Sabtu, 06 Desember 2014

presiden tanpa harapan

Presiden Tanpa Harapan
Oleh: H.M Ismail Yusanto

Jokowi, A New Hope. Itulah judul kulit muka majalah Time Asia
terbaru edisi akhir Oktober 2014 menyambut pelantikan Presiden
Jokowi. Benarkah rezim baru ini memberikan harapan baru? Ini
tentu menjadi pertanyaan banyak orang saat ini. Pertanyaan
serupa juga dimajukan kepada saya dalam acara Halqah Islam
dan Peradaban (HIP) Edisi 53 bertajuk, “Membaca Arah Rezim
Baru Jokowi JK,” pada 30 Oktober 2014 lalu. Hadir sebagai
pembicara dalam diskusi bulanan itu Zuhairi Misyrawi (Tim
Media Jokowi JK), Eggi Sudjana (Tim Kampanye Probowo
Hatta), Ari Junaidi (Dosen Fisip UI) dan saya sendiri.
++++
Kapan sebenarnya kita bisa berharap sebuah pemerintahan baru
akan menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik?
Sesungguhnya perubahan ke arah yang lebih baik hanya bisa
kita harap bila negara ini diatur dengan sistem yang baik dan
dipimpin oleh orang yang baik.

Apa sistem yang baik itu? Sistem yang baik itu tentu adalah
sistem yang berasal dari Zat Yang Mahabaik. Itulah Allah SWT.
Dialah Yang Mahatahu atas setiap ciptaan-Nya. Dia pula Yang
bisa menetapkan sistem yang terbaik buat kita, manusia
ciptaan-Nya. Adapun pemimpin yang baik adalah pemimpin
yang amanah dan mau tunduk pada sistem yang baik tersebut.
Apakah rezim Jokowi–JK dengan Kabinet Kerja-nya itu
memenuhi kedua syarat itu? Jelas sekali rezim baru ini tidaklah
memenuhi kedua syarat tadi. Karena itu bisa dipastikan,
pemerintahan Jokowi JK tidak akan membawa perubahan ke
arah yang lebih baik. Pasalnya, meski pemerintahan Jokowi JK
telah merencanakan banyak hal, khususnya terkait
kesejahteraan rakyat, semua masih dalam kerangka sistem
lama, yakni sistem sekular-kapitalis-liberal. Sebagaimana terjadi
di sepanjang rezim pemerintahan sebelumnya, meski banyak hal
dilakukan khususnya di bidang ekonomi, rasio gini (yang
menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat)
malah terus meningkat, dari sebelumnya sekitar 0.31 menjadi
0.43. Itu artinya, sekian banyak program bidang ekonomi selama
sekian puluh tahun itu ternyata tidak memberikan pengaruh
positif terhadap kesejahteraan seluruh masyarakat. Kalaupun
memberi efek, efek peningkatan kesejahteraan itu hanya
dinikmati segelintir orang saja. Akibatnya, kesenjangan ekonomi
pun makin melebar.

Nah, keadaan serupa diyakini akan terjadi lagi di sepanjang
pemerintahan Jokowi-JK karena kerangka sistem dan ideologi
yang dipakai tidaklah berbeda dengan sebelumnya. Apalagi
sejumlah menteri dalam kabinet Jokowi JK adalah pengusaha.
Sudah lama diketahui, banyak pogram di bidang industrialisasi
di negeri ini, misalnya di bidang otomotif, tidak berjalan bagus
karena dikalahkan oleh kepentingan kaum pedagang. Mereka
lebih suka berperan sebagai ATPM (Agen Tunggal Pemegang
Merek) bagi produk otomotif asing ketimbang memproduksi
kendaraan sendiri yang memang memerlukan usaha yang lebih
keras untuk melakukan riset pengembangan teknologi, disain
dan sebagainya. Dengan menjadi ATPM saja mereka sudah
untung besar, dengan cara yang lebih mudah dan lebih cepat.
Dominasi kepentingan kaum pedagang pula yang ditengarai
amat kuat memengaruhi kebijakan Pemerintah di bidang ekspor
dan impor produk pangan khususnya. Akibatnya, sejak beberapa
tahun terakhir ini Indonesia—yang notabene adalah negara
agraris-maritim dengan lahan pertanian yang sangat luas dan
panjang pantai terpanjang di dunia—justru dibanjiri oleh aneka
barang-barang produk pertanian dari luar negeri seperti beras,
buah-buahan bahkan garam. Akibatnya, nilai tukar petani dari
tahun ke tahun terus menurun. Nilai tukar petani (NTP) adalah
rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks
harga yang dibayar petani. Nilai tukar petani merupakan salah
satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani.
Jadi, alih-alih Pemerintah berhasil mengangkat derajat
kesejahteraan mereka, yang terjadi sebaliknya, kebijakan
Pemerintahlah yang justru makin memurukkan kehidupan
ekonomi para petani.

Oleh karena itu, pantas dipertanyakan: Untuk siapa sebenarnya
Pemerintah selama ini bekerja? Pertanyaan serupa tentu layak
pula dialamatkan kepada rezim Jokowi-JK. Keputusan Jokowi-
JK menaikkan harga BBM menjadi buktiJokowi-JK bekerja bukan
demi rakyat, tetapi demi memenuhi kepentingan perusahaan
migas asing. Mereka memang sudah lama berharap tidak ada
lagi BBM murah sehingga mereka bisa ikut jualan BBM eceran
lewat SPBU yang mereka dirikan.

Contoh lain, tahun 2017 nanti, Blok Mahakam yang selama lebih
dari 30 tahun dikelola oleh Total Indonesie, perusahaan migas
Prancis, akan berakhir masa kontraknya. Kita akan lihat,
beranikah Jokowi-JK menarik Blok yang kaya gas itu untuk
dikelola sendiri? Selain Blok Mahakam, kontrak tambang emas
Freeport juga akan berakhir pada tahun 2021. Mereka telah
mengajukan perpanjangan kontrak hingga 2041. Beranikah
Jokowi JK menyetop kontrak Freeport itu, dan mengambilnya
untuk dikelola sendiri? Bila kontrak Blok Mahakam untuk Total
dan Freeport diperpanjang, maka kita juga bisa menilai: untuk
siapa sebenarnya mereka bekerja. Yang pasti, rezim Jokowi JK
punya beban untuk memenuhi janji-janji kepada sejumlah
konglomerat (Kwik Kian Gie dalam acara ILC TV One beberapa
minggu lalu dengan tegas menyebut 9 taipan) yang telah
mendukung dia. Dari sini saja kita bisa melihat, rezim Jokowi-
JK pasti bekerja untuk kepentingan 9 taipan itu.

Jadi, masih percayakah bahwa Jokowi adalah a New Hope?
++++
Kebaikan bisa dilahirkan hanya bila kita hidup dalam sistem
kehidupan Islam melalui penerapan syariah Islam secara kaffah.
Inilah satu-satunya sistem yang akan membawa rahmatan
lil’alamin atau kebaikan bagi negeri ini, sekarang dan yang akan
datang. Dengan syariah Islam, seluruh aspek kehidupan
bermasyarakat dan bernegara akan diatur dengan cara yang
benar. Ekonomi akan tumbuh, stabil dan akan memberikan
keadilan dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat. SDA yang
melimpah itu akan dikelola oleh negara untuk rakyat. Dengan
syariah akan terwujud sistem pendidikan dan budaya yang akan
membentuk SDM yang beriman dan bertakwa serta mampu
menjawab tantangan kemajuan zaman.

Karena itu penting sekali kita tetap istiqamah menggerakkan
dakwah politis (dakwah siyasiyah). Itulah dakwah demi suatu
perubahan politik ke arah Islam berupa tegaknya kehidupan
Islam yang di dalamnya diterapkan syariah secara kaffah dalam
naungan Khilafah. []
Dari < http://hizbut-tahrir.or.id/2014/12/02/presiden-tanpa-h
arapan/>

Tidak ada komentar: