajian mendalam dan analisis, yang memerlukan keahlian dan berbagai pengetahuan spesifik. Perkara-perkara demikian diambil pendapatnya dari para ahlinya masing-masing, bukan dari pendapat mayoritas. Demikian juga masalah finansial, pasukan dan politik luar negeri. Masalah-masalah ini ditangani sendiri oleh Khalifah menurut pendapat dan ijtihadnya, bukan menurut pendapat Majelis Umat. Khalifah dalam hal ini boleh merujuk kepada Majelis untuk meminta masukan. Majelis Umat juga berhak menyampaikan pendapatnya kepada Khalifah. Namun, pendapat Majelis dalam masalah-masalah ini tidaklah mengikat.

Dalilnya adalah saat Hubab bin al-Mundzir ra., dalam Perang Badar, mempertanyakan posisi pasukan kaum Muslim, “Wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu tentang tempat ini? Apakah ini tempat yang diwahyukan oleh Allah kepada engkau sehingga kami tidak boleh bergeser maju atau mundur? Ataukah ini merupakan pendapat, peperangan dan tipudaya?”

Rasul saw. menjawab, “Ini merupakan pendapat, peperangan dan tipudaya.”

Kemudian Hubab menunjukkan suatu posisi yang lebih strategis. Nabi saw. pun kemudian mengikuti pendapat Hubab tanpa mengambil suara mayoritas kaum Muslim.2

Pendapat mayoritas bersifat mengikat hanya dalam perkara-perkara praktis yang berkaitan dengan pengaturan urusan umat dalam masalah politik dalam negeri yang tidak memerlukan pengkajian dan analisis mendalam, seperti penyediaan berbagai pelayanan penting untuk rakyat; dalam aspek pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perdagangan, perindustrian, pertanian, dll; penjagaan keamanan mereka; serta penghilangan bahaya musuh dari mereka, sebagaimana dalam kasus Perang Uhud, Nabi saw. mengikuti pendapat mayoritas untuk keluar Madinah menyongsong dan melawan musuh. Padahal beliau dan para sahabat senior tidak sependapat dengan hal tersebut. Namun kemudian, setelah sampai di medan Uhud Rasulullah saw. tidak menyerahkan strategi perang kepada pendapat mayoritas. Beliau mengatur sendiri strategi tersebut.3

Berbeda dengan musyawarah dalam sistem demokrasi, apapun yang diputuskan parlemen, itulah yang diterapkan pada masyarakat tanpa memandang halal-haramnya keputusan tersebut.

Keunggulan Majelis Umat

Sudah selayaknya setiap Muslim meyakini bahwa tidak ada ketentuan yang lebih baik daripada ketentuan Allah SWT (Lihat: QS al-Maidah [5]: 50). Hanya dengan memahami ayat ini, orang yang beriman akan meyakini keunggulan sistem hukum Allah SWT tanpa harus dijelaskan di mana letak keunggulannya. Hanya saja untuk menenteramkan hati, adakalanya penjelasan itu penting. Begitu juga dengan Majelis Umat dalam sistem Khilafah, jika direnungi, akan tampaklah keunggulannnya dibandingkan sistem parlemen dalam sistem demokrasi. Di antara keunggulannya adalah sebagai berikut:

Menutup peluang intervensi dan penjajahan.

Dalam Pemilu dalam sistem demokrasi, untuk menjadi wakil rakyat, mereka harus mengeluarkan biaya tinggi. Wajarlah ketika mereka sudah mendapatkan jabatan yang dikehendaki, hal utama yang dipikirkan adalah bagaimana bisa ‘balik modal’; bagaimana bisa melunasi utang atau bagaimana cara ‘membalas budi’ kepada pihak yang mendanai. Sementara itu, yang bisa mereka jual sebagai wakil rakyat hanyalah hak mereka untuk membuat peraturan (undang-undang). Inilah celah masuknya intervensi pemilik modal, bahkan menjadi celah ‘legalisasi’ penjajahan. Pakar politik Ikrar Nusa Bhakti menilai sumbangan dana pengusaha kepada parpol itu sebagai corruption and kick back. Pasalnya, sumbangan itu merupakan imbal balik. ‘’Bisa berupa kemudahan mendapat tender, fasilitas perbankan, atau macam-macam,’’ katanya.

Sudah menjadi praktik umum bahwa kepentingan pelaku usaha itu “ditanam” di banyak parpol. Hal ini untuk memastikan bahwa siapa pun yang menang, mereka akan memperoleh keuntungan.4

Bukan hanya pengusaha lokal, bahkan pengusaha asing pun banyak yang melakukan intervensi. Menurut anggota DPR, Eva Kusuma, selama 12 tahun pasca reformasi ada 76 undang-undang yang draft-nya dari asing.5 Tercatat pula 1800 Perda dihapus untuk memuluskan dominasi penjajah dengan mengatasnamakan investasi.6

Hal ini tidak akan terjadi dalam Majelis Umat karena kedaulatan berada di tangan syariah, Majelis Umat, bahkan Khalifah sekalipun, tidak punya wewenang untuk membuat aturan yang bertentangan dengan syariah.

Melayani umat, bukan melayani partai.

Majelis Umat adalah wakil langsung dari umat, bukan wakil partai. Fokus perhatiannya adalah bagaimana agar hak-hak dan kewajiban umat terpenuhi sesuai dengan aturan syariah. Motivasi yang diemban adalah saling menjaga dalam ketakwaan antara rakyat dan penguasa agar kewajiban dan hak-hak keduanya sebagaimana diatur syariah dapat dijamin pemenuhannya. Majelis Umat bukanlah penyalur keinginan manusia yang begitu beragam dan sulit dipertemukan. Majelis ini bukan pula penyambung lidah partai sebagaimana ditemui dalam parlemen saat ini ketika membuat kebijakan.

Hemat biaya.

Menurut Koordinator Investigasi dan advokasi Seknas FITRA, Uchok Sky Khadafi, untuk menyusun satu RUU usulan DPR, anggaran yang digunakan sekitar Rp1,8 miliar pada tahun 2011 dan meningkat menjadi Rp 5,2 miliar pada tahun 2012. Itu baru tahap penyusunan.7

Walaupun biayanya cukup besar, undang-undang yang dihasilkan banyak yang tidak layak. Dr. Bayu Dwianggono menyatakan bahwa dari 428 UU produk DPR itu setidaknya ada 14 UU yang tidak layak diundangkan8. Hal ini tidak akan terjadi dalam Majelis Umat pada sistem Khilafah. Alasannya, Allah SWT telah memberikan aturan (undang-undang) yang terbaik, tanpa perlu biaya.

Akuntabilitas lebih terjamin.

Fungsi Majelis Umat adalah mengontrol penguasa dan syura, bukan legislasi; bukan pula mengurus anggaran. Fungsi ini akan menjadikan mereka lebih fokus mengontrol Khalifah dalam menjalankan pemerintahan dan melayani rakyat dengan hukum-hukum syariah.

Khalifah memang berhak untuk mengadopsi suatu peraturan/undang-undang, tetapi undang-undang tersebut tentu wajib bersumber pada wahyu. Oleh karena itu anggota Majelis Umat dapat memberikan kritik atau masukan terhadap undang-undang yang akan diadopsi Khalifah meskipun pendapat Majelis Umat ini tidak mengikat. Saat Majelis Umat benar-benar melihat peraturan yang diadopsi Khalifah adalah kezaliman yang bertentangan dengan hukum syariah, sementara Khalifah melihat itu sesuai dengan hukum syariah, maka mereka bisa membawa masalah ini ke Mahkamam Mazhalim. Mahkamah Mazhalim dapat membatalkan UU tersebut jika UU tersebut dianggap sebagai kezaliman. Begitu juga jika antara Khalifah dan umat timbul perbedaan penafsiran mengenai pengertian pasal-pasalnya, Khalifah tidak bisa memaksakan penafsirannya. Mahkamahlah yang berhak menentukan makna yang dimaksudkan oleh UU. Demikian pula, meskipun hakim-hakim Mahkamah Mazhalim diangkat dan diberhentikan oleh Khalifah, Khalifah tidak dapat memberhentikan mereka ketika Khalifah menjadi tersangka atas kasus kezaliman yang dia lakukan.

Lebih efisien.

Pengambilan suatu keputusan dalam sistem demokrasi sering memerlukan waktu yang relatif lama; harus dibahas dan ditetapkan oleh parlemen dulu. Kalaupun sudah ditetapkan, tidak jarang ketetapan tersebut tidak bisa langsung dilaksanakan. Berbeda dengan Majelis Umat, kepala negara tidak mesti harus menunggu dan ‘menuruti’ pendapat Majelis Umat, dia bisa langsung melaksanakan apa yang dia pandang paling baik setelah minta masukan dari Majelis Umat.

Akan tetapi, berkaitan dengan perkara teknis yang berhubungan dengan urusan kesejahteraan masyarakat yang tidak memerlukan analisis mendalam, keputusan Majelis Umat bersifat mengikat sehingga wajib dilaksanakan.

Saat ada pejabat negara (mu‘âwin, wali dan ‘amil) yang dianggap tidak layak oleh Majelis Umat, mereka bisa mengadukan ketidakridhaannya. Khalifah wajib mengganti pejabat tersebut tanpa perlu mekanisme yang berbelit-belit dan tanpa harus ada kekeliruan yang dilakukan pejabat tersebut. Rasulullah saw. pernah mencopot ‘Ala’ bin al-Hadhrami ra. dari jabatannya sebagai amil Bahrain karena aduan utusan Abd al-Qais. Umar bin al-Khaththab juga pernah mencopot Saad bin Abi Waqash ra. dari jabatannya sebagai wali semata-mata karena adanya pengaduan masyarakat, Umar berkata, “Sungguh, aku tidak mencopot dia karena kelemahan atau suatu pengkhianatan.9”

Meminimalisasi konflik.

Dalam sistem demokrasi, peluang terjadinya konflik antara parlemen dan penguasa terbuka lebar, apalagi jika parlemen dikuasai oleh partai oposisi. Proses legislasi, penetapan anggaran dan berbagai kebijakan lain akan terhambat. Berbeda dengan Majelis Umat, dia tidak punya wewenang dalam legislasi maupun anggaran. Majelis Umat juga tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan Khalifah. Majelis Umat hanya bisa mengajukan pengaduan kepada Mahkamah Mazhalim.

Penutup

Sejarah panjang penerapan Islam telah membuktikan bahwa sistem Khilafah adalah yang paling beradab walaupun masih ada kekurangan yang sifatnya manusiawi dalam menjalankannya. Walaupun ada kampanye hitam untuk menodai keunggulan sistem ini, kebenaran pasti akan mengemuka dan kerusakan pasti akan terbongkar, tepat pada saatnya yang telah ditentukan-Nya.

WalLahu a’lam. [M. Taufik N.T]

Catan kaki:

1. Syura adalah meminta pendapat atau mendengarkan pendapat sebelum mengambil keputusan. Muhâsabah adalah melakukan penentangan/koreksi setelah keputusan diambil atau setelah kebijakan diterapkan.

2. Ibnu Hisyam, Sirah Nabawiyah, hlm. 598.

3. An Nabhani, Asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyyah, I/120.

4. Gatra, 19/2/2009.

5. Tempointeraktif.com, 20/8/2010.

6. Jurnal-ekonomi.org, 23/4/10.

7. Http://hukumonline.com, 31/12/12.

8. Http://politik.kompasiana.com , 27/9/14.

9. Hizbut Tahrir, Ajhizah Dawlah al-Khilâfah, hlm. 163.

AL-ALLAMAH AL-QADHI SYAIKH TAQIYUDDIN AN-NABHANI DAN AL-HAFIDZ AL-MUTAFANNIN AS-SAYYID 'ABDULLAH AL-GHUMARI SATU GURU, SATU KAMPUS, SAMA-SAMA MUJTAHID (Bagian 4)

 AL-ALLAMAH AL-QADHI SYAIKH TAQIYUDDIN AN-NABHANI DAN AL-HAFIDZ AL-MUTAFANNIN AS-SAYYID 'ABDULLAH AL-GHUMARI SATU GURU, SATU KAMPUS, SAMA-SAMA MUJTAHID (Bagian 4)

Oleh: KH. Hafidz Abdurrahman

Dalam al-Mausu'ah al-Ghumariyah, yang ditulis oleh al-'Allamah al-Muhaddits al-Mutafannin, as-Sayyid 'Abdullah bin Muhammad as-Shiddiq al-Ghumari al-Hasani, beliau menuturkan sanad keilmuan beliau.

Pada juz I/258, beliau menyebutkan guru beliau yang ke-31, yaitu al-Allamah Muhammad al-Khudhr bin Husain at-Tunisi (w. 1377 H). Beliau ini juga merupakan guru al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani ketika di Mesir. Al-Ghumari juga berguru kepada beliau saat di Mesir.

Selain itu, beliau juga menyebutkan guru beliau yang ke-49, yaitu al-'Allamah al-Qadhi Yusuf bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani (w. 1350 H). Beliau tak lain adalah kakek dan guru al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani.

Semua itu dituturkan sendiri oleh beliau di dalam kitabnya, al-Mausu'ah al-Ghumariyah, yang disusun oleh al-'Allamah al-Muhadits Syaikh Dr. Said Mamduh, yang juga mempunyai sanad ilmu yang nyambung kepada Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani.

Bedanya, al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani tidak pernah menulis sendiri biografinya, meski jika mau bisa. Karena beliau memiliki kecepatan menulis dan berbicara luar biasa. Tapi semua itu tidak beliau lakukan. Semua tulisan beliau bukan tentang dirinya, tapi tentang gagasan, visi, misi dan tujuannya membangun peradaban emas. Itulah yang beliau tulis.

Meski demikian, ada yang menarik, dari penilaian yang disampaikan oleh al-'Allamah al-Muhaddits Dr Mahmud Said Muhammad Mamduh as-Syafii, penerus al-'Allamah al-Mutafannin al-Muhaddits Sayyid al-Ghumari, dalam kitabnya, Tasynif al-Asma', juz II/755 dan 758, terhadap al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani:

Penjelasan tentang al-'Allamah al-Mujtahid Taqiyuddin an-Nabhani: 

Di antara mereka (cucu al-'Allamah al-Qadhi Yusuf an-Nabhani) adalah cucu beliau, Yang Mulia Syaikh al-'Allamah, Mujtahid, Pembaharu, Qadhi, Muhammad Taqiyuddin an-Nabhani bin Ibrahim, bin Musthafa, bin Ismail, bin Yusuf an-Nabhani Imam, Pendiri dan Rujukan Tertinggi Hizbut Tahrir.

Benar, Dakwah itu Merangkul Bukan Memukul

Dengan banyaknya bidang yang dikarang oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, maka karya pemikiran beliau lebih dari 30 kitab. Ini di luar Catatan Politik yang menyelesaikan berbagai isu politik dan sistem yang penting. Juga sejumlah nasyrah dan penjelasan pemikiran dan politik yang penting.

Saya (Syaikh Said Mamduh) telah diberitahu oleh Syaikh Abdul Aziz al-Khayyath, Menteri urusan Wakaf, Yordania, "Mata saya belum pernah menyaksikan sosok seperti an-Nabhani. Mereka telah memerangi beliau, baik ketika beliau masih hidup maupun sudah wafat. Ketika beliau wafat, saya mau membuat ucapan belasungkawa untuk beliau saja di koran tidak boleh."

Teman saya, Sayyid Yusuf ar-Rifa'i, Menteri urusan Wakaf Kuwait, berkata kepada saya, "Saya pernah bertemu Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani. Beliau mempunyai akal, yang kalau dibagikan kepada seluruh kaum Muslim saat ini, niscaya cukup."

Syaikh Said Mamduh menilai kedua ulama' ini sebagai mujtahid. Sama-sama menguasai berbagai disiplin ilmu. Sama-sama Alumni Azhari. Sama-sama mendapatkan Syahadah 'Alimiyiyah (selevel doktor), dan sama-sama Ghuraba'.

Bedanya, al-Hafidz al-Ghumari mahzab fikihnya Maliki, dan Sufi. Sedangkan al-'Allamah an-Nabhani, awalnya Syafii, meski beliau kemudian membangun ushul fikih sendiri, yang membuatnya dinobatkan oleh sebagian ulama' sebagai Mujtahid Mutlak. Selai itu, beliau adalah Siyasi. Tetapi, maqam tasawuf beliau, menurut salah seorang guru saya, luar biasa.

Dalam tulisannya, al-Allamah Syaikh Said Mamduh menuturkan, bahwa Syaikh Taqi mempunyai firasat yang sangat tajam. Bahkan, analisis politiknya malampui zaman. Sampai seorang Menteri di Yordania, ingin belajar khusus kepada beliau tentang ketajaman analisisnya ini. Sayang kemudian beliau tolak.

Seorang temen senior dari Kanada, asal Paletina, pernah bercerita kepada saya. Syaikh Yusuf al-Kandahlawi yang merupakan pendiri Jamaah Tabligh, sekaligus ahli hadits, pernah diberi kitab Syakhshiyyah Juz I. Beliau memberikan komentar, "Subhanallah, ini kitab yang luar biasa. Masih ada ulama' di zaman seperti ini yang bisa menulis kitab sehebat ini."

Memang benar. Bagi siapa saja yang pernah membaca kitab ini, dan kitab Muqaddimah Ibn Khaldun, bisa membayangkan betapa hebatnya kedua penulisnya. Itulah sekelumit warisan beliau.

(Bersambung)

KHILAFAH BUKAN DINASTI

 *KHILAFAH BUKAN DINASTI*

_Oleh : Yan S. Prasetiadi_

Cikampek, 10 Muharram 1442 H

Khilafah itu sama dengan dinasti atau kerajaan, padahal dalam ajaran Islam faktanya tidak seperti itu. Menyamakan Khilafah sebagai dinasti, kemungkinan besar karena kegagalan memahami fikih seputar Khilafah, sekaligus terpengaruh referensi sejarah yang ditulis para orientalis yang penuh distorsi.

Hari ini masih ada yang berpendapat Khilafah itu sama dengan dinasti atau kerajaan, padahal dalam ajaran Islam faktanya tidak seperti itu. Menyamakan Khilafah sebagai dinasti, kemungkinan besar karena kegagalan memahami fikih seputar Khilafah, sekaligus terpengaruh referensi sejarah yang ditulis para orientalis yang penuh distorsi.

Karena itu, tulisan berikut ini akan mencoba menjelaskan, perkara yang sangat esensial bahwa Khilafah bukanlah dinasti atau kerajaan. Sebab untuk masalah jejak Khilafah di nusantara, baik melalui dokumenter sekelas JKDN, ataupun melalui berbagai penelitian dan karya sejarah yang terbit sebelum JKDN sudah sangat mencukupi, untuk menunjukan terdapat jejak Khilafah di Nusantara.

Adapun mengenai bantahan segelintir pihak terhadap JKDN, itu persoalan lain, dan tidak subtansial. Pasalnya, bantahan itu muncul pasca dan hanya merespon JKDN, dan bukan semenjak dulu. Itu artinya, berbagai penelitian, karya sejarah, dan riwayat sebelumnya mengenai jejak Khilafah tidak terbantahkan.

Sangat perlu dipahami, umat Islam terlebih Ahlussunnah wal Jama’ah, dalam memahami ajaran Islam seperti Khilafah, senantiasa merujuk pada praktik bernegara al-Khulafa’ ar-Rasyidun. Imam al-Ghazali (w. 505 H) rahimahullah menyampaikan:

فأما الخلفاء الراشدون فهم أفضل من غيرهم وترتيبهم في الفضل عند أهل السنة كترتيبهم في الإمامة

Adapun al-Khulafa’ ar-Rasyidun mereka lebih utama dari khalifah yang lainnya dan menurut Ahlussunnah urutan keutamaan mereka sesuai urutan dalam Imamah. (Al-Iqtishad fi al-I’tiqad, cet. Dar al-Basha’ir, h. 512)

Dalil wajibnya mengikuti al-Khulafa’ ar-Rasyidun sangat jelas, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

“Siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, akan melihat banyak perselisihan. Maka kalian wajib berpegang pada Sunnah-Ku dan Sunnah Khulafa’ Rasyidin yang mendapat petunjuk. Berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut dan gigitlah dengan gigi geraham kalian.” (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi)

Dalam konteks empat Khalifah agung sepeninggal Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, yakni Khalifah Abu Bakar, ‘Umar, ‘Utsman dan ‘Ali ridhwanuLlah ‘alaihim, nampak jelas ada dua konsep yang perlu diteladani umat Islam: Pertama, metode mengangkat Khalifah; dan kedua, prosedur teknis mengangkat Khalifah. Dari sini kita akan paham, Khilafah bukanlah dinasti seperti sebagian orang katakan.

Berkaitan metode mengangkat seorang Khalifah, sudah clear berdasarkan banyak dalil metode tersebut adalah baiat. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ

“Dulu Bani Israil diurus para nabi, setiap kali seorang nabi wafat diganti nabi selanjutnya. Namun sungguh sepeninggalku tidak ada nabi lagi, tapi akan ada para Khalifah yang berjumlah banyak.” Para Sahabat bertanya: “Apa yang engkau perintahkan untuk kami?” Beliau menjawab: “Penuhilah baiat (khalifah) yang pertama, hanya yang pertama, lalu berikan hak mereka, karena Allah akan menanyai mereka tentang apa yang mereka pimpin.” (HR. Muttafaq ‘Alaih)

Karena itu wajar jika imam as-Suyuthi (w. 911 H) rahimahullah, dalam Tarikh al-Khulafa’ hanya mencantumkan nama khalifah yang absah berdasarkan baiat, beliau berkata:

فلهذه الأمور لم أذكر أحدًا من العبيديين ولا غيرهم من الخوارج، وإنما ذكرت الخليفة المتفق على صحة إمامته وعقد بيعته، وقد قدمت في أول الكتاب فصولاً فيها فوائد مهمة

Karena beberapa alasan tersebut, dalam karya ini saya tidak menyebutkan satu orang pun dari kalangan ‘Ubaidiyyin dan kalangan Khawarij. Tetapi saya hanya menyebutkan Khalifah yang disepakati keabsahan kepemimpinan dan akad baiatnya. (Tarikh al-Khulafa, cet. Dar al-Ittiba’, h. 13)

Dalam konteks Khilafah Umayyah dan ‘Abbasiyyah, memang pernah terjadi pasang surut dalam pelaksanaan pengangkatan Khalifah termasuk dalam baiat. Ada sebagian besar penguasa yang berhasil dibaiat secara sempurna, namun ada juga sebagian oknum yang untuk menuju baiat, menggunakan cara-cara yang tidak pantas. Tapi tetap ujungnya adalah baiat sebagai penentu keabsahan jabatan Khilafahnya. Jadi walau bagaimana pun tetap harus dihargai, apapun masalah yang terjadi di masa lalu, sudah diselesaikan oleh ijtihad generasi muslim terdahulu. 

Pertimbangkanlah pernyataan Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) rahimahullah berikut:

وقد اتفق أهل العلم على أن دولة بني أمية وبني العباس أقرب إلى الله ورسوله من دولتهم وأعظم علما وإيمانا من دولتهم وأقل بدعا و فجورا من بدعتهم وأن خليفة الدولتين أطوع لله ورسوله من خلفاء دولتهم

Ahli ilmu sepakat, Daulah Bani Umayyah dan Bani Abbas lebih dekat kepada Allah dan Rasul-Nya, ketimbang daulah mereka (ubaidiyyin-fatimiyyah). Dan lebih besar ilmu dan imannya daripada daulah mereka, lebih minim bid’ah dan maksiatnya daripada bid’ah mereka. Khalifah Daulah Umayyah dan Abbasiyyah lebih taat kepada Allah dan Rasul-Nya ketimbang klaim Khalifah daulah mereka. (Majmu’ al-Fatawa, cet. Majma’ al-Malik Fahd, 35/127)

Namun sekali lagi ditegaskan, bagi Ahlussunnah jika ada kekeliruan di masa pasca al-Khulafa’ ar-Rasyidun, maka rujukan yang benar untuk sistem Khilafah adalah kembali kepada empat orang Khalifah yang agung tersebut. Semisal dalam masalah wilayah al-‘ahdi alias putera mahkota yang dituduhkan sebagian pihak sebagai tanda Khilafah itu dinasti. Maka hal ini sudah jauh-jauh hari ditolak, Abu Bakar radhiallahu ‘anhu menyampaikan:

أترضون بمن استخلفت عليكم؟ فإني ما استخلفت عليكم ذا قرابة

No terhadap orang yang aku pilih sebagai penggantiku bagi kalian? Sungguh aku tidak memilih penggantiku dari orang yang punya hubungan kerabat! (Ibnu al-Atsir, al-Kamil fi at-Tarikh, cet. Dar al-Kitab al-‘Arabi, II/ 267)

Demikian juga Umar bin al-Khattab radhiallahu ‘anhu, menyampaikan:

من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة فقد خان الله ورسوله والمؤمنين

Siapa yang memimpin urusan kaum muslimin, lalu mengangkat seseorang lantaran rasa sukanya atau karena hubungan kerabat, sungguh dia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya dan kaum mukminin. (Ibnu Taimiyyah, as-Siyasah asy-Syar’iyyah fi Ishlah ar-Ra’i wa ar-Ra’iyyah, cet. Dar ‘Alim al-Fawa’id, h. 8)

 

Mengenai prosedur teknis mengangkat Khalifah, atau rincian dan bentuk-bentuk aktivitas menuju baiat, bisa ditemukan pula pada al-Khulafa’ ar-Rasyidun, yang bisa diringkas sebagai berikut:

Pertama, kaum muslimin mendiskusikan calon Khalifah di Saqifah bani Sa’idah, dengan kandidat: Sa’ad, Abu ‘Ubaidah, ‘Umar dan Abu Bakar radhiallahu ‘anhum. Hasil diskusi tersebut, menetapkan Abu Bakar radhiallahu ‘anhu dibaiat sebagai Khalifah, lalu kaum muslimin mendatangi masjid membaiat di hari kedua, setelah baiat itu usai beliau resmi menjadi Khalifah seluruh umat Islam.

Kedua, ketika Abu Bakar radhiallahu ‘anhu sakit menjelang wafat, beliau memanggil kaum muslimin meminta pendapat berkenaan Khalifah selanjutnya bagi umat. Musyawarah selama tiga bulan tersebut memunculkan dua nama kandidat: 'Ali bin Abi Thalib dan ‘Umar bin al-Khattab radhiallahu ‘anhum. Setelah musyawarah selesai dan diketahui pilihan mayoritas kaum muslimin kepada 'Umar, beliau mengumumkan ‘Umar adalah calon Khalifah selanjutnya. Pasca wafat Abu Bakar, kaum muslimin segera hadir di masjid membaiat ‘Umar untuk menjabat Khilafah, berdasarkan baiat tersebut beliau resmi menjadi Khalifah kaum muslimin. Jadi karena baiat tersebutlah beliau menjadi Khalifah, bukan karena musyawarah atau pengumuman sebelumnya.

Ketiga, ketika ‘Umar ditikam musuh, kaum muslimin memintanya menunjuk pengganti, tapi ditolaknya. Lalu kaum muslim terus meminta hal tersebut, akhinya beliau menunjuk kandidat sebanyak enam orang. Setelah ‘Umar wafat, para calon tadi mewakilkan urusan kepada salah seorang dari mereka, yakni ‘Abdurrahman bin ‘Auf radhiallahu ‘anhu. Maka ‘Abdurrahman merujuk kepada pendapat dan meminta masukan seluruh kaum muslimin, hasilnya beliau umumkan pembaiatan ‘Ustman bin ‘Affan radhiallahu ‘anhu, akhirnya seluruh kaum muslimin membaiat ‘Utsman menjadi Khalifah kaum muslimin. Jadi baiatlah yang menjadikan beliau Khalifah, bukan penunjukan pengganti atau pengumuman ‘Abdurrahman.

Keempat, saat ‘Utsman terbunuh, mayoritas umat Islam Madinah dan Kufah membaiat ‘Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anhu, beliau akhirnya menjadi Khalifah kaum muslimin berdasarkan baiat tesebut. (al-Badrani, Dirasah al-Fiqh Ta’shil an-Nizham as-Siyasi fi al-Islam, cet. Dar as-Salam, h. 48-49).

Berdasarkan metode pengangkatan yakni baiat, dan prosedur teknis pengangkatan serta pembaiatan Khalifah diatas. Bisa dibuktikan bahwa sistem pemerintahan Islam alias Khilafah, bukanlah sistem dinasti. 

Wallahu a’lam.

MAQASHID ASY-SYARIAH

 *MAQASHID ASY-SYARIAH*

 

_Oleh M. Shiddiq Al-Jawi_

 Pengantar Redaksi:

Dalam wacana keagamaan modern, istilah maqâshid asy-syarî‘ah sering dilontarkan terutama oleh para cendekiawan Muslim akhir-akhir ini. Istilah ini sebetulnya merupakan istilah lama yang digagas oleh Imam Asy-Syatibi, yang kemudian kembali dipopulerkan. Persoalannya, istilah tersebut tidak hanya sekadar dipopulerkan kembali, tetapi juga diberi muatan makna baru yang berbeda sama sekali dengan apa yang dimaksud penggagas awalnya.

Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan pandangan Taqiyuddin An-Nabhani tentang maqâshid asy-syar‘îah dalam kitab ushul fikihnya, Asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyyah, Juz III, halaman 359-366, pada bab, “Maqâshid asy-Syar‘îah”. Pandangan An-Nabhani secara umum berbeda dengan Asy-Syatibi, karena menurut An-Nabhani, maslahat adalah akibat (hasil) dari penerapan syariat, bukan illat penetapan syariat. Dalam kitab ushul fikihnya ini, An-Nabhani menolak dan mengkritik pandangan Asy-Syatibi secara mendasar. Kendati pun kemudian terkesan lebih ketat, konsep An-Nabhani tersebut menunjukkan keunggulannya. Sebab, di samping kekuatan hujahnya, konsepnya juga dapat menutup kemungkinan dimanfaatkannya konsep maqâshid asy-syar‘îah secara gegabah untuk membenarkan ide-ide Barat yang kufur. Pandangan An-Nabhani ini mencakup 4 (empat) prinsip penting : (1) kemaslahatan adalah hikmah (akibat) penerapan syariat; (2) maqâshid asy-syar‘îah adalah tujuan dari syariat sebagai keseluruhan; (3) hikmah penerapan syariat tidak selalu terwujud;  (4) hikmah penerapan syariat hanya bisa diketahui melalui dalil syariat.

 

Konsep maqâshid asy-syarî‘ah berasal dari  seorang ahli ushul fikih bermadzhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam Asy-Syatibi (w. 790 H). Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm, khususnya pada juz II, yang beliau namakan kitab al-maqâshid. Menurut Asy-Syatibi, pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (mashâlih al-‘ibâd), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah,  dalam pandangan beliau, menjadi maqâshid asy-syarî‘ah (tujuan-tujuan syariat). Dengan kata lain, penetapan syariat—baik secara keseluruhan (jumlatan) maupun secara rinci (tafshilan)—didasarkan pada pada suatu ‘illat (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba (Asy-Syatibi, Al-Muwâfaqât, II/2-3).

Selanjutnya Asy-Syatibi membagi maqâshid menjadi tiga bagian, yaitu: dharûriyât, hâjiyat, dan tahsînât. Dharûriyât artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, yang jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam. Hâjiyât maksudnya sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan, seperti rukhsah (keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit. Tahsînât artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat. Dharûriyât  beliau jelaskan lebih rinci mencakup lima tujuan, yaitu : (1) menjaga agama (hifzh ad-dîn); (2) menjaga jiwa (hifzh an-nafs); (3) menjaga akal (hifzh al-‘aql); (4) menjaga keturunan (hifzh an-nasl); (5) menjaga harta (hizh al-mâl) (Asy-Syatibi, Al-Muwâfaqât, II/4). Inilah sekilas konsep Asy-Syatibi tentang maqâshid asy-syarî‘ah. (Asy-Syatibi, Al-Muwâfaqât, II/4-5; Az-Zuhayli, Ushûl al-Fiqh al-Islâmî, II/1046-1051).

Dalam perkembangan kontemporer, konsep maqâshid asy-syarî‘ah ternyata banyak dibelokkan untuk melegitimasi ide-ide Barat sekular, bukan untuk menerapkan syariat seperti digagas Asy-Syatibi itu sendiri. Contoh, tujuan menjaga agama (hifzh ad-dîn) ditafsirkan oleh Ulil Abshar Abdalla (koordinator Jaringan Islam Liberal) sebagai “perlindungan terhadap kebebasan beragama (the protection of the freedom of religion)”; tujuan menjaga akal (hifzh al-‘aql) diinterpretasikan sebagai “perlindungan terhadap kebebasan berpikir (the protection of the freedom of thought)”.(*) Jadi, konsep maqâshid asy-syarî‘ah telah dijadikan sekadar instrumen untuk menyusupkan ide-ide liberal yang sekular.

Syariat dan Maslahat

            Sebelum memahami konsep Taqiyuddin an-Nabhani tentang maqâshid asy-syarî‘ah, ada baiknya kita meninjau sekilas berbagai pendapat ulama tentang kaitan hukum syariat dengan kemaslahatan, yakni apakah hukum-hukum syariat itu didasarkan pada ‘illat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia? Muhammad Husain Abdillah dalam Al-Wadhîh fî Ushûl al-Fiqh (1995: 273) menyatakan bahwa para ulama dalam masalah ini terbagi menjadi 3 (tiga) pendapat: Pertama, pendapat ulama Asy‘ariyah dan Azh-Zhahiriyah. Mereka menolak bahwa syariat didasarkan pada ‘illat maslahat. Dengan ungkapan lain, maslahat bukanlah ‘illat (motif) penetapan suatu hukum syariat. Menurut mereka, mungkin saja Allah menetapkan suatu hukum syariat yang tidak mengandung maslahat. Hanya saja, mereka mengakui, bahwa studi yang komprehensif (istiqrâ’) menetapkan bahwa seluruh hukum syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam lima perkara: menjaga agama, akal, keturunan, jiwa, dan harta.

Kedua, pendapat sebagian ulama Syafi‘iyah dan Hanafiyah. Mereka menetapkan bahwa maslahat layak menjadi ‘illat bagi hukum-hukum syariat. Akan tetapi, maslahat ini lebih dipahami sebagai pertanda hukum (amarah al-hukm), bukan sebagai latar belakang/motif penetapan hukum (bâ’its ‘ala al-hukm). Jadi, maslahat dipahami lebih dekat pada sebab (as-sabab) daripada ‘illat.

Ketiga, pendapat Muktazilah, Maturidiyah, ulama Malikiyah, dan sebagian ulama Hanabilah. Mereka memandang bahwa hukum-hukum syariat didasarkan pada ‘illat maslahat, tanpa ada taqyîd (pembatasan) adanya kehendak (irâdah) Allah Swt. Namun, mereka mensyaratkan, penetapan maslahat sebagai ‘illat syariat tidak boleh bertentangan dengan nash.

            Dari pemetaan pendapat ini, secara garis besar dapat dikatakan bahwa pendapat Taqiyuddin an-Nabhani mengenai kaitan maslahat dan syariat sama dengan pendapat pertama, yakni syariat tidak didasarkan pada ‘illat maslahat.  

Maslahat: Hikmah Penerapan Syariat

            Prinsip pertama konsep Taqiyuddin an-Nabhani tentang maqâshid asy-syarî‘ah adalah bahwa maslahat merupakan hikmah (akibat) penerapan syariat, bukan ‘illat penetapan syariat. Jadi, pada dasarnya An-Nabhani mengakui adanya hubungan maslahat dengan syariat. Hal ini beliau pahami dari nash-nash al-Quran yang menyatakan bahwa diutusnya Nabi saw. adalah untuk membawa rahmat, yaitu maslahat, misalnya dalam QS Al-Isra (17) ayat 82 dan QS al-Anbiya’ (21) ayat 107. Namun demikian, An-Nabhani dengan hati-hati menekankan berulang-ulang, bahwa maslahat itu bukanlah ‘illat atau motif (al-bâ‘its) penetapan syariat, melainkan hikmah, hasil (nâtijah), tujuan (ghâyah), atau akibat (‘âqibah) dari penerapan syariat (An-Nabhani, 1953: 359 & 363).

Mengapa demikian? Karena menurut An-Nabhani, nash ayat-ayat yang ada jika dilihat dari segi bentuknya (shighat) tidaklah menunjukkan adanya ‘illat (al-‘illiyah), namun hanya menunjukkan adanya sifat rahmat (maslahat) sebagai hasil penerapan syariat. Misalnya firman Allah Swt. berikut:

Tidaklah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS  al-Anbiya’ [21]: 107).       

Menurut An-Nabhani, ayat ini tidak mengandung shighat ta‘lîl (bentuk kata yang menunjukkan ‘illat), misalnya dengan adanya lam ta’lîl. Jadi, maksud ayat ini, bahwa hasil (an-nâtijah) diutusnya Muhammad saw. adalah akan menjadi rahmat bagi umat manusia. Artinya, adanya rahmat (maslahat) merupakan hasil pelaksanaan syariat, bukan ‘illat dari penetapan syariat (An-Nabhani, 1953: 359-360). Pandangan An-Nabhani ini berbeda dengan pandangan Asy-Syatibi yang meletakkan posisi maslahat sebagai ‘illat hukum atau alasan pensyariatan hukum Islam (Lihat: Al-Muwâfaqât, II/2-3).  

Maqâshid asy-Syarî‘ah: Tujuan Syariat Keseluruhan

            Prinsip kedua konsep An-Nabhani dalam maqâshid asy-syarî‘ah adalah bahwa maqâshid asy-syarî‘ah (yaitu mewujudkan kemaslahatan) merupakan tujuan dari syariat secara keseluruhan (ka-kull), bukan tujuan syariat sebagai satu persatu hukum (li kulli hukmin bi ‘aynihi). Dengan kata lain, terwujudnya kemaslahatan merupakan hasil penerapan syariat secara keseluruhan, bukan hasil penerapan dari masing-masing hukum.

Pandangan ini juga berbeda dengan pandangan Asy-Syatibi yang berpendapat bahwa kemaslahatan adalah ‘illat bagi syariat, baik secara keseluruhan maupun satu demi satu hukum secara rinci (Lihat: Al-Muwâfaqât, II/3).  

Konsep An-Nabhani tersebut didasarkan pada pemahamannya terhadap QS Al-Anbiya’ (21) ayat 107 di atas, yang menurutnya dengan jelas menunjukkan bahwa rahmat (maslahat) yang dihasilkan adalah dari keseluruhan risalah. Tidak ada dalâlah (petunjuk) apa pun dari ayat tersebut atau ayat lainnya (misal QS Al-Isra’ [17]: 82) bahwa maslahat merupakan tujuan masing-masing hukum (An-Nabhani, 1953: 359-361).

Karena itu, An-Nabhani mengatakan, akan kita dapati ketika Asy-Syâri‘ (Allah) menerangkan maqâshid asy-syarî‘ah  dari syariah sebagai keseluruhan, Dia juga menerangkan tujuan dari masing-masing hukum pada banyak hukum, yang bersifat khusus, yang hanya hanya bisa diketahui melalui dalil topik yang bersangkutan. Misalnya, tujuan pensyariatan haji adalah agar manusia menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka (QS al-Hajj [22]: 28); tujuan pengharaman khamr dan judi adalah agar tidak terjadi permusuhan dan kebencian antar manusia (QS al-Maidah [5] : 91); tujuan shalat adalah mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar (QS al-Ankabut [29]: 45), dan seterusnya. Dari sini, jelaslah bahwa dihasilkannya rahmat (maslahat) hanya dihasilkan dari syariat secara keseluruhan, bukan syariat sebagai satu demi satu hukum. Dengan kata lain, tidak tepat dikatakan bahwa tujuan setiap nash syariat adalah mencapai kemaslahatan, karena kadang nash-nash syariat menjelaskan tujuan (hikmah)-nya secara khusus, seperti telah dicontohkan. Jika kita mengatakan bahwa tujuan setiap hukum (satu-persatu) adalah untuk memperoleh maslahat, maka ini hanya ditunjukkan oleh dalil akli, bukan oleh dalil syariat. Padahal, berbicara tentang hukum syariat haruslah didasarkan pada dalil syariat, bukan dalil akli.              

Hikmah Tidak Selalu Terwujud

            Prinsip ketiga An-Nabhani dalam konsep maqâshid asy-syarî‘ah adalah bahwa hikmah (akibat) penerapan syariat kadang terwujud dan kadang tidak terwujud. Jadi, ketika Allah menerangkan bahwa tujuan pensyariatan suatu hukum adalah begini, maksudnya Allah memberitahukan bahwa hikmahnya begini. Tidak berarti Allah mengatakan tujuannya pasti  terwujud begini. Misalnya, menyaksikan manfaat adalah hikmah ibadah haji (QS al-Hajj [22]: 28). Namun kenyataannya, jutaan orang berhaji tidak menyaksikan manfaat bagi mereka. Mengenai khamr dan judi, Allah menerangkan keduanya dapat memunculkan kebencian dan permusuhan di antara manusia (QS Al-Maidah [5]: 91). Namun faktanya, banyak penenggak khamr dan para penjudi rukun-rukun saja, tidak ada permusuhan dan kebencian di antara mereka.

            Prinsip ketiga ini mengandung maksud, bahwa tujuan-tujuan hukum ini tidak boleh dijadikan sebagai ‘illat. Kalau dijadikan ‘illat, maka kewajiban haji akan bergantung pada ada-tidaknya manfaat yang diperoleh jamaah haji. Jika ada manfaatnya, haji hukumnya wajib, dan jika tak ada manfaatnya, haji menjadi tidak wajib. Keharaman khamr dan judi juga akan bergantung pada ada-tidaknya permusuhan dan kebencian di antara pelakunya. Jika ada permusuhan maka khamr dan judi haram, jika harmonis dan rukun-rukun saja maka khamr dan judi menjadi mubah. Tentu ini tidak benar.     

            Atas dasar itu, prinsip ketiga ini semakin menegaskan, bahwa maqâshid asy-syarî‘ah (tujuan syariat) sesungguhnya bukanlah ‘illat atau motif pensyariatan hukum, melainkan hikmah atau hasil (natijah) dari penerapan hukum (An-Nabhani, 1953: 365).

Hikmah Hanya Diketahui Secara Syar‘î   

            Prinsip keempat konsep maqâshid asy-syarî‘ah An-Nabhani adalah bahwa hikmah dari penerapan syariat hanya diketahui berdasarkan nash syariat, bukan berdasarkan akal. Sebab, yang menetapkan syariat adalah Allah sehingga  hanya Allah saja yang mengetahui tujuan pensyariatannya. Tidaklah mungkin bagi kita, baik secara akli maupun syar‘î, dapat mengetahui hikmah (tujuan) suatu hukum, kecuali jika kita mengetahuinya melalui nash, baik dari al-Quran maupun as-Sunnah (An-Nabhani, 1953: 366).

            Jadi, tepat jika kita mengatakan bahwa hikmah puasa adalah untuk membentuk ketakwaan, sebab ini ditunjukkan oleh nash (QS al-Baqarah [2]: 183). Namun tidak tepat jika dikatakan, hikmah puasa adalah agar kita bisa turut menghayati kehidupan kaum miskin yang sering kelaparan, karena ini hanya perkiraan akal, tidak ada nash yang menunjukkannya.

Implikasi

            Apa implikasi dari prinsip-prinsip maqâshid asy-syarî‘ah menurut Taqiyuddin An-Nabhani di atas? Di antaranya adalah tidak menjadikan maslahat sebagai dalil hukum syariat. Jadi, tidaklah benar apa yang dikatakan sebagai kaidah fikih: Aynama takûnu al-maslahah fa tsamma syar‘ullâh (Dimana ada maslahat, disana ada hukum Allah) (Al-Khayyath, 1982). Kaidah itu, di samping sangat lemah dalilnya, juga berbahaya ketika diterapkan pada masyarakat kapitalistik saat ini yang didominasi paham utilitarianisme atau pragmatisme, yang menjadikan manfaat sebagai standar untuk mengukur salah benarnya perbuatan (Athiyat, 1996: 103-104; Suparman & S. Malian, 2003: 45-49). Bisa saja kemudian bunga bank yang sebenarnya termasuk riba yang haram, lalu dianggap mubah hanya karena maslahat (Al-Qardhawi, 2002: 54; Az-Zuhaili, 1996: 336).

            Implikasi penting lainnya, bahwa maqâshid asy-syarî‘ah haruslah secara disiplin diketahui berdasarkan nash, bukan dari rekayasa akal, apalagi melalui manipulasi akal. Jadi, ketika dikatakan bahwa ‘menjaga agama’ maksudnya adalah ‘menjaga kebebasan beragama’, atau ‘menjaga akal’ artinya ‘menjaga kebebasan berpikir’, jelas ini kesimpulan akal-akalan; tidak ada nilainya dalam pandangan syariat. Di samping itu, pemaknaan tersebut sebenarnya adalah penafsiran sesuka hati tanpa landasan dan metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu hanya fantasi intelektual murahan, yang dilakukan oleh orang yang tidak malu untuk melakukan kedustaan dan manipulasi kebenaran. []

*Pernyataan ini penulis dengar langsung dari Ulil Abshar Abdalla, koordinator JIL (Jaringan Islam Liberal), saat penulis satu forum dengannya sebagai panelis dalam diskusi panel di Unissula, Semarang,

Sabtu, 9 Agustus 2003.     

Daftar Pustaka

Abdullah, Muhammad Husain. 1995. Al-Wadhîh fî Ushûl al-Fiqh. Beirut: Darul Bayariq.

Al-Khayyath, Abdul Aziz. 1982. Asy-Syarîkât fî asy-Syarî‘ah al-Islâmiyyah wa al-Qanûn al-Wadh‘î. Beirut: Mu’assah Ar-Risalah.

Al-Qardhawi, Yusuf. 2002. Bunga Bank Haram (Fawâ’id al-Bunûk Hiya ar-Ribâ al-Harâm). Alih bahasa Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.

An-Nabhani, Taqiyuddin. 1953. Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah. Juz III (Ushûl al-Fiqh). Al-Quds: Min Mansyurat Hizb at-Tahrir.

Asy-Syatibi, Abu Ishaq.  Tanpa Tahun. Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm. Ta‘lîq [Komentar] oleh Muhammad Al-Hidhr Husain. Juz II. Beirut: Darul Fikr.

Athiyat, Ahmad. 1996. Ath-Tharîq: Dirâsah Fikriyyah fî Kayfiyah al-‘Amal li Taghyîr Wâqi‘ al-Ummah wa Inhâdhihâ. Beirut: Darul Bayariq.

Az-Zuhaili, Wahbah. 1998. Ushûl al-Fiqh al-Islâmî. Juz  II. Beirut: Darul Fikr.

———-. 1996. ‘Fawâ’id al-Masharif (Al-Bunûk) Harâm Harâm Harâm.’ Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu. Juz IX (Al-Mustadrak). hlm. 336-359. Beirut: Darul Fikr.

Suparman & S. Malian. 2003. Ide-Ide Besar Sejarah Intelektual Amerika. Yogayakarta: UII Press.

Mamahami Lafazh Kull Pada Hadits Bid’ah

 Mamahami Lafazh Kull Pada Hadits Bid’ah

Ustadz Azizi Fathoni 

Tanya:

Selama ini saya memahami kata kullu pada hadits “kull[u] bid’at[in] dhalâlat[un]” bermakna semua. Namun sebagian kalangan memahami itu makananya sebagian, sehingga ada bid’ah hasanah yang tidak termasuk bid’ah dhalalah. Sebenarnya apa kata kullu bisa bermakna sebagian? kapan bermakna sebagian? Di hadits tersebut menggunakan makna yang mana?

(Ratna Winarsih - Malang)

Jawab:

Bismillahirrahmanirrahim

Saudari benar, bahwa lafazh kull secara bahasa memang berarti: semua, seluruh, atau segala. Al-Imam Al-Jurjani (w. 816 H) dalam kamus at-Ta’rîfat menjelaskan lebih lanjut:

وَكَلِمَةُ كُلٍّ عَامٌّ تَقْتَضِي عُمُوْمَ الْأَسْمَاءِ .

“Dan kata kull itu berlaku umum meliputi keumuman semua kata benda.”[1]

Maksudnya adalah apabila ia mengenai sebuah kata benda, maka itu akan menimbulkan makna umum pada kata benda tersebut. Sebagai contoh, lafazh kull dalam hadits Rasulullah saw berikut ini.

« كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى »  قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَنْ يَأْبَى ؟ قَالَ « مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى »

“Semua umatku akan masuk surga kecuali siapa yang enggan.” Mereka (para sahabat ra) berkata: Wahai Rasulullah, siapa yang enggan itu?  Beliau menjawab: “Siapa saja menaatiku ia akan masuk surga, dan siapa-siapa yang mendurhakaiku berarti ia telah enggan (masuk surga).”[2]

Ketika lafazh kull di situ mengenai lafazh ummatî (umatku) maka itu menimbulkan makna umum pada lafazh ummatî, yakni meliputi segenap umat Nabi Muhammad saw tanpa terkecuali.

Namun kemudian perlu diketahui, bahwa dalam ilmu Ushul Fiqh dikenal ada kaidah yang mengatakan:

 يَبْقَى الْعَامُّ عَلَى عُمُوْمِهِ مَا لَمْ يَرِدْ دَلِيْلُ التَّخْصِيْصِ

“Dalil umum akan senantiasa berlaku umum selama tidak ada dalil pengkhususan.”[3]

Di titik inilah lafazh kull berpeluang untuk tidak meliputi secara mutlak keumuman kata benda yang dikenainya. Yaitu manakala ada atau ditemukan dalil takhshîsh. Baik dalil takhshîsh tersebut terdapat dalam satu nash bersama dalil yang menunjukkan keumuman (at-takhshîsh al-muttashil), maupun dalil takhshîsh tersebut terdapat pada nash lain yang berbeda (at-takhshîsh al-munfashil).   

Dalam hadits di atas, dalil takhshîsh terdapat pada nash hadits itu sendiri. Yaitu bagian illâ man abâ (kecuali siapa-siapa yang enggan). Sehingga keumuman lafazh kull[u] ummatî (semua umatku) di situ menjadi makhshush (terkenai pengkhususan). Yakni dikhususkan bagi yang tidak taat untuk tidak termasuk ke dalam cakupan kull di situ.

Pemahaman seperti ini juga berlaku pada hadits kull[u] bid’at[in] dhalâlat[un] yang sedang ditanyakan. Asalnya ia berarti umum meliputi segala macam bid’ah tanpa terkecuali. Namun kemudian ditemukan dalil lain di luar nash umum tersebut yang menunjukkan adanya bid’ah yang tidak sesat. Di antaranya berupa Ijma’ Sahabat atas adanya bid’ah hasanah (bid’ah yang baik) di masa khalifah Umar bin Khaththab ra. Yaitu penyelenggaraan shalat tarawih secara terorganisir yang belum pernah ada di masa-masa sebelumnya. Dalam kesempatan itu Umar dengan jelas mengatakan:

« نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ »

“Ini merupakan sebaik-baik bid’ah.”[4]

Para sahabat tidak ada yang memprotes kebijakan dan pernyataan beliau ini, sehingga dipahami sebagai ijma’ akan adanya bid’ah yang bukan bid’ah dhalâlah. Ini menjadi mukhashshish (pengkhusus) bagi keumuman kata bid’ah pada hadits bid’ah dhalâlah. Berkenaan dengan hadits tersebut Al-Imam Al-Hafizh An-Nawawi Asy-Syafi’i (w. 676 H) menerangkan:

( وَكُلّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ) هَذَا عَامٌّ مَخْصُوْصٌ وَالْمُرَادُ غَالِبُ الْبِدَعِ ... أَنَّ الْحَدِيْثَ مِن الْعَامِّ الْمَخْصُوْصِ وَكَذَا مَا أَشْبَهَهُ مِن الْأَحَادِيْثِ الْوَارِدَةِ وَيُؤَيِّدُ مَا قُلْنَاهُ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي التَّرَاوِيْحِ نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ كَوْنِ الْحَدِيْثِ عَامًّا مَخْصُوْصًا قَوْلُهُ كُلُّ بِدْعَةٍ مُؤَكَّدًا بِكُلٍّ بَلْ يَدْخُلُهُ التَّخْصِيْصُ .

“(Sabda Nabi saw) dan semua bid’ah adalah sesat; ini merupakan redaksi umum yang terkenai takhshish (pengkhususan), yang artinya adalah bid’ah pada umumnya (bukan bid’ah secara mutlak, pentj.) … Bahwa hadits tersebut tergolong dalil umum yang terkenai pengkhususan, demikian pula halnya hadits-hadits serupa yang ada. Hal yang memperkuat pendapat kami ini adalah perkataan Umar bin Khaththab ra berkenaan shalat tarawih: “sebaik-baik bid’ah”. Sabda Nabi: “semua bid’ah” dengan penekanan menggunakan kata kull, tidak menghalangi untuk terbilangnya hadits tersebut sebagai hadits umum yang terkenai pengkhususan. Melainkan justru ia terkenai pengkhususan itu sendiri.”[5]

Jadi apabila dikembalikan pada pertanyaan di atas, maka jabawannya adalah bahwa lafazh kull tidak berarti sebagian, ia tetap bermakna semua, seluruh, atau segala. Hanya saja kemudian ia memungkinkan untuk di-takhshish (dikenai pengkhususan), sehingga itu menjadikannya tidak lagi bermakna umum secara mutlak alias tidak meliputi hal-hal yang dikhususkan darinya. Namun meski demikian kata tersebut tetap tidak berarti sebagian.

Di atas ini merupakan penjelasan menurut prespektif pendapat yang mengakui pembagian bid’ah menjadi hasanah dan dhalalah, yang itu adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi’i ra yang banyak diikuti oleh kalangan pesantren. Adapun menurut prespektif pendapat yang menganggap semua bid’ah adalah dhalalah tanpa terkecuali, mereka memahami kata bid’ah pada ungkapan Umar tersebut sebagai bid’ah secara bahasa bukan istilah[6]. Adapun kebolehan melakukannya, karena ia dipayungi oleh syari’at yang bersifat umum, sehingga bagi mereka apa yang dilakukan Umar itu tidak tergolong bid’ah secara istilah. Oleh sebab itu mereka tidak memberlakukannya sebagai mukhashshish bagi hadits bid’ah.

Walhasil, masing-masing dari dua kelompok tersebut sama-sama memahami kull berarti semua, seluruh, atau segala. Hanya bedanya, kelompok pertama memberlakukan takhshîsh atasnya sementara kelompok kedua tidak. Wallâhu a’lam[] 

05 Dzul Qa’dah 1436 H

Azizi Fathoni K 

[1] al-Jurjani, at-Ta’rîfât (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), 186.

[2] Shahih al-Bukhari, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, nomor hadits 7280; Musnad Ahmad, Ahmad bin Hambal, nomor hadits 8713; Shahih Ibn Hibban, Ibnu Hibban, nomor hadits 17; al-Mustadrak, al-Hakim, nomor hadits 182.

[3] Lihat Taqiyuddin al-Nabhani, al-Syakhshiyyah al-Islâmiyyah, vol 1 (Beirut: Dâr al-Ummah, 2003), 252.

[4] Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, nomor hadits 2010; Ibnu Khuzaimah, Shahih Ibn Khuzaimah, nomor hadits 1100; Malik bin Anas, al-Muwaththa’, nomor hadits 279; al-Baihaqi, Syu’ab al-Iman, nomor hadits 3269.

[5] Abu Zakariya al-Nawawi, Syarh al-Nawawî ‘alâ Muslim, vol 6 (Beirut: Dâr Ihyâ’ al-Turâts al-‘Arabi, 1972), 154.

[6] Lihat Majmu' al-Fatawa, Ibnu Taimiyyah al-Harrani, vol 20 hlm 163

Sumber: 

http://malang-bersyariah.com/index.php/82-tanya-jawab/106-mamahami-lafazh-kull-pada-hadits-bid-ah

Membandingkan Sistem Peradilan Dalam Negara Khilafah Dan Negara Sekular

 Membandingkan Sistem Peradilan Dalam Negara Khilafah Dan Negara Sekular

Oleh Luthfi Afandi, S.H.[1]

Manusia dan Hukum

Para ahli hukum Barat, seperti Van Kan, meyakini bahwa dalam kehidupan bersama antar manusia yang saling berbeda kepentingan, keserasian hidup sering terganggu karena pertikaian. Karena itu, masyarakat mutlak membutuhkan aturan agar tercipta ketertiban, ketenteraman, dan keamanan.

Kaum sekular yang memisahkan agama dan kehidupan serta kaum mulhid (ateis/musyrik) meyakini hukum harus berasal dari akal manusia. Pandangan inilah yang menjadi dasar sistem peradilan dan hukum pidana sekular. Padahal, hukum harus berasal dari Sang Pencipta, Allah Yang paling mengetahui kemaslahatan hakiki bagi manusia; yang paling mengetahui hakikat baik danburuk. Inilah pandangan Islam dan yang menjadi dasar sistem peradilan dan pidana islam.

Sistem Hukum di Negara Sekular

Dalam negara sekular, dari aspek isi[ii] ada 2 macam pembagian hukum (hukum materil),[iii] yakni:

(1) Hukum Privat (Hukum Sipil), yang terdiri dari hukum perdata dan hukum dagang. Hukum ini memuat semua peraturan hubungan hukum antar orang di masyarakat, yang lebih menitikberatkan pada kepentingan individual yang prosesnya mengharuskan adanya gugatan pihak yang merasa dirugikan.

(2) Hukum Publik (Hukum Negara). Hukum ini mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan negara dengan perseorangan (warganegara). Prosesnya tidak mengharuskan ada gugatan dari pihak yang dirugikan. Hukum ini meliputi: hukum tata negara, hukum administrasi negara (tata usaha negara), hukum pidana, dan hukum internasional[iv] (perdata dan pidana internasional).

Hukum Pidana Sekular

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan individu, HAM, kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak[v]. Pidana dijatuhkan menurut teori Absolut (teori pembalasan) sebagai balasan atas kejahatan. Menurut teori relatif (teori tujuan), pidana dijatuhkan untuk menenteramkan masyarakat yang gelisah karena terjadi kejahatan dan untuk mencegah kejahatan.

Hukum Pidana Islam

Allah telah menetapkan serangkaian aturan (hukum) untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Orang yang melanggarnya di hadapan Allah dinilai berdosa dan telah melakukan kemaksiatan dan baginya ada sanksi di akhirat atau di dunia. Dengan demikian semua kemaksiatan merupakan tindakan kriminal yang layak mendapat sanksi.

Pelaksanaan sanksi (‘uqûbât) di dunia adalah tanggungjawab imam (khalifah) atau yang ditunjuk mewakilinya. Jadi, negaralah yang melaksanakannya. Sanksi di dunia berfungsi sebagai pencegah (zawâjir) dan penebus dosa (jawâbir), yakni mencegah orang-orang untuk melakukan tindakan dosa dan kriminal sekaligus menggugurkan sanksi di akhirat bagi pelaku criminal yang telah dikenai snksi di dunia. Demikian sabda Nabi saw., sebagaimana dituturkan oleh Ubadah bin Shamit ketika menuturkan ihwal teks Baiat Aqabah I, yang di antaranya menyebutkan:

«وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَ مَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ غَفَّرَ لَهُ وَ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ»

Siapa di antara kalian yang memenuhinya maka pahalanya di sisi Allah. Siapa yang melanggarnya, lalu diberi sanksi, maka itu sebagai penebus dosa baginya. Siapa yang melanggarnya namun (kesalahan itu) ditutupi oleh Allah, jika Allah menghendaki, Dia akan mengampuninya; jika Ia menghendaki, Dia akan mengadzabnya. (HR al-Bukhari).

Obyek Hukuman dalam Islam

Hukuman/sanksi yang dijatuhkan oleh negara atas pelaku dosa dan kejahatan merupakan metode praktis (tharîqah ‘amaliyah) untuk melaksanakan perintah dan larangan Allah. Perbuatan-perbuatan yang akan dijatuhkan hukuman oleh syariat itu sendiri ada tiga, yaitu: (1) Meninggalkan kewajiban, seperti shalat dan jihad; (2) Melakukan keharaman, seperti minum khamar dan mencaci Rasul saw.; (3) Melanggar aturan-aturan administrasi negara, seperti lalu-lintas dan izin mendirikan bangunan.

Bentuk Hukuman dalam Islam

Jenis-jenis hukuman dalam Islam ada empat, yakni: (1) hudûd; (2) jinâyat; (3) ta‘zîr; (3) mukhâlafat.

Hudûd

Secara bahasa, hudûd berarti sesuatu yang membatasi di antara dua hal. Secara syar‘î, hudûd bermakna sanksi atas kemaksiatan yang telah ditetapkan (kadarnya) oleh syariat dan menjadi hak Allah. Di sebut hudûd karena umumnya mencegah pelakunya dari kemaksiatan serupa. Sebutan hudud dikhususkan bagi sanksi kejahatan yang didalamnya terdapat hak Allah. Hudûd hanya dijatuhkan atas tindak kejahatan berikut:

(1) zina (pelaku dirajam [jika muhshan/telah menikah] atau cambuk 100 kali [jika ghayr muhshan/belum menikah]);

(2) homoseksual/liwâth (pelaku dibunuh);

(3) qadzaf/menuduh berzina tanpa didukung 4 orang saksi (pelaku dicambuk 80 kali);

(4) minum khamar (pelaku dicambuk 40/80 kali);

(5) murtad yang tidak mau kembali masuk Islam (pelaku dibunuh);

(6) membegal/hirâbah (pelaku dibunuh jika hanya membunuh dan tidak merampas; dibunuh dan disalib jika membunuh dan merampas harta; dipotong tangan dan kaki secara bersilang jika hanya merampas harta dan tidak membunuh; dibuang jika hanya meresahkan masyarakat.

(7) memberontak terhadap Negara/bughât (pelaku diperangi dengan perang yang bersifat edukatif, yakni agar pelakunya kembali taat pada Negara, bukan untuk dihancurkan.

(8) Mencuri (pelaku dipotong tangannya hingga pergelangan tangan jika memang telah memenuhi syaratuntuk dipotong).

Jinâyât

Jinâyât adalah penganiayaan atau penyerangan atas badan yang mewajibkan adanya qishâsh (balasan setimpal) atau diyât (denda). Penganiayaan di sini mencakup penganiayaan terhadap jiwa dan anggota tubuh. Jenis-jenisnya adalah:

(1) Pembunuhan/penganiayaan yang berakhir dengan pembunuhan;

(2) Penganiayaan tanpa bverakhir dengan pembunuhan.

Qishâsh diberlakukan jika tindakan penganiayaan dilakukan dengan sengaja, sementara denda (diyât) diberlakukan jika penganiayaan dilakukan tidak dengan sengaja atau jika tindakan itu kemudian dimaafkan korban. Qishâsh ataupun diyât tidak diberlakukan jika korban membebaskan pelakunya dengan rela/tidak menuntutnya.[vi]

Ta‘zîr

Ta’zîr secara bahasa bermakna pencegahan (al-man‘u). Secara istilah ta’zîr adalah hukuman edukatif (ta‘dîb) dengan maksud menakut-nakuti (tankîf). Sedangkan secara syar‘î, ta’zîr bermakna sanksi yang yang dijatuhkan atas kemaksiatan yang di dalamnya tidak ada had dan kafârat. Dalilnya adalah perbuatan Rasul saw.

Kasus ta‘zîr secara umum terbagi menjadi: (1) pelanggaran terhadap kehormatan; (2) pelanggaran terhadap kemuliaan; (3) perbuatan yang merusak akal; (4) pelanggaran terhadap harta; (5) gangguan keamanan; (6) subversi; (7) pelanggaran yang berhubungan dengan agama.

Sanksi ta‘zîr dapat berupa: (1) hukuman mati; (2) cambuk yang tidak boleh lebih dari 10 kali; (3) penjara; (4) pengasingan; (5) pemboikotan; (6) salib; (7) ganti rugi (ghuramah); (8) peyitaan harta; (9) mengubah bentuk barang; (10) ancaman yang nyata; (11) nasihat dan peringatan; (12) pencabutan sebagain hak kekayaan (hurmân); (13) pencelaan (tawbîkh); (14) pewartaan (tasyhîr).

Bentuk sanksi ta‘zîr hanya terbatas pada bentuk-bentuk tersebut. Khalifah atau yang mewakilinya yaitu qâdhî (hakim) diberikan hak oleh syariat untuk memilih di antara bentuk-bentuk sanksi tersebut dan menentukan kadarnya; ia tidak boleh menjatuhkan sanksi di luar itu.

Mukhâlafât

Mukhalafat adalah pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan negara.[vii] Syariat telah memberikan hak kepada Khalifah untuk memerintah dan melarang warganya, menetapkan pelanggaran terhadapnya sebagai kemaksiatan, serta menjatuhkan sanksi atas para pelanggarnya.

Peradilan dalam Negara Sekular

Dalam sistem hukum positif (seperti di Indonesia), selain hukum materil juga dikenal hukum formil (hukum proses atau hukum acara), yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materil atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana tatacara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara-cara hakim memberi keputusan.

Di Indonesia, hukum acara yang mengatur dan melaksanakan soal-soal peradilan disebut hukum acara pengadilan, yang terdiri dari:

(1) Hukum Acara Perdata (Hukum Perdata Formal);

(2) Hukum Acara Pidana.

Sedangkan susunan kekuasaan pengadilan (di Indonesia) adalah:

(1) Pengadilan Sipil, yang terdiri dari Pengadilan Umum terdiri dari Pengadilan Negeri; Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; Pengadilan Khusus, yang terdiri dari Pengadilan Agama (khusus untuk Muslim meliputi soal nikah, talak, rujuk, perceraian, nafkah, dll), Pengadilan Adat, dan Pengadilan Administrasi Negara.

(2) Pengadilan Militer, (khusus untuk anggota militer) yang terdiri dari Pengadilan Tentara, Pengadilan Tentara Tinggi, dan Mahkamah Tentara Agung.

Pengambilan Keputusan oleh Hakim

Perkara-perkara di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung biasanya diadili oleh satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Sedangkan untuk perkara summier (perkara ringan, seperti kasus tilang) diadili oleh seorang hakim (tunggal). Keputusan diambil melalui musyawarah; jika tidak tercapai mufakat maka putusan diambil dengan suara terbanyak; jika masih belum berhasil, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Peradilan dalam Negara Islam

Peradilan dalam Negara Islam ada tiga macam. Masing-masing berhubungan dengan:

1. Qâdhî (biasa), yaitu hakim yang mengurusi penyelesaian perkara sengketa di tengah masyarakat dalam hal muamalat (transaksi yang dilakukan antar dua orang/pihak) dan ‘uqûbât (sanksi hukum). Semua proses pengadilan hanya sah jika dilakukan di majelis (ruang) pengadilan dan harus ada pihak penuntut dan yang dituntut.

2. Qâdhî Hisbah/Muhtasib, yaitu hakim yang mengurusi perkara penyimpangan yang bisa membahayakan hak jamaah. Dalam menjalankan tugasnya ia didampingi oleh beberapa polisi untuk untuk melaksanakan perintah dan menjalankan keputusannya seketika itu juga. Pengadilan hisbah ini tidak memerlukan ruang sidang pengadilan, tidak perlu penuntut dan yang dituntut, melainkan semata karena ada hak umum yang telah dilanggar.

3. Qâdhi Mazhâlim, adalah hakim yang diangkat untuk menyelesaikan setiap tindak kezaliman yang merugikan negara atau kezaliman yang dilakukan oleh negara (penguasa, aparat, dan pegawai negara) terhadap individu warga negara.

Sistem Putusan

Pengadilan dalam Islam hanya diputuskan oleh seorang qâdhî (hakim). Sekalipun demikian, dalam sidang ia boleh didampingi oleh satu atau lebih hakim lain yang hanya berhak memberi masukan, sementara keputusan tetap berada di tangan hakim ketua sesuai dengan hasil ijtihadnya. Putusan ini merupakan hukum syariat atas kasus tersebut. Ia tidak bisa dibatalkan oleh siapapun kecuali jika bertentangan dengan nash-nash yang qath‘î atau dengan hukum yang diadopsi oleh Khalifah. Karena itu, dalam sistem pidana Islam tidak ada istilah pengadilan banding ataupun kasasi.

Dalam menjatuhkan vonis yang dijadikan sebagai bukti secara syar‘î adalah: pengakuan, sumpah, kesaksian, dan dokumen-dokumen tertulis yang meyakinkan. Selain itu tidak bisa dijadikan bukti secara syar‘î dan tidak bisa dijadikan dasar putusan oleh hakim.

Pengampunan (Abolisi) dalam Islam

Untuk kejahatan yang termasuk hudud tidak ada pengampunan secara mutlak. Ini didasarkan pada banyaknya hadis yang berbicara tentang masalah ini.

Sedangkan dalam masalah jinâyât, hak pengampunan (pemaafan) hanya berada di tangan korban atau ahli waris korban, tidak di tangan hakim ataupun Khalifah. Pengampunan dalam masalah jinâyât telah disebutkan dalam al-Quran (QS al-Baqarah [2]: 178; QS asy-Syura []: 40.

Sedangkan ta‘zîr, penetapan sanksinya diserahkan kepada Khalifah atau qâdhi (sebagai wakil Khalifah). Khalifah berhak (bukan wajib) memberikan sanksi ataupun pengampunan.

Adapun mukhâlafât sama seperti ta‘zîr dalam hal pemaafan. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. []

[1] Alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Direktur Liberation Youth Publishing Bandung.

[ii] Muderis Zaini, SH, Ikhtisar Tata Hukum Indonesia. Surabaya: Usaha Nasional, 1988, hlm. 39.

[iii] Hukum materil adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan, misalnya; hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dll. Jika orang berbicara tentang hukum pidana atau hukum perdata maka yang dimaksud adalah hukum pidana materil dan hukum perdata materil.

[iv] Biasanya, jika orang berbicara tentang hukum internasional maka hampir selalu yang dimaksud adalah hukum publik internasional

[v] Lihat: Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya. Alumni, 1982, hlm. 55

[vi] Lihat perincian lebih lanjut dalam Abdurrahman al-Maliki, Nizhâm al-‘Uqûbât, hlm. 87 dan seterusnya. Beirut: Dar al-Umah,

[vii] Sudah sama-sama dipahami bahwa Khalifah tidak boleh menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, mewajibkan yang sunnnah atau mubah; dan mengharamkan yang makruh. Ia hanya boleh melaksanakan pengaturan urusan rakyat dan mengatur kemaslahatan rakyat sesuai dengan hukum syariat.

 Dulu waktu Anda belum bergabung dengan Hizbut Tahrir, anda selalu disinggung karena masih bersikap apatis terhadap dakwah, membuka aurat dan lainnya. Kini, setelah masuk dalam jamaah, Anda juga tidak berhenti diuji. Bahkan, kini lebih berat lagi.

Apakah yang mereka katakan bahwa Dakwah Pemikiran / Ideologi tidak akan menegakkan Khilafah? Tunggu, jangan terburu-buru menyimpulkan, menyalahkan bahkan mencaci dan menghina, karena semuanya adalah tanda dari kemalasan berpikir.

Mari kita simak FAKTANYA!

----------

1. Syeikh Taqiyyudin sudah menjelaskan dalam Kitab Takatul Hizby, bahwa yang meruntuhkan Khilafah tahun 1924 adalah karena lemahnya pemahaman kaum Muslim. Dan itu …. | Pemikiran.

2. Banyak gerakan dakwah dari gerakan bersenjata, sosial, pendidikan, ahlak, dan lainnya yang sudah mencoba menegakkan Khilafah namun gagal. Itu karena lemahnya … | Pemikiran.

3. Khilafah Utsmaniy, dikalahkan bukan karena lemahnya tentara atau kurangnya persenjataan. Tapi, karena … | Pemikiran.

4. Tentara Khilafah Utsmaniy sangat kuat dan disegani, bahkan dikatakan takkan terkalahkan, namun Khilafah jatuh karena lemahnya bahasa Arab, berhentinya kaum muslim dari aktifitas ijtihad. Dan itu … | Pemikiran.

5. Ratusan tahun Barat mencari kelemahan kaum Muslim, perang demi perang, puluhan kali perang salib, Khilafah tidak bisa dikalahkan. Namun akhirnya jatuh karena lemahnya kaum Muslim akan …. | Pemikiran.

6. Barat mengetahui bahwa cara terbaik mengalahkan Khilafah bukan dengan peperangan fisik, tapi dengan …. | Pemikiran.

7. Mereka berpikir keras untuk meruntuhkan Khilafah, ratusan tahun akhirnya ditemukan bahwa cara yang paling ampuh adalah dengan menjauhkan Alquran dari dada kaum Muslim. Dan itu … | Pemikiran.

8. Kaum Muslim dilemahkan dari sisi pemahaman tentang Islam, diberikan pemahaman Asing. Itu … | Pemikiran.

9. Oleh sebab itu, kaum Muslim sebelum dipecah-belah menjadi beberapa bagian Negara kecil seperti sekarang, mereka dicekoki pemahaman asing seperti nasionalisme. Dan itu … | Pemikiran.

10. Arab meminta lepas dari Turki Utsmaniy, Turki memerdekakan diri oleh Kamal At-Tarturk dan menjadi Negara sekuler. Itu karena … | Pemikiran.

11. Sebelumnya, didirikan sekolah Orientalis, kaum orientalis disebar ke seluruh penjuru dunia Islam dan bertujuan untuk melemahkan Kaum muslim dari segi … | Pemikiran.

12. Dari pemahaman yang rancu tentang Islam, lemahnya pemikiran akhirnya mereka mengadopsi hukum-hukum Barat. Dan itu karena lemahnya … | Pemikiran.

13. Kaum Muslim dinistakan seperti sekarang karena mereka lemah akan pemahaman yang benar tentang Islam. Dan itu juga disebabkan oleh … | Pemikiran.

14. Sulitnya (bukan mustahil) perjuangan mengembalikan Daulah Islam juga karena banyak kaum muslim yang tidak paham bahwa Khilafah / Daulah itu wajib ditegakkan dan meninggalkan hukum-hukum sekarang. Itu juga karena … | Pemikiran.

15. Kaum muslim dicekoki pemahaman asing dari mulai sekolah dasar dengan kurikulum liberal dan sekuler hingga mereka dibentuk menjadi apatis terhadap islam. Itu juga masalah … | Pemikiran.

16. Banyak orang Islam tapi tidak mau menerapkan hukum Islam, tidak sholat, tidak menutup aurat dan lainnya. Juga akibat dari lemahnya … | Pemikiran.

17. Barat merencanakan ini ratusan tahun dan kini bisa terlihat hasilnya. Kaum muslim terbagi 42 negara dan seakan tidak pernah bersatu dahulunya, karena mereka tidak memahami sejarah yang memang sudah diputarbalikkan oleh Barat dan antek. Itu masalah … | Pemikiran.

18. Jika Barat menghancurkan Khilafah, melemahkan pemahaman kaum Muslim, dan men-sekulerkan dan meliberlakan Kaum Muslim dengan pemikiran, bukankah solusinya juga … | Pemikiran.

19. Barat mengetahui senjata tidak akan mempan terhadap Khilafah, begitu juga senjata tidak akan mempan untuk menegakkan Khilafah. Namun yang akan menegakkan adalah … | Pemikiran.

20. Kita lihat sejarah, waktu Rosul dakwah di Makkah, saat belum menjumpai Nushroh. Apa yang beliau dakwahkan? … | Pemikiran.

21. Apa yang ditakutkan oleh kaum Quraisy terhadap Rosul dan Sahabat? Mereka tidak memiliki senjata. Tapi karena mereka membawa … | Pemikiran.

22. Quraisy memahami betul bahwa apa yang dibawa oleh Rosul dan Sahabat akan membuat mereka kalah baik dari sisi jumlah, pengaruh dan … | Pemikiran.

23. Oleh sebab itu, kaum muslim disiksa, dicaci, dihina, diburu, dibunuh oleh Quraisy. Itu bukan karena mereka membawa senjata atau melakukan perlawanan. Tapi karena … | Pemikiran.

24. Kemudian, apa yang dilakukan Mus’ab di Madinah hingga suku Aus dan Khazraj masuk Islam dan siap menjadi Nushroh untuk menyebarkan Islam, dimana ini sebelum Khilafah tegak. Apakah Mus’ab datang dengan senjata? atau… | Pemikiran.

25. Sekarang, Barat juga mengetahui, seberapapun kuatnya kelompok bersenjata, selama pemahaman tentang Islam masih lemah, maka itu sama saja. Dan itu disebabkan … | Pemikiran.

26. Berkaca dari runtuhnya Khilafah Utsmaniy, kurang apa mereka coba? Mereka memiliki tentara superpower, menjadi adidaya. Namun kalah akibat lemahnya … | Pemikiran.

27. Maka, bagi Barat, seberapapun banyak dan kuat kelompok bersenjata mengancam mereka, jika itu bukan oleh Khilafah, maka akan tetap melanggengkan hegemoni Barat di Negara-negara Islam. Afghanistan banyak klan Mujahidin namun Demokrasi masih berjalan. Itu karena masyarakat lemah akan … | Pemikiran.

28. ISIS sudah berjuang keras, namun hanya sebatas beberapa wilayah dari Iraq dan Suriah saja yang dikuasai, sistem Demokrasi masih berjalan disebagian besar wilayah Iraq dan Suriah. Ini karena … | Pemikiran.

29. Dan, yang dimaksud Amerika, Eropa dan Rusia takut dengan Hizbut Tahrir bukanlah takut dalam arti Hizb sebagai gerakan tanpa senjata. Tapi kareana … | Pemikiran.

30. Oleh sebab itu, di Amerika, Eropa dan Rusia banyak syabab yang ditangkap dan dipenjara bukan karena membawa senjata. Mereka takut dengan apa yang dibawa Hizb, yaitu … | Pemikiran.

31. Mereka sadar betul dengan apa yang dibawa Hizb akan menyatukan seluruh negeri-negeri Muslim dan Khilafah akan tegak. Ini yang mereka takutkan. Bukan Hizb sendiri tapi apa yang diemban. Itu … | Pemikiran.

32. Mereka mengetahui bahwa ideology Islam yang menyadarkan seluruh muslim bersatu. Ketika bersatu, sudah pasti Khilafah tegak. Itu … | Pemikiran.

33. Mereka mengetahui jika umat Islam sadar akan kekuatan agama dan ideology Islam akan bisa menyatukan kaum Muslim dan mampu menegakkan Khilafah. Dan itu juga … | Pemikiran.

34. Jadi, umat Islam dipecah belah oleh pemikiran maka disatukan kembali juga dengan … | Pemikiran.

35. Oleh sebab itu, jika ingin memahami fakta tentang konstalasi politik dalam dan luar negeri, harus dengan jeli dan harus dengan kecermelangan dan kejernihan … | Pemikiran.

36. Bukan dengan semangat saja, melihat darah dan senjata menjadi wah. Dan bukan begitu cara memahami alur peta politik luar negeri. Harus dengan mendalamnya pemahaman tentang fakta. Itu juga … | Pemikiran.

37. Itulah yang dikatakan sebagai politikus muslim yang ulung dan negarawan yang handal. Sebab dengan … | Pemikiran.

38. Itupula yang menyebabkan Hizbut Tahrir tidak bisa dipidanakan dengan alasan kekerasan atau sabotase dan teroris. Karena apa yang dibawah Hizb adalah … | Pemikiran.

39. Ingat, satu peluru menembus paling banyak dua kepala dengan Magnum Sniper Rifle Kaliber 7.62×51 mm NATO. Namun, dengan Dakwah memahamkan kaum muslim, satu ide, jutaan kepala bisa dirubah, itu terbukti dengan jumlah Hizb yang berkembang pesat. Itu juga … | Pemikiran.

40. Apa yang dibawa Rosul tentang Islam juga … | Pemikiran.

41. Bahkan, Dakwah adalah … | Pemikiran.

42. Jihad juga untuk menyebarkan … | Pemikiran.

43. Semua bersimpul dari … | Pemikiran.

44. Jadi, jangan hina dakwah yang mengedepankan persatuan kaum Muslim dengan tegakknya Khilafah melalui … | Pemikiran.

45. Maka, Khilafah akan tegak sebagaimana janji Rosul bahwa Khilafah yang kedua adalah sama persis seperti Khilafah yang pertama, dari mulai permulaan, perjuangan, penyebaran dan penerapan. Itu semua adalah … | Pemikiran.

Oleh : ustadz Syamsul Arifin

#ReturnTheKhilafah

#KhilafahAjaranIslam

#WeNeedKhilafah

STRATEGI GLOBAL PENGHANCURAN AJARAN ISLAM DI INDONESIA MELALUI ISLAM NUSANTARA

 [16/5 17.17] IrJend Pol  Dwi Purwanto.: Artikel  yg bagus dibaca untuk memahami kondisi global dan Indonesia sekarang perlu bersabar panjang....

*ARTIKEL ILMIAH*

(Muslim yang waras wajib baca)

*STRATEGI GLOBAL PENGHANCURAN AJARAN ISLAM DI INDONESIA MELALUI ISLAM NUSANTARA*

Pada tahun 2004, Daniel Pipes, pendiri Middle East Forum yang juga dikenal sebagai dalang gerakan Islamophobia menulis sebuah artikel berjudul *“Rand Corporation and Fixing Islam”*. 

Dalam tulisannya tersebut, Pipes mengaku senang. Harapannya untuk memodifikasi Islam berhasil diterjemahkan dalam sebuah strategi oleh peneliti Rand Corporation, Cheryl Benard.

Oleh Benard, misi ini ia sebut dengan istilah *religious building*, upaya untuk membangun agama Islam alternatif. 

Benard mengakui bahwa misi ini sangat berbahaya dan kompleks, jauh lebih menakutkan dibanding misi nation building. 

Sedangkan Pipes, menganalogikan misi ini sebagai upaya untuk masuk ke dalam wilayah yang belum terpetakan. “Ini adalah sesuatu yang belum pernah dicoba sebelumnya,” tulisnya.

Sebelumnya, Cheryl Benard, yang berdarah Yahudi ini pernah mencetuskan *ide untuk mengubah Islam menjadi agama yang pasif dan tunduk kepada Pemerintah AS*. 

Serangkaian strategi pun dirancang dan dituliskan. Ia memaparkan konsepnya itu dalam buku berjudul *“Civil Democratic Islam: Partners, Resources, and Strategies.”*

Mereka ingin mengubah Islam, karena ajarannya yang murni tidak akan mengizinkan non-Muslim mengendalikan umat Islam, sumber daya mereka, tanah mereka, atau kekayaan mereka. 

Bagi mereka ini adalah masalah besar.

Gayung bersambut. Presiden George W. Bush Jr menyambut strategi tersebut. 

Khilafah menjadi salah satu ajaran dalam Islam yang mereka hantam. Dalam sebuah pidatonya pada bulan September 2006, Bush mengungkapkan:

“Mereka berharap untuk membangun utopia politik kekerasan di Timur Tengah, yang mereka sebut Khilafah.. Khilafah ini akan menjadi kekaisaran Islam totaliter yang mencakup semua wilayah Muslim, baik saat ini maupun di masa lalu, membentang dari Eropa ke Afrika Utara, Timur Tengah, hingga Asia Tenggara…”

Tak hanya itu, dalam pidato yang sama, Bush pun bersumpah, tak akan membiarkan khilafah tegak. “Saya tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Dan tidak ada seorangpun Presiden Amerika di masa depan yang akan membiarkannya juga.”

Jika AS mampu mencegah pembentukan kekhalifahan, mengontrol minyak dan sumber daya energi lainnya di dunia Islam, maka, akibatnya, mereka akan memiliki kekuatan untuk memaksakan kebijakannya di seluruh dunia yang bergantung pada minyak tersebut.

Misi yang dicanangkan oleh Benard adalah bagian dari program perang melawan teror, sebuah perang yang menurut Presiden George W. Bush dan Menteri Luar Negeri saat itu, Colin Powell, identik dengan Perang Salib.

“Perang salib ini, perang melawan terorisme ini akan memakan waktu cukup lama. Dan rakyat Amerika harus bersabar. Saya akan bersabar,” kata Bush dalam pidatonya tahun 2001.

Pada tahun 2004, dalam percakapannya dengan presiden Pakistan saat itu, Pervez Musharraf, Powell mengatakan, “Saya memanggil Presiden Musharraf dan berkata: ‘Kami butuh jawaban Anda sekarang. Kami membutuhkan Anda sebagai bagian dari kampanye ini, perang salib ini.’”

Islam ala Rand Corp

Pertanyaannya, bisakah Amerika meyakinkan kaum Muslimin di seluruh dunia untuk menerima “Islam ala Rand” ini? Tidak. Rand  Corporation pun telah mengakui hal ini. 

Mereka meyakini bahwa umat Islam telah kehilangan kepercayaan kepada Amerika. AS kalah dalam perang gagasan di dunia Islam, gagal mempromosikan kebijakannya kepada umat Islam yang waspada terhadap niat dan kemunafikan Amerika, menurut penasehat Pentagon.

Maka dari itu, Rand Corp menyatakan bahwa dalam program ini tangan Amerika harus disembunyikan. Sementara, boneka Muslim yang dipilih dengan hati-hati harus berada di garis depan untuk mengantarkan Islam versi baru ini.

Lantas siapa yang akan menjadi boneka dalam Islam ala Rand Corp?

Bagi mereka, mitra ideal untuk menjalankan pekerjaan ini adalah Muslim dari ‘dalam’ komunitas umat Islam yang akan bekerja untuk kepentingan Amerika. Rand melabeli mereka sebagai kaum ‘modernis/moderat’. 

Ciri dari kelompok modernis ini, menurut Benard, adalah keinginan untuk “memodernkan dan mereformasi Islam, agar sejalan dengan zaman.”

Lalu, bagaimana mereka mampu menjalankan misi dari pemerintah AS tersebut?

Pertama, Rand merekomendasikan *agar Muslim yang memahami Islam sejati dan ingin menerapkan Syariat Islam disingkirkan, dengan melabelinya sebagai fundamentalis dan ekstremis, pengecut dan pengacau.* 

Rand memberi saran kepada Amerika untuk mendiskreditkan dan menghina para pengikut Islam sejati.

Setelah menyingkirkan kelompok “fundamentalis”, AS akan mengangkat kaum modernis sebagai role model dan pemimpin Islam. Mereka memberikan dukungan kepada kaum modernis, apapun yang mereka minta, antara lain dengan mengontrol sistem pendidikan, pendanaan, liputan media, sehingga kaum modernis bisa menyingkirkan halangan yang menghambat dominasi Amerika. 

RAND menyarankan:

*Buat role model dan para pemimpin (dari kalangan modernis)*

Mereka harus dipelihara dan ditampilkan secara publik sebagai wajah Islam kontemporer … 

Modernis yang berisiko menghadapi persekusi (karena penodaan dan pengkhianatan mereka) harus dibangun (citranya) sebagai pemimpin hak-hak sipil yang pemberani. Publikasikan dan distribusikan karya mereka dengan dukungan biaya. Dorong mereka menulis untuk masyarakat dan para pemuda. 

*Perkenalkan pandangan mereka ke dalam kurikulum pendidikan Islam*

Beri mereka panggung di publik. Buat pendapat dan penilaian mereka tentang pertanyaan mendasar dari penafsiran agama tersedia bagi masyarakat, dalam persaingan dengan para fundamentalis dan tradisionalis, yang memiliki website, penerbitan, sekolah, institut, dan banyak kendaraan lain untuk menyebarkan pandangan mereka.”*

Untuk strategi jangka panjang, Rand menyarankan agar para boneka modernis ini mampu membuat para pemuda Islam memeluk sekularisme, bangga dengan sejarah non-Islam dan pra-Islam, melalui kurikulum sekolah dan media lainnya. 

*Dengan demikian, konsep mengenai Syariat, jihad, dan khilafah yang benar akan rusak dalam pikiran para pemuda Islam, bahkan membuat mereka benci dan menjauhinya.* 

Untuk mencapai tujuan tersebut, Rand juga menyarankan *agar pemerintah AS mendukung pengembangan ormas yang bisa dimanfaatkan.*

Generasi Muslim berikutnya dapat dipengaruhi jika pesan Islam demokratis bisa dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dan media publik di negara-negara yang bersangkutan …

Posisikan sekularisme dan modernisme sebagai pilihan “tandingan” untuk para pemuda Islam yang tidak puas. 

Fasilitasi dan dorong kesadaran akan sejarah dan budaya pra-Islam dan non-Islam mereka, di media dan kurikulum negara-negara terkait. Bantu pengembangan organisasi kemasyarakatan yang independen, untuk mempromosikan budaya sipil.*

*Islam Nusantara?*

Jika kita lihat di Indonesia, semua strategi tersebut sudah dan sedang diterapkan. 

Tapi, apakah masih ada strategi lain? Ya, tentu ada. Rand juga merekomendasikan perpecahan di dunia Islam dengan menciptakan Islam versi nasionalistik negara tertentu.

*“Kembangkan Islam Barat, Islam Jerman, Islam AS, dan lainnya*. 

Hal ini membutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang komposisi, praktek dan pemikiran yang berkembang di dalam komunitas-komunitas ini. Bantu dalam memunculkan, mengekspresikan, dan “mengkodifikasi” pandangan mereka.”

*Tiga belas tahun berikutnya, tepatnya bulan Maret 2016, strategi penerapannya di Asia Tenggara kembali digodok di Semarang.* Beberapa pakar diundang untuk merumuskannya. Pesertanya dari Indonesia, Australia, Singapura, Vietnam, Malaysia, Thailand, hingga Filipina. Dari Indonesia, hadir *Wahid Institute dan Ma’arif Institute*

Rekomendasi dari forum tersebut dituangkan dalam sebuah laporan berjudul *“Counter-Narratives for Countering Violent Extremism (CVE) in South East Asia”yang dirilis oleh Hedayah Center, lembaga think tank yang berbasis di Uni Emirat Arab yang lahir atas inisiatif sebuah forum global pimpinan Inggris*. Laporan tersebut merekomendasikan *tiga ajaran dalam Islam yang harus dimodifikasi, yaitu khilafah, jihad, dan al-wala’ wal-bara’*.

Modifikasi ajaran Islam tidak hanya dilakukan dengan mengubah definisi. AS juga menyarankan agar penggunaan beberapa istilah-istilah Islami mulai dihindari, seperti *jihad*, *syariah*, dan *ummah*, sebagaimana yang ditulis dalam laporan yang

dirilis Dewan Penasihat Keamanan Dalam Negeri AS pada tahun 2016.

Selain itu, rekomendasi lainnya adalah dengan mengembangkan Islam dalam konteks lokal. *Islam Indonesia, bukan Islam di Indonesia*. 

*Narasi yang lebih dikedepankan adalah narasi toleransi dan pluralisme, dan bahwa Islam juga sama dengan agama-agama yang lain.* 

Untuk membangun identitas Islam lokal tersebut, antara lain dengan mengembangkan materi khutbah dengan konteks lokal yang mengedepankan tema-tema toleransi, perdamaian, hak perempuan, dan seterusnya.

*Rekomendasi lebih detail dirilis pada bulan Agustus 2016 dengan judul “Undermining Violent Extremist Narratives in South East Asia: A How To Guide”*.  Laporan tersebut berisi panduan yang lebih praktis dalam mengimplementasikan strategi di atas. *Sasaran utama dari proyek ini adalah pemuda dan wanita.*

Agar pesan-pesan dan narasi tersebar lebih efektif, mereka menyarankan penggunaan tokoh agama yang bisa digalang untuk menyebarkan Islam alternatif ini. Untuk medianya penyebarannya, dilakukan mulai dengan menggunakan media sosial, televisi, film, radio, media cetak, komik, buku, hingga kegiatan-kegiatan diskusi.

*Skenario Islamofobia*

Terakhir, sebagai tambahan informasi, dalam bukunya yang berjudul “Islamophobia and the Politics of Empire”, Prof. Deepa Kumar menjelaskan tentang dua skenario Islamofobia yang, menurutnya, berakar dari narasi Paus Urbanus pada saat Perang Salib. 

Saat itu, Paus membangun narasi yang menggambarkan Islam dan Nabi Muhammad SAW dengan begitu buruk. Hal ini dilakukan untuk memobilisir warga Eropa agar mau melakukan perang Salib dan untuk mencegah  mereka dari masuk Islam.

Kumar menjelaskannya dengan istilah *Islamophobia konservatif dan Islamophobia liberal.* 

Istilah Islamophobia konservatif mungkin cukup familiar bagi kita. Ialah mereka yang memandang bahwa Islam secara instrinsik adalah agama yang buruk, musuh bagi kemodernan, kebebasan, dan semacamnya.

Sementara Islamophobia liberal, jelas Kumar, dilabelkan kepada mereka yang muncul dalam retorika lebih lembut. Meski sebenarnya tidak kalah jahat. *Mereka membagi adanya “Good Muslims” dan “Bad Muslims”. “Good Muslims” adalah umat Islam yang mau bekerja untuk Barat.* 

Kumar menganalogikan pendekatan *Islamofobia liberal sebagai “penjajahan berbulu domba”*.

Jadi, jika hari ini kita mendapati begitu banyak fenomena industri kebencian pada Islam dan ajarannya, dengan berbagai tingkatannya, tidak perlu heran. *Ada sebuah skenario global yang sangat besar dengan dana milyaran dollar yang saat ini sedang dijalankan, sebagai tindak lanjut dari kebencian ratusan tahun yang bermula dari Perang Salib di masa lalu*.

*KOMEN*

Artikel yg sangat bagus, saluut dapat bacaan yg sangat ilmiah ini. Kita makin sadar skenario global dari Rezim ini untuk menghancurkan ajaran  islam melalui agama baru Islam Nusantara yg didukung oleh para penghianat pribumi. *Tugu Titik Nol Inus yang  diresmikan  Firaun Nusantara nantinya akan jadi arah kiblat shalat dan hajinya penganut agama Inus. Tunggu saja Allah Swt tidak tidur..👿*

[16/5 17.18] IrJend Pol  Dwi Purwanto.: 👆Iki bagus tiq... bisa disebarkan keteman2 intelektual muslim...

KENAPA HIZBUT TAHRIR DIBUNGKAM

 KENAPA HIZBUT TAHRIR DIBUNGKAM..??

Oleh : Romli Anwar.

Menurut Zeyno Baran seorang pengamat gerakan-gerakan Islam yang dulu pernah berada di Nixon center, ancaman paling serius bagi Amerika dan sekutunya adalah kebangkitan Islam dan tegaknya kembali Khilafah Islamiyah. Sementara itu, gerakan yang dinilainya paling berbahaya adalah Hizbut Tahrir. Sebab, menurut dia, HT adalah satu-satunya organisasi yang sangat memahami Khilafah dan metode menegakkannya. HT bergerak dalam perang pemikiran (the war of ideas) yang sesungguhnya. HT bergerak di seluruh dunia dan telah mengalami kemajuan yang luar biasa dalam perjuangannya, meski belum sampai pada suatu titik berdirinya Khilafah.

Karena itu, menurutnya, jika Amerika dan sekutunya tidak melakukan langkah yang tepat dalam “perang” yang sangat penting ini, tidak mustahil HT akan berhasil dalam misinya menegakkan Khilafah dalam waktu dekat ini.

Kenapa HT disebut sebagai gerakan yang paling berbahaya bagi AS dan sekutunya (Barat) ?

Padahal di banyak negeri muslim HT justru dianggap aneh, gak masuk akal, ngimpi, berilusi. Begitu sulit bagi umat Islam bisa meyakini bahwa HT akan bisa berhasil dalam perjuangannya, sementara menurut pengamatan seorang pengamat gerakan Islam internasional, yang tentunya punya wawasan luas, punya referensi banyak, punya koneksi sumber-sumber fakta dimana-mana, justru menganggap sebaliknya. Beliau ini justru memprediksi bahwa HT akan berhasil mencapai tujuannya, jika AS dan sekutunya tidak melakukan langkah tepat untuk menghentikan gerak HT.

Dimana letak sangat berbahayanya HT bahkan bagi negara super power dengan militer dan persenjataan mutahir dan canggih seperti AS ?

Padahal faktanya, disekitar, kita lihat, dulu sebelum dibubarkan, kegiatan HT itu hanya ngomong kesana ngomong kesini. menyeru kesana menyeru kesini. Gak punya senjata apapun selain lisannya.

Ketajaman analisa dari seorang sekelas Zeyno baran, tentu saja tidak sama dengan analisa yag dibuat oleh seorang rakyat biasa di negeri muslim dalam melihat dan menanggapi HT.

Zeyno Baran melihat :

- Kekuatan dominasi Barat pada dunia Islam terletak pada masih terus diterimanya oleh dunia Islam, ekspor mematikan dari Barat, #Nasionalisme -#Sekulerisme -#Kapitalisme -#Demokrasi. Selama dunia Islam masih ridha pada ke empat ekspor mematikan ini, maka dominasi Barat atau cengkeraman barat atas dunia Islam akan berlangsung terus dengan aman.

- Beliau melihat bahwa ke empat ekspor mematikan dari Barat inilah yang diserang oleh HT. Beliau melihat, kader-kader HT mampu membuka semua keburukan dari keempat ekspor mematikan bagi umat Islam ini. HT sangat paham apa itu hakikat dari ke empat ekspor mematikan itu dari a-z. kader HT mampu dengan lugas mengupas dan menguliti ke empat ekpor mematikan itu, hingga terlihat jeroannya yang busuk dan buruk, yang selama ini tidak diketahui oleh umat Islam.

- Kemampuan dari HT membuka topeng-topeng manis ke empat ekspor mematikan itu membuat umat Islam di berbagai belahan bumi kini melihat ke empat ekspor mematikan itu tidak sebagus dulu lagi. Rasa jijik dan benci telah tumbuh ditengah-tengah umat pada keempat ekspor mematikan itu, akibat gerak dakwah HT yang berhasil menunjukkan kebusukan dan keburukannya dengan sangat nyata dan tidak bisa dibantah.

- Tidak sampai disitu, HT sekaligus menawarkan solusi alternatif bagi umat jika mau meninggalkan keempat ekspor mematikan itu, yaitu Syariah dan Khilafah. Sebagaimana piawainya HT dalam menghancurkan image keempat ekspor mematikan itu, begitu jugalah piawainya HT dalam menjelaskan solusinya, Syariah dan Khilafah kepada umat Islam. Penjelasan yang lugas, disertai fakta-fakta, serta argumen dalil yang tidak terbantahkan.

Semua ini pasti akan berujung pada :

- Umat semakin tidak suka pada keempat ekspor mematikan dari kafir penjajah itu.

- Saat umat memutuskan untuk meninggalkannya, umat sudah tahu apa solusi alternatif terbaik, karena sudah mendapat penjelasan yang tiak diragukan dan tidak terbantahkan dari HT, yaitu Syariah dan Khilafah.

Walau tidak punya kekuatan senjata, tidak punya peluru, justru beliau melihat, gerak HT inilah yang dapat dengan cepat menularkan kebencian pada keempat ekspor mematikan dari kafir penjajah, sekaligus dengan cepat menyebarkan keinginan kembali pada penegakan syariah dan Khilafah.

Maka tidak heran, dengan sigap mereka menggunakan kekuatan dominasi dan cengkeraman mereka untuk menekan para penguasa di negeri-negeri dimana HT ada, untuk menghentikan langkah dakwah HT.

Penghentian gerak dakwah HT, merupakan kebijakan global dari kafir penjajah, demi mengamankan penjajahannya di negeri-negeri muslim, karena tidak akan ada lagi yang akan menyampaikan kebusukan dan keburukan keempat ekspor mematikannya itu. Maka amanlah mereka terus menjajah dan mendzalimi umat Islam, yang masih ridha pada keempat ekspor mematikannya itu.

Mirisnya, begitu HT berhasil dihentikan langkahnya, justru ada umat Islam yang ikutan bersorak gembira. Aneeeeh ....

(Fb Romli Anwar)