Kamis, 16 Februari 2012

Ada Apa di Balik Pembatasan BBM Bersubsidi?

Ada Apa di Balik Pembatasan BBM Bersubsidi?

Setelah sempat tarik ulur menentukan pembatasan dan pemcabutan BBM bersubsidi.
Pemerintah telah bertekad untuk membuktikan konsistensinya terhadap
Neoliberalismenya. Mulai 1 April mendatang pemerintah akan melakukan pembatasan
BBM tersebut diawali di wilayah Jabodetabek. Yang menyebabkan seluruh kendaraan
berplat hitam roda empat dilarang untuk membeli bensin Premium yang seharga Rp
4.500/liter beralir ke Pertamax yang harganya Rp 8.350.

Pemerintah berdalih Subsidi yang seharusnya diperuntukkan untuk kepentingan
rakyat tidak mampu malah dinikmati oleh masyarakat yang berpendapatan tinggi.
Apakah Demikian? Hal inilah yang menimbulkan banyak pertanyaan. Lalu jika
demikian siapaka yag menikmati keuntunga?

Menyikapi hal tersebut, DPP Hizbut Tahrir Indonesia kembali menyelenggarakan
Halqah Islam dan Peradaban Edisi Ke 35 dengan tema "Ada Apa di Balik Pembatasan
BBM Bersubsidi", Sabtu (28/01) di Wisma Antara Jakarta.

Hadir sebagai pembicara Effedi MS Simbolan, Anggota Komisi VII DPR RI-PDIP.
Pengamat Ekonomi, Ichsanuddin Noorsy. Dr. Arim Nasim, Ketua Lajnah Maslahiyah
DPP HTI. Serta, Ismail Yusanto Juru Bicara HTI, dan Prof.Widjoyono Partowidagdo
(Wakil Menteri ESDM RI) yang diundang, saat dikonfirmasi oleh panitia, Wamen
ESDM RI akan diwakili oleh Dirjen Migas Kementrian ESDM, Efita Herawati Legowo
namun sangat disayangkan Efita Herawati juga tidak hadir memenuhi undangan
panitia.

Saat pembahasannya Effendi MS Simbolan menyatakan kalau Apapun yag dilakukan
pemerintah Pembatasan dan Penghematan sebenarnya ujungnya adalah Liberalisasi.
"Barang milik kita dilepas ke Pasar, akhirnya kita sendiri tidak bisa membeli
apa yang menjadi milik kita," jelasnya.

hal itu pula yang menjadi sorotan Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy. Dalam
pemaparannya, Ia menjelaskan fakta-fakta yang digembar-gemborkan oleh pemerintah
diantaranya yaitu pertama, produksi minyak mentah trus menurun, tidak ditemukan
sumur baru yang berkontribusi menambah julah minyak mentah. Kedua, kilang
teknologinya lama dan tidak bertambah kapasitas produksinya.

"Fakta satu dan dua disimpulkan oleh pemerintah, kita sebagai make importir
dari situ kita temukan lagi fakta bahwa sejak reformasi hingga hari ini.
Indonesia masuk mekanisme pasar bebas disektor energi dan secara struktural,
bahkan yang terakhir keluar dokumen dari Amerika yang tegas sekali perintahnya,
bahwa Indonesia harus melakukan mekanisme pasar bebas disektor energi,"Jelasnya.

Dari hal tersebut menciptakan fakta yang ketiga bahwa permintaan tersebut
diterjemahkan lagi dalam perundang-undangan secara sistematik. Maka lahirlah UU
migas, UU listrik, UU minerba, UU batu bara, UU keenergian. "Bahasanya cuman
satu Lepaskan sektor energi menurut harga keekonomian, mereka tidak memakai kata
mekanisme pasar bebas namun menggunakan istilah harga ekonomi," urainya.

Fakta yang keempat yang selalu mereka gembar gemborkan dengan riset bank dunia
adalah komsumsi BBM terus meningkat. Subsidi terus meningkat dan menurut mereka
yang didukung sejumlah tokoh dengan iklannya dimana-mana menyebutkan kalau
Subsidi Salah Sasaran.

Lalu, fakta kelima harga tidak stabil dalam perekonomian karena kita telah
menujukkan kita sebagai make importir dan ditambah harga tidak stabil memberi
dampak apa yang disebut importit implesit. "Dalam bahasa ekonomi politik yaitu
pemerintah gagal menjalankan fungsi untuk menstabilkan harga. Padahal harga yang
stabil itu menyangkut hajat hidup orang banyak," lanjutnya.

Noorsy mengatakan bahwa fakta terakhir dari apa yang digembar gmeborkan
pemerintah adalah reformasi sektor energi tidak bisa dihentikan, Kenapa?.
"Karena sudah diterjemahkan dalam perundang-undangan dan yang menariknya
pemerintah sudah menerapkannya dalam cetak biru, cetak biru BPH migas,cetak biru
ESDM, cetak biru semua lini pengambil kebijakan sektor energi bahwa 2014 harga
keekonomian harus berlaku disektor Energi, Maka tentu semua fakta tersebut
menabrak Konstitusi," tangkasnya.

Sedangkan, Menurut Arim Nasim. Penghematan subsidi itu tidak pas, karena selama
ini terjadi pemborosan utang luar negeri. Baik bunga maupun pokoknya. Dan juga
dalam upaya pemerintah melakukan penghematan anggaran, ini tidak terbukti
malahan pemerintah melakukan pemborosan anggaran yg mereka lakukan.

"Akumulasi sisa anggaran kurang lebih 100 triliun tapi di APBN 2012 pemerintah
tetap mengagarkan utang luar negeri sekitar 45 triliun dan dalam negeri 120
triliun. Tiap tahun utang bertambah Parahnya Pemerintah mengatakan tidak
masalah, Negera kita sudah tergadaikan, dan dijual. Dan yang menjualnya adalah
pemerintah sendiri," tegasnya.

Juru Bicara HTI, Ismail Yusanto menegaskan bahwa apa yang terjadi saat ini sudah
terjadi liberalisasi migas disektor Hulu dan itu sudah berhasil. Dan pada
waktunya akan dilakukan Liberalisasi Sektor Hilir. Ini akan terjadi jika saatnya
nanti, "ketika tidak ada lagi BBM yang lebih murah dari harga BBM di SPBU
Asing," jelasnya.

Kegiatan ini disiarkan langsung tiap edisinya via Streaming melalui web
www.hizbut-tahrir.or.id. Dan kegiatan yang dipandu oleh Host, Karebet Wijaya
Kusuma. Sangat banyak mendapatkan respon pertanyaan maupun tanggapan dari para
peserta yang hadir memadati Auditorium Adhiyama Wisma Antara.[] fatih mujahid


http://hizbut-tahrir.or.id/2012/01/29/ada-apa-di-balik-pembatasan-bbm-bersubsidi\

Tidak ada komentar: