Assalamu'alaykum warohmatullohhi wabarokatuh.
From Cinta Anik
Bissmillahhirohman nirrohim.
"4 Pria yang di tarik Wanita Ke Neraka "
* Ayahnya
Apabila seseorang yang bergelar ayah tidak memperdulikan anak-anak perempuannya didunia. Dia tidak memberikan segala keperluan agama seperti Sholat, mengaji dan sebagainya. Dia membiarkan anak-anak perempuannya tidak menutup Aurat. Seorang ayah tidak cukup kalau dengan hanya memberi kemewahan dunia saja maka dia akan ditarik oleh anaknya ke neraka.
* Suaminya
Apabila seorang suami tidak memperdulikan tindak tanduk Istrinya. Bergaul bebas di tempat kerja, berhias diri bukan untuk suami tapi untuk pandangan kaum lelaki yang bukan Mahram, Apabila suami mendiamkan diri, walaupun dia seorang Alim ( Sholat tidak di tunda, puasa tidak di tinggal ) maka dia akan ditarik oleh istrinya ke Neraka.
* Saudara Laki-Lakinya (Abangnya)
Apabila ayahnya sudah tiada, tanggung jawab menjaga maruah wanita jatuh pada saudara laki-lakinya (Abangnya). Kalau mereka hanya pentingkan keluarganya saja dan adik perempuannya dibiarkan melenceng dari ajaran islam. Tunggulah tarikan adiknya ke Neraka.
* Anak Laki-Lakinya
Bila mana tidak menasehati ibunya tentang kelakuan yang haram dari islam, maka anak itu akan dimintai pertanggung jawaban di Akhirat kelak. Maka nantilah tarikan ibunya ke Neraka.
Betapa hebatnya tarikan wanita bukan saja didunia bahkan di akhirat tarikannya begitu kuat, Maka kaum yang bergelar Ayah, Suami, Abang lebih baiknya memainkan peranan yang sebenarnya.
Seperti Firman Alloh Subhanahu Wa Ta'aala : "
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.....
" (QS. An Nisaa' : 34)
Hai Wanita kasihanilah ayah anda,suami anda, saudara laki-laki anda serta anak-anak laki2 anda
Hai wanita kasihanilah dirimu dengan jalankan perintah Alloh Subhanahu Wa Ta'aala.
Untuk Para Muslimah
* Semoga Hijab Menjadi Pakaian
* Semoga kesucian menjadi amalanmu
* Semoga kesopanan menjadi Pribadimu
Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Aamiin yaa Robbal 'Alamiin
Monday, January 9, 2012
Masuk Surga Karena Seekor Lalat & Masuk Neraka Karena Seekor Lalat
Masuk Surga Karena Seekor Lalat & Masuk Neraka Karena Seekor Lalat
Beliau menjawab " Terdapat dua orang yang berjalan melewati suatu kaumm yang mempunyai berhala, tak seeorangpun diperkenankan melewati berhala itu sebelum memberikan sesuatu. Mereka berkata kepada salah seorang dari kedua lelaki tersebut, "Berikanlah korban kepada berhala itu!" Dia menjawab, "Aku tidak mempunyai apa-apa untuk berkorban." Mereka berkata lagi, "Berikanlah korban sekalipun dengan seekor lalat." Kemudian dengan seekor lalat itu, ia memberikan sesaji dan oleh mereka diperkenankan ia meneruskan perjalanannya. Karena perbuatannya itu, ia kemudian masuk neraka!
Kemudian mereka berkata kepada yang seeorang lagi,"Berikanlah korban!" Orang yang kedua ini menjawab, "Aku tidak akan berkorban sedikitpun kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ia memenggal leher orang itu, dan ia masuk syurga." (Syaikh Shalih Al-Fauzan)
Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadist diatas, bahwa kita harus hati-hati terhadap perbuatan syirik yang terkadang sering kita sepelekan padahal efeknya sangat besar diakhirat nanti sampai-sampai masuk Neraka. Terkadang kita sering mendahulukan kepentingan kita daripada kewajiban kepada Allah SWT bahkan sampai meninggalkan kewajibannya.
Sebagai contoh dalam pekerjaan saja, masih ada saja lebih mendahulukan pekerjaannya takut dimarahin bos padahal waktu shalat sudah mau habis bahkan terlewatkan, lebih takut Allah SWT atau bos, lebih memilih mengantar istri kepasar, lebih memilih jemput pacar daripada mengerjakan shalat padahal pacaran itupun dilarang ditambah lagi meninggalkan shalat.
naudzubillahi min dzalik.
Mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya dan dapat merubah ibadah kita menjadi lebih baik serta dijauhkan dari perbuatan syirik kepada Allah SWT.
Sumber : 166 Kiat Menggapai Surga, Penulis Syaikh Shalih Al-Fauzan, Pustaka Darul Haq.
Beliau menjawab " Terdapat dua orang yang berjalan melewati suatu kaumm yang mempunyai berhala, tak seeorangpun diperkenankan melewati berhala itu sebelum memberikan sesuatu. Mereka berkata kepada salah seorang dari kedua lelaki tersebut, "Berikanlah korban kepada berhala itu!" Dia menjawab, "Aku tidak mempunyai apa-apa untuk berkorban." Mereka berkata lagi, "Berikanlah korban sekalipun dengan seekor lalat." Kemudian dengan seekor lalat itu, ia memberikan sesaji dan oleh mereka diperkenankan ia meneruskan perjalanannya. Karena perbuatannya itu, ia kemudian masuk neraka!
Kemudian mereka berkata kepada yang seeorang lagi,"Berikanlah korban!" Orang yang kedua ini menjawab, "Aku tidak akan berkorban sedikitpun kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ia memenggal leher orang itu, dan ia masuk syurga." (Syaikh Shalih Al-Fauzan)
Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadist diatas, bahwa kita harus hati-hati terhadap perbuatan syirik yang terkadang sering kita sepelekan padahal efeknya sangat besar diakhirat nanti sampai-sampai masuk Neraka. Terkadang kita sering mendahulukan kepentingan kita daripada kewajiban kepada Allah SWT bahkan sampai meninggalkan kewajibannya.
Sebagai contoh dalam pekerjaan saja, masih ada saja lebih mendahulukan pekerjaannya takut dimarahin bos padahal waktu shalat sudah mau habis bahkan terlewatkan, lebih takut Allah SWT atau bos, lebih memilih mengantar istri kepasar, lebih memilih jemput pacar daripada mengerjakan shalat padahal pacaran itupun dilarang ditambah lagi meninggalkan shalat.
naudzubillahi min dzalik.
Mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya dan dapat merubah ibadah kita menjadi lebih baik serta dijauhkan dari perbuatan syirik kepada Allah SWT.
Sumber : 166 Kiat Menggapai Surga, Penulis Syaikh Shalih Al-Fauzan, Pustaka Darul Haq.
UU Liberal Sumber Konflik Dan Kekerasan Negara
UU Liberal Sumber Konflik Dan Kekerasan Negara
[Al Islam 588] Akhir tahun 2011 lalu dihiasi dengan mencuatnya konflik dan kekerasan yang terjadi di Mesuji dan di Bima NTB. Sejumlah korban baik tewas, luka berat atau luka ringan terjadi di kedua konflik dan kekerasan itu.
Negara dengan Banyak Konflik dan Kekerasan
Fenomena konflik sosial politik di Indonesia sejak masa reformasi menunjukkan intensitas yang semakin tinggi. Dany Yuda Saputra, Dian Yanuardi dan Muntaza dari Institut Titian Perdamaian (2010) menginventarisir, total insiden pada tahun 2009 sebanyak 600 insiden, sementara sampai pertengahan tahun 2010 telah terjadi 752 insiden. Disamping dua jenis insiden terbesar yakni tawuran dan penghakiman massa, konflik dan kekerasan terbanyak berikutnya berupa konflik politik terutama konflik pemilu kepada daerah (74 kasus tahun 2009 dan 117 kasus sampai pertengahan 2010), konflik sumberdaya alam (54 kasus tahun 2009 dan 74 kasus tahun 2010) dan konflik sumberdaya ekonomi (30 kasus tahun 2009 dan 59 kasus tahun 2010).
Di antara konflik terbanyak dan bersifat akut adalah konflik agraria. Sejak 2006 hingga 2009, sejumlah kasus menumpuk dan tak pernah terselesaikan. Bahkan selalu berakhir konflik dan kekerasan. (lihat, suarokezone.com, 26/12/11).
Sementara menurut Kepala Departemen Mitigasi Lingkungan dan Sosial Sawit Watch Norman Jiwan, sepanjang 2010 terjadi sekitar 660 kasus konflik agraria di kawasan perkebunan kelapa sawit. Sepanjang 2009, jumlah konflik agraria di kawasan perkebunan kelapa sawit berkisar 240 kasus. Kriminalisasi warga yang terlibat konflik naik dari 112 orang pada 2009 menjadi 130 orang lebih pada 2010. (lihat, Kompas, 5/1/11).
Sepanjang tahun 2011, Konsorsium Pembaharuan Agararia (KPA) mencatat terdapat 163 konflik agraria di seluruh Indonesia. Jumlah itu meningkat 35% dari tahun 2010 sebanyak 106 konflik. Dari sisi korban, terdapat 22 petani/warga yang tewas di wilayah-wilayah sengketa dan konflik agraria (lihat, Media Indonesia, 28/12/2011)
.
Akar Masalahnya Kapitalisme dan UU Liberal
Berkaitan dengan konflik agraria itu menurut berbagai pihak, ada dua faktor utama penyebab tingginya konflik lahan: pertama, orientasi agraria nasional yang mengusung spirit neo liberal. Kedua, dikedepankannya penyelesaian konflik secara represif (kekerasan) daripada persuasif. Selain itu, konflik sengketa lahan juga makin rumit dengan melibatkan spekulan, mafia tanah dan makelar.
Namun jika ditelusur lebih dalam, sumber masalah munculnya berbagai konflik dan kekerasan itu kembali pada adanya berbagai UU dan peraturan yang bernuansa neo-liberal seperti UU Perkebunan, UU Minerba, UU Penanaman Modal, dan sebagainya.
UU liberal itu membenarkan penguasaan sumber daya alam kepada swasta bahkan asing. Begitu pula UU liberal itu juga membenarkan pemberian hak pengusahaan hutan dan perkebunan dalam skala yang sangat luas. Selanjutnya melalui berbagai peraturan di bawahnya, hak konsesi pertambangan, pengusahaan hutan atau pengusahaan lahan perkebunan diberikan untuk area yang sangat luas mencapai puluhan bahkan ratusan ribu hektar. Misalnya, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/ Permentan/OT.140/2/2007 yang mengubah batasan luas kebun sawit tiap perusahaan di satu provinsi dari 20.000 hektar menjadi 100.000 hektar. Luas wilayah konsesi tambang dan pengusahaan hutan yang diberikan kepada suatu perusahaan juga mencapai puluhan ribu hektar. Izin dan hak pengusahaan dengan mudah diperoleh melalui kongkalikong dengan pejabat dan politisi.
Area tanah yang begitu luas itu tidak jarang merupakan tanah adat. Dan ketika warga adat memberikan lahan untuk dikelola kepada warga, pihak perusahaan dan aparat mencap mereka sebagai perambah hutan. Tidak jarang pula area pengusahaan yang diberikan kepada perusahaan itu sudah dihuni dan digarap oleh rakyat. Rakyat yang rata-rata buta hukum, merasa tanah itu adalah milik mereka.
Dalam kasus lain, area lahan yang menjadi hak perusahaan itu dibiarkan terlantar dan kosong. Karena melihat bahwa lahan itu kosong, lalu orang-orang pun berdatangan menggarapnya karena desakan kebutuhan hidup. Di satu sisi karena merasa lahan itu adalah haknya, perusahaan pun melakukan penertiban atau meminta pemerintah melakukan penertiban. Perusahan berlindung di balik Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan. Undang-undang ini memberikan legalitas yang kuat kepada perusahaan-perusahaan perkebunan untuk mengambil tanah-tanah yang dikuasai rakyat.
Konflik pun pecah antara mereka yang menggarap dan menguasai tanah itu termasuk pemilik hak ulayat dengan perusahaan dan pemerintah. Atas nama UU, aparat keamanan diterjunkan. Pasalnya, UU mengharuskan negara memberikan perlindungan keamanan dan jaminan berjalannya operasi perusahaan atas nama investasi. Apalagi kadang kala perusahaan memberikan dana untuk mendukung pengamanan atau penertiban itu. Di sinilah akhirnya terlihat keberpihakan aparat (negara) kepada pemilik modal (investor) dengan alasan sesuai amanat UU investasi. Dalam melaksanakan itu, aparat sering kali menggunakan pendekatan represif. Akibatnya terjadilah bentrokan dan kekerasan oleh aparat (negara) terhadap rakyatnya sendiri. Semuanya demi menjamin dan melindungi kepentingan investor pemilik modal. Jadilah, aparat atau negara akhirnya menjadi berhadap-hadapan dengan rakyatnya sendiri.
Selama UU dan peraturan liberal itu masih diterapkan, maka konflik dan kekerasan termasuk konflik agraria akan terus terjadi. Diperkirakan setidaknya saat ini terdapat 13 titik rawan terjadi konflik tanah (detiknews.com, 29/12/11). Potensi konflik yang ada sebenarnya jauh lebih besar dari itu. Sebab sampai awal 2011, pemerintah telah menerbitkan izin prinsip atas areal hutan seluas 26 juta hektar. Sementara perkebunan sawit yang telah terealisasi baru sekitar 9 juta hektar. Masih ada 15 juta hektar hutan yang bisa dikonversi menjadi perkebunan sawit dan itu pasti berpotensi menimbulkan berbagai konflik. Hal itu masih ditambah kemungkinan dampak dari UU Pengadaan lahan yang baru saja di sahkan DPR yang oleh banyak pihak dikhawatirkan akan menjadi legalisasi perampasan tanah rakyat dengan alasan demi pembangunan.
Sayangnya, rangkaian konflik-konflik itu tidak bisa diharapkan bisa diselesaikan dengan RUU Penanganan Konflik yang sedang dibahas. Sebab, RUU tersebut hanya berorientasi pada penanganan konflik (conflict manifest), tetapi belum memuat proses pengelolaan konflik (conflict management) secara utuh menyeluruh. RUU ini juga belum menyentuh akar persoalan sebenarnya, yaitu UU bercorak liberal yang lebih berpihak kepada kepentingan pemilik modal dengan mengorbankan hak dan kepentingan rakyat.
Semua ini tidak bisa dilepaskan dari sistem kapitalisme yang diterapkan di Indonesia. Sistem itu melahirkan corporation state berupa hubungan simbiosis mutualisme antara elit politik dan bisnis yang merugikan rakyat banyak. Sistem demokrasi yang menjadi pilar pokok ideologi kapitalisme ini kemudian menjadi alat legitimasi lahirnya UU liberal.
Solusinya: Terapkan Syariah Islam
Semua konflik dan masalah yang terjadi saat ini adalah akibat diabaikan dan ditinggalkannya sistem yang diberikan oleh Allah SWT yaitu syariah Islam. Allah telah mengingatkan:
æóãóäú ÃóÚúÑóÖó Úóä ÐößúÑöí ÝóÅöäøó áóåõ ãóÚöíÔóÉð ÖóäßðÇ
Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit (QS Thaha [20]: 124)
Imam Ibn Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan, man a’radha ‘an dzikrî yakni menyalahi perintahku dan apa yang telah Aku turunkan kepada rasulKu, berpaling darinya dan berpura-pura melupakannya serta mengambil selain yang berasal dariKu sebagai petunjuknya. Maka baginya kehidupan yang sempit yakni di dunia dan tidak ada ketenteraman untuknya serta tidak ada kelapangan untuk dadanya…. (Imam Ibn Katsir, Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm, v/322, Dar Thayyibah li an-nasyr wa at-tawzi’. 1999)
Semua kerusakan termasuk dalam bentuk konflik yang terjadi merupakan sebagian dari akibat perbuatan manusia sendiri yang mengabaikan petunjuk Allah dan memilih petunjuk selain Allah. Solusi untuk menyelesaikan itu seperti yang dinyatakan di dalam al-Quran surat ar-Rum : 41 tidak lain adalah kembali kepada petunjuk Allah SWT.
Dalam hal ini, syariah Islam memiliki serangkaian aturan yang akan mampu mencegah semua keburukan itu termasuk konflik tersebut. Syariah menetapkan sumber daya alam (SDA) yang besar termasuk hutan dan tambang yang depositnya besar adalah milik rakyat (milkiyah ‘ammah) yang haram diberikan kepada swasta. SDA itu harus dikelola negara mewakili rakyat dan seluruh hasilnya dikembalikan untuk kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan gratis untuk rakyat.
Syariah Islam juga menetapkan tanah-tanah terlantar dikuasai negara. Negara kemudian membagikannya kepada rakyat yang mampu menggarapnya, dan bukan menguasakannya kepada pemodal besar seperti dalam sistem kapitalisme sekarang ini. Disamping itu tentu saja hukum-hukum tentang ekonomi, politik, pemerintahan, penanganan konflik dan sebagainya. Karena itu untuk menyelesaikan semua masalah termasuk berbagai konflik itu secara tuntas, maka perjuangan untuk menegakkan syariah dalam segala aspek kehidupan harus makin digencarkan. Lebih dari itu, perjuangan penerapan syariah Islam di tengah kehidupan merupakan bukti kesempurnaan keimanan kita. Wallâh a’lam bi ash-shawâb. []
Komentar:
BPS mengklaim jumlah penduduk miskin menurun 0,13 juta menjadi 29,89 juta orang dibandingkan data Maret 2011 sebesar 30,2 juta orang (Republika, 3/1/12).
1. Ini menunjukkan kegagalan pembangunan ekonomi. Dengan pertumbuhan 6,5 % hanya menurunkan jumlah orang miskin 0,4 %, dan merubahnya menjadi hampir miskin yang kapanpun bisa jatuh menjadi miskin bersama dengan orang-orang yang hampir miskin lainnya.
2. Sekaligus menunjukkan pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati orang kaya.
3. Terapkan Sistem Ekonomi Islam yang menjadikan masalah distribusi kekayaan secara adil sebagai perhatian utama. Niscaya pertumbuhan ekonomi akan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat pada umumnya.
[Al Islam 588] Akhir tahun 2011 lalu dihiasi dengan mencuatnya konflik dan kekerasan yang terjadi di Mesuji dan di Bima NTB. Sejumlah korban baik tewas, luka berat atau luka ringan terjadi di kedua konflik dan kekerasan itu.
Negara dengan Banyak Konflik dan Kekerasan
Fenomena konflik sosial politik di Indonesia sejak masa reformasi menunjukkan intensitas yang semakin tinggi. Dany Yuda Saputra, Dian Yanuardi dan Muntaza dari Institut Titian Perdamaian (2010) menginventarisir, total insiden pada tahun 2009 sebanyak 600 insiden, sementara sampai pertengahan tahun 2010 telah terjadi 752 insiden. Disamping dua jenis insiden terbesar yakni tawuran dan penghakiman massa, konflik dan kekerasan terbanyak berikutnya berupa konflik politik terutama konflik pemilu kepada daerah (74 kasus tahun 2009 dan 117 kasus sampai pertengahan 2010), konflik sumberdaya alam (54 kasus tahun 2009 dan 74 kasus tahun 2010) dan konflik sumberdaya ekonomi (30 kasus tahun 2009 dan 59 kasus tahun 2010).
Di antara konflik terbanyak dan bersifat akut adalah konflik agraria. Sejak 2006 hingga 2009, sejumlah kasus menumpuk dan tak pernah terselesaikan. Bahkan selalu berakhir konflik dan kekerasan. (lihat, suarokezone.com, 26/12/11).
Sementara menurut Kepala Departemen Mitigasi Lingkungan dan Sosial Sawit Watch Norman Jiwan, sepanjang 2010 terjadi sekitar 660 kasus konflik agraria di kawasan perkebunan kelapa sawit. Sepanjang 2009, jumlah konflik agraria di kawasan perkebunan kelapa sawit berkisar 240 kasus. Kriminalisasi warga yang terlibat konflik naik dari 112 orang pada 2009 menjadi 130 orang lebih pada 2010. (lihat, Kompas, 5/1/11).
Sepanjang tahun 2011, Konsorsium Pembaharuan Agararia (KPA) mencatat terdapat 163 konflik agraria di seluruh Indonesia. Jumlah itu meningkat 35% dari tahun 2010 sebanyak 106 konflik. Dari sisi korban, terdapat 22 petani/warga yang tewas di wilayah-wilayah sengketa dan konflik agraria (lihat, Media Indonesia, 28/12/2011)
.
Akar Masalahnya Kapitalisme dan UU Liberal
Berkaitan dengan konflik agraria itu menurut berbagai pihak, ada dua faktor utama penyebab tingginya konflik lahan: pertama, orientasi agraria nasional yang mengusung spirit neo liberal. Kedua, dikedepankannya penyelesaian konflik secara represif (kekerasan) daripada persuasif. Selain itu, konflik sengketa lahan juga makin rumit dengan melibatkan spekulan, mafia tanah dan makelar.
Namun jika ditelusur lebih dalam, sumber masalah munculnya berbagai konflik dan kekerasan itu kembali pada adanya berbagai UU dan peraturan yang bernuansa neo-liberal seperti UU Perkebunan, UU Minerba, UU Penanaman Modal, dan sebagainya.
UU liberal itu membenarkan penguasaan sumber daya alam kepada swasta bahkan asing. Begitu pula UU liberal itu juga membenarkan pemberian hak pengusahaan hutan dan perkebunan dalam skala yang sangat luas. Selanjutnya melalui berbagai peraturan di bawahnya, hak konsesi pertambangan, pengusahaan hutan atau pengusahaan lahan perkebunan diberikan untuk area yang sangat luas mencapai puluhan bahkan ratusan ribu hektar. Misalnya, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/ Permentan/OT.140/2/2007 yang mengubah batasan luas kebun sawit tiap perusahaan di satu provinsi dari 20.000 hektar menjadi 100.000 hektar. Luas wilayah konsesi tambang dan pengusahaan hutan yang diberikan kepada suatu perusahaan juga mencapai puluhan ribu hektar. Izin dan hak pengusahaan dengan mudah diperoleh melalui kongkalikong dengan pejabat dan politisi.
Area tanah yang begitu luas itu tidak jarang merupakan tanah adat. Dan ketika warga adat memberikan lahan untuk dikelola kepada warga, pihak perusahaan dan aparat mencap mereka sebagai perambah hutan. Tidak jarang pula area pengusahaan yang diberikan kepada perusahaan itu sudah dihuni dan digarap oleh rakyat. Rakyat yang rata-rata buta hukum, merasa tanah itu adalah milik mereka.
Dalam kasus lain, area lahan yang menjadi hak perusahaan itu dibiarkan terlantar dan kosong. Karena melihat bahwa lahan itu kosong, lalu orang-orang pun berdatangan menggarapnya karena desakan kebutuhan hidup. Di satu sisi karena merasa lahan itu adalah haknya, perusahaan pun melakukan penertiban atau meminta pemerintah melakukan penertiban. Perusahan berlindung di balik Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan. Undang-undang ini memberikan legalitas yang kuat kepada perusahaan-perusahaan perkebunan untuk mengambil tanah-tanah yang dikuasai rakyat.
Konflik pun pecah antara mereka yang menggarap dan menguasai tanah itu termasuk pemilik hak ulayat dengan perusahaan dan pemerintah. Atas nama UU, aparat keamanan diterjunkan. Pasalnya, UU mengharuskan negara memberikan perlindungan keamanan dan jaminan berjalannya operasi perusahaan atas nama investasi. Apalagi kadang kala perusahaan memberikan dana untuk mendukung pengamanan atau penertiban itu. Di sinilah akhirnya terlihat keberpihakan aparat (negara) kepada pemilik modal (investor) dengan alasan sesuai amanat UU investasi. Dalam melaksanakan itu, aparat sering kali menggunakan pendekatan represif. Akibatnya terjadilah bentrokan dan kekerasan oleh aparat (negara) terhadap rakyatnya sendiri. Semuanya demi menjamin dan melindungi kepentingan investor pemilik modal. Jadilah, aparat atau negara akhirnya menjadi berhadap-hadapan dengan rakyatnya sendiri.
Selama UU dan peraturan liberal itu masih diterapkan, maka konflik dan kekerasan termasuk konflik agraria akan terus terjadi. Diperkirakan setidaknya saat ini terdapat 13 titik rawan terjadi konflik tanah (detiknews.com, 29/12/11). Potensi konflik yang ada sebenarnya jauh lebih besar dari itu. Sebab sampai awal 2011, pemerintah telah menerbitkan izin prinsip atas areal hutan seluas 26 juta hektar. Sementara perkebunan sawit yang telah terealisasi baru sekitar 9 juta hektar. Masih ada 15 juta hektar hutan yang bisa dikonversi menjadi perkebunan sawit dan itu pasti berpotensi menimbulkan berbagai konflik. Hal itu masih ditambah kemungkinan dampak dari UU Pengadaan lahan yang baru saja di sahkan DPR yang oleh banyak pihak dikhawatirkan akan menjadi legalisasi perampasan tanah rakyat dengan alasan demi pembangunan.
Sayangnya, rangkaian konflik-konflik itu tidak bisa diharapkan bisa diselesaikan dengan RUU Penanganan Konflik yang sedang dibahas. Sebab, RUU tersebut hanya berorientasi pada penanganan konflik (conflict manifest), tetapi belum memuat proses pengelolaan konflik (conflict management) secara utuh menyeluruh. RUU ini juga belum menyentuh akar persoalan sebenarnya, yaitu UU bercorak liberal yang lebih berpihak kepada kepentingan pemilik modal dengan mengorbankan hak dan kepentingan rakyat.
Semua ini tidak bisa dilepaskan dari sistem kapitalisme yang diterapkan di Indonesia. Sistem itu melahirkan corporation state berupa hubungan simbiosis mutualisme antara elit politik dan bisnis yang merugikan rakyat banyak. Sistem demokrasi yang menjadi pilar pokok ideologi kapitalisme ini kemudian menjadi alat legitimasi lahirnya UU liberal.
Solusinya: Terapkan Syariah Islam
Semua konflik dan masalah yang terjadi saat ini adalah akibat diabaikan dan ditinggalkannya sistem yang diberikan oleh Allah SWT yaitu syariah Islam. Allah telah mengingatkan:
æóãóäú ÃóÚúÑóÖó Úóä ÐößúÑöí ÝóÅöäøó áóåõ ãóÚöíÔóÉð ÖóäßðÇ
Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit (QS Thaha [20]: 124)
Imam Ibn Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan, man a’radha ‘an dzikrî yakni menyalahi perintahku dan apa yang telah Aku turunkan kepada rasulKu, berpaling darinya dan berpura-pura melupakannya serta mengambil selain yang berasal dariKu sebagai petunjuknya. Maka baginya kehidupan yang sempit yakni di dunia dan tidak ada ketenteraman untuknya serta tidak ada kelapangan untuk dadanya…. (Imam Ibn Katsir, Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm, v/322, Dar Thayyibah li an-nasyr wa at-tawzi’. 1999)
Semua kerusakan termasuk dalam bentuk konflik yang terjadi merupakan sebagian dari akibat perbuatan manusia sendiri yang mengabaikan petunjuk Allah dan memilih petunjuk selain Allah. Solusi untuk menyelesaikan itu seperti yang dinyatakan di dalam al-Quran surat ar-Rum : 41 tidak lain adalah kembali kepada petunjuk Allah SWT.
Dalam hal ini, syariah Islam memiliki serangkaian aturan yang akan mampu mencegah semua keburukan itu termasuk konflik tersebut. Syariah menetapkan sumber daya alam (SDA) yang besar termasuk hutan dan tambang yang depositnya besar adalah milik rakyat (milkiyah ‘ammah) yang haram diberikan kepada swasta. SDA itu harus dikelola negara mewakili rakyat dan seluruh hasilnya dikembalikan untuk kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan gratis untuk rakyat.
Syariah Islam juga menetapkan tanah-tanah terlantar dikuasai negara. Negara kemudian membagikannya kepada rakyat yang mampu menggarapnya, dan bukan menguasakannya kepada pemodal besar seperti dalam sistem kapitalisme sekarang ini. Disamping itu tentu saja hukum-hukum tentang ekonomi, politik, pemerintahan, penanganan konflik dan sebagainya. Karena itu untuk menyelesaikan semua masalah termasuk berbagai konflik itu secara tuntas, maka perjuangan untuk menegakkan syariah dalam segala aspek kehidupan harus makin digencarkan. Lebih dari itu, perjuangan penerapan syariah Islam di tengah kehidupan merupakan bukti kesempurnaan keimanan kita. Wallâh a’lam bi ash-shawâb. []
Komentar:
BPS mengklaim jumlah penduduk miskin menurun 0,13 juta menjadi 29,89 juta orang dibandingkan data Maret 2011 sebesar 30,2 juta orang (Republika, 3/1/12).
1. Ini menunjukkan kegagalan pembangunan ekonomi. Dengan pertumbuhan 6,5 % hanya menurunkan jumlah orang miskin 0,4 %, dan merubahnya menjadi hampir miskin yang kapanpun bisa jatuh menjadi miskin bersama dengan orang-orang yang hampir miskin lainnya.
2. Sekaligus menunjukkan pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati orang kaya.
3. Terapkan Sistem Ekonomi Islam yang menjadikan masalah distribusi kekayaan secara adil sebagai perhatian utama. Niscaya pertumbuhan ekonomi akan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat pada umumnya.
Peran Negara Memperkokoh Keluarga
Peran Negara Memperkokoh Keluarga
Tuesday, 27 December 2011 16:41
Ada upaya sistematis membatasi usia pernikahan dengan berbagai alasan. Program legalisasi seks bebas?
Semua tahu, keluarga adalah elemen terkecil yang merupakan pondasi terpenting pembentukan masyarakat. Keluarga yang utuh, harmonis, sejahtera dan bahagia adalah jaminan terwujudnya masyarakat ideal. Namun, saat ini, bukan perkara mudah membangun sebuah keluarga ideal. Jalan menuju pernikahan semakin terjal, penuh rintangan dan hambatan. Sementara di sisi lain, keluarga yang sudah terbentuk pun kerap mengalami goncangan hingga sulit dipertahankan. Apa masalahnya? Peringatan Hari Keluarga setiap 29 Juni lalu, mungkin bisa menjadi momentum untuk merenungkan kembali makna keluarga, baik dari sisi individual maupun negara.
Sulitnya Berkeluarga
Secara individu, membentuk keluarga adalah fase kehidupan yang ditunggu-tunggu. Naluriah setiap insan, baik laki-laki maupun perempuan mendambakan pernikahan. Dorongan untuk menikah itu, bahkan sudah muncul sejak masa pubertas, berupa ketertarikan terhadap lawan jenis (gharizah nau'). Bahkan, pada awal-awal organ reproduksi ini berkembang, gelora naluri seks ini demikian menggebu-gebu.
Terlebih di era liberalisasi saat ini, ketika berbagai sarana pembangkit syahwat diumbar di ranah publik, maka semakin dini usia anak-anak yang terusik naluri seksnya. Jika para pemuda-pemudi ini tidak disibukkan dengan urusan sekolah, niscaya akan sibuk memenuhi nalurinya semata.
Sikap negara pun ambigu, di satu sisi membuka lebar-lebar sarana pembangkit syahwat, tetapi begitu syahwat bangkit, pintu penyaluran yang sah ditutup rapat-rapat. Pernikahan usia dini dipandang kontraproduktif, khususnya oleh sistem sekuler-kapitalisme yang diterapkan negara saat ini.
Buktinya, negara, dengan segala upaya mencoba membatasi pernikahan usia dini. Seperti mempropagandakan dampak negatif pernikahan dini, kehamilan usia dini, hingga melahirkan usia dini. Lalu mengamandeman Undang-undang Pernikahan dengan meninggikan syarat usia pernikahan dari 17 tahun, menjadi 18 tahun, kemudian 21 tahun dan entah akan dinaikkan berapa tahun lagi.
Inilah yang menimbulkan gejolak sosial hingga merebaknya perzinaan, perkosaan, pencabulan, prostitusi dan kekerasan seks lainnya. Karena, bagi para pemuda-pemudi yang tidak memiliki pondasi iman, begitu pernikahan dipersulit, perzinaan pun jadi alternatif. Na'udubillahi min zalik.
Padahal, akibat pola hubungan seks di luar nikah, dampaknya luar biasa merusak. Seperti kehamilan di luar nikah, aborsi, merebaknya penyakit menular seksual dan runtuhnya institusi pernikahan. Bahkan, yang tak kalah bahaya, makin sulitnya membangun pernikahan, karena anggapan pemenuhan naluri seks bisa dilakukan tanpa terikat pernikahan.
Hambatan lain membentuk keluarga melalui lembaga pernikahan adalah (1) mahalnya biaya pernikahan akibat gaya hidup konsumtif, di mana pesta dinilai menaikkan gengsi. (2) Sulitnya menemukan pasangan hidup, karena harus mapan, sederajat dalam status sosial, dll. (3) Kesibukan individu, baik laki-laki maupun perempuan demi memenuhi kebutuhan hidup berstandar tinggi, sehingga mengabaikan pernikahan. (4) Aturan pernikahan yang berbelit, dipersulit dan juga mahal. (5) Tidak adanya mekanisme perjodohan islami yang memudahkan pertemuan antara calon mempelai.
Dalam hal ini, negara seharusnya wajib campur tangan untuk memudahkan warga negaranya dalam membangun pernikahan yang legal, bersih dan murah. Pernikahan jangan dipersulit, termasuk soal usia dan biaya. Bahkan, negara mestinya mendukung dengan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok pasangan-pasangan yang baru menikah ini dengan membuka lapangan kerja yang luas bagi para suami, memurahkan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga, dst.
Di sisi lain, negara juga wajib memberantas segala konten porno, memberantas prostitusi, menghukum keras pezina dan pemerkosa, hingga penyaluran naluri nau berada pada jalur yang benar. Negara wajib menjadikan pernikahan lawan jenis sebagai satu-satunya jalan sah dalam memenuhu naluri nau'.
Mempertahankan Pernikahan
Sementara itu, keluarga-keluarga yang sudah terbentuk, wajib sekuat tenaga untuk dipertahankan. Jika ada ketimpangan, harus diluruskan. Bangunan keluarga yang rapuh harus segera dibenahi. Kebolehan perceraian sebagai sesuatu yang dibenci, harus dihindari.
Upaya mengokohkan kembali sebuah keluarga adalah dengan mengembalikan fungsi-fungsi keluarga pada jalurnya, yakni suami sebagai pencari nafkah, istri sebagai ibu dan pendidik anak-anak, serta anak yang hormat dan patuh pada orang tua.
Sementara itu, negara wajib mendukung upaya penguatan keluarga ini. Negara wajib mencegah upaya-upaya untuk merusak keharmonisan keluarga, semisal gagasan liberalisasi, mencegah pemicu pergaulan bebas, perselingkuhan, intervensi dalam penyelesaian konflik rumah tangga oleh pihak yang tak berkompeten, memperketat perceraian, dll.
Negara harus membuka lapangan kerja seluas-luasnya agar para suami dapat menjalankan perannya sebagai pemberi nafkah. Negara juga wajib memberi ruang dan fasilitas yang nyaman kepada kaum ibu agar mampu menjalankan fungsinya mendidik anak-anak.
Dengan jaminan kesejahteraan ini, tak perlu ada lagi para istri terpaksa bekerja atau menjadi TKW yang hanya melahirkan penderitaan lahir batin. Dengan fokus menjalankan fungsinya sebagai ibu, pendidik anak pertama dan utama, maka akan lahirlah generasi-generasi penerus yang berkualitas. Jika ini terjadi, maka masyarakat dan negara jugalah yang akan memetik hasilnya.
Khatimah
Keluarga Muslim yang harmonis adalah dambaan umat Islam, namun ketakutan bagi Barat. Mereka khawatir, keluarga muslim yang kokoh akan melahirkan generasi mujahid tangguh, yang kelak menjadi cikal-bakal pejuang penegak syariah dan khilafah. Itu sebabnya, Barat dengan segala upaya, melalui cengkereman liberalismenya berusaha memporakporandakan keluarga-keluarga muslim. Inilah yang hendaknya disadari oleh semua komponen umat. Karena itu, mari, perkokoh bangunan keluarga-keluarga Muslim dengan terus-menerus berpegang teguh pada tali syariah Islam hingga terwujudnya Khilafah Islamiyah.[]kholda
http://mediaumat.com/muslimah/3391-62-peran-negara-memperkokoh-keluarga-.html
Tuesday, 27 December 2011 16:41
Ada upaya sistematis membatasi usia pernikahan dengan berbagai alasan. Program legalisasi seks bebas?
Semua tahu, keluarga adalah elemen terkecil yang merupakan pondasi terpenting pembentukan masyarakat. Keluarga yang utuh, harmonis, sejahtera dan bahagia adalah jaminan terwujudnya masyarakat ideal. Namun, saat ini, bukan perkara mudah membangun sebuah keluarga ideal. Jalan menuju pernikahan semakin terjal, penuh rintangan dan hambatan. Sementara di sisi lain, keluarga yang sudah terbentuk pun kerap mengalami goncangan hingga sulit dipertahankan. Apa masalahnya? Peringatan Hari Keluarga setiap 29 Juni lalu, mungkin bisa menjadi momentum untuk merenungkan kembali makna keluarga, baik dari sisi individual maupun negara.
Sulitnya Berkeluarga
Secara individu, membentuk keluarga adalah fase kehidupan yang ditunggu-tunggu. Naluriah setiap insan, baik laki-laki maupun perempuan mendambakan pernikahan. Dorongan untuk menikah itu, bahkan sudah muncul sejak masa pubertas, berupa ketertarikan terhadap lawan jenis (gharizah nau'). Bahkan, pada awal-awal organ reproduksi ini berkembang, gelora naluri seks ini demikian menggebu-gebu.
Terlebih di era liberalisasi saat ini, ketika berbagai sarana pembangkit syahwat diumbar di ranah publik, maka semakin dini usia anak-anak yang terusik naluri seksnya. Jika para pemuda-pemudi ini tidak disibukkan dengan urusan sekolah, niscaya akan sibuk memenuhi nalurinya semata.
Sikap negara pun ambigu, di satu sisi membuka lebar-lebar sarana pembangkit syahwat, tetapi begitu syahwat bangkit, pintu penyaluran yang sah ditutup rapat-rapat. Pernikahan usia dini dipandang kontraproduktif, khususnya oleh sistem sekuler-kapitalisme yang diterapkan negara saat ini.
Buktinya, negara, dengan segala upaya mencoba membatasi pernikahan usia dini. Seperti mempropagandakan dampak negatif pernikahan dini, kehamilan usia dini, hingga melahirkan usia dini. Lalu mengamandeman Undang-undang Pernikahan dengan meninggikan syarat usia pernikahan dari 17 tahun, menjadi 18 tahun, kemudian 21 tahun dan entah akan dinaikkan berapa tahun lagi.
Inilah yang menimbulkan gejolak sosial hingga merebaknya perzinaan, perkosaan, pencabulan, prostitusi dan kekerasan seks lainnya. Karena, bagi para pemuda-pemudi yang tidak memiliki pondasi iman, begitu pernikahan dipersulit, perzinaan pun jadi alternatif. Na'udubillahi min zalik.
Padahal, akibat pola hubungan seks di luar nikah, dampaknya luar biasa merusak. Seperti kehamilan di luar nikah, aborsi, merebaknya penyakit menular seksual dan runtuhnya institusi pernikahan. Bahkan, yang tak kalah bahaya, makin sulitnya membangun pernikahan, karena anggapan pemenuhan naluri seks bisa dilakukan tanpa terikat pernikahan.
Hambatan lain membentuk keluarga melalui lembaga pernikahan adalah (1) mahalnya biaya pernikahan akibat gaya hidup konsumtif, di mana pesta dinilai menaikkan gengsi. (2) Sulitnya menemukan pasangan hidup, karena harus mapan, sederajat dalam status sosial, dll. (3) Kesibukan individu, baik laki-laki maupun perempuan demi memenuhi kebutuhan hidup berstandar tinggi, sehingga mengabaikan pernikahan. (4) Aturan pernikahan yang berbelit, dipersulit dan juga mahal. (5) Tidak adanya mekanisme perjodohan islami yang memudahkan pertemuan antara calon mempelai.
Dalam hal ini, negara seharusnya wajib campur tangan untuk memudahkan warga negaranya dalam membangun pernikahan yang legal, bersih dan murah. Pernikahan jangan dipersulit, termasuk soal usia dan biaya. Bahkan, negara mestinya mendukung dengan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok pasangan-pasangan yang baru menikah ini dengan membuka lapangan kerja yang luas bagi para suami, memurahkan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga, dst.
Di sisi lain, negara juga wajib memberantas segala konten porno, memberantas prostitusi, menghukum keras pezina dan pemerkosa, hingga penyaluran naluri nau berada pada jalur yang benar. Negara wajib menjadikan pernikahan lawan jenis sebagai satu-satunya jalan sah dalam memenuhu naluri nau'.
Mempertahankan Pernikahan
Sementara itu, keluarga-keluarga yang sudah terbentuk, wajib sekuat tenaga untuk dipertahankan. Jika ada ketimpangan, harus diluruskan. Bangunan keluarga yang rapuh harus segera dibenahi. Kebolehan perceraian sebagai sesuatu yang dibenci, harus dihindari.
Upaya mengokohkan kembali sebuah keluarga adalah dengan mengembalikan fungsi-fungsi keluarga pada jalurnya, yakni suami sebagai pencari nafkah, istri sebagai ibu dan pendidik anak-anak, serta anak yang hormat dan patuh pada orang tua.
Sementara itu, negara wajib mendukung upaya penguatan keluarga ini. Negara wajib mencegah upaya-upaya untuk merusak keharmonisan keluarga, semisal gagasan liberalisasi, mencegah pemicu pergaulan bebas, perselingkuhan, intervensi dalam penyelesaian konflik rumah tangga oleh pihak yang tak berkompeten, memperketat perceraian, dll.
Negara harus membuka lapangan kerja seluas-luasnya agar para suami dapat menjalankan perannya sebagai pemberi nafkah. Negara juga wajib memberi ruang dan fasilitas yang nyaman kepada kaum ibu agar mampu menjalankan fungsinya mendidik anak-anak.
Dengan jaminan kesejahteraan ini, tak perlu ada lagi para istri terpaksa bekerja atau menjadi TKW yang hanya melahirkan penderitaan lahir batin. Dengan fokus menjalankan fungsinya sebagai ibu, pendidik anak pertama dan utama, maka akan lahirlah generasi-generasi penerus yang berkualitas. Jika ini terjadi, maka masyarakat dan negara jugalah yang akan memetik hasilnya.
Khatimah
Keluarga Muslim yang harmonis adalah dambaan umat Islam, namun ketakutan bagi Barat. Mereka khawatir, keluarga muslim yang kokoh akan melahirkan generasi mujahid tangguh, yang kelak menjadi cikal-bakal pejuang penegak syariah dan khilafah. Itu sebabnya, Barat dengan segala upaya, melalui cengkereman liberalismenya berusaha memporakporandakan keluarga-keluarga muslim. Inilah yang hendaknya disadari oleh semua komponen umat. Karena itu, mari, perkokoh bangunan keluarga-keluarga Muslim dengan terus-menerus berpegang teguh pada tali syariah Islam hingga terwujudnya Khilafah Islamiyah.[]kholda
http://mediaumat.com/muslimah/3391-62-peran-negara-memperkokoh-keluarga-.html
Barat Kapitalis Tidak Kuasa Menghadapi Islam dan Membuat Rencana-Rencana Untuk Menunda Kembalinya Khilafah
Kantor Media Hizbut Tahrir
Wilayah Yaman
No : H.T.Y 103
Tanggal : 21 Desember 2011/26 Muharram 1433 H
Keterangan Pers
Barat Kapitalis Tidak Kuasa Menghadapi Islam dan Membuat Rencana-Rencana Untuk Menunda Kembalinya Khilafah
Surat kabar Akhbar al-Yawm yang terbit di Yaman pada hari Selasa (13/12) lalu mengutip dari kantor berita AFP Prancis sebuah laporan tentang bangkitnya aktivis Islam ke tampuk pemerintahan. Di dalamnya dinyatakan ucapan Muhammad Qahthan anggota Panel Tinggi Perkumpulan Yaman untuk Reformasi yang memiliki orientasi islami. Ia mengatakan: “bahwa partainya yang dibentuk pasca penyatuan Yaman pada tahun 1990 tidak mengusung slogan “Islam adalah solusi” seperti halnya Ikhwan di Mesir. Partainya juga tidak memiliki agenda politik Islami. Sebab Yaman adalah negeri muslim dan harmonis”. Sebagaimana ia juga berniat untuk terus dalam koalisinya dengan orang-orang kiri dan nasionalis. Qahthan juga mengatakan, “kubu manapun di Yaman tidak bisa mencirikan diri dengan Islam ataupun kearaban. Kami adalah masyarakat yang seluruhnya muslim dan kami meyakini bahwa kami keturunan Arab dan kubu manapun tidak bisa menarik masyarakat melalui slogan-slogan “Islam adalah solusi”. Masalah Islam di negara tidak jadi masalah di Yaman”.
Perhatian yang ditunjukkan oleh barat baik Amerika dan Eropa, seputar siapa yang akan menjadi penguasa baru di negeri Islam ini, menunjukkan dengan jelas akan kekhawatiran barat terhadap munculnya entitas politis kaum Muslim “al-Khilafah” setelah dahulu barat berhasil menghancurkannya dengan bantuan para pengkhianat dari kaum Muslim. Kekhawatiran itu muncul khususnya setelah berlalu sepuluh tahun sejak diluncurkannya perang salib terhadap kaum Muslim pada tahun 2001 dan ketidakmampuan Barat meraih kemenangan dalam perang tersebut. Problem-problem intelektual barat makin kusut di hadapan ide-ide Islam dengan makin meningkatnya keyakinan para pengikut barat atas ketidakbenaran ideologi kapitalisme. Juga masalah ekonomi dengan krisis-krisisnya yang berturut-turut dan akut, krisis “Dolar dan Euro”, disamping problem-problem lainnya yang mengancam kapitalisme akan lenyap.
Barat mulai melakukan tindakan paling keji dan mengeluarkan permainan politik paling akhirnya dengan menerima sampainya “Islam moderat” yakni sampainya aktivis Islam ke pemerintahan tanpa sampainya Islam ke pemerintahan. Itu adalah upaya untuk melanggengkan hegemoninya atas dunia Islam. Hillary Clinton menteri luar negeri AS dalam pernyataannya pada tanggal 8 November silam mengatakan ucapan untuk persiapan hal itu “mempromosikan tidak adanya penerimaan terhadap demokrasi pada diri aktivis Islam yang taat sebagai perkara yang salah”. Juga ucapan Jonathan Wilks duta besar Inggris untuk Yaman pada tanggal 7 Oktober silam mengatakan, “Inggris dari sisi doktrin tidak menentang adanya kelompok Islami dari “Ikhwan” atau kelompok lain yang menerima demokrasi, partisipasi dan menghormati pandangan pihak lain”.
Sampainya Islam ke pemerintahan itu berarti akan menyapu semua sistem hidup kapitalisme yang sedang eksis di negeri-negeri Islam baik pemerintahan, ekonomi, hubungan-hubungan internasional, politik pendidikan, tata pergaulan dan lainnya, serta diganti dengan sistem-sistem Islam yang dibangun diatas hukum-hukum syara’ yang digali dari al-Kitab, as-Sunnah, Ijmak Sahabat dan Qiyas.
Daulah al-Khilafah adalah sistem pemerintahan satu-satunya yang akan menerapkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan secara revolusioner dan menyeluruh. Daulah al-Khilafah itu sangat jelas bagi orang-orang yang berjuang menegakkannya. Sebaliknya, barat sangat mengkhawatirkannya. Barat tidak lain terus menerus menghalangi kemunculannya dengan berbagai rencana dan strategi yang terbuka. Akan tetapi barat tidak akan kuasa menghalangi kemunculannya. Dan pada akhirnya barat akan berinteraksi dengan daulah al-Khilafah di pentas internasional secara terpaksa, setelah ideologi manusia baik sosialisme maupun kapitalisme menjerumuskan ke kebinasaan. Al-Khilafah akan meliputi seluruh permukaan bumi. Maka barat yang kalah jangan sampai bisa mempedaya Anda. Jangan menyerah kepada rencana-rencana barat dan mengekor di belakangnya. Percayalah bahwa Allah pasti menolong Anda jika Anda menaati perintah-perintahNya dan Anda memenuhi seruanNya dengan mengembalikan hukumnya ke atas muka bumi. Berjuanglah bersama Hizbut Tahrir untuk menegakkan daulah al-Khilafah. Rasulullah saw bersabda:
« áóíóÈúáõÛóäóø åóÐóÇ ÇáÃóãúÑõ ãóÇ ÈóáóÛó Çááóøíúáõ æóáÇó íóÊúÑõßõ Çááóøåõ ÈóíúÊó ãóÏóÑò æóáÇó æóÈóÑò ÅöáÇóø ÃóÏúÎóáóåõ Çááóøåõ åóÐóÇ ÇáÏöøíäó ÈöÚöÒòø ÚóÒöíÒò íõÚöÒõø Èöåö ÇáÅöÓúáÇóãó Ãóæú Ðõáòø Ðóáöíáò íõÐöáõø Èöåö ÇáúßõÝúÑó»
Urusan (agama) ini pasti akan mencapai apa yang dicapai oleh malam. Allah tidak akan membiarkan satu rumah pun baik di kota maupun di kampung kecuali Allah memasukkan agama ini ke dalamnya dengan kemuliaan Zat yang Maha Mulia yang dengannya Dia muliakan Islam atau dengan kehinaan orang yang hina yang dengannya Dia hinakan kekufuran
Wilayah Yaman
No : H.T.Y 103
Tanggal : 21 Desember 2011/26 Muharram 1433 H
Keterangan Pers
Barat Kapitalis Tidak Kuasa Menghadapi Islam dan Membuat Rencana-Rencana Untuk Menunda Kembalinya Khilafah
Surat kabar Akhbar al-Yawm yang terbit di Yaman pada hari Selasa (13/12) lalu mengutip dari kantor berita AFP Prancis sebuah laporan tentang bangkitnya aktivis Islam ke tampuk pemerintahan. Di dalamnya dinyatakan ucapan Muhammad Qahthan anggota Panel Tinggi Perkumpulan Yaman untuk Reformasi yang memiliki orientasi islami. Ia mengatakan: “bahwa partainya yang dibentuk pasca penyatuan Yaman pada tahun 1990 tidak mengusung slogan “Islam adalah solusi” seperti halnya Ikhwan di Mesir. Partainya juga tidak memiliki agenda politik Islami. Sebab Yaman adalah negeri muslim dan harmonis”. Sebagaimana ia juga berniat untuk terus dalam koalisinya dengan orang-orang kiri dan nasionalis. Qahthan juga mengatakan, “kubu manapun di Yaman tidak bisa mencirikan diri dengan Islam ataupun kearaban. Kami adalah masyarakat yang seluruhnya muslim dan kami meyakini bahwa kami keturunan Arab dan kubu manapun tidak bisa menarik masyarakat melalui slogan-slogan “Islam adalah solusi”. Masalah Islam di negara tidak jadi masalah di Yaman”.
Perhatian yang ditunjukkan oleh barat baik Amerika dan Eropa, seputar siapa yang akan menjadi penguasa baru di negeri Islam ini, menunjukkan dengan jelas akan kekhawatiran barat terhadap munculnya entitas politis kaum Muslim “al-Khilafah” setelah dahulu barat berhasil menghancurkannya dengan bantuan para pengkhianat dari kaum Muslim. Kekhawatiran itu muncul khususnya setelah berlalu sepuluh tahun sejak diluncurkannya perang salib terhadap kaum Muslim pada tahun 2001 dan ketidakmampuan Barat meraih kemenangan dalam perang tersebut. Problem-problem intelektual barat makin kusut di hadapan ide-ide Islam dengan makin meningkatnya keyakinan para pengikut barat atas ketidakbenaran ideologi kapitalisme. Juga masalah ekonomi dengan krisis-krisisnya yang berturut-turut dan akut, krisis “Dolar dan Euro”, disamping problem-problem lainnya yang mengancam kapitalisme akan lenyap.
Barat mulai melakukan tindakan paling keji dan mengeluarkan permainan politik paling akhirnya dengan menerima sampainya “Islam moderat” yakni sampainya aktivis Islam ke pemerintahan tanpa sampainya Islam ke pemerintahan. Itu adalah upaya untuk melanggengkan hegemoninya atas dunia Islam. Hillary Clinton menteri luar negeri AS dalam pernyataannya pada tanggal 8 November silam mengatakan ucapan untuk persiapan hal itu “mempromosikan tidak adanya penerimaan terhadap demokrasi pada diri aktivis Islam yang taat sebagai perkara yang salah”. Juga ucapan Jonathan Wilks duta besar Inggris untuk Yaman pada tanggal 7 Oktober silam mengatakan, “Inggris dari sisi doktrin tidak menentang adanya kelompok Islami dari “Ikhwan” atau kelompok lain yang menerima demokrasi, partisipasi dan menghormati pandangan pihak lain”.
Sampainya Islam ke pemerintahan itu berarti akan menyapu semua sistem hidup kapitalisme yang sedang eksis di negeri-negeri Islam baik pemerintahan, ekonomi, hubungan-hubungan internasional, politik pendidikan, tata pergaulan dan lainnya, serta diganti dengan sistem-sistem Islam yang dibangun diatas hukum-hukum syara’ yang digali dari al-Kitab, as-Sunnah, Ijmak Sahabat dan Qiyas.
Daulah al-Khilafah adalah sistem pemerintahan satu-satunya yang akan menerapkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan secara revolusioner dan menyeluruh. Daulah al-Khilafah itu sangat jelas bagi orang-orang yang berjuang menegakkannya. Sebaliknya, barat sangat mengkhawatirkannya. Barat tidak lain terus menerus menghalangi kemunculannya dengan berbagai rencana dan strategi yang terbuka. Akan tetapi barat tidak akan kuasa menghalangi kemunculannya. Dan pada akhirnya barat akan berinteraksi dengan daulah al-Khilafah di pentas internasional secara terpaksa, setelah ideologi manusia baik sosialisme maupun kapitalisme menjerumuskan ke kebinasaan. Al-Khilafah akan meliputi seluruh permukaan bumi. Maka barat yang kalah jangan sampai bisa mempedaya Anda. Jangan menyerah kepada rencana-rencana barat dan mengekor di belakangnya. Percayalah bahwa Allah pasti menolong Anda jika Anda menaati perintah-perintahNya dan Anda memenuhi seruanNya dengan mengembalikan hukumnya ke atas muka bumi. Berjuanglah bersama Hizbut Tahrir untuk menegakkan daulah al-Khilafah. Rasulullah saw bersabda:
« áóíóÈúáõÛóäóø åóÐóÇ ÇáÃóãúÑõ ãóÇ ÈóáóÛó Çááóøíúáõ æóáÇó íóÊúÑõßõ Çááóøåõ ÈóíúÊó ãóÏóÑò æóáÇó æóÈóÑò ÅöáÇóø ÃóÏúÎóáóåõ Çááóøåõ åóÐóÇ ÇáÏöøíäó ÈöÚöÒòø ÚóÒöíÒò íõÚöÒõø Èöåö ÇáÅöÓúáÇóãó Ãóæú Ðõáòø Ðóáöíáò íõÐöáõø Èöåö ÇáúßõÝúÑó»
Urusan (agama) ini pasti akan mencapai apa yang dicapai oleh malam. Allah tidak akan membiarkan satu rumah pun baik di kota maupun di kampung kecuali Allah memasukkan agama ini ke dalamnya dengan kemuliaan Zat yang Maha Mulia yang dengannya Dia muliakan Islam atau dengan kehinaan orang yang hina yang dengannya Dia hinakan kekufuran
Kondom tak jamin aman.
Kondom menjadi andalan pencegahan HIV/AIDS . Ini bisa jadi karena
banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa efektivitas kondom dalam
mencegah kehamilan mencapai 90 persen . Kegagalan sebesar 10 persen
lebih banyak di nisbahkan pada penggunaan yang tidak tepat seperti
ukuran terlalu sempit , terlalu longgar , robek saat di sarungkan ,
robek saat di gunakan , atau berlubang karena cacat produksi .
Kemampuan kondom mencegah lewatnya sperma ini karena ukuran pori pori
kondom terkecil 5 micron hampir sama dengan diameter terbesar sperma
3,5 micron . Selain sempit spermapun akan kesulitan berenang menembus
kondom karena ketebalan kondom paling tipis mencapai 194 kali diameter
kepalanya.
Tapi bagaimana dengan efektivitanya untuk mencegah HIV? Kalau melihat
ukuran virus itu yakni sebesar 0,1 mikron , maka pori pori kondom
sangat sangat mudah di lewati . Ini seperti kelereng melewati gorong
gorong .
Saat ini ketebalan kondom yang di jual di pasaran berkisar antar 483 -
635 mikron , sedangkan kisaran pori pori kondom kondom tersebut saat
tidak di rentangkan adalah 5 - 50 mikron. Inilah mengapa kondom tidak
menjamin pemakainya tidak menularkan atau tertular HIV/AIDS dari
pasangan yang ODHA .
Alan guttaxcher institute pada tahun 1989 menemukan kegagalan kondom
mencegah penularan HIV/AIDS mencapai 22,3 persen . 8ritish journal of
medicine pada tahun 1987 mencapai 26 persen , dan new england journal
of medicine pada tahun 1989 mencapai 33 persen . Artinya , kondom
bukanlah penjamin terbebasnya orang dari penyakit ini . Mj
banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa efektivitas kondom dalam
mencegah kehamilan mencapai 90 persen . Kegagalan sebesar 10 persen
lebih banyak di nisbahkan pada penggunaan yang tidak tepat seperti
ukuran terlalu sempit , terlalu longgar , robek saat di sarungkan ,
robek saat di gunakan , atau berlubang karena cacat produksi .
Kemampuan kondom mencegah lewatnya sperma ini karena ukuran pori pori
kondom terkecil 5 micron hampir sama dengan diameter terbesar sperma
3,5 micron . Selain sempit spermapun akan kesulitan berenang menembus
kondom karena ketebalan kondom paling tipis mencapai 194 kali diameter
kepalanya.
Tapi bagaimana dengan efektivitanya untuk mencegah HIV? Kalau melihat
ukuran virus itu yakni sebesar 0,1 mikron , maka pori pori kondom
sangat sangat mudah di lewati . Ini seperti kelereng melewati gorong
gorong .
Saat ini ketebalan kondom yang di jual di pasaran berkisar antar 483 -
635 mikron , sedangkan kisaran pori pori kondom kondom tersebut saat
tidak di rentangkan adalah 5 - 50 mikron. Inilah mengapa kondom tidak
menjamin pemakainya tidak menularkan atau tertular HIV/AIDS dari
pasangan yang ODHA .
Alan guttaxcher institute pada tahun 1989 menemukan kegagalan kondom
mencegah penularan HIV/AIDS mencapai 22,3 persen . 8ritish journal of
medicine pada tahun 1987 mencapai 26 persen , dan new england journal
of medicine pada tahun 1989 mencapai 33 persen . Artinya , kondom
bukanlah penjamin terbebasnya orang dari penyakit ini . Mj
Demokrasi : dari 1% , oleh 1 % , bagi 1%
Fakta demokrasi : dari rakyat , oleh rakyat , dan untuk rakyat , tak
pernah terwujud secara nyata. Demokrasi yang asli hanya terjadi di
zaman yunani kuno . Setelah itu . Demokrasi menjadi alat tirani
kalangan minoritas terhadap mayoritas.
Tak heran pemenang hadiah nobel joseph stiglitz baru baru ini menilai
Amerika serikat yang di kenal sebagai negara demokrasi nomor wahid
sebagai negara '' Dari 1% , oleh 1 % , bagi 1%''.
Profesor dari Columbia University inipun mengungkap data statistik
bahwa pertumbuhan yang terjadi selama ini hanya di nikmati oleh
duapersen orang kaya amerika '' ini bukan hanya yang kaya makin kaya ,
sebenarnya mereka mengambil keuntungan , sementara selebihnya
menurun... Dan saat ini kita lebih buruk dari ' old Europe (eropa kuno
). '' kata penulis buku ' free fall America, free markets and the
sinking of the worl economy ''.
Pernyataan stiglitz ini menegaskan apa yang sebenarnya tengah terjadi
. Demokrasi menjadi alat para politikus yang berkolaborasi dengan
pengusaha ( para kapitalis) untuk mengeruk keuntungan sebsar besarnya
. Sementara rakyat yang mayoritas di biarkan hidup dengan sendirinya
sesuai dengan kekuatan yang mereka miliki.
Dalam beberapa kondisi , pemerintah menggunakan tanganya untuk memaksa
rakyat membayar pajak lebih besar dan pada saat yang bersamaan negara
membantu para pengusaha yang sedang kolaps akibat tak mampu menahan
badai krisis . Negarapun terus mengurangi layanan publik bagi rakyat
baik di bidang kesehatan dan pendidikan .
Kondisi ini mulai DISADARI oleh masyarakat barat , makanya mereka
menggelar kampanye occupy wall street dengan semboyan utama '' we are
99 % '' . Tapi keberadaan mereka pun di tindas pleh penguasa yang
katanya DEMOKRASI . lalu di mana semboyan dari rakyat . Oleh rakyat ,
untuk rakyat?
Semboyan itu hanya di topang untuk menutup wajah demokrasi yang asli .
Demokrasi adalah Tirani ! Inilah sistem kufur yang harus di kubur.
[]Emje
pernah terwujud secara nyata. Demokrasi yang asli hanya terjadi di
zaman yunani kuno . Setelah itu . Demokrasi menjadi alat tirani
kalangan minoritas terhadap mayoritas.
Tak heran pemenang hadiah nobel joseph stiglitz baru baru ini menilai
Amerika serikat yang di kenal sebagai negara demokrasi nomor wahid
sebagai negara '' Dari 1% , oleh 1 % , bagi 1%''.
Profesor dari Columbia University inipun mengungkap data statistik
bahwa pertumbuhan yang terjadi selama ini hanya di nikmati oleh
duapersen orang kaya amerika '' ini bukan hanya yang kaya makin kaya ,
sebenarnya mereka mengambil keuntungan , sementara selebihnya
menurun... Dan saat ini kita lebih buruk dari ' old Europe (eropa kuno
). '' kata penulis buku ' free fall America, free markets and the
sinking of the worl economy ''.
Pernyataan stiglitz ini menegaskan apa yang sebenarnya tengah terjadi
. Demokrasi menjadi alat para politikus yang berkolaborasi dengan
pengusaha ( para kapitalis) untuk mengeruk keuntungan sebsar besarnya
. Sementara rakyat yang mayoritas di biarkan hidup dengan sendirinya
sesuai dengan kekuatan yang mereka miliki.
Dalam beberapa kondisi , pemerintah menggunakan tanganya untuk memaksa
rakyat membayar pajak lebih besar dan pada saat yang bersamaan negara
membantu para pengusaha yang sedang kolaps akibat tak mampu menahan
badai krisis . Negarapun terus mengurangi layanan publik bagi rakyat
baik di bidang kesehatan dan pendidikan .
Kondisi ini mulai DISADARI oleh masyarakat barat , makanya mereka
menggelar kampanye occupy wall street dengan semboyan utama '' we are
99 % '' . Tapi keberadaan mereka pun di tindas pleh penguasa yang
katanya DEMOKRASI . lalu di mana semboyan dari rakyat . Oleh rakyat ,
untuk rakyat?
Semboyan itu hanya di topang untuk menutup wajah demokrasi yang asli .
Demokrasi adalah Tirani ! Inilah sistem kufur yang harus di kubur.
[]Emje
Subscribe to:
Posts (Atom)